<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/anies-baswedan-preskon-Balkot-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya hampir pasti akan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu demi memutus rantai penyebaran virus Korona di Ibu Kota.  Menurut Anies, PSBB yang diizinkan oleh Menteri Kesehatan itu hanya 14 hari, namun jika masih belum bisa memutus rantai penularan Covid-19 maka, bisa saja diperpanjang.  "Dalam kenyataannya wabah seperti ini tidak bisa selesai dalam 14 hari. Karena itu hampir pasti PSBB harus diperpanjang," ujar Anies saat rapat virtual bersama dengan Tim Pengawas (Timwas) DPR Penanggulangan Covid-19, Kamis (16/4).  Anies mengasumsikan, pemberlakuan PSBB di Jakarta pemberlakukannya sampai dengan batas yang belum ditentukan. Ia juga menyontohkan pemerintah Wuhan, Tiongkok dalam menghadapi pandemi Korona yang butuh waktu selama 4 bulan.  "Soal berapa lamanya, saat ini setahu saya di seluruh dunia belum ada yang bisa selesai. Bahkan di Wuhan, Tiongkok saja masih menghadapi masalah dan sudah berjalan selama empat bulan," ungkapnya.  Berkaca dari Wuhan tersebut, menurut Anies, warga Jakarta harus siap dengan PSBB yang diberlakukan lebih panjang lagi dari sebelumya. Sehingga ‎pandemi virus di Ibu Kota ini bisa cepat hilang.  "Sepertinya kita di Jakarta harus menyiapkan periode yang mungkin agak panjang, mudah-mudahan cepat selesai. Kalau cepet selesai kita leluasa untuk bergerak lagi, kalo panjang kita harus bersiap," ungkapnya.  Sekedar informasi Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menjalankan PSBB sejak tanggal 10 April dan berakhir pada tanggal 24 April. Hal ini dilakukan pemprov untuk menghilangkan pandemi virus Korona.

Setelah 24 April, Besar Kemungkinan Anies Perpanjang PSBB di Ibu Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Anggota-Komisi-IX-DPR-Saleh-Partaonan-Daulay-antara.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh kepala daerah masih kurang efektif di masyarakat.  Hal ini karena aktivitas masyarakat di luar rumah masih ramai. Apalagi, kondisi KRL dari Bogor menuju ke Jakarta masih dipadati banyak penumpang.  "Bahkan, di pagi hari, orang-orang menumpuk dan mengantri untuk masuk ke KRL. Tidak ada bedanya dengan sebelum status PSBB diberlakukan," ujar Saleh kepada wartawan, Selasa (14/4).  Menurut Saleh, PSBB ini akan efektif jika semua taat untuk menjaga jarak. Tidak berada di kerumunan. Tidak pergi ke keramaian. Dan semua pihak diharapkan untuk memiliki kesadaran agar sedapat mungkin bekerja di rumah.  Di negara lain, aturan diam di rumah benar-benar ditegakkan. Jika ada yang melanggar diberikan sanksi dan denda. Mereka yang tidak mampu, dibantu pemerintah untuk menutupi kebutuhannya.  "Dengan kondisi seperti itu, orang-orang pada taat pada aturan yang berlakukan," katanya.  Di Indonesia, yang taat pada aturan PSBB adalah sekolah, perguruan tinggi, pertunjukan budaya, konser, olahraga, dan kantor-kantor pemerintah. Ada juga sebagian kegiatan keagamaan. Di luar itu, warga masyarakat masih tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasanya.  "Jangan sampai, kegiatan keagamaan dilarang, sementara kegiatan lain diperbolehkan. Itu sama dengan melindungi sebagian, membiarkan sebagian. Di samping tidak adil, itu juga dapat mencelakakan banyak orang," katanya.  Dalam konteks ini, pemerintah diminta untuk tegas dan ketat dalam menegakkan aturan PSBB. Agar semua dapat dipatuhi, mereka yang memang kurang mampu harus dibantu.  "Anggaran yang ada, harus dialokasikan untuk membantu mereka. Itu adalah tindakan yang mesti dilakukan di tengah situasi sulit seperti sekarang," pungkasnya.

Komisi IX DPR Minta Pemberlakuan PSBB Dipertegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menteri-Kesehatan-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menulis surat terbuka untuk Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.  Dalam surat itu Grace Natalie menuntut kejujuran Terawan dalam palagan membasmi wabah covid-19. Dia menilai pemerintah terlambat dalam menangani wabah covid-19. Dampaknya menimbulkan krisis. Sejatinya krisis ini tidak perlu terjadi jika pemerintah, khususnya Menkes Terawan dan jajaran terbuka, transparan, dan jujur dalam menanggapi fenomena wabah ini muncul.  "Sejak awal kita menyia-nyiakan kesempatan untuk merespons ancaman ini dengan cara yang benar. Korban terus berjatuhan dan dampak berupa kerugian ekonomi semakin meluas," kata Grace Natalie dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (9/4).  Belajar dari kondisi saat ini, eks jurnalis televisi itu mengingatkan Terawan dan elemen pemerintah lainnya agar tidak lagi menggunakan kata-kata 'enjoy saja, makan yang cukup' dalam menghadapi pandemi Korona ini.  "Bapak Terawan yang kami hormati, jujurlah. Kejujuran adalah pilihan terbaik di masa pandemi. Kami mendorong Bapak membuka semua data yang masuk secara lengkap dan cepat. Tidak boleh ada yang ditutupi," katanya.  Kata Grace, PSI percaya keterbukaan bisa menjadi sumber persatuan, memulihkan kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintah. "Kami sadar bahwa kebijakan apa pun tidak akan pernah mudah untuk diambil dalam masa sulit seperti sekarang. Tapi rupanya itulah takdir sejarah yang ada di pundak kita semua. Di pundak bapak Terawan," ungkapnya.  Menurut Grace, kepada Terawan adalah bagian dari orang yang pernah salah mengambil langkah atau kebijakan. Tapi kemauan untuk segera mengoreksi diri dan bangkit dari kesalahan adalah cara manusia memperlihatkan kekuatan dirinya.  Atas kondisi ini, PSI menawarkan sembilan rekomendasi untuk Menkes Terawan dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Tanah Air. Berikut isi rekomendasi tersebut.  1. Setelah Jakarta, tetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah penyangga ibu kota yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.  Hentikan transportasi masuk atau keluar Jabodetabek, kecuali untuk keperluan logistik atau hal-hal mendesak lain.  2. Setelah itu tetapkan PSBB untuk seluruh wilayah Pulau Jawa. Permudah birokrasi, Bapak perlu bersikap pro-aktif dan tidak harus menunggu permintaan dari daerah. Jika ada daerah lain di luar Jawa yang dianggap perlu pemberlakuan PSBB, segera putuskan, tetapkan.  3. Agar PSBB berjalan efektif, warga di wilayah bersangkutan harus dipastikan mendapat bantuan sosial transfer tunai, untuk memastikan mereka tidak bekerja dan tetap tinggal di rumah. Untuk melaksanakan ini, lakukan kerja sama dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah.  4. Kerahkan aparat keamanan TNI dan Polri untuk melakukan penjagaan di fasilitas kesehatan, dan tempat strategis. Jalankan patroli rutin dengan aparatus birokrasi kelurahan, RT, dan RW.  5. Lakukan Tes PCR secara maksimal di wilayah yang telah diberlakukan PSBB. Bagi daerah yang belum memiliki fasilitas uji PCR, untuk sementara waktu menggunakan Rapid Test. Temukan sebanyak mungkin orang yang terinfeksi, isolasi, dan awasi pergerakan mereka.  6. Tunjuk satu rumah sakit yang khusus menerima pasien Covid-19 untuk setiap daerah. Rekrut pensiunan dokter, perawat, dan analis kesehatan, yang bersedia dan masih kuat secara fisik, untuk kembali bertugas. Kerahkan mahasiswa kedokteran dan pelajar sekolah perawat turun tangan membantu.  7. Berikan perlindungan maksimal kepada seluruh tenaga medis yang berjuang di garis depan dengan Alat Pelindung Diri (APD) memadai. Dalam situasi wabah, tenaga medis sangat berharga dan kita tidak boleh kehilangan mereka di saat-saat menentukan seperti sekarang.  8. Percepat kerja sama dengan kampus-kampus seluruh Indonesia untuk memperbanyak laboratorium uji Covid-19. Secara rutin, undang dan dengar pendapat para ahli. Serap masukan mereka untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan.  9. Koordinasi dengan kementerian teknis lain untuk melonggarkan impor peralatan medis terkait Covid-19 dan sembako. Ketersediaan alat medis akan menyelamatkan nyawa, sementara stabilitas harga sembako akan mendorong orang lebih patuh pada PSBB. Keran impor juga harus dibuka untuk memastikan kebutuhan bahan baku industri pengolahan makanan dan agrikultur agar tetap bisa berjalan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IqEwLsB5CPA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0Wo8tedM9Dc  https://www.youtube.com/watch?v=sDLZU97NEq0  https://www.youtube.com/watch?v=sDLZU97NEq0

PSI: Menkes Terawan, Jujurlah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Jakarta-Lenggang-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Suasana lalu lintas tampak lengang di kawasan jalan sudirman, Jakarta, Senin (23/3). Hingga hari ini sudah ada 1.512 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 517.743 orang, yang telah melakukan langkah pencegahan Covid-19 sekaligus mengizinkan karya" width="100%">
<figcaption>Suasana lalu lintas tampak lengang di kawasan jalan sudirman, Jakarta, Senin (23/3). Hingga hari ini sudah ada 1.512 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 517.743 orang, yang telah melakukan langkah pencegahan Covid-19 sekaligus mengizinkan karya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta berpotensi meluas ke lingkupan Jabodetabek.  Potensi meluasnya kebijakan untuk mengantisipasi penularan Covid-19 itu diusulkan oleh tiga gubernur saat mengikuti rapat terbatas dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui telekonferensi, Selasa (7/4).  Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, dalam rapat koordinasi tersebut Wapres Ma'ruf Amin menerima masukan dari tiga gubernur tersebut dan menyetujui jika PSBB diberlakukan di klaster Jabodetabek.  "Rapat itu dalam rangka Wapres sebagai pembantu Presiden untuk mencarikan masukan, terutama di epicentrum (pusat) penyebaran Covid-19," kata Masduki Baidlowi seperti dilansir Antara, Rabu (8/4).  Adapun epicentrum penyebaran Covid-19 tersebut meliputi wilayah Jabodetabek. Wilayah tersebut berada di tiga provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. "Sebenarnya memang Pak Wapres sepakat saja," imbuh Masduki Baidlowi.  Meskipun Wapres Ma'ruf menyetujui usulan pemberlakukan PSBB secara klaster di kawasan Jabodetabek, namun keputusan untuk menerapkan kebijakan PSBB tergantung Presiden Joko Widodo.  "Jadi rapat itu tidak dalam rangka mengambil keputusan. Kan akhirnya keputusannya ada di Presiden ya," kata dia.  Sebelumnya, Wapres Ma'ruf melakukan telekonferensi dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil selama dua hari berturut pada Kamis (2/4) dan Jumat (3/4). Telekonferensi dengan kedua gubernur itu dilakukan secara terbuka dan langsung, dengan disiarkan melalui akun media sosial resmi Wapres RI.  Anies dan Ridwan memiliki pendapat sama terkait usulan pemberlakuan PSBB secara klaster di kawasan Jabodetabek.  Anies mengatakan, sumber penyebaran Covid-19 di Indonesia berada di kawasan Jabodetabek. Namun usulan terkendala dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Di dalam PP itu menyatakan bahwa hanya satu gubernur berhak memimpin pengendalian pergerakan sosial di satu provinsi.  "Sementara episenternya itu tiga provinsi, Pak Wapres, karena Jabodetabek ini ada Jawa Barat, ada Banten. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar ada kebijakan tersendiri untuk kawasan Jabodetabek," usul Anies.  Sementara itu, Ridwan Kamil meminta Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus kepada Jabodetabek karena 70 persen kasus Covid-19 di Indonesia ditemukan di kawasan tersebut.  Menurut pria yang bisa disapa Kang Emil itu, perlu ada kekompakan kebijakan untuk penanganan Covid-19. Baik pemerintah di wilayah Jabodetabek maupun pemerintah pusat.  "Kalau Jabodetabek ini kompak dan serempak, baik kebijakan dan distribusi alat, dan sebagainya, maka minimal 70 persen persebaran kasus Covid-19 di Indonesia ini bisa terkendalikan dalam satu frekuensi," kata Ridwan Kamil.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ct98IzIOfIg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=QyAA0PGVj1w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=B15brKCrQwk

PSBB DKI Berpotensi Meluas ke Jabodetabek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/gubernur-banten-wahidin-alim-antara.jpg" alt="gubernur banten wahidin alim -antara" width="100%">
<figcaption>gubernur banten wahidin alim -antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Banten Wahidin Halim mendorong tiga kepala daerah di wilayah Tangerang Raya mengikuti langkah DKI Jakarta dalam menangkal penyebaran virus korona. Yaitu, ikut menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Ketiga daerah tersebut adalah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dan Kabupaten Tangerang.  Menurut Wahidin Halim mobilitas masyarakat wilayah Tangerang Raya tidak dapat dipisahkan dengan DKI Jakarta.  "Rapat sepakat bahwa yang pertama setuju untuk dilakukan integrasi dalam PSBB. Dan diminta kepada bupati, wali kota, dan gubernur dengan segera menyampaikan kepada Menteri Kesehatan," kata Wahidin Halim seperti dilansir Antara.  Sebelumnya Wahidin Halim mengikuti teleconference Rapat Terbatas dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di Serang, Selasa (7/4).  Dalam Rapat Terbatas yang diikuti Gubernur Banten, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala BNPB Doni Monardo itu, Wahidin mengusulkan PSBB yang ditetapkan untuk DKI Jakarta harus juga menjadi satu kesatuan dengan Tangerang Raya yang masuk wilayah Jabodetabek.  "Karena mobilitas atau pergerakan termasuk juga di dalamnya aktivitas keseharian masyarakat Tangerang Raya itu memang tidak bisa dipisahkan dengan DKI Jakarta," jelasnya.  Wahidin mengusulkan upaya mengatasi kekurangan alat kesehatan hendaknya juga didukung oleh pemerintah pusat.  "Kami juga mengusulkan agar dalam kaitan dengan penganggaran perlu dipertimbangkan kembali dukungan pemerintah pusat, termasuk untuk wilayah Jabodetabek," katanya.  Dikatakan Wahidin, rapat juga menyepakati untuk dilakukan integrasi dalam PSBB. Bupati, wali kota, dan gubernur diminta untuk segera menyampaikan surat kepada Menteri Kesehatan.  "Kami sepakat bahwa Jakarta dan Tangerang Raya masuk episentrum, termasuk zona merah, yang berkaitan dengan penyebaran virus atau Covid-19," katanya.  Wahidin menambahkan, konsentrasi Pemprov Banten saat ini yakni PSBB untuk wilayah Tangerang Raya. Karena tren dan kecenderungan penyebaran terus meningkat.  "Di samping itu, kesiapan dan kemampuan daerah kabupaten/kota dan provinsi untuk memberikan dukungan jaring pengaman sosial yang di dalamnya memberikan subsidi untuk pengaman sosial ini, diharapkan sudah disiapkan oleh tiga kabupaten/kota," kata dia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ubklm5TS3UE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NO-5qH4LcbQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=94WJSEI0jiY

Bertetangga dengan DKI, Tangerang Raya Didorong Berlakukan PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/bundaran-HI-covid.jpg" alt="LALIN LANCAR: Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (7/4) tampak lengang. Pemerinitah telah menetapkan Jakarta sebagai daerah PSBB. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LALIN LANCAR: Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (7/4) tampak lengang. Pemerinitah telah menetapkan Jakarta sebagai daerah PSBB. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jakarta telah ditetapkan sebagai daerah berstatus pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan demikian, semua pembatasan yang semula hanya bersifat imbauan, kini berubah menjadi kewajiban yang harus ditaati. Warga Jakarta yang melanggar aturan PSBB bisa ditindak tegas.  Penetapan PSBB untuk DKI Jakarta tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020. ’’Saya perlu menetapkan PSBB untuk DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19,’’ ucap Terawan. Dia menerangkan, sebelum penetapan tersebut, Kemenkes melakukan kajian epidemiologis. Selain itu, meninjau kesiapan DKI dalam berbagai aspek untuk mendukung kelancaran PSBB. Mulai aspek ekonomi hingga sosial.  Setelah penetapan itu, Pemprov DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB secara konsisten. Tak hanya melakukan pembatasan, tetapi juga mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB di Jakarta dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang. Selama ini, masa inkubasi Covid-19 adalah 14 hari. Jika dirasa masih ada bukti persebaran, PSBB dapat diperpanjang.  Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan, penetapan PSBB bisa menjadi dasar untuk melarang orang berkerumun dengan alasan apa pun. Baik alasan kesenian, budaya, maupun pertandingan olahraga. ’’Keputusan ini untuk melindungi dari penularan Covid-19,’’ katanya.  Sementara itu, begitu status PSBB ditetapkan pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta langsung tancap gas. Tadi malam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa aturan PSBB akan diterapkan mulai Jumat (10/4). Hal itu disampaikan Anies setelah rapat bersama Forkopimda DKI dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI.  Menurut dia, PSBB memang harus segera dilaksanakan. Sebab, virus korona menyebar dari orang ke orang. ’’Karena itu, interaksi antarorang perlu dibatasi,’’ tegasnya.  Anies menyebutkan, Pemprov DKI sebenarnya sudah melaksanakan beberapa pembatasan selama tiga pekan terakhir (perincian lihat grafis). Bedanya, setelah mendapatkan surat persetujuan dari Menkes untuk melaksanakan PSBB, mereka memiliki aturan yang mengikat. Yakni, bisa melakukan penegakan hukum bagi warga yang melanggar. ’’Akan disusun peraturan yang memiliki kekuatan mengikat kepada warga. Jadi, pembatasan bisa ditaati,’’ katanya.  Ada beberapa pembatasan yang akan diberlakukan di Jakarta. Khusus untuk perekonomian, ada delapan sektor yang tetap diizinkan berkegiatan. Selain delapan itu, kegiatan industri untuk kesehatan juga diizinkan. Misalnya, perusahaan yang memproduksi sabun dan disinfektan.  ’’Bagi yang diizinkan melakukan kegiatan, mereka harus mengikuti protap penanganan Covid-19. Ada physical distancing, mengharuskan penggunaan masker, serta fasilitas cuci tangan yang mudah,’’ ujarnya. Akan dilakukan penindakan terhadap perusahaan yang tidak diizinkan berkegiatan.  Anies juga menegaskan, sejak PSBB itu berlaku, di Jakarta tidak diizinkan adanya kerumunan lebih dari lima orang. Kondisi tersebut berlaku di seluruh Jakarta. ’’Kami akan ambil tindakan tegas. Mulai jajaran pemprov, TNI, dan kepolisian akan melakukan penertiban untuk memastikan seluruh ketentuan PSBB diikuti masyarakat. Kegiatan patroli akan ditingkatkan,’’ tambahnya.  Untuk kendaraan pribadi, Anies menegaskan tidak ada larangan beroperasi selama PSBB. Namun, dia mengimbau agar menjaga jarak antar penumpang. ’’Nanti dalam aturan dibahas secara detail batas jumlah orang yang naik di kendaraan,’’ ungkapnya.  Mengenai bantuan untuk masyarakat miskin maupun masyarakat yang terdampak PSBB, Anies berjanji menyiapkannya. Dia menyatakan, PSBB akan berlaku selama 14 hari sejak diterapkan. Meski begitu, mereka bisa memperpanjangnya sesuai dengan kondisi. ’’Rincian (PSBB) seperti apa, segera dikeluarkan secara resmi. Sekarang masih proses finalisasi. Mudah-mudahan besok resminya sudah keluar,’’ ujarnya.  Selain Jakarta, Jawa Tengah juga menghendaki PSBB. Ketua Tenaga Ahli Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid Jawa Tengah Anung Sugihantono menuturkan, sebenarnya pihaknya berharap PSBB di Jakarta ditetapkan sejak Maret atau saat kasus nasional masih di bawah 500. ’’Pemerintah Jateng memperhitungkan, kalau Jabodetabek dilakukan PSBB sejak awal, pekerja dari Jawa Tengah dapat ditahan dan tindakan mitigasi dapat dilakukan secara maksimal,’’ katanya kemarin. Saat ini Pemprov Jateng sedang mengidentifikasi syarat pengajuan PSBB. ’’Identifikasi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek teknis, tapi juga prosedur administratif serta implikasi penetapan PSBB di masyarakat,’’ ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/petugas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BANTU PERNAPASAN: Petugas medis dengan mengenakan alat pelindung diri menolong warga yang tergeletak di Jalan Cempaka Putih, Jakarta, Selaa (7/4). Belu jelas penyakit yang diderita pria itu. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Sementara itu, Polri mulai memetakan daerah rawan kejahatan akibat penerapan PSBB. ’’Sudah ada telegram Kapolri soal ini,’’ kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombespol Asep Adi Saputra. Dengan pemetaan tersebut, akan diketahui pula cara penanganan kejahatan. ’’Cara menindaknya akan ditentukan agar bisa efektif membantu PSBB,’’ paparnya. Berdasar pengalaman selama ini, ada sejumlah hal yang akan dipantau. Di antaranya, penumpang pesawat terbang atau TKI yang pulang dari negara terpapar Covid 19 dan potensi penolakan pemakaman pasien korona yang meninggal. ’’Hoaks juga termasuk yang kami pantau,’’ terangnya.  Hoaks terkait dengan Covid-19 memang membutuhkan perhatian khusus. Hingga kemarin, Polri menemukan 76 kasus yang terkait dengan hoaks korona. ’’Jakarta, Jatim, dan Jawa Barat masih menjadi tiga provinsi tertinggi kasus hoaks virus korona,’’ jelasnya.  Pada bagian lain, layanan transportasi berbasis aplikasi juga ikut terdampak penerapan PSBB. Dalam salah satu pasal disebutkan, layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi, tetap boleh beroperasi dengan batasan hanya mengangkut barang, bukan penumpang.  Menanggapi hal tersebut, Ketua Presidium Gabungan Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak upaya pemerintah menerapkan PSBB. Namun, Igun berharap pemerintah memperhatikan nasib para pengemudi ojek online (ojol). Jika aturan tersebut diterapkan, penghasilan driver ojol bakal merosot tajam. ’’Bisa menurunkan penghasilan hingga lebih dari 50 persen,’’ ujar Igun kemarin (7/4).  Karena itu, Igun mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada para pengemudi ojek online berupa bantuan langsung tunai Rp 100 ribu per hari. ’’Besaran nilai bantuan tersebut merupakan 50 persen dari penghasilan normal kami,’’ bebernya.  Selanjutnya, aplikator harus ikut membantu mendukung program pemerintah dengan menonaktifkan sementara fitur penumpang. Aplikator juga harus mendorong promosi layanan order makanan dan antar barang. ’’Ini menjadi kewajiban aplikator sebagai penyedia aplikasi agar permintaan di atas (order makanan dan antar barang, Red) dapat meningkat,’’ tambahnya. Dia juga meminta aplikator menurunkan potongan penghasilan driver dari 20 persen menjadi 10 persen.  Catatan Komunikasi Pemerintah  Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis penelitian tentang komunikasi politik pemerintah selama menghadapi pandemi Covid-19. Hasilnya, pemerintah dinilai sering melakukan blunder yang justru menjadi polemik di masyarakat.  Direktur LP3ES Wijayanto mengungkapkan, sedikitnya ada 37 pernyataan pemerintah yang memicu kontroversi. Itu terhitung sejak 1 Januari hingga 5 April lalu. ’’Banyak pernyataan yang memicu kepanikan, bahkan ketidakpercayaan publik,’’ katanya kepada Jawa Pos kemarin (7/4).  LP3ES membagi penelitian menjadi tiga fase. Pada fase pra-krisis, misalnya, tercatat ada 13 kekeliruan pemerintah yang disampaikan melalui media. Lalu, pada fase awal krisis, tercatat ada 4 blunder dan pada fase krisis ada 20 kekeliruan.  Wijayanto mengungkapkan, blunder yang terus terjadi telah menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dia menyarankan supaya pemerintah lebih transparan dan konsisten dalam menghadapi pandemi Covid-19. ’’Pemerintah harus lebih serius. Hanya dengan kepercayaan dan dukungan publik Indonesia bisa lepas dari bencana ini,’’ tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HAM43oyXXLQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1UTTsFWIu9w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=h6_FJ4PKXKE  &nbsp;

DKI Berlakukan PSBB, Abaikan Pembatasan Kini Bisa Dipidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-07-at-22.47.58.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta siap diberlakukan pada Jumat (10/4) mendatang. Dalam ketentuannya terdapat delapan sektor kegiatan usaha yang masih diizinkan beroperasi.  Gubernur Anies Baswedan menyebut bahwa Jakarta adalah pusat perekonomian di Indonesia. Maka, dari itu ada sejumlah sektor yang mendapat pengecualian selama PSBB diberlakukan di Jakarta. "Delapan sektor itu tetap dibolehkan melakukan aktivitas seperti biasa," ujar Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa malam (7/4).  Kedelapan sektor tersebut adalah bidang kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan perbankan, logistik, kebutuhan keseharian, dan industri strategis.  Untuk bidang kesehatan tidak hanya meliputi rumah sakit dan klinik saja. Usaha produksi alat kesehatan juga diperbolehkan. Terutama untuk industri produksi alat disinfektan dan hand sanitizer. "Kegiatan seperti itu saat ini sangat relevan dalam upaya mengantisipasi covid-19," imbuh eks Rektor Universitas Paramadina itu.  Untuk energi meliputi penyedian air, pendistribusian gas, listrik dan SPBU. Bidang komnikasi meliputi jasa komunikasi dan media komunikasi.  Untuk organisasi sosial yang terkait dengan penanganan covid-19 seperti pengelola zakat, lembaga pengelola bantuan sosial atau NGO di bidang kesehatan bisa tetap beraktivitas seperti biasa.  Bagi sektor yang tadi dikecualikan itu melaksanakan kegiatan dengan mengikuti protap yang berkaitan dengan Covid-19. Yaitu mengedepankan prinsip physical distancing. Personelnya harus menggunakan masker, tempat usaha itu menyiapkan fasilitas cuci tangan yang mudah. Personelnya melakukan cuci tangan secara rurin. "Dengan begitu kesehatan mereka tetap terjaga," kata Anies.  Sebagaimana diketahui, <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/07/04/2020/anies-baswedan-psbb-dki-jakarta-mulai-berlaku-10-april-2020/">PSBB DKI Jakarta</a> mulai dilaksanakan pada Jumat, 10 April 2020. Kebijakan itu berlangsung 14 hari dan dapat diperpanjang tergantug situasi dan kondisi terkait covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fkcBy2lfOp8  https://www.youtube.com/watch?v=0x6lDwboELs  https://www.youtube.com/watch?v=qUKW26HOPNM

Anies Izinkan 8 Sektor Ini Beroperasi Selama PSBB DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan secara resmi ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di ibu kota. Kebijakan itu mulai berlangsung Jumat (10/4) mendatang hingga 14 hari ke depan.  "Kami secara resmi menyatakan PSBB di DKI Jakarta mulai berlaku Jumat 10 April 2020," ujar Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa malam (7/4).  Menjelang PSBB tersebut dimulai, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan bentuk aturan resminya dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.  Dia menjelaskan, PSBB DKI Jakarta dilakukan untuk membatasi pergerakan orang per orang, physical distancing, dan menahan laju penyebaran penularan virus covid-19.  "Pada prinsipnya PSBB di DKI Jakarta sudah mulai sejak beberapa minggu lalu. Hanya saja saat ini ada aturan mengikat. Bagi yang melanggar dikenakan sanksi," imbuh eks Mendikbud itu.  Untuk saat ini, PSBB di DKI Jakarta berlangsung 14 hari sejak dimulai pada Jumat (10/4). Pemberlakuan PSBB itu dapat diperpanjang tergantung kondisi situasi penanganan covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fkcBy2lfOp8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0x6lDwboELs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qUKW26HOPNM  &nbsp;

Anies Baswedan: PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku 10 April 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/periksa-kesehatan-warga.jpeg" alt="Pemuda di Cilandak, Jakarta Selatan memeriksa suhu tubuh warga untuk mengetahui kondisi warga di sekitarnya aman dari Covid-19. (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pemuda di Cilandak, Jakarta Selatan memeriksa suhu tubuh warga untuk mengetahui kondisi warga di sekitarnya aman dari Covid-19. (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menahan penyebaran virus korona di tengah masyarakat memang dimulai dari lingkungan. Pihak yang dilibatkan semua elemen. Peran generasi milenial sangat dibutuhkan.  Minimal peran dari generasi milenial tersebut, selain harus mengikuti pembatasan sosial juga ikut menjaga lingkungannya. Kantor Staf Presiden (KSP) mengajak para generasi milenial terlibat dalam program "10 Rumah Aman".  Dalam program itu, generasi milenial diajak turun menjadi aktivis Dasa Wisma melakukan penyemprotan disinfektan anticovid-19. Sejauh ini program itu diikuti sejumlah anak muda di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebagaimana yang dilakukan pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Remaja Sepuluh Tiga (Iresti).  “Covid-19 menjadi isu bersama yang harus dihadapi dan ditanggulangi secara bergotong royong. Untuk itu, kami melakukan penyemprotan. Harapannya, wilayah kami tetap terbebas dari pandemi Covid-19," ujar Achmad Al Hafiz, salah satu anggota Karang Taruna Iresti kepada JawaPos.com, Selasa (7/4).  Sebelumnya, Minggu (5/4), Achmad Al Hafiz bersama tujuh rekannya berkeliling di lingkungannya menyemprotkan disinfektan di 150 rumah. Penyemprot itu peralatan lengkap dan memenuhi aspek keamanan dan ketentuan seperti yang diatur Kemenkes dan WHO.  Aksi serupa juga dilakukan pemuda di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pemuda setempat secara swadaya mereka menyemprotkan disinfektan di 38 rumah lingkungannya.  Rani Eddy selaku ketua RT 014/RW 02 Bendungan Hilir menuturkan, pihaknya generasi milenial dalam program dasa wisma untuk melakukan pencegahan di lingkungan.  Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, semua elemen bangsa harus terlibat aktif dalam memerangi Covid-19. Dengan begitu, kehidupan berbangsa dan bernegara akan kembali normal. Setiap masyarakat bisa kembali mengambil perannya untuk menghasilkan karya produktif bagi Indonesia.  "Pandemi Covid-19 ini harus segera diatasi secara bergotong royong. Dengan begitu, semuanya akan normal kembali. Bergabungnya milenial tentu menjadi angin segar karena ada nilai edukasi yang besar di situ,” kata Moeldoko.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HAM43oyXXLQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1UTTsFWIu9w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=h6_FJ4PKXKE  &nbsp;

Dorong Generasi Milenial Tangkal Covid-19 dari Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/zaskia-adya-mecca-rieska.jpg" alt="zaskia adya mecca (rieska)" width="100%">
<figcaption>zaskia adya mecca (rieska)</figcaption>
</figure>MENJALANI karantina mandiri, keluarga Zaskia Adya Mecca sukses menghasilkan sebuah film pendek. Film disutradarai sang suami Hanung Bramantyo dan bisa disaksikan di kanal YouTube mereka mulai tadi malam.  Kata Zaskia, film berjudul Di Rumah Sendirian itu tercetus setelah keluarganya full berada di rumah mereka di Jogjakarta selama tiga pekan terakhir. Hanya dalam waktu dua hari, Hanung merampungkan pengambilan gambar beserta pengeditan.  ”Suatu saat kalau inget Covid-19 nggak cuma peristiwa menegangkannya aja di pikiran. Tapi, nyatanya kita punya karya yang dibuat bersama orang-orang rumah dan cuma pakai handphone,” tuturnya kemarin (6/4).  Sebagai pemeran utama, ada anak kedua Zaskia dan Hanung, Kala Madali Bramantyo. Akan ada film pendek berikutnya dengan menjadikan tiga anak mereka yang lain sebagai pemeran utama.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fkcBy2lfOp8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0x6lDwboELs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qUKW26HOPNM  &nbsp;

Karantina Mandiri, Zaskia Mecca Hasilkan Film Pendek Keluarga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#darurat virus korona

Berita Terkini