<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/DPRD-708569887.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti meninjau kondisi rumah salah seorang warga asal Kecamatan Tegalsari, Jumat (17/5/2024). (ANTARA/HO-DPRD Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti meninjau kondisi rumah salah seorang warga asal Kecamatan Tegalsari, Jumat (17/5/2024). (ANTARA/HO-DPRD Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dalam upaya untuk memperluas jangkauan bantuan kepada warga kurang mampu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, telah mengajukan permintaan kepada pemerintah kota setempat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program "Dandan Omah". Melansir ANTARA, Reni Astuti menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat untuk memastikan efektivitas program rehabilitasi rumah tak layak huni, atau yang dikenal dengan sebutan Rutilahu. Dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima di Surabaya pada Jumat (17/5), Reni menggarisbawahi bahwa tak seorang pun boleh dikesampingkan dalam upaya ini. "Pemerintah Kota punya alokasi anggaran Rutilahu (Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni), prinsipnya adalah tak boleh ada yang tidak tersentuh," kata Reni dalam keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Jumat (17/5). Namun, ia juga mengungkapkan kekhawatiran akan jumlah warga miskin yang mungkin belum tersentuh oleh program tersebut. Menurut Reni, kekurangan ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan di kalangan mereka yang rumahnya dalam kondisi memprihatinkan. Untuk mengatasi hal ini, Reni mengusulkan pencarian sumber dana dari berbagai lembaga, termasuk APBD, BAZNAS, dan CSR, guna memastikan bantuan dapat disalurkan secara efisien kepada yang membutuhkan. Dalam konteks ini, Reni juga membawa perhatian pada kasus Elly, seorang warga yang belum menerima bantuan "Dandan Omah". Rumah Elly, yang berada di Jalan Kaliasin 2/38, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan, dengan atap yang bocor dan lapuk. "Memang kami lihat tadi kondisi rumahnya darurat, minimal atapnya perlu diperbaiki dulu dan harus segera dibantu karena khawatir juga roboh," katanya. "Memang kami lihat tadi kondisi rumahnya darurat, minimal atapnya perlu diperbaiki dulu dan harus segera dibantu karena khawatir juga roboh," katanya. Setelah melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi rumah Elly, Reni segera melaporkan temuannya ke Kantor Kecamatan Tegalsari. Harapannya, Pemkot Surabaya dapat segera mengambil tindakan untuk mendata dan memperbaiki rumah tersebut, serta memberikan bantuan sesuai kebutuhan. "Jadi pihak kecamatan melakukan cek ke kelurahan terkait pengajuan dan alokasi bantuan melalui saluran apa dan menjadwalkan pelaksanaannya, jangan menunggu roboh," katanya. Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan sumber daya untuk program "Dandan Omah" atau Rutilahu, dengan target rehabilitasi 1.500 hunian pada tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk membantu keluarga miskin dan meningkatkan kualitas hunian di kota tersebut.

Reni Astuti menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat untuk memastikan efektivitas program rehabilitasi rumah tak layak huni.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dorong Pemkot Optimalisasi Program Dandan Omah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/bdah-rmh-1989253805.jpg" alt="program Dandan Omah atau Rutilahu tahun 2024 ini telah resmi dimulai./(Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>program Dandan Omah atau Rutilahu tahun 2024 ini telah resmi dimulai./(Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Melanjutnya komitmennya terkait program Dandan Omah atau rumah tidak layak huni (Rutilahu), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diketahui telah menyiapkan kuota sebanyak 1.500 unit rumah pada tahun 2024 ini. Dilansir Radar Surabaya (JawaPos Grup), pada Jumat (26/1), program Dandan Omah atau Rutilahu tahun 2024 ini telah resmi dimulai. Untuk program tersebut, Pemkot Surabaya menggelontorkan anggaran sebesar Rp 68,7 miliar untuk 1.500 unit rumah. Dengan rincian, setiap satu unit rumah yang dibedah atau diperbaiki itu dianggarkan dana sebesar Rp 35 juta. Sementara, terkait estimasi pengerjaan dan penyelesaian pembangunannya ditargetkan 20 hari per rumahnya. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Lilik Arijanto menyebut, anggara untuk program ini berasal dari dana kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) untuk 1.000 unit. Kemudian sisanya, sebanyak 500 unit akan menggunakan dana satgas. &ldquo;Selain menggunakan dana APBD, kami juga menjalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk non-APBD, Mungkin nanti ada dari Baznas Surabaya, Bangga Surabaya Peduli dan beberapa pihak lainnya. Namun, untuk jumlahnya kami masih koordinasikan lebih lanjut,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Lilik membeberkan prioritas dari program Dandan Omah atau Rutilahu pada tahun ini adalah untuk kalangan keluarga miskin (gakin). &ldquo;Berdasarkan banyaknya kebutuhan, untuk tahun ini kita akan prioritaskan kepada keluarga miskin (gakin),&rdquo; kata Lilik, Kamis (25/1). Sebelumnya, pengusulan program Dandan Omah atau Rutilahu 2024 ini sudah dilakukan oleh pihak kelurahan pada akhir tahun lalu. &ldquo;Nah, setelah ada pengusulan ini, lalu kita pilah yang kategori gamis, lalu kita kerjakan. Bahkan, di awal tahun ini kita sudah mulai garap sekitar 50 unit,&rdquo; katanya. Disisi lain, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, program Dandan Omah atau Rutilahu ini akan mengedepankan kearifan lokal, yaitu guyub rukun dan gotong royong. Alasannya karena pengerjaan Dandan Omah itu dilakukan oleh warga sekitarnya. Mulai dari kulinya hingga tukangnya, termasuk juga pembelian alat atau bahan bangunannya juga diambilkan dari toko bangunan yang berada di wilayah rumah yang akan di perbaiki itu. Menurutnya, gotong royong dan guyub rukun warga inilah yang akan menjadikan Surabaya menjadi kota yang luar biasa. &ldquo;Dengan cara ini, maka perekonomian akan berputar di wilayah tersebut. Jadi, program ini juga bisa menggerakkan ekonomi, bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut. Kalau kemiskinan sudah berkurang, pengangguran berkurang, ekonomi bergerak, maka secara otomatis bayi stunting juga bisa hilang, bayi gizi buruk bisa hilang,&rdquo; kata Cak Eri, panggilan akrabnya.

Program Dandan Omah atau Rutilahu tahun 2024 Kota Surabaya telah resmi dimulai., Pemkot Surabaya menggelontorkan anggaran sebesar Rp 68,7.

Program Bedah Omah 2024 Telah Dimulai! Pemkot Surabaya Siapkan Anggaran Rp68 Miliar untuk Perbaiki 1.500 Rumah, Ini Prioritasnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/WhatsApp-Image-2023-08-25-at-112906-4003987869.jpg" alt="Pemkot Surabaya terus mengebut realisasi program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya terus mengebut realisasi program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya terus melanjutkan program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada 2024. Kuota yang disiapkan tahun ini sebanyak 1.500 unit dengan anggaran APBD Rp 68,7 miliar. &rdquo;Berdasar banyaknya kebutuhan, untuk tahun ini kita akan prioritaskan kepada keluarga miskin,&rdquo; kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Lilik Arijanto, Kamis (25/1). Menurut dia, sebanyak 1.500 unit itu akan menggunakan dana kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) sebanyak 1.000 unit. Kemudian sisanya, 500 unit akan menggunakan dana satgas. &rdquo;Selain menggunakan dana APBD, kami juga menjalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk non-APBD, mungkin nanti ada dari Baznas Surabaya, Bangga Surabaya Peduli, dan beberapa pihak lain. Namun, untuk jumlahnya kami masih koordinasikan lebih lanjut,&rdquo; tegas Lilik Arijanto. Setiap unit rumah yang dibedah atau diperbaiki itu dianggarkan Rp 35 juta dengan estimasi pengerjaan 20 hari. Lilik memastikan program Dandan Omah itu sudah dimulai awal tahun ini, karena memang pengusulan sudah dilakukan pihak kelurahan pada akhir tahun lalu. &rdquo;Nah, setelah ada pengusulan ini, lalu kita pilah yang kategori gamis, lalu kita kerjakan. Bahkan, di awal tahun ini kita sudah mulai garap sekitar 50 unit,&rdquo; tegas Lilik Arijanto. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, dalam rangka merealisasikan program Dandan Omah, Pemkot Surabaya mengedepankan kearifan lokal. Yakni guyub rukun dan gotong royong warga Kota Surabaya. Sebab, pengerjaan Dandan Omah itu dilakukan warga di sekitarnya, mulai dari kuli bangunan hingga tukang, termasuk pembelian alat atau bahan bangunan juga diambilkan dari toko bangunan di wilayah tersebut. &rdquo;Dengan cara ini, perekonomian akan berputar di wilayah tersebut, sehingga program ini juga bisa menggerakkan ekonomi, bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Menurut dia, gotong-royong dan guyub rukun warga menjadikan kekuatan Surabaya menjadi kota yang luar biasa. Selain itu, dengan kekuatan gotong-royong itu bisa membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya terus menurun. &rdquo;Kalau kemiskinan ini sudah berkurang, pengangguran berkurang, ekonomi bergerak, secara otomatis bayi stunting juga bisa hilang, bayi gizi buruk bisa hilang,&rdquo; kata Eri. Wali Kota Eri mengakui, modernisasi zaman tak membuat gotong-royong masyarakat Surabaya luntur. Dengan gotong-royong dan sinergi kuat, menjadikan Surabaya kota yang luar biasa. &rdquo;Inilah hebatnya warga Surabaya, dengan zaman modernisasi, sebagai kota dunia, tapi guyub-rukun, gotong-royong tidak hilang. Top warga Surabaya. Matur nuwun (terima kasih), bangun terus bareng-bareng, sinergi kuat, Surabaya hebat,&rdquo; ucap Eri.

Pemkot Surabaya terus melanjutkan program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada 2024

Tahun ini, Wali Kota Surabaya Janji Ribuan Rumah Didandani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/WhatsApp-Image-2023-08-25-at-112906-4003987869.jpg" alt="Pemkot Surabaya terus mengebut realisasi program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya terus mengebut realisasi program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengebut realisasi program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Hal itu sebagaimana telah menjadi concern Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memprioritaskan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, pada 2023, program Rutilahu menyasar 2.700 unit rumah. Sedangkan data hingga Juni, realisasi sudah mencapai 1.200 unit atau sekitar 45 persen. &rdquo;Per Juli, selesai 1.200 unit atau sekitar 45 persen. Sedangkan yang sudah kontrak dan proses pengerjaan per Juli, sebanyak 2.200 unit atau 82 persen,&rdquo; kata Irvan Wahyudrajad. Irvan menjelaskan, anggaran program Rutilahu dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Surabaya Tahun 2023. Total anggaran mencapai Rp 94,5 miliar untuk 2.700 unit rumah. &rdquo;Sedangkan pada 2022, tercapai sebanyak 950 unit,&rdquo; ujar Irvan Wahyudrajad. Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya itu memaparkan syarat penerima program Rutilahu atau Dandan Omah. Di antaranya yakni, mempunyai KK dan KTP Surabaya, diusulkan lurah, mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan membuat Surat Pernyataan Tidak Sengketa. Kemudian, syarat lain adalah rumah ditempati sendiri, bersedia tidak dijual atau disewakan selama 5 tahun, dan belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah lain kecuali perbaikan jamban. &rdquo;Selain itu, rumah masuk dalam kategori rumah tidak layak huni (atap lapuk dan bocor, dinding lembap, lantai banjir, jamban tidak berfungsi),&rdquo; beber Irvan Wahyudrajad. Irvan menerangkan, estimasi perampungan satu hunian butuh waktu kurang lebih 20 - 30 hari. Sedangkan anggaran yang disiapkan untuk satu hunian itu Rp 35 juta. Dalam proses pengerjaan, pemkot melibatkan kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) atau pekerja yang berasal dari warga sekitar. &rdquo;Kita targetkan November 2023 semua selesai,&rdquo; jelas Irvan Wahyudrajad. Meski demikian, Irvan mengakui, Dandan Omah Rutilahu tak lepas dari kendala di lapangan. Seperti di antaranya, tukang yang dipekerjakan kurang kompeten sehingga penyelesaian pekerjaan terlambat dari waktu yang ditentukan.

Pemkot Surabaya terus mengebut realisasi program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran

Pemkot Surabaya Realisasikan Program Dandan Omah Capai 1.200 Unit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/Dandan-Omah-Rutilahu-2-1572069402.jpg" alt="Pekerja membangun rumah dalam Program Dandan Omah di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Pekerja membangun rumah dalam Program Dandan Omah di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program Dandan Omah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sudah mencakup 1.200 rumah tidak layak huni atau sekitar 45 persen dari total 2.700 unit rumah yang menjadi sasaran program perbaikan rumah tersebut pada 2023. "Per Juli 2023 selesai 1.200 unit (rumah). Sedangkan yang sudah terkontrak dan (dalam) proses pengerjaan per Juli 2023 sebanyak 2.200 unit atau 82 persen," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad sebagaimana dikutip dalam keterangan pers pemerintah di Surabaya, Jumat (25/8). ​​​​​​"Kami terus mengebut realisasi Program Dandan Omah," kata Irvan. Irvan menjelaskan, alokasi anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2023 total Rp 94,5 miliar untuk 2.700 unit rumah. Jumlah rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran Program Dandan Omah pada 2023 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2022, yang hanya 950 unit. Irvan mengatakan, syarat penerima manfaat Program Dandan Omah di antaranya mempunyai kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kota Surabaya, diusulkan oleh lurah, mempunyai bukti kepemilikan sah atas tanah, dan membuat surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. Di samping itu, ​​​rumah yang diusulkan untuk diperbaiki dengan bantuan dari pemerintah masuk dalam kategori rumah tidak layak huni, ditempati sendiri oleh calon penerima manfaat, dan tidak dijual atau disewakan selama lima tahun. Syarat lainnya, calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah lain selain bantuan perbaikan jamban. Pemerintah kota menyediakan bantuan Rp35 juta untuk perbaikan setiap unit rumah tidak layak huni. Dalam pengerjaan perbaikan rumah, pemerintah kota melibatkan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) yang meliputi warga setempat. Irvan menyampaikan bahwa waktu penyelesaian perbaikan satu rumah tidak layak huni diperkirakan 20 sampai 30 hari. Dia mengatakan bahwa perbaikan rumah-rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran Program Dandan Omah 2023 ditargetkan selesai November 2023. Irvan mengemukakan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Dandan Omah, yang dipadukan dengan Program Padat Karya, di antaranya kompetensi tukang yang belum memadai. Kompetensi tukang yang rendah membuat penyelesaian perbaikan rumah membutuhkan waktu lebih lama. "Selain itu, hal ini juga mengakibatkan biaya tenaga kerja membengkak. Beberapa KTPR mengalami kesulitan dalam menyediakan pekerja terampil perbaikan rumah," kata Irvan. Oleh karena itu, ia mengatakan, dinas mengadakan pelatihan bagi tukang bangunan bekerja sama dengan Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya

Program Dandan Omah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sudah mencakup 1.200 rumah tidak layak huni.

Program Dandan Omah Surabaya Telah Perbaiki 1.200 Rumah Tak Layak Huni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/DANDAN-OMAH-LAGI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Program dandan omah di Surabaya kembali berlanjut tahun ini. Selama Januari, ratusan rumah tidak layak huni sudah dibenahi. Selain memakai APBD, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) itu juga menggunakan dana CSR dan sumbangan pihak lain.  Kemarin (14/2) Pemkot Surabaya menyerahkan kunci rumah milik Zainal Arifin. Rumah di Dukuh Sutorejo itu telah selesai diperbaiki. Perbaikan hunian tersebut dibantu oleh Yayasan Manarul Ilmi (YMI) ITS.  Rumah Zainal memang sudah rusak berat. Atapnya bocor. Ventilasi rumah juga minim. Setelah mengikuti program bedah rumah, kini rumah itu jauh lebih nyaman. Lantainya sudah dikeramik. Dinding ditembok dan atap tidak lagi bocor.  ”Ini menunjukkan pembangunan di Surabaya tidak hanya dilakukan pemkot. Seluruh masyarakat ikut bergerak,” ujarnya.  Program dandan omah bakal berlanjut. Eri memastikan, tahun ini jumlah rumah yang dibenahi semakin banyak. ”Harapan kami, warga semakin sejahtera. Mereka juga bisa hidup sehat,” tutur pria 45 tahun itu.  Tahun ini pemkot menargetkan 3.500 rumah dibenahi lewat program dandan omah. Kabid Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Lasidi menyampaikan, sampai saat ini lebih dari 300 unit rumah yang diperbaiki.  Setelah rumahnya diperbaiki, Zainal pun tak kuasa menahan haru. Dia menyampaikan banyak terima kasih kepada pemkot maupun pihak terkait lainnya. Saking bahagianya, Zainal pun spontan memeluk Wali Kota. ''Matur nuwun Pak Wali nggih,'' ujarnya.

Program Dandan Omah Berlanjut, Warga: Matur Nuwun Pak Wali, Nggih!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_8727.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pemkot Surabaya untuk JawaPos " width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pemkot Surabaya untuk JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, sepanjang 2022, ada 1.465 unit rumah yang mendapat program dandan omah. Dana yang dibutuhkan untuk tiap rumah sekitar Rp 30 juta.  Dari 1.465 unit rumah yang diperbaiki, 950 unit menggunakan APBD Surabaya. Tidak hanya memakai APBD, ada ratusan rumah yang juga menggunakan non-APBD. ”Ada sebanyak 380 unit rumah yang non-APBD,” kata Eri.  Angka 380 rumah tersebut berasal dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 98 unit dari Baznas, 30 unit dari CSR, dan 7 unit dari gereja. Eri menyatakan, semua rumah itu diperbaiki dengan cara gotong-royong. Mulai dari pengadaan material, tukang, sampai pengadaan dana.  Menurut Eri, manfaat dari program Dandan Omah yang sudah dimulai Pemkot Surabaya sejak 2015 itu tidak hanya dirasakan warga penerima. Sebab, masyarakat di wilayah sekitar dan pemerintah juga ikut merasakan manfaat.  ”Masyarakat yang menerima program Dandan Omah mendapat kualitas hunian bagus, kesehatan meningkat, dan taraf ekonomi naik karena rumah itu bisa menjadi tempat layak untuk usaha,” kata Cak Eri, sapaan akrab Eri Cahyadi.  Bahkan secara keseluruhan, Eri menyatakan, masyarakat juga mendapatkan manfaat lain dari program tersebut. Program tersebut melestarikan gotong-royong hingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Juga, meningkatkan kesadaran pada kualitas hunian dan lingkungan.  ”Pemkot Surabaya ikut mendapatkan manfaatnya pula dari program Dandan Omah. Program itu mengurangi kawasan kumuh. Pemkot bisa berkolaborasi dengan swasta, adanya penataan kota, dan pada gilirannya peningkatan kesejahteraan warga,” jelas Eri.

Sepanjang 2022, 950 Rumah Diperbaiki Pakai APBD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RUTILAHU-PEMKOT-SURABAYA.jpg" alt="Salah seorang warga di Semolowaru Selatan menunjukkan rumahnya setelah diperbaiki Pemkot Surabaya (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Salah seorang warga di Semolowaru Selatan menunjukkan rumahnya setelah diperbaiki Pemkot Surabaya (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Warga yang mengajukan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) sudah mencapai lima ribu orang. Tapi, kemampuan pemkot sangat terbatas. Sebagai solusinya, DPRD membuat aturan agar pihak swasta ikut membantu program dandan omah.  Hal itu dirumuskan dalam raperda tentang hunian layak. ”Dalam regulasi ini, kami buka peran serta swasta. Sehingga rutilahu bukan hanya kewajiban pemkot,” kata Ketua Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Surabaya Josiah Michael kemarin (29/12).  Menurut Josiah, banyak developer besar di metropolis yang bergerak di bidang realestat. Lewat aturan itu, mereka diminta membantu dalam kegiatan bedah rumah. Harapannya, program dandan omah tidak semata-mata menjadi beban APBD. Warga dan pengusaha pun ikut tergerak membantu pemkot. ”Sehingga kami susun raperda ini sebagai cantolan hukumnya,” papar Josiah.  Raperda tentang hunian layak juga meminta setiap pengembang menyediakan rumah susun umum. Tidak hanya membangun rumah susun komersial. Jumlahnya diatur minimal 20 persen dari total rumah susun komersial atau apartemen yang dibangun. Itu selaras dengan kebijakan hunian berimbang yang diatur dalam Undang-Undang 20/2011 tentang Rumah Susun.  Penyediaan hunian layak itu bisa dialokasikan melalui dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan. Bahkan, ada kewajiban pelaku usaha dalam penataan permukiman kumuh. ”Semangat raperda ini jelas. Kami ingin mendorong pihak swasta terlibat dalam penyediaan hunian layak untuk warga yang tidak mampu,” tutur politikus PSI itu.  Rumah di Bantaran Sungai  Rumah di bantaran sungai belum bisa mendapat bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu). Sebab, rumah setren kali rata-rata belum memiliki sertifikat. Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP) hanya bisa memproses rumah dengan alas hak yang jelas.  Di wilayah barat, hingga kemarin (29/12) masih banyak rumah yang berdiri di bantaran sungai. Mulai Kali Wiyung, Kali Kandangan di Kecamatan Benowo, sampai sungai kecil di daerah Simo Kalangan, Kecamatan Sukomanunggal. Sebagian menempati lahan milik balai besar wilayah sungai (BBWS). Ada pula yang berdiri di atas lahan pengairan.  Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKP Lasidi menyatakan, ada beberapa kategori penerima bantuan rutilahu. Salah satunya, memiliki alas hak yang sah. ’’Dan ada pernyataan bahwa rumah atau lahan tidak dalam sengketa,’’ ujarnya.  Lasidi menyatakan, alur pemberian bantuan perbaikan rutilahu menggunakan sistem bottom-up. Yakni, data dari bawah diproses di dinas. Lurah dan camat yang menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Setelah data masuk, tim dari DPRKPP melakukan survei untuk tindak lanjut.  Jika memang dinyatakan layak, bantuan akan diberikan. Yang dicek bukan hanya kondisi rumahnya. ’’Kelengkapan administrasi seperti alas hak sebagai pemilik yang sah juga dicek,’’ katanya.  Karena itu, jarang sekali ada rumah yang berada di bantaran sungai mendapat bantuan. Sebab, rata-rata belum memiliki alas hak yang sah. ’’Kecuali ada rekomendasi dari camat atau lurah, berarti sudah ada alas haknya. Kami bisa berikan bantuan,’’ terangnya.  Sementara itu, Camat Benowo Denny Christupel Tupamahu menyatakan, daftar penerima bantuan rutilahu sudah disetorkan ke dinas. Semua data yang masuk sudah melalui proses verifikasi. ’’Sejauh ini, belum ada yang diusulkan dari warga yang tinggal di bantaran sungai,’’ ucapnya.  Meski demikian, mantan camat Wonocolo itu memastikan survei ke semua penduduk sudah dilakukan. Termasuk yang tinggal di setren kali. Namun, belum ada yang masuk kriteria penerima rutilahu.”Kami prioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya. (adi/c12/may)  ---  KRITERIA PENERIMA BANTUAN RUTILAHU <ul> 	<li>KTP sesuai alamat domisili rumah yang diusulkan.</li> 	<li>Kondisi rumah tidak layak huni.</li> 	<li>Korban bencana atau kebakaran bisa diusulkan.</li> 	<li>Rumah berdiri di atas alas hak yang sah.</li> 	<li>Mendapat rekomendasi dari lurah setempat.</li> 	<li>Belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah.</li> 	<li>Tidak menjual atau menyewakan rumah yang sudah diperbaiki dalam waktu lima tahun.</li> </ul> Sumber: Perwali Nomor 35 Tahun 2022

Pemkot Surabaya Libatkan Swasta dalam Progam Dandan Omah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_38301.jpg" alt="Rumah penerima program Rutilahu yang didukung Jemaat Victory Community Church Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Rumah penerima program Rutilahu yang didukung Jemaat Victory Community Church Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jemaat Victory Community Church Surabaya mendukung program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang digagas Pemerintah Kota Surabaya.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengunjungi penerimaan manfaat, Selasa (27/12), mengapresiasi wujud keberagaman dan toleransi yang telah dicontohkan para jemaat Victory Community Church Surabaya tersebut.  ”Alhamdulillah di sebelah saya adalah Pendeta Herman beliau dari Gereja Victory. Syukur Alhamdulillah ketika pemkot menggiatkan untuk membangun untuk rumah tidak layak huni ternyata semua elemen di Surabaya bergerak, (contohnya) ada Baznas lalu ada Gereja Victory,” kata Wali Kota Eri.  Tidak hanya rumah tinggal atau hunian yang dilakukan perbaikan, Victory Community Church Surabaya juga membantu perbaikan rumah ibadah umat muslim di Kota Surabaya. Menurut Wali Kota Eri melalui toleransi beragama, berbagai program dan kebijakan Pemkot Surabaya bisa segera dirasakan masyarakat.  ”Saat melihat gerakan Pemkot Surabaya, beliau dengan seluruh jamaahnya mengumpulkan rezeki untuk ikut membantu membangun rumah tidak layak huni. Ini bukan rumah pertama yang dibangun, sudah berulang kali beliau membangun rumah, bahkan membantu tempat ibadah umat muslim, luar biasa. Inilah kekuatan toleransi, ini juga bukti bahwa Surabaya kota toleransi!” ujar Eri.  Dalam upaya mengentas kemiskinan, pengangguran, dan masalah apapun di Kota Surabaya, dia menegaskan, sudah saatnya Surabaya Bergerak melalui semua agama dan suku menjadi satu kekuatan besar. Yaitu, sesuai dengan pengamalan ideologi Pancasila dalam menjaga rasa kemanusiaan, kerukunan, serta guyub rukun.  Awal 2023, Wali Kota Eri berjanji untuk bertemu dan berkumpul bersama para pemuka agama dalam merumuskan upaya menyejahterakan seluruh masyarakat di Kota Pahlawan. Penyelesaian permasalahan tersebut akan merujuk pada data yang dimiliki Pemkot Surabaya.  ”Sebetulnya secara bertahap kita sudah bertemu dengan semua agama, tapi di Januari 2023 kita akan berkumpul lagi semuanya. Kita berikan data, mau diapakan ini? disitu yang membuat kita sadar betul. Sebab, ini belum pernah dilakukan dimanapun,” terang Eri.  Sementara itu, Pastor Senior Victory Community Church Surabaya Herman Santoso menyampaikan mendukung berbagai program Pemkot Surabaya. Hingga saat ini telah dilakukan perbaikan pada 1 musala dan akan menyasar rumah ibadah umat muslim yang lainnya.  ”Nanti ada lagi yang berikutnya. Untuk rumah (hunian) baru 7 dan tempat ibadah Kristen ada 31. Meskipun, usia gereja kita tahun depan baru 7 tahun, tetapi kita akan terus berkarya dan saling membantu memberkati kemajuan Kota Surabaya tercinta di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Eri,” kata Pastor Herman.  Penerima manfaat, Edi Sunarno, menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya yang telah bekerja sama dengan Victory Community Church Surabaya. Melalui perbaikan rumah tak layak huni tersebut, kini keluarganya tidak lagi mengalami banjir. Perbaikan tersebut meliputi lantai, dinding, plafon, beserta kerangkanya, hingga area kamar mandi.  ”Saya ucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya yang telah bekerja sama dengan Gereja Victory,” ucap Edi.

Gereja di Surabaya Bantu Pemkot Renovasi Rumah Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PROGRAM-DANDAN-OMAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penerima program dandan omah di Surabaya tahun depan bertambah empat kali lipat ketimbang tahun ini. Jumlah sasarannya mencapai 3.500 unit. Total anggarannya berkisar Rp 124,8 miliar.  Itulah yang dijelaskan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad saat rapat bersama Komisi C DPRD Surabaya, Kamis (3/11).  Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 124,8 miliar. Pembenahan satu unit hunian membutuhkan dana Rp 35 juta. ”Anggaran per unit sama dengan tahun ini,” kata Irvan kemarin.  Jangkauan penerima dandan omah diperluas menjadi 3.500 unit. Penambahan itu dilakukan karena banyaknya usulan dari kelurahan. Apalagi, tahun depan tidak ada anggaran pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Antrean masuk rusunawa juga masih mengular. Lebih dari 6.000 pemohon. ”Sehingga dialihkan untuk rutilahu,” jelas Irvan.  Komisi C DPRD Surabaya mendukung langkah DPRKPP. Hanya, dewan meminta survei lapangan diperkuat. Dengan begitu, penerima bantuan bedah rumah itu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. ”Pastikan bahwa penerima benar-benar tepat sasaran,” tegas Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo.  Peta data juga harus jelas. Yaitu, mereka tercatat sebagai warga tidak mampu berdasar keterangan RT/RW. Pastikan juga pemiliknya ber-KTP Surabaya.  DPRD memberi catatan terkait dengan pengerjaan fisik rumah tidak layak huni (rutilahu) di lapangan. Waktu pengerjaan harus dikontrol secara ketat sampai 24 hari. Tujuannya, mencegah terjadinya pengerjaan yang asal-asalan.  Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, dana perbaikan rumah sudah habis, tetapi rumah yang dikerjakan belum tuntas. Ini bisa menimbulkan persoalan. Jadi, manajemen waktu harus diatur. ”Makanya, sejak awal desain rumah harus jelas. Sesuaikan dengan bujet anggaran Rp 35 juta per unit,” tutur politikus Golkar tersebut.

Kuota Program Dandan Omah di Surabaya Bertambah Empat Kali Lipat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dandan omah

Berita Terkini