<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT-1-PEMBAGIAN-KUPON-BANSOS-2023-FED-1JPG-2412052945.jpg" alt="Ilustrasi pembagian kupon bansos di Jakarta. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembagian kupon bansos di Jakarta. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Info&nbsp;soal perkembangan pencairan bantuan sosial (bansos) pada pertengahan November 2025 menjadi perhatian karena banyak keluarga penerima manfaat yang menunggu kepastian apakah saldo sudah masuk atau apakah paket bantuan pangan sudah dapat diambil. Dikutip Radar Bogor (Jawa Pos Group), situasi ini berlangsung di hampir seluruh wilayah yang menjadi lokasi penyaluran, sehingga berbagai kabar yang beredar memberikan gambaran lebih rinci tentang besaran dana, jenis bantuan, hingga instruksi penggunaan yang wajib dipatuhi, simak ulasannya sebagaimana melansir kanal Klik Bansos berikut ini. 1. Pencairan BPNT Tahap 4 di Berbagai Daerah Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016840866/banyak-larangan-dan-diperketat-rt-rw-serta-kpm-di-seluruh-indonesia-harap-perhatikan-soal-aturan-baru-bansos">Banyak Larangan dan Diperketat! RT-RW Serta KPM di Seluruh Indonesia Harap Perhatikan Soal Aturan Baru Bansos</a> Sejumlah keluarga di daerah seperti Soreang dan lokasi lain telah menerima saldo Rp 600.000 melalui rekening KKS mereka. Dana tersebut mengalir melalui bank-bank penyalur resmi seperti BRI dan BNI, sementara penerima di wilayah lain diminta untuk rajin mengecek saldo karena proses penyalurannya tidak berlangsung serentak secara nasional. Pencairan bertahap ini merupakan pola yang umum pada akhir tahun, sehingga pengecekan berkala menjadi langkah paling efektif bagi keluarga yang menunggu giliran pencairan. 2. Penyaluran Bantuan Pendidikan Program Indonesia Pintar Selain bantuan pangan, keluarga juga melaporkan adanya saldo tambahan yang masuk sebagai bagian dari Program Indonesia Pintar. Besaran bantuan berbeda sesuai jenjang pendidikan: Rp450.000 per tahun untuk jenjang SD, Rp750.000 untuk SMP, dan hingga Rp1,8 juta per tahun untuk SMA atau sederajat. Karena bantuan ini masuk melalui rekening yang terhubung dengan Kartu Indonesia Pintar, orang tua yang memiliki anak usia sekolah dianjurkan untuk mengecek saldo secara rutin agar tidak melewatkan penyaluran yang sudah dilakukan lebih dulu di beberapa wilayah. 3. Distribusi Bantuan Pangan Berupa Beras 20 kg dan Minyak 4 Liter Di sejumlah daerah, penerima manfaat juga memperoleh undangan untuk mengambil paket bantuan pangan yang berisi 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Paket ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia, dan keluarga yang menerima undangan perlu mengambilnya dalam batas waktu lima hari. Jika tidak diambil, paket tersebut akan diberikan kepada penerima lain yang juga membutuhkan. 4. Instruksi Penting Penggunaan Dana dari Kementerian Sosial Kementerian Sosial memberikan pengingat bahwa bansos hanya boleh dipakai untuk kebutuhan dasar seperti pangan bergizi, sekolah anak, dan keperluan kesehatan. Larangan keras diberlakukan untuk penggunaan yang tidak relevan, termasuk pembelian rokok, minuman keras, obat terlarang, pembayaran utang pribadi, barang mewah seperti perhiasan atau gawai bernilai tinggi, serta kendaraan. Penggunaan dana bansos untuk game online terlarang, hiburan berlebihan, atau kegiatan yang berkaitan dengan politik dan kampanye juga dilarang. Di samping itu, bansos harus diterima utuh tanpa potongan apa pun. Penjualan, pengalihan, atau pemberian sebagian bantuan kepada pihak lain tidak diperbolehkan. Pendamping sosial bersama aparat desa wajib memastikan bahwa setiap bantuan diterima sesuai haknya dan tidak disalahgunakan.

Info soal perkembangan pencairan bantuan sosial (bansos) pada pertengahan November 2025 menjadi perhatian karena banyak masyarakat menunggu

BPNT, Dana PIP, dan Bantuan Pangan Sudah Mulai Capai Banyak Penerima di Berbagai Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Denny-Cagur-Dery-RidwansahJPG-3296087741.jpg" alt="Anggota DPR masa bakti 2024-2029 Denny Cagur usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR masa bakti 2024-2029 Denny Cagur usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Denny Cagur, komedian sekaligus anggota DPR RI dari PDI Perjuangan merasa tersentil dengan tudingan Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI)itu menyebut dirinya atau tim, melakukan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), yang disampaikan melalui surat terbuka di akun media sosialnya. Secara tegas, Denny Cagur ataupun timnya membantah telah melakukan pemotongan dana PIP. Dia menegaskan bahwa pihak yang dikeluhan masyarakat kepada Bro Ron bukanlah bagian dari timnya. Dia memastikan beasiswa atau dana PIP yang didapat melalui jalur aspirasinya tidak ada pemotongan sama sekali. "Jawaban atas surat terbuka dari om @brorondm. Terkait postingan @brorondm yang mengatakan bahwa ada laporan bahwa tim saya melakukan potongan beasiswa PIP, di sini saya pastikan bahwa hal tersebut tidak benar," kata Denny Cagur dalam unggahannya di Instagram. Komedian yang lihai dalam membuat rayuan gombal itu memberikan apresiasi kepada Bro Ron yang ikut mengawal dana PIP supaya benar-benar sampai ke tangan yang berhak menerimanya tanpa ada pemotongan sama sekali. Namun, Denny Cagur minta Bro Ron melakukan pengecekan sebelum bicara ke publik. "Sebagai fungsi kontrol, apa yang dilakukan @brorondm ini baik. Tapi alangkah lebih baik Iagi jika kebenaran fakta-fakta lebih dikedepankan agar tidak menjadi bola liar yang merugikan pihak-pihak lain," ungkapnya. Denny Cagur tegas menyatakan bahwa dirinya mendukung penuh langkah Bro Ron agar siapapun yang main-main dengan dana PIP untuk diproses secara hukum. Sebab, pemotongan dana PIP dianggapnya sebagai kejahatan dan merupakan bagian dari pelanggaran hukum. &nbsp; "Sekali Iagi silakan dilaporkan agar dapat segera diproses sesuai hukum yang berlaku dan saya juga akan mempertimbangan pelaporan juga jika nama saya disalahgunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum," ujar Denny Cagur. Selain itu, Denny Cagur juga mengunggah video klarifikasi dari nama yang dituduhkan Bro Ron melakukan pemotongan dana PIP dalam unggahannya di Instagram. Denny pun memastikan orang yang ada di dalam video klarifikasi itu bukan bagian dari timnya. &nbsp;

Denny Cagur menanggapi tudingan Bro Ron terkait pemotongan dana PIP, menegaskan tidak ada pemotongan dan mendukung langkah hukum.

Disentil Bro Ron dan Dituding Potong Dana PIP yang Lewat Aspirasinya, Denny Cagur Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/3QLECX2xfy5t5d0ERsiO4nXHziWfd3Ay0pkQe3AP-1007283634.jpg" alt="Kejari Kota Cirebon mengumumkan tersangka korupsi dana PIP di SMAN 7 Kota Cirebon. (Radar Cirebon)" width="100%">
<figcaption>Kejari Kota Cirebon mengumumkan tersangka korupsi dana PIP di SMAN 7 Kota Cirebon. (Radar Cirebon)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk sedikitnya 500 siswa di SMAN 7 Kota Cirebon menjadi bancakan kepala sekolah dan sejumlah anak buahnya. Mereka tega menilap uang yang seharusnya menjadi hak siswa itu dengan nilai nyaris Rp 1 miliar. Atas perbuatan tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon menetapkan 4 orang tersangka.&nbsp; Dikutip dari Radar Cirebon (Jawa Pos Grup) pada Rabu (23/7), 4 tersangka yang kini diproses hukum oleh Kejari Cirebon terdiri atas Kepala SMAN 7 Cirebon berinisial I, Wakil Kepala SMAN 7 Cirebon berinisial T, guru sekaligus staf kesiswaan inisial R, dan seorang pihak eksternal inisial RN. Total dana PIP yang dikorupsi mencapai Rp 955,8 juta.&nbsp; &rdquo;Sejak awal, para tersangka telah melakukan kesepakatan untuk melakukan pemotongan dana,&rdquo; ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon Slamet Haryadi.&nbsp; Menurut Slamet, para tersangka sepakat memotong dana PIP dengan nilai Rp 467 juta. Namun dalam proses hukum yang berjalan, penyidik Kejari Kota Cirebon berhasil menyelamatkan dana Rp 368 juta. Tidak hanya itu, penyidik menemukan bahwa dana PIP yang dikelola oleh pihak sekolah diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya. Slamet mengakui bahwa jumlah tersangka masih mungkin bertambah. Sebab, penanganan kasus tersebut masih terus dikembangkan oleh instansinya. Khusus 4 tersangka yang sudah diumumkan, mereka dijerat menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). &nbsp;

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp 955,8 juta.

Korupsi Dana PIP untuk 500 Siswa Senilai Nyaris Rp 1 Miliar, Kepala SMAN 7 Kota Cirebon dan 3 Anak Buahnya jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/28/Screenshot_2025-01-28-15-44-48-643_comgoogleandroidgm-edit-1919239473.jpg" alt="Pengusaha sekaligus politikus PSI Ronald A Sinaga bersama korban penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud di SMKN 52 Jakarta. (Instagram @brorondm)" width="100%">
<figcaption>Pengusaha sekaligus politikus PSI Ronald A Sinaga bersama korban penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud di SMKN 52 Jakarta. (Instagram @brorondm)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan kasus korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP) terjadi di SMKN 52 Jakarta. Diduga pelakunya adalah oknum pegawai honorer. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko mengakui ada oknum sekolah menggelapkan dana PIP. Akibatnya, ada siswa tidak menerima bantuan PIP selama bersekolah di sana. "Saya sudah konfirmasi dengan pihak sekolah, bahwa permasalahan tersebut pada Rabu, 22 Januari 2025 dan telah diselesaikan secara kekeluargaan, dan telah diserahkan/dibayarkan seluruh dana PIP dimaksud kepada para penerima yang berhak," ujar Sarjoko kepada JawaPos.com, Minggu (2/1). Sarjoko mengungkapkan, penyimpangan anggaran PIP dilakukan oleh oknum honorer di sekolah. Oleh karena itu, pemberian sanksi kepada pelaku diserahkan kepada pihak sekolah. "Dan pembinaannya diserahkan kepada sekolah karena bukan PNS. Jadi penyalahgunaan ini bukan oleh pihak sekolah," terangnya. Penggelapan dana PIP di SMKN 52 Jakarta mencuat setelah penggiat konten sekaligus politikus PSI Ronald Aristone Sinaga mengunggah di akun instagramnya @brorondm. Belakangan ini Ronald Aristone Sinaga memang aktif mengungkap adanya penyelewengan dana PIP yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswanya. Dia juga sering mengawal para orang tua siswa yang menjadi korban penyelewengan dana dan intimidasi dari pihak sekolah. Baru-baru ini Bro Ron atau Ronald Sinaga mengunggah sebuah foto bersama dua orang yang merupakan alumni SMKN 52 Jakarta. Dalam unggahannya dia menceritakan, semenjak dirinya banyak membongkar kasus korupsi PIP, banyak pengikutnya mulai mengecek secara mandiri apakah dirinya termasuk penerima PIP atau bukan. "Kasus di SMKN 52 Jakarta ini unik ceritanya. Semenjak saya ramaikan perihal PIP di bulan Desember 2024, banyak yang cek secara mandiri di web PIP.KEMDIKBUD.GO.ID," tulis pria yang akrab disapa Bro Ron, dikutip JawaPos.com, Selasa (28/1). "Adik yang kiri cek, ternyata pernah dapat di 2021 tetapi tidak dapat info dari sekolah. Segera dia info ke grup alumni dan ternyata banyak yang tidak tau pernah dapat," sambungnya. Alumni yang diketahui bernama Virgiawan Ilyassa itu kemudian memberanikan diri dan datang ke sekolah sendirian guna menanyakan perihal dana PIP. "Akhirnya memberanikan diri mendatangi sekolah sendirian, karena yang lain masih takut. Setelah itu, batch berikut saya kawal. Pihak sekolah mengakui ada penggelapan dan janji kembalikan," terang bro Ron. Namun, pihak sekolah diduga melakukan upaya pembungkaman kepada alumni tersebut agar tidak berkoar-koar atau mengeluarkan komentar apa pun tentang SMKN 52 Jakarta. Dalam slide kedua postingannya, terdapat surat pernyataan di atas materai yang dibuat Virgiawan atas permintaan pihak sekolah. Pihak sekolah pun mengembalikan dana PIP yang dikorupsi sebesar Rp 1.000.000. "Tenang dek, saya saja yang komen karena pihak sekolah sangat pintar mengatur kata-kata untuk kamu," katanya.

Dugaan kasus korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP) terjadi di SMKN 52 Jakarta. Diduga pelakunya adalah oknum pegawai honorer.

Plt Kepala Disdik Jakarta Tuding Oknum Honorer SMKN 52 Jakarta Korupsi Dana PIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/02/Ilustrasi-PIP-2649804543.jpg" alt="Ilustrasi penerima bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP). (bbpmpjatim)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerima bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP). (bbpmpjatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Wachid Hasyim 2 telah diklarifikasi oleh pihak sekolah. Kepala SMA Wachid Hasyim 2, Nahdliyah, menegaskan bahwa informasi yang beredar sebelumnya tidak benar. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ada miskomunikasi sehingga informasi yang beredar sama sekali tidak benar. Dana sebesar Rp1,8 juta yang diterima siswa bersih tanpa potongan apa pun,&rdquo; jelas Nahdliyah, Kamis (2/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Klarifikasi juga diberikan terkait wali kelas yang sebelumnya disebut-sebut mengarahkan penerima PIP untuk membantu siswa lain. Nahdliyah menyatakan bahwa setelah memanggil dan berbicara langsung dengan wali kelas tersebut, tuduhan tersebut tidak terbukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015484219/jose-mourinho-beri-petunjuk-karir-melatih-selanjutnya-ingin-latih-tim-nasional-dan-tampil-piala-dunia">Jose Mourinho Beri Petunjuk Karir Melatih Selanjutnya, Ingin Latih Tim Nasional dan Tampil Piala Dunia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami sudah memanggil wali kelas yang disebut dalam pemberitaan. Dari klarifikasi yang diberikan, tidak benar jika beliau mengarahkan para penerima PIP untuk membantu rekan-rekan lainnya yang berprestasi tetapi kurang mampu secara finansial. Beliau hanya mempersilakan siswa yang memiliki inisiatif tersebut untuk merealisasikan ide itu sendiri,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nahdliyah juga menegaskan bahwa pihak sekolah berkomitmen penuh untuk menjaga transparansi dan memastikan seluruh dana PIP disalurkan sesuai dengan ketentuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015484175/manchester-united-vs-liverpool-sejarah-panas-rivalitas-dan-adu-gengsi-yang-tak-pernah-padam">Manchester United vs Liverpool: Sejarah Panas Rivalitas dan Adu Gengsi yang Tak Pernah Padam</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah ditelusuri lebih lanjut, tudingan pungli terhadap dana PIP tidak memiliki bukti yang cukup. "Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan kami ingin menjaga kepercayaan masyarakat,&rdquo; pungkas Nahdliyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan klarifikasi ini, pihak sekolah menunjukkan komitmen untuk terus menjaga kepercayaan dan memastikan dana pendidikan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan siswa.</div>

Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Wachid Hasyim 2 telah diklarifikasi oleh pihak sekolah.

Pihak SMA Wachid Hasyim 2 Tegaskan Tidak Ada Pungli, Dana PIP Bersih Diterima Siswa Rp 1,8 Juta Tanpa Potongan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/Snapinstaapp_471555938_1095132569016271_6192872864378916905_n_1080-363058446.jpg" alt="SMA Wahid Hasyim 2, Kecamatan Taman, Sidoarjo, yang diduga melakukan pungli dengan memotong dana PIP sebesar Rp500.000 per siswa. (Postingan Instagram @brorondm)" width="100%">
<figcaption>SMA Wahid Hasyim 2, Kecamatan Taman, Sidoarjo, yang diduga melakukan pungli dengan memotong dana PIP sebesar Rp500.000 per siswa. (Postingan Instagram @brorondm)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Wachid Hasyim 2, membuka mata banyak pihak akan pentingnya pengawasan dan edukasi, terkait pengelolaan dana pendidikan. Dewan Pendidikan Jawa Timur menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam mengelola dana ini. &ldquo;PIP adalah program pemerintah yang dirancang untuk membantu siswa miskin melanjutkan pendidikan. Sayangnya, kesadaran pihak sekolah terhadap pengelolaan dana ini masih kurang,&rdquo; ujar Warsono, Dewan Pendidikan Jatim, Sabtu( 28/12). Menurut Warsono, partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan harus bersifat sukarela, tanpa unsur pemaksaan. Namun, ketika ada pemotongan dana PIP dengan alasan tertentu, itu sudah termasuk pungli. &ldquo;Kami sudah sering memberikan edukasi kepada sekolah untuk tidak bermain-main dengan dana PIP. Dinas Pendidikan juga terus mensosialisasikan hal ini,&rdquo; katanya. Warsono menambahkan, Dispendik Jawa Timur telah melakukan berbagai langkah pencegahan. &ldquo;Kepala dinas sudah berulang kali mengingatkan sekolah untuk mengelola dana pendidikan dengan baik. Namun, pengawasan tetap perlu diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan,&rdquo; ujarnya. Ia juga mendorong masyarakat, terutama orang tua siswa, untuk berani melapor jika menemukan kasus pungli. &ldquo;Jika ada bukti pelanggaran, aparat penegak hukum akan menyelidiki. Ini penting untuk menjaga integritas pendidikan kita,&rdquo; tambahnya. Sebagai penutup, Warsono berharap semua pihak, termasuk partai politik, ikut berperan mendukung pendidikan. &ldquo;Partai seharusnya membantu anggaran pendidikan, bukan mengambilnya. Pendidikan adalah investasi bangsa, dan dana seperti PIP harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab,&rdquo; pungkasnya.

Menurut Warsono, partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan harus bersifat sukarela, tanpa unsur pemaksaan.

Buntut Dugaan Pungli di SMA Wachid Hasyim 2, Dewan Pendidikan Jatim Akan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/Snapinstaapp_471555938_1095132569016271_6192872864378916905_n_1080-363058446.jpg" alt="SMA Wahid Hasyim 2, Kecamatan Taman, Sidoarjo, yang diduga melakukan pungli dengan memotong dana PIP sebesar Rp500.000 per siswa. (Postingan Instagram @brorondm)" width="100%">
<figcaption>SMA Wahid Hasyim 2, Kecamatan Taman, Sidoarjo, yang diduga melakukan pungli dengan memotong dana PIP sebesar Rp500.000 per siswa. (Postingan Instagram @brorondm)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Wachid Hasyim 2 memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pendidikan Jawa Timur. Warsono, perwakilan Dewan Pendidikan Jatim, menegaskan bahwa penyalahgunaan dana PIP melanggar hukum dan merusak citra dunia pendidikan. <div dir="auto">Menurut Warsono, dana PIP yang seharusnya digunakan untuk membantu siswa miskin agar dapat melanjutkan pendidikan sering kali disalahgunakan. &ldquo;Jika dana PIP dipotong, apalagi untuk keperluan di luar pendidikan seperti kepentingan partai, ini adalah pelanggaran serius. Dana ini hak siswa miskin dan tidak boleh dialihkan,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Warsono juga menyoroti peran sekolah dalam pengelolaan dana tersebut. &ldquo;Dinas Pendidikan menyerahkan dana ke sekolah berdasarkan jumlah siswa penerima. Namun, jika sekolah memotong dana itu, maka pelanggaran terjadi di tingkat sekolah,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015466242/dugaan-pungli-di-sma-wahid-hasyim-2-sidoarjo-potongan-dana-pip-hingga-rp500-ribu-per-siswa">Dugaan Pungli di SMA Wahid Hasyim 2 Sidoarjo: Potongan Dana PIP hingga Rp500 Ribu per Siswa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan bahwa aparat penegak hukum harus segera bertindak jika ada laporan dari orang tua yang dirugikan. &ldquo;Pungli ini tidak hanya melanggar hukum, tapi juga mencoreng dunia pendidikan. Penegakan hukum harus dilakukan agar ada efek jera,&rdquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Warsono mengingatkan, pendidikan adalah hak semua anak, terutama mereka yang kurang mampu. &ldquo;Dana PIP adalah simbol kehadiran negara untuk membantu pendidikan siswa miskin. Penyalahgunaannya tidak hanya merugikan siswa, tapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat,&rdquo; tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Warsono, perwakilan Dewan Pendidikan Jatim, menegaskan bahwa penyalahgunaan dana PIP melanggar hukum dan merusak citra dunia pendidikan.

Dugaan Pungli Dana PIP, Hak Siswa Miskin Ternoda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bagikan-kip-ini-pesan-menteri-puan-kepada-pelajar_m_218094.jpeg" alt="Seorang siswa SD menunjukkan kartu Indonesia Pintar, Selasa (5/6)." width="100%">
<figcaption>Seorang siswa SD menunjukkan kartu Indonesia Pintar, Selasa (5/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 10, 2 juta siswa jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Program Kesetaraan telah menerima dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sampai periode April 2022. Total anggaran yang sudah disalurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebesar Rp 5,3 triliun atau 55 persen dari pagu anggaran PIP tahun 2022 senilai Rp 9,6 triliun dengan target sasaran sebanyak 17,9 juta siswa.  Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti mengatakan, penyaluran bantuan PIP tersebut dilakukan dalam tiga tahapan. Tahap pertama yakni Februari kepada 7,8 juta siswa dengan total anggaran Rp 4 triliun. Sedangkan pada tahap kedua, yakni Maret diberikan kepada 2,4 juta siswa dengan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun.  “Tahap pertama dan kedua tersebut berdasarkan SK Pemberian sebagai hasil pemadanan data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada bulan Februari,” kata Suharti kepada wartawan, Jumat (15/4).  “SK Pemberian juga diberikan kepada para siswa yang rekening Simpanan Pelajar (simPel) nya telah aktif,” imbuhnya.  Sedangkan untuk penyaluran tahap ketiga yakni pada April. Bantuan PIP disalurkan berdasarkan SK pemberian yang diberikan kepada korban bencana alam Lumajang dan Kalimantan Tengah melalui usulan dinas pendidikan setempat. Pada tahap ketiga ini, jumlah siswa penerima manfaat PIP sebanyak 994 siswa dengan anggaran Rp 504 juta.  Kemendikbudristek melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan juga telah menerbitkan SK Nominasi hasil pemadanan DTKS dan Dapodik khusus untuk kelas akhir, yakni kelas VI, kelas IX, dan kelas XII/XIII. Total siswa yang diberikan SK Nominasi tersebut sebanyak 565 ribu siswa.  SK Nominasi juga diberikan kepada 2.140 siswa korban bencana alam Lumajang dan Kalimantan Tengah sebagai usulan dari dinas pendidikan setempat. SK tersebut diberikan bagi calon penerima dana PIP yang belum memiliki rekening SimPel aktif. Siswa pada SK ini selanjutnya harus melakukan aktivasi rekening SimPel tersebut pada laman pip.kemdikbud.go.id.

Kemendikbudristek Salurkan Dana PIP 2022 Senilai Rp 5,3 Triliun

dana pip

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana pip

Berita Terkini