Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/15/oemar-4109414478.jpg" alt="Dr. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. Dosen di Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga." /> Penulis:&nbsp;Dr. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. Dosen di Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga SENGKETA&nbsp;tanah kembali menyita perhatian publik Surabaya. Beberapa waktu yang lalu, ratusan warga Perumahan Darmo Hill harus berhadapan dengan klaim PT Pertamina atas lahan yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Persoalan ini bukan sekadar konflik warga dengan korporasi besar, melainkan membuka kembali lembaran lama sejarah hukum pertanahan Indonesia: hak eigendom peninggalan kolonial Belanda. Akar masalahnya berawal dari klaim Pertamina yang mendasarkan kepemilikan pada dokumen historis berupa Eigendom Verponding No. 1278. Dokumen tersebut disebut berasal dari pengalihan aset PT Shell Indonesia kepada pemerintah pada tahun 1965. Dari dokumen itu, Pertamina mengklaim lahan seluas kurang lebih 220,4 hektare yang ternyata tidak hanya mencakup Darmo Hill, tetapi juga beberapa kawasan permukiman lain di Surabaya. Masalah mulai terasa nyata ketika warga hendak memperpanjang Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atau meningkatkan statusnya menjadi Hak Milik. Di Kantor Pertanahan, muncul catatan bahwa tanah mereka &ldquo;terindikasi eigendom&rdquo;. Catatan singkat ini berdampak besar: proses administrasi terhenti, kepastian hukum mengabur, dan warga hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah. Pemerintah Kota Surabaya pun turun tangan mengawal kasus ini agar hak warga tetap terlindungi. Lalu, apa sebenarnya hak eigendom itu? Dalam sistem hukum agraria kolonial Belanda, hak eigendom merupakan bentuk hak atas tanah yang paling kuat dan paling penuh. Pemilik hak eigendom berhak menggunakan, menikmati, bahkan mengalihkan tanahnya secara bebas. Hak ini diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan berlaku luas pada masa penjajahan. Selain eigendom, dikenal pula hak lain seperti erfpacht, opstal, dan gebruik, masing-masing dengan lingkup kewenangan yang berbeda. Namun, Indonesia yang merdeka tidak mungkin terus bergantung pada sistem hukum kolonial. Karena itulah, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini menjadi tonggak penting unifikasi hukum pertanahan nasional dan secara tegas meninggalkan dualisme hukum antara agraria barat dan hukum adat. UUPA menegaskan bahwa seluruh hak atas tanah harus menyesuaikan dengan sistem hukum nasional. Hak-hak lama, termasuk eigendom, tidak serta-merta dihapus, tetapi dikonversi. Eigendom yang dimiliki perorangan dikonversi menjadi Hak Milik, milik badan hukum menjadi Hak Guna Bangunan, dan milik perwakilan asing menjadi Hak Pakai. Namun, konversi ini tidak berlaku tanpa batas waktu. Pasal 55 UUPA menegaskan bahwa hak-hak lama peninggalan hukum barat hanya diakui sementara, paling lama 20 tahun sejak UUPA berlaku. Artinya, sejak 24 September 1960 hingga 24 September 1980. Setelah tanggal tersebut, hak eigendom secara hukum tidak lagi diakui. Pemegangnya wajib mengajukan permohonan hak baru sesuai ketentuan yang berlaku. Faktanya, sengketa tanah berbasis klaim eigendom tetap bermunculan, bahkan puluhan tahun setelah batas waktu itu berakhir. Karena itulah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Regulasi ini masih memberi ruang terbatas bagi pemegang hak lama untuk mendaftarkan tanahnya, asalkan mampu membuktikan penguasaannya dengan dokumen yang sah dan dapat diverifikasi oleh Kantor Pertanahan. Meski demikian, konflik tidak juga berhenti. Puncaknya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pemerintah mengambil sikap tegas. Pasal 95 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Sejak 2 Februari 2021, secara hukum, klaim atas tanah berbasis eigendom seharusnya tidak lagi memiliki pijakan. Konsekuensinya jelas. Jika ada pihak (termasuk badan usaha milik negara) yang ingin menguasai tanah bekas hak barat, jalurnya bukan lagi melalui klaim dokumen kolonial, melainkan dengan mengajukan permohonan hak baru kepada negara. Proses ini dilakukan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang hingga terbit Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH), yang kemudian didaftarkan dan diterbitkan sertipikatnya. Di sisi lain, sertipikat hak atas tanah yang telah terbit memiliki posisi penting sebagai alat bukti yang kuat. Sertipikat bukan sekadar kertas, melainkan hasil dari proses panjang pemeriksaan yuridis dan fisik oleh negara. Selama diterbitkan secara sah dan tidak cacat hukum, sertipikat tersebut seharusnya memberi perlindungan hukum bagi pemegangnya. Dalam konteks Darmo Hill, hal inilah yang perlu menjadi titik perhatian. Jika warga memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, memegang sertipikat yang sah, dan telah menguasainya secara fisik selama bertahun-tahun, maka negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak mereka. Klaim baru yang berbasis dokumen lama tidak seharusnya serta-merta menggugurkan hak yang telah diakui negara. Penyelesaian sengketa semacam ini idealnya mengedepankan keadilan substantif. Mediasi dan dialog harus menjadi pilihan utama, bukan pendekatan koersif yang justru menambah keresahan masyarakat. Pemerintah juga perlu lebih aktif melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan dan pendaftaran tanah sejak awal. Pada akhirnya, sengketa Darmo Hill bukan hanya soal siapa yang paling tua memegang dokumen, tetapi soal bagaimana negara hadir melindungi warganya. Dalam negara hukum, kepastian dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh bayang-bayang sejarah kolonial yang seharusnya sudah lama ditinggalkan. &nbsp; &nbsp;

Sengketa Darmo Hill memunculkan kembali klaim hak eigendom. Bagaimana posisi hukum tanah kolonial terhadap hak warga saat ini?

Menakar Klaim Hak Eigendom di Balik Sengketa Tanah Darmo Hill

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WAWALI-ARMUDJI.jpg" alt="Photo" /> JawaPos.com- Warga yang tinggal di kompleks Perumahan Darmo Hill, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, protes. Mereka ingin agar pengelolaan lingkungan yang selama ini dijalankan pengembang bisa dikelola sendiri oleh warga. Di satu sisi, pihak pengembang masih dalam proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) ke pemkot.  Selama ini, warga dibebani iuran pengelolaan lingkungan (IPL). Namun, sejak April lalu, masyarakat menginginkan agar urusan lingkungan bisa dikelola sendiri oleh warga. Sebab, kompleks perumahan yang berdiri sejak 2000 itu baru memiliki pengurus rukun tetangga (RT). Yakni, RT 4, RW 5.  Senin (20/6) warga mendatangi kantor developer untuk melakukan dialog. Wakil Wali Kota Surabaya Armudji datang bersama perwakilan dari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis, dan bagian pemerintahan Kota Surabaya.  Ketua RT 4 Toni Sutikno mengaku sudah 18 tahun membayar IPL ke pihak pengembang. Namun, menurut dia, kebersihan di dalam kompleks perumahan belum ditangani dengan maksimal. ’’Dengan adanya RT yang sudah disahkan sejak April kemarin, warga meminta kepada RT untuk (urusan lingkungan, Red) dikelola sendiri,” ucapnya.  Burhanudin, salah seorang warga, menyampaikan protes cukup keras. Dia merasa penarikan IPL kepada warga seperti orang menagih utang. Sebab, ketika terlambat, ada denda yang harus dibayarkan. ’’Saya sudah tinggal di sini 12 tahun, tapi tidak tahu fasum (fasilitas umum, Red) dan fasos (fasilitas sosial, Red) sebelah mana,” katanya.  Sementara itu, legal corporate PT Dharma Bhakti Adijaya Dedi Prasetyo menjelaskan, pihaknya sudah sangat siap menyerahkan PSU ke pemkot. Hanya, banyak persyaratan teknis yang harus dilengkapi dan diselesaikan.  ’’Itu nanti jalannya lebar berapa, drainase seperti apa, semua ada ketentuannya. Dan kita sudah beberapa kali merapatkannya bersama pemkot,” kata mantan anggota DPRD Kota Surabaya itu.  Belum lagi, PSU yang akan diserahkan ke pemkot harus disertifikasi lebih dulu. Proses tersebut sudah dilakukan secara bertahap. ’’Sudah ada jalan dan PJU (penerangan jalan umum, Red) yang diserahkan ke pemkot. Jadi, itu bertahap. Pada prinsipnya, kita punya iktikad baik untuk menyerahkan fasum ke pemerintah kota,” paparnya.  Terpisah, Wakil Wali Kota Surabaya Armudji menilai pihak pengembang memang memiliki kewajiban menyerahkan PSU ke pemkot. Terutama ketika properti yang terjual sudah 90 persen. ’’Nanti sebelum diserahkan ke pemkot itu harus memenuhi persyaratan teknis,” terangnya.  Mantan ketua DPRD Kota Surabaya itu memastikan akan mempercepat proses penyerahan PSU dari pihak pengembang ke pemkot. Setelah itu, pengelolaan lingkungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. ’’Setelah diserahkan, PSU akan dikelola pemerintah,” jelasnya.

Wawali Turun Tangan Selesaikan Polemik PSU Darmo Hill Surabaya

Darmo Hill

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Darmo Hill

Berita Terkini

Menakar Klaim Hak Eigendom di Balik Sengketa Tanah Darmo Hill

Wawali Turun Tangan Selesaikan Polemik PSU Darmo Hill Surabaya

Download Aplikasi JawaPos.com