<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/Screenshot_2023-06-06-04-44-15-613-edit_comandroidchrome-4040416333.jpg" alt="Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota." width="100%">
<figcaption>Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua mendapat alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dari Pemerintah Pusat pada 2023 yakni sebesar Rp 177 miliar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01704850/harga-emas-antam-naik-rp-8000-jadi-rp-rp-1065000-per-gram">Harga Emas Antam Naik Rp 8.000 jadi Rp Rp 1.065.000 per Gram</a> Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jayapura Parson Horota di Sentani, Selasa, mengatakan bahwa alokasi dana Otsus bagi daerah ini mengalami kenaikan dari Rp 121 miliar pada 2022 menjadi Rp 177 miliar di 2023. &ldquo;Peningkatan dana Otsus pada 2023 ini tidak terlepas dari keterlibatan semua pihak dalam memberikan pelaporan pengelolaan dana Otsus pada tahun sebelumnya,&rdquo; katanya. Menurut Parson, untuk alokasi belanja dana Otsus sesuai juknis yaitu 30 persen untuk pendidikan, 20 persen kesehatan dan 25 persen infrastruktur. &ldquo;Dana Otsus 2023 ini terdiri dari Spesifik Grant, Blok Grant, serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang diprioritaskan pada ekonomi, infrastruktur dan pendidikan,&rdquo; ujarnya. Dia menjelaskan dana Otsus 2023 ini dikerjakan oleh 46 perangkat daerah dengan 92 program, jumlah kegiatan ada 101 dan sub kegiatan sebanyak 107. &ldquo;Program yang terealisasi sebanyak 17 program, untuk kegiatan realisasi 27 dan sub kegiatan ada 25 yang baru terlaksana atau dikerjakan,&rdquo; katanya lagi. Dia menambahkan Pemkab Jayapura baru menerima transfer dana Otsus pada Mei 2023, hal ini berpengaruh pada rendahnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01704840/sindir-nikita-mirzani-lolly-saya-lebih-bisa-mengendalikan-emosi-dibanding-orang-dewasa">Sindir Nikita Mirzani, Lolly: Saya Lebih Bisa Mengendalikan Emosi Dibanding Orang Dewasa</a> &ldquo;Tetapi kami optimis setelah adanya kucuran dana otsus ini maka akan ada banyak program juga kegiatan yang direalisasikan memasuki triwulan kedua,&rdquo; ujarnya. (*) &nbsp;

alokasi dana Otsus bagi daerah ini mengalami kenaikan dari Rp 121 miliar pada 2022 menjadi Rp 177 miliar di 2023.

Pemkab Jayapura Mendapatkan Alokasi Dana Otsus 2023 sebesar Rp 177 miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Gubernur-Papua-Lukas-Enembe-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gubernur Papua Lukas Enembe dikawal ketat saat tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/1/2022). Lukas Enembe menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menetapkan Lukas Enembe tersang" width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua Lukas Enembe dikawal ketat saat tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/1/2022). Lukas Enembe menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menetapkan Lukas Enembe tersang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal pembahasan dana otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua. Hal ini didalami tim penyidik KPK kepada Wakil Ketua DPRD Papua, Yunus Wonda.  Yunus Wonda diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Dia diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/1).  "Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pembahasan penganggaran untuk APBD termasuk dana otonomi khusus di Provinisi Papua," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya.  Tidak hanya otsus, KPK juga mendalami soal anggaran operasional Lukas selaku Gubernur Papua. Pendalaman ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas Enembe.  "Didalami juga mengenai pos alokasi anggaran untuk operasional tersangka LE (Lukas Enembe) sebagai Gubernur," ucap Ali.  Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka.  Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Sementara, Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.  Lukas diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua.  Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 Miliar.  Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.  KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.  Rijatono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara, Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidikan Kasus Lukas Enembe Sentuh Dana Otsus Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/UANG-KITA1.jpg" alt="Staf Khusus Menteri Keuangan RI Yustinus Prastowo" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menteri Keuangan RI Yustinus Prastowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, membenarkan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md soal dukungan fiskal pemerintah pusat untuk Papua sudah lebih Rp 1.000 triliun. Bahkan, jumlah tersebut sudah benar sesuai data resmi.  Yustinus memastikan dukungan fiskal yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 1.092 triliun dalam kurun waktu 2002-2021. Adapun rinciannya, Dana Otonomi khusus (otsus) &amp; Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) mencapai Rp 138,65 triliun.  Lalu, Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp 702,30 triliun, &amp; belanja K/L sebesar Rp 251,29 Triliun.  "Prof @mohmahfudmd benar, dukungan fiskal untuk Papua &amp; Papua Barat cukup besar. Total Rp 1.092 triliun. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua," kata Yustinus melalui akun Twitter pribadinya @prastow yang dikutip, Minggu (25/9).  Ia juga mengungkapkan, dana TKDD yang dikucurkan pemerintah pusat ke Papua dan Papua Barat bahkan menjadi yang tertinggi daripada daerah lainnya. Papua dan Papua Barat, kata dia, menerima transfer Rp 14,7 juta/penduduk dan Rp 10,2 juta/penduduk.  "Lebih besar dari Kaltim (4,9 jt), Aceh (6,4jt), dan NTT (4,2jt)," ungkap Yustinus.  Oleh sebab itu, Yustinus menilai penting untuk melakukan evaluasi lewat peningkatan dan penguatan desain tata kelola yang akuntabel dan transparan. Hal itu bisa dicapai dengan melibatkan BPKP dan sinergi antar K/L, pengaturan terkait usulan DTI, serta efektivitas monev dan penggunaan sisa dana otsus.  "Dukungan dan perhatian semua pihak diperlukan utk tata kelola keuangan pusat dan daerah yg semakin transformatif," jelasnya.  Yustinus berharap momentum ini bisa meneguhkan komitmen seluruh pihak terhadap Papua sekaligus untuk mendorong transformasi tata kelola yang baik. "Korupsi adalah musuh bersama. Jangan sampai tata kelola yang buruk mengakibatkan rakyat jadi korban. Sebaliknya, Papua harus sejahtera dan maju," pungkasnya.  Sebagai informasi, pembenaran Yustinus muncul seiring ramainya pernyataan Mahfud MD soal dana pemerintah untuk Papua yang dianggap hoax. Mahfud membeberkan dana tersebut saat dirinya memberi penjelasan soal dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe.  Menurutnya, dana pemerintah tersebut diduga di korupsi karena dinilai tidak mengalir ke masyarakat. "Tapi di sana rakyatnya seperti tidak dapat apa-apa pantas tetap miskin. Pantas kalau rakyat Papua marah, kita yang dimarahin pemerintah pusat," kata Mahfud.  Untuk diketahui, Gubernur Lukas Enembe telah ditetapkan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut bersamaan dengan KPK yang telah mengirimkan surat panggilan kepada Gubernur Papua tersebut untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (26/9) mendatang.  Sebelumnya, KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai saksi pada 12 September 2022. Namun, saat itu Lukas tidak memenuhi panggilan untuk datang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal untuk Papua Capai 1.092 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/presiden-jokowi-batasi-ppkm.jpg" alt="Jokowi, PPKM, diperpanjang" width="100%">
<figcaption>Jokowi, PPKM, diperpanjang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setiap masa ada sosoknya. Setiap presiden ada masanya. Selama ini Papua relatif mendapat perhatian dari setiap presiden yang memimpin bangsa ini. Namun, sosok Presiden Jokowi dianggap lebih perhatian terhadap Bumi Cenderawasih.  Pengakuan itu dikemukakan oleh Duta Besar Pamong Papua Michael Manufandu. Dia menilai, semua Presiden Indonesia sangat perhatian dengan Papua. Hanya saja, Jokowi selama enam tahun menjabat memberikan perhatian luar biasa. Buktinya berdasar data yang dimiliki Michael Manufandu, Presiden Jokowi sudah 15 kali berkunjung ke Papua.  "Dulu terbatas dalam infrastruktur seperti jembatan dan sekarang meningkat pesat. Harga tarif bahan bakar juga telah sama dengan daerah lainnya," ujar Michael Manufandu dalam sebuah diskusi webinar Papua Podcast yang digelar Perhimpunan Eropa untuk Indonesia.  Michael mengaku menjadi saksi bahwa pembangunan di Papua sangat maju, bahkan lebih maju daripada negara-negara pasifik. Kini sudah terbangun jalan sepanjang 4.231 km. Alhasil, Papua yang terdiri atas 42 kabupaten dan 560 distrik itu sudah bisa dilewati dengan mobil. "Lapangan terbang bahkan ada 5 landasan internasional. Dulu gelap sekarang dapat listrik. Ini kemajuam spektakuler," paparnya.  Baca  juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/kkb-makin-kejam-wakil-ketua-mpr-evaluasi-kebijakan-dana-otsus-papua/">KKB Makin Kejam, Wakil Ketua MPR: Evaluasi Kebijakan Dana Otsus Papua</a>  Menurut dia, saat ini pemerintah pusat memberikan otonomi seluas-luasnya ke Papua. Pemerintah daerah di Papua mendapat wewenang anggaran besar. Pemerintah tidak melakukan intervensi dengan anggaran luar biasa itu.  "Di propinsi lain tidak begitu. Saya selalu berpesan kepada Gubernur kamu gunakan amanah ini sebaik mungkin. Dana Otsus Papua adalah kebijakan yang brilian," tandasnya.  Salah satu bentuk dari pemanfaatan dana otsus itu di sektor pendidikan. Yakni, memberikan beasiswa bagi anak Papua sehingga bisa kuliah di dalam dan luar Negeri.

Semua Presiden Perhatian dengan Papua, Tapi Jokowi Luar Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guspardi-gaus-dpr-pan-3.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyerapan dana otonomi khusus Papua mendapat sorotan dari Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR. Terutama dalam realisasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan.  Anggota Pansus Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus menuturkan, semenjak Papua menyandang status otonomi khusus, Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 1000 triliun. Sayangnya, sejak berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, realisasi anggaran masih belum sejalan dengan target pertumbuhan sosial dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.  “Saya sangat prihatin. Dana tersebut (dana otsus) tidak berbanding lurus terhadap keinginan kita (pemeintah, red) untuk pertumbuhan masyarakat Papua dari berbagai hal. Baik dari sisi SDM, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya," kata Guspardi Gaus kepada JawaPos.com, Minggu (6/6).  Pernyataan serupa juga dilontarkan Guspardi Gaus dalam raker Pansus Otsus Papua bersama mantan Gubernur Papua Freddy Numberi dan Ketua Forum Sabang Merauke Frans Maniagasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/6).  Padahal, kata politikus PAN itu, tujuan dari otsus supaya dapat dilakukan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Bumi Cenderawasih itu bisa keluar dari ketertinggalan.  "Contohnya, dalam UU Otsus bahwa anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan 30 persen, ternyata dalam realisasinya tidak sampai 5 persen. Padahal yang diatur dalam UU Otsus Papua sudah melebihi dari undang-undang dasar," jelas anggota Komisi II itu.  Anggota Baleg DPR RI tersebut menambahkan, bidang pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk menjadi pondasi dalam mengejar percepatan pertumbuhan sebuah daerah. Pendidikan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda Papua untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik di berbagai disiplin ilmu.  "Jika putra-putri asli Papua tidak diberi kesempatan, maka nasibnya akan begitu-begitu saja. Inilah yang saya lihat sekarang ini," kata Guspardi Gaus.  Dia mengharapkan adanya ada pendampingan dan supervisi untuk menjalankan program-program dari dana otonomi khusus tersebut. Dia menyebut bahwa pengelolaan keuangan, hampir 51 persen APBD pemerintah kabupaten dan kota di Papua disclaimer.  "Itu tidak boleh dibiarkan. Sementara ada dana insentif daerah ( DID) yang disediakan pemerintah belum dapat dimanfaatkan Pemda," bebernya.  Begitu juga untuk bidang kesehatan. Di UU Otsus Papua mengamanatkan alokasinya 15 persen, namun realisasinya baru 10 persen.  Guspardi mendorong adanya perubahan dari semua pihak untuk melakukan perubahan terhadap UU Otsus yang berlaku saat ini.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/02/2021/dana-otsus-papua-rp-126-triliun-diduga-ada-penyelewengan-rp-18-t/">Dana Otsus Papua Rp 126 Triliun, Diduga Ada Penyelewengan Rp 1,8 T</a>  Pendapat tersebut dibenarkan oleh Freddy Numberi, gubernur Papua periode 1998-2000. Pria yang pernah menjadi Menteri Perhubungan (2009-2011) era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menambahkan, detail dari penyerapan anggaran untuk Otsus Papua perlu ditanyakan lebih lanjut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, ada dana yang dicairkan ke daerah dan ada yang dikelola kementerian.  "Harusnya ditanyakan kepada Menteri Keuangan, karena dia pasti tahu berapa persen yang dikasih ke daerah dan berapa persen yang ditahan di kementerian terkait. Kemenkeu pasti punya portofolio. Itu ada (aturannya), termasuk dana infrastruktur yang besar sekali," tukas Numberi yang pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode 2004-2009.

Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Dana Otsus Papua Jadi Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-04-at-12.11.21.jpeg" alt="Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyampaikan rasa duka mendalam dan sangat prihatin serta menyesalkan terjadinya teror dan kekerasan. Bahkan aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua  itu sudah sampai aksi pembunuhan sadis dan belum juga berakhir sampai saat ini.  Kejadian terbaru pada rabu (14 April 2021), guru, tukang ojek dan rumah Anggota DPRD setempat menjadi korban. Tentu tindak kekerasan ini tidak dapat ditolerir lagi.  Syarief Hasan juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas sekaligus mengevaluasi kebijakan penanganan KKB di Papua.  “Sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary menyikapi aksi keji KKB yang tidak kunjung berakhir ini. Alokasi dana otonomi khusus (dana otsus) yang mencapai Rp127 Triliun hingga tahun 2020, ada hal-hal tertentu yang mesti dievaluasi menyikapi persoalan di Papua,” ujar Syarief Hasan.  Syarief Hasan juga menilai pendekatan ekonomi melalui instrumen dana otsus sepertinya belum mencapai hasil yang optimal. Walaupun alokasi dana otsus setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun juga belum menunjukkan hasil yang optimal.  "Indeks pembangunan manusia yang rendah dan kemiskinan yang tinggi tentu menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas pendekatan dana otsus ini?" tegas tanya Syarief.  Oleh karena itu, Syarief menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakannya secara lebih menyeluruh. Apakah pemerintah di samping akan tetap menggunakan instrumen ekonomi, dan melakukan tindakan tegas atas kondisi ketertiban masyarakat dan keamanan akibat perbuatan teror dan keji oleh kelompok-kriminal bersenjata terhadap Rakyat di Papua. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Kedua pilihan kebijakan ini tenyata belum berhasil bahkan tindakan teror dan kriminal KKB semakin meningkat ke skala yang berbahaya untuk keutuhan NKRI.  Menurutnya, tata kelola dana Otsus harus dievaluasi baik dari sisi perencanaan, penggunaan, maupun pertanggung jawabannya. Hal ini sangatlah penting karena dengan jumlah dana yang begitu besar dan hasil yang tidak optimal. Pemerintah pusat harus tegas dalam memastikan penggunaan dana Otsus secara efektif dan tepat sasaran.  Dalam konteks domestik, penegasan status KKB jelas adalah Kelompok Kriminal Bersenjata yang memberikan legalitas dan hukum kepada Polri yang bisa dibantu oleh TNI dalam menanggulangi terror kekerasan dan pembunuhan terhadap Rakyat sipil di Papua.  Adapun atensi publik dunia terhadap penyelesaiann Papua menjadi salah satu tugas Pemerintah (Menlu) untuk melakukan diplomasi yang efektif di berbagai forum internasional.  “Persoalan Papua ini memang multidimensional dan melibatkan banyak faktor, sehingga solusinya pun harus integratif dan comprehensif Namun begitu, pemerintah jangan kalah cepat dengan aksi-aksi keji KKB yang meneror warga sipil,” pungkas Syarief.

KKB Makin Kejam, Wakil Ketua MPR: Evaluasi Kebijakan Dana Otsus Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210412_153051.jpg" alt="Forum Solidaritas Mahasiswa Papua Maju (FSMPM) melakukan aksi keprihatinan dan kepedulian di kawasan Tugu Muda, Kota Semarang. Wisnu Adhi/Antara" width="100%">
<figcaption>Forum Solidaritas Mahasiswa Papua Maju (FSMPM) melakukan aksi keprihatinan dan kepedulian di kawasan Tugu Muda, Kota Semarang. Wisnu Adhi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Papua Maju (FSMPM) melakukan aksi keprihatinan dan kepedulian di kawasan Tugu Muda, Kota Semarang, Senin (12/4). Mereka menuntut pengusutan dugaan kasus korupsi dana otonomi khusus yang merugikan warga Papua.  Saat menggelar aksi dengan penerapan protokol kesehatan, para mahasiswa terlihat membawa sejumlah spanduk dan poster yang antara lain bertulis NKRI Harga Mati, Periksa Dana Otsus, Tangkap dan Adili Koruptor Otsus,"Dana Otsus untuk Mahasiswa, Jangan Dikorupsi, serta Transparansi Dana Otsus. Dalam aksi yang berlangsung sekitar 30 menit dan mendapat pengawal ketat dari kepolisian itu juga mengkritisi kebijakan investasi di Papua.  Luis selaku koordinator aksi menyerukan bahwa dana otonomi khusus untuk Papua harus dikawal dan tidak diselewengkan oknum atau kelompok yang mengambil untuk kepentingan pribadi. Menurut dia, dana otsus itu untuk mewujudkan masa depan Papua.  ”Kami belajar di sini (Jawa) juga dari beasiswa yang diberikan pemerintah melalui otsus. Adanya dugaan penyelewengan dana otsus, kami minta agar KPK pun ikut turun ke Papua melakukan penyelidikan dan mengawal agar ke depan tidak terjadi kasus korupsi yang bisa merugikan rakyat Papua,” kata Luis.  Menurut dia, adanya dugaan korupsi dana otonomi khusus itu telah berpengaruh bagi kehidupan dan masa depan mahasiswa yang sedang menempuh belajar di luar Papua.  ”Kami terpaksa membayar sekolah dengan uang pribadi, padahal banyak beasiswa yang ditawarkan pemerintah Indonesia, tapi karena adanya ketidaktransparanan pengelolaan dana otsus, nasib mahasiswa jadi seperti sekarang ini, ada yang terganggu perjalanan pendidikannya,” ujar Luis.  FSMPM menginginkan otonomi khusus dilanjutkan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Sedangkan proses kelanjutan dari hasil peningkatan SDM melalui beasiswa diharapkan menghasilkan kualitas sarjana yang dapat mengaplikasikan keilmuannya pada sebuah kesempatan dalam pemerintahan.  ”Para mahasiswa Papua menilai sangat tidak manusiawi apabila otonomi khusus ditolak karena akan mengorbankan ribuan mahasiswa yang berakibat telantar karena beasiswa terhenti,” papar Luis.  Sementara itu, menurut Luis, korban teror dari kelompok bersenjata di Papua terus bertambah seiring dengan konflik bersenjata antar TNI-Polri dengan kelompok bersenjata Papua.  ”TNI dan Polri mempunyai legalitas sebagai aparat keamanan yang mempunyai kewajiban menjaga dan mengamankan warga negaranya, kehadiran TNI dan Polri sangat diharapkan menjadi pelindung bagi masyarakat Papua yang sedang dalam kondisi tertekan oleh kelompok Papua Merdeka,” terang Luis.  Selain itu, kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI) telah membuktikan suatu kemajuan bagi Papua. Antara lain pemberian beasiswa dan pemberdayaan masyarakat adat serta perekrutan generasi Papua untuk menempati posisi dalam PTFI.  ”Masuknya investor bukan ilegal namun telah diizinkan semua pihak di Papua sehingga kita perlu menuntut kontribusi untuk kepentingan masyarakat Papua,” ucap Luis.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lPWs5v7_H_I

Mahasiswa Papua Tuntut Pengusutan Dugaan Korupsi Dana Otonomi Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/uang-uy.jpeg" alt="Ilustrasi: uang. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: uang. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri menduga ada penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat. Diketahui, dana otsus ini bernilai sangat besar, pemerintah menggelontarkan hingga Rp 126 triliun.  Karoanalis Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Brigjen Achmad Kartiko mengatakan, modus penyelewengan dana otsus beraneka ragam. Seperti pemborosan penggunaan anggaran, hingga penggelembungan atau mark up terhadap pengadaan fasilitas umum di Papua.  "Sudah Rp 93 triliun dana digelontorkan untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat. Namun ada permasalahan penyimpangan anggaran," kata Achmad dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/2).  Achmad mengatakan, dugaan penyelewengan ini sudah tercium oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menduga penggunaan itu tidak efektif sesuai peruntukannya. Serta nilai yang dikeluarkan untuk sebuah fasilitas kerap terlampau tinggi dibanding harga normal.  Selain itu, ada temuan pula laporan fiktif pembayaran sejumlah bangunan di Papua senilai Rp 1,8 triliun. "Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun," jelas Achmad.  Kondisi ini harus segera diselesaikan agar tidak lagi terjadi penyelewengan anggaran. Dengan begitu, tujun dikeluarkan dana otsus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat bisa terwujud.  "Otonomi khusus Papua sejatinya adalah untuk penyelesaian konflik di tanah Papua," tukas Achmad.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/5HXV0Lgmy5g  &nbsp;

Dana Otsus Papua Rp 126 Triliun, Diduga Ada Penyelewengan Rp 1,8 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah dua dekade kegiatan otonomi khusus (otsus) Papua berjalan. Tepatnya sejak diberlakukannya UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sejak itu pula, pemerintah mengucurkan dana otsus di Papua dan Papua Barat.  Tujuan kebijakan itu adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di provinsi tersebut. Namun, meski ada dana otsus, kesejahteraan di wilayah tersebut belum seperti yang diharapkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sisa anggaran otsus masih banyak.  "Sebetulnya dana otsus dipakai untuk mengejar ketertinggalan. Namun, ternyata pemakaiannya tidak maksimal jika dilihat dari sisa anggarannya," ujar Ani, sapaan Sri Mulyani, Selasa (26/1).  Ani memerinci bahwa selama 2002–2021, pemerintah telah menggelontorkan dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) kepada Papua dan Papua Barat. Nilainya mencapai Rp 138,65 triliun.  Selain dana otsus, pemerintah menyalurkan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 702,3 triliun pada periode 2005–2021. Pemerintah juga menghabiskan anggaran Rp 251,29 triliun selama periode 2005–2021. Anggaran tersebut berasal dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang memiliki program di wilayah itu.  Namun, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dana otsus Papua dan Papua Barat sangat besar. Untuk Provinsi Papua, rata-rata sisa dana otsus dalam tujuh tahun terakhir Rp 528,6 miliar dan sisa DTI Rp 389,20 miliar. Jika dilihat pada 2019, sisanya Rp 1,7 triliun.  Sementara itu, untuk Provinsi Papua Barat, rata-rata sisa dana otsus dalam tujuh tahun terakhir Rp 275,2 miliar dan sisa anggaran DTI Rp 109,1 miliar. Khusus pada 2019, sisa anggarannya mencapai Rp 370,7 miliar.  https://www.youtube.com/watch?v=zJkI0DnyWUU

Menkeu: Dana Otsus Papua Belum Maksimal Digunakan Kejar Ketertinggalan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana otsus Papua

Berita Terkini