<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rc:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/Screen-Shot-2025-11-11-at-092728-1478158473.png" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan taklimat kepada ratusan kader Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (8/11).(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan taklimat kepada ratusan kader Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (8/11).(Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan taklimat kepada para kader partainya menyita perhatian publik. Momen itu terjadi ketika Prabowo menyapa Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dengan panggilan khusus.</p> <p>Acara itu digelar di kediaman pribadi Prabowo, Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (8/11).</p> <p>Di sela arahannya, Prabowo menyebut nama Dasco sambil mengungkap sapaan akrab yang biasa digunakan di internal partai berlambang kepala garuda tersebut.&nbsp;</p> <p>Presiden RI itu menyapa Dasco dengan sebutan Don, serta menjulukinya sebagai Si Kancil.</p> <p>&ldquo;Wakil Ketua DPR RI, Saudara-saudara, Don. Rakyat memberi dia nama Don. Profesor Dr Ir Don Sufmi Ahmad Dasco, alias &lsquo;si kancil&rsquo;,&rdquo; kata Prabowo, disambut riuh tepuk tangan para kader Gerindra.</p> <p>Momen keakraban itu turut diunggah melalui akun Instagram resmi Partai Gerindra. Dalam video unggahan tersebut, Dasco terlihat tersenyum saat Prabowo menyapanya secara khusus di hadapan para kader Gerindra.</p> <p>Pihak Gerindra menilai momen tersebut mencerminkan hubungan erat antara pimpinan dan kader, sekaligus menggambarkan perpaduan antara visi dan loyalitas di tubuh imternal partai.</p> <p>&ldquo;Kombinasi antara visi kepemimpinan Presiden Prabowo dan loyalitas pejuang politik Sufmi Dasco di legislatif. Menyala Don Ku!&rdquo; tulis akun resmi Gerindra dalam unggahannya.</p> </div> </div> </div> </div>

Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan taklimat kepada para kader partainya menyita perhatian publik.

Momen Prabowo Sapa 'Don' Dasco dan Beri Julukan Si Kancil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/Keterangan-Pers-Terkait-Efisiensi-Anggaran-Negara-Dery-Ridansah-4-1-2819879634.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pimpinan DPR RI tidak mengambil langkah tegas, berupa pemecatan terhadap sejumlah Anggota DPR RI yang dinonaktifkan dari keanggotaan di parlemen. Pasalnya, terdapat lima anggota dewan yang dinonaktifkan buntut unjuk rasa massa yang belakangan ini terjadi.</p> <p>Kelima anggota DPR RI itu yakni, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta Wakil Ketua DPR Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.</p> <p>Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya menyerahkan proses penonaktifan terhadap lima anggota dewan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing anggota.</p> <p>"Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan, beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).</p> <p>Dasco memastikan, kelima Anggota DPR itu saat ini sudah tidak lagi menerima gaji sebagai anggota dewan. Sebab, mereka dinonaktifkan terhitung sejak Senin, 1 September 2025.</p> <p>"Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya," tegasnya.</p> <p>Dalam rangka menjaga transparansi publik, lanjut Dasco, DPR akan mengedepankan teknologi digital dalam setiap pengambilan kebijakan dan hasil legislasi yang dilakukan DPR.</p> <p>"DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya," pungkasnya.</p>

Pimpinan DPR RI tidak mengambil langkah tegas, berupa pemecatan terhadap sejumlah Anggota DPR RI yang dinonaktifkan dari keanggotaan

Pimpinan DPR Tak Tegas Pecat Sahroni hingga Eko Patrio yang Dinonaktifkan Partai, Tapi Dipastikan Tak dapat Gaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/IMG_4414JPG-3064320319.jpg" alt="Tiga Wakil Ketua DPR RI Bertemu perwakilan mahasiswa di, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tiga Wakil Ketua DPR RI Bertemu perwakilan mahasiswa di, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Perwakilan mahasiswa yang diterima di DPR RI menyampaikan desakan agar para peserta aksi unjuk rasa yang ditahan segera dibebaskan. Hal itu disampaikan dalam forum penyampaian aspirasi mahasiswa kepada pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).</p> <p>Pertemuan itu berlangsung atas undangan pimpinan DPR kepada mahasiswa untuk berdialog terkait gelombang aksi unjuk rasa yang digelar pada 25&ndash;31 Agustus 2025.&nbsp;</p> <p>Perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) DIPO secara tegas meminta pimpinan DPR menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.</p> <p>&ldquo;Izin Pak Prof Dasco, Kang Saan, Kang Cucun segera telepon Kapolri sampaikan permintaan kami, kami semua di sini sepakat, semua sepakat ya kawan-kawan,&rdquo; ujar seorang perwakilan HMI DIPO.&nbsp;</p> <p>Mereka menekankan, mahasiswa bukanlah pemberontak, melainkan penyampai aspirasi rakyat. Menurutnya, tidak ada alasan bagi aparat menahan peserta aksi, khususnya mahasiswa, karena unjuk rasa dilakukan dengan tertib.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kita tidak ada melakukan pengerusakan, pembakaran tidak ada, silakan dicek di seluruh Indonesia tidak ada,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polri.</p> <p>&ldquo;Ya, yang pertama-tama kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian," jawab Dasco saat melakukan audiensi dengan elemen mahasiswa.</p> <p>Dasco menegaskan, pihaknya akan melihat rinci dari setiap massa yang diamankan aparat dalam aksi unjuk rasa yang belakangan ini terjadi di berbagai daerah.</p> <p>"Tentunya kita akan lihat kasus per kasus. Apabila memang dapat dikomunikasikan, kita akan komunikasikan. Ini di luar yang kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis yang memang terbukti,&rdquo; pungkas Dasco.</p> <p>Dialog itu turut diikuti berbagai organisasi mahasiswa, mulai dari HMI DIPO, HMI-MPO, GMNI, GMKI, KAMMI, hingga perwakilan BEM SI, BEM Nusantara, BEM PTN se-Nusantara, BEM PTKIN, BEM PTMA, serta mahasiswa dari kampus besar seperti UI, UPNVJ, dan Universitas Trisakti. Selain itu, ada juga organisasi lintas agama dan kepemudaan.</p> <p>&nbsp;</p>

Mahasiswa desak DPR untuk segera membebaskan peserta aksi unjuk rasa yang ditahan, pimpinan DPR akan berkoordinasi dengan Polri.

Elemen Mahasiswa Minta Pendemo yang Ditahan Dibebaskan, Pimpinan DPR Bakal Koordinasi dengan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/IMG_4403JPG-1461676662.jpg" alt="Tiga Wakil Ketua DPR RI Bertemu perwakilan mahasiswa di, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tiga Wakil Ketua DPR RI Bertemu perwakilan mahasiswa di, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada mahasiswa dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9). Ia mengakui adanya kekeliruan dan kekurangan dalam menjalankan fungsi DPR sebagai wakil rakyat yang semestinya memperjuangkan aspirasi masyarakat.</p> <p>&ldquo;Selaku pimpinan, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,&rdquo; kata Dasco saat melakukan pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).</p> <p>Dasco menegaskan, permintaan maaf tersebut tidak akan berhenti pada ucapan semata. Ia memastikan, DPR akan segera melakukan evaluasi internal dan perbaikan sistem agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa dipulihkan.</p> <p>&ldquo;Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan kami lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Ia menjelaskan, sejumlah langkah konkret telah diputuskan melalui koordinasi bersama pimpinan DPR. Salah satunya, menghentikan tunjangan perumahan anggota dewan, terhitung sejak 30 Agustus 2025.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal. Pertama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan,&rdquo; ungkap Dasco.</p> <p>Selain itu, DPR juga memberlakukan moratorium untuk kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri. Menurut Dasco, DPR akan lebih selektif dalam melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan prinsip efisiensi anggaran.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Yang kedua moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi-efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Dasco menambahkan, langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi titik awal reformasi di tubuh DPR agar lembaga ini kembali dipercaya masyarakat.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kami sadar tanpa langkah nyata, kepercayaan publik tidak akan pernah kembali. Karena itu DPR berkomitmen untuk memperbaiki diri,&rdquo; urainya.</p> <p>Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan bahwa proses reformasi DPR ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menilai Puan memiliki komitmen kuat untuk membawa DPR menjadi lebih transparan dan akuntabel.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,&rdquo; pungkasnya.</p>

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad minta maaf kepada mahasiswa, DPR siap evaluasi dan reformasi untuk pulihkan kepercayaan publik.

Bertemu Mahasiswa, Dasco Minta Maaf DPR Keliru Jalankan Tugas Sebagai Wakil Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/JKT_DPR-Berikan-Keterangan-pers-terkait-revisi-UU-TNI_SALMAN-TOYIBI-4-3198522994.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan draf revisi Undang-undang (RUU) TNI sudah disampaikan kepada Koalisi Masyarakat Sipil. Ia juga memastikan, draf itu bakal diunggah pada laman resmi DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami kemarin sudah share ke teman-teman NGO dan saya rasa saya sudah minta supaya di-upload. Nanti mulai hari ini saya ingatkan lagi supaya hasil bersihnya di-upload, supaya bisa diakses oleh seluruh masyarakat," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco menyebut, UU TNI yang baru nantinya bisa diakses masyarakat setelah resmi disahkan oleh DPR. Ia menegaskan, tidak ada perubahan isi dari yang telah disepakati pada tingkat I.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015789588/9-kebiasaan-langka-orang-yang-cerdas-juga-memiliki-intuisi-tajam-menurut-psikologi">9 Kebiasaan Langka Orang yang Cerdas Juga Memiliki Intuisi Tajam, Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, dan apa yang kemarin kami sampaikan kepada masyarakat luas, itulah yang akan diparipurnakan dan itulah yang akan diakses. Tidak ada perubahan sama sekali," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3). <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengesahan itu diketot setelah Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan laporan pembahasan RUU TNI. Pimpinan sidang yang dipimpin Puan Maharani menanyakan kepada para anggota dewan terkait pengesahan RUU TNI untuk disahkan menjadi UU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menanyakan kepada seluruh anggota apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan kepada para anggota dewan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para wakil rakyat seraya ketukan palu tanda persetujuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tak dipungkiri RUU TNI menuai kontroversi. Rapat pembahasan yang sempat digelar tertutup oleh Komisi I DPR RI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (18/3), digeruduk oleh Koalisi Masyarakat Sipil salah satunya KontraS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka khawatir RUU TNI kembali membangkitkan dwifungsi ABRI yang dapat melunturkan nilai-nilai reformasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan draf revisi Undang-undang (RUU) TNI sudah disampaikan kepada Koalisi Masyarakat Sipil.

Dasco Pastikan Draf Revisi UU TNI Bakal Diunggah pada Laman Resmi DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/JKT_IHSG-Amblek-Ke-Zona-Merah_SALMAN-TOYIBI_-7JPG-1046809835.jpg" alt="Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (6/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (6/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Pimpinan Komisi XI DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini setelah indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok hingga di suspend. Menurutnya, hal itu terjadi bukan kali ini saja, tetapi kondisi serupa juga pernah pada saat masa pandemi covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyikapi pembekuan otomatis akibat koreksi dari IHSG 5 persen yang emang otomatis dan bukan kali ini saja, udah pernah pas covid," kata Dasco di kantor BEI, Jakarta, Selasa (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu meminta para investor untuk tetap tenang. Ia memastikan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk mengembalikan pasar ke kondisi stabil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015780503/imbauan-untuk-pemudik-motor-overload-dan-berboncengan-lebih-dari-dua-orang-bakal-kena-tilang-e-tle">Imbauan untuk Pemudik Motor, Overload dan Berboncengan Lebih dari Dua Orang Bakal Kena Tilang e-TLE</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan mendukung pemerintah untuk mengambil langkah perlu dengan tempo yang sesingkat singkatnya agar pasar kembali meningkat," tegas Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia menyampaikan telah melakukan pembekuan sementara perdagangan (Trading Halt) akibat penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang lebih dari 5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan ini kami menginformasikan bahwa hari ini, Selasa (18/3) telah terjadi pembekuan sementara perdagangan sistem perdagangan di PT Bursa efek Indonesia (BEI) pada pukul 11:19:13 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) yang dipicu penurunan IHSG mencapai 5 persen," kata Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resmi, Selasa (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Lebih lanjut, Kautsar memastikan bahwa kebijakan pembekuan sementara perdagangan dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip RTI Bussiness, pada saat penutupan perdagangan pertama hari ini, IHSG sempat berada di level 6.076 atau ambruk sebesar 6,12 persen atau 395,8 poin. Volume transaksi tercatat 16.614 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 10.303 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun frekuensi transkasi tercatat 893.608 kali. Sepanjang perdagangan pertama, sebanyak 67 saham tercatat menguat, 616 saham melemah, dan 116 saham tidak mengalami pergerakan alias stagnan.</div> </div> </div>

IHSG anjlok hingga di suspend. Hal itu terjadi bukan kali ini saja, tetapi kondisi serupa juga pernah pada saat masa pandemi covid-19.

IHSG Anjlok Parah, Dasco Ungkap Pernah Terjadi pada Masa Pandemi Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/menkeu-salman-3083845380.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Salman Toyibi/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Salman Toyibi/JawaPos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad memastikan, Presiden Prabowo Subianto belum berniat untuk melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Pernyataan itu disampaikan Dasco menanggapi isu Sri Mulyani yang mundur dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah, bahwa sejak beredarnya isu ada reshuffle ke beberapa menteri termasuk Bu Sri Mulyani. Bahwa pemerintah dalam waktu dekat dalam hal ini presiden, belum ada rencana melakukan reshuffle," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco juga menyinggung soal pertemuan empat mata antara Sri Mulyani dengan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu di Istana Negara. Ia menegaskan, pertemuan itu biasa dilakukan oleh jajaran menteri lainnya dalam rangka membahas kepentingan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015774674/mudik-gratis-pemprov-dki-jakarta-2025-dibuka-kembali-begini-cara-daftarnya-lengkap-dengan-link-syarat-dan-lokasi">Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2025 Dibuka Kembali! Begini Cara Daftarnya, Lengkap Dengan Link, Syarat dan Lokasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, mungkin sudah tahu bahwa pertemuan yang intens antara presiden dengan Menteri Keuangan maupun dengan menteri yang lain bagaimana supaya langkah pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat terus dilakukan," ucap Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya menyambangi Istana Negara untuk menemui Presiden Prabowo Subianto</div> <div dir="auto">di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (12/3). Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani mengaku membahas kinerja APBN dengan Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain," ujar Sri Mulyani usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan Sri Mulyani dengan Presiden Prabowo juga turut diunggah dalam media sosial @sekretariat.kabinet. Tampak Sri Mulyani dan Presiden Prabowo duduk satu meja menikmati hidangan buka puasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad memastikan, Presiden Prabowo Subianto belum berniat untuk melakukan reshuffle.

Sri Mulyani Dikabarkan Mundur, Dasco: Presiden Belum Mau Reshuffle Dalam Waktu Dekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/Keterangan-Pers-Terkait-Efisiensi-Anggaran-Negara-Dery-Ridansah-4-1-2819879634.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyanggah bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tergesa-gesa atau dikebut. Dasco menegaskan, revisi UU TNI sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Dasco merespons ramainya kritik publik atas revisi UU TNI. Publik mengkritik setelah Komisi I DPR menggelar rapat pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sampaikan bahwa tidak ada kebut mengebut dalam revisi UU TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi UU TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya, berapa bulan lalu dan itu kemudian dibahas di Komisi I, termasuk kemudian mengundang partisipasi publik," kata Dasco di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015774169/soroti-pasal-53-dalam-revisi-uu-tni-isds-penambahan-usia-pensiun-pati-tni-tidak-perlu">Soroti Pasal 53 dalam Revisi UU TNI, ISDS: Penambahan Usia Pensiun Pati TNI Tidak Perlu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco pun membantah bahwa rapat pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan Komisi I DPR digelar secara diam-diam. Ia memastikan, meski rapat itu digelar di Hotel Fairmont, tetapi berlangsung secara terbuka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Boleh dilihat diagenda rapatnya. Rapat diadakan terbuka," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa konsinyering setiap pembahasan Undang-Undang memang terdapat aturan. Ia memastikan, tidak ada yang dilanggar dalam pembahasan revisi UU TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Walaupun kemarin yang saya lihat rencananya empat hari disingkat jadi dua hari dalam rangka efisiensi dan itu diperlukan karena mengundang institusi lain," ungkap Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengamini bahwa dalam pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont hanya berlangsung tiga pasal. Namun, memerlukan waktu lama untuk menyusun naskah akademik pembuatan undang-undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Walau cuma tiga pasal tapi pembahasannya itu memerlukan waktu, karena dari sisi naskah akademik dan lain-lain itu pelru juga merumuskan kata-kata atau kemudian pokok yang tepat dalam pembahasannya, sehingga dieprlukan konsinyering," pungkasnya.</div>

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyanggah bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tergesa-gesa.

Dasco Bantah Revisi UU TNI Dibahas Secara Diam-diam dan Dikebut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/Ahok-Di-Periksa-Kejagung-Dery-Ridwansah-5JPG-1651363440.jpg" alt="Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina di Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina di Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengomentari pemeriksaan mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Kamis (13/3) kemarin. Ia menyebut, seharusnya Ahok mengetahui seluruh laporan serta hasil audit yang ada di perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah tersebut.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pikir sebagai komisaris, itu kan kemudian menerima laporan-laporan, kemudian hasil audit yang sudah dilakukan," kata Dasco di Jakarta, Jumat (14/3).&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, kondisi yang terjadi saat ini perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk dalam proses pemeriksaan dan audit sebelumnya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015762211/harga-emas-antam-hari-ini-jadi-termahal-sepanjang-masa-tembus-rp-1742000-per-gram">Harga Emas Antam Hari Ini Jadi Termahal Sepanjang Masa Tembus Rp 1.742.000 Per Gram</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah tentunya keadaan kondisi yang ada seperti sekarang ini tentunya kita harus kemudian cek lagi, bagaimana pada waktu proses pemeriksaannya, bagaimana proses auditnya, kalau memang terjadi unsur-unsur yang sekarang terjadi," tegasnya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Ahok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023, pada Kamis (13/3). Usai menjalani pemeriksaan, Ahok mengaku terkejut&nbsp; banyaknya data yang dimiliki Kejagung terkait kasus tersebut.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ternyata dari Kejagung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya, saya tahu sekaki, dia tahu di atas kepala," ucap Ahok usai diperiksa, pada Kamis malam.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, Kejagung menjelaskan sejumlah temuan terkait dugaan kecurangan dan penyimpangan dalam transfer dana.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga kaget-kaget juga, dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia (Kejagung) jelasin," urainya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengklaim, saat menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi operasional secara mendetail, terutama terkait dengan PT Pertamina Patra Niaga yang berstatus subholding.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena ini subholding ya, saya tidak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita itu hanya memonitoring dari RKAP, itu kan untung-rugi, untung-rugi," pungkasnya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dasco Ahmad mengomentari pemeriksaan mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dasco: Sebagai Komisaris Ahok Seharusnya Tahu Isi Laporan dan Audit Pertamina  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/27/prabowow-893175905.jpg" alt="Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara tiba-tiba menelepon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di tengah rapat audiensi bersama Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) terkait kesejahteraan hakim. Dasco menunjukkan layar <em>handphone</em> miliknya bahwa dirinya menelepon Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara pak," kata Dasco saat menelepon Prabowo di tengah audiensi dengan SHI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Dasco menyatakan bahwa Prabowo memberi atensi lebih terhadap kesejahteraan para hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015172002/kekhawatiran-terbesar-vadel-badjideh-setelah-lolly-berada-di-save-house">Kekhawatiran Terbesar Vadel Badjideh Setelah Lolly Berada di Save House</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menyatakan, berkomitmen untuk memperbaiki gaji hakim agar lembaga yudikatif di Indonesia semaki kuat. Hal ini dikatakan Prabowo melalui sambungan telepon Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasco bahwa ada pertemuan antara Saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat," tegas Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Pertahanan (Menhan) itu meyakini, dengan peningkatan kesejahteraan hakim, kualitas lembaga yudikatif di Indonesia akan semakin baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya, dan harus dijamin, supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya," ujar Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo mengklaim, dirinya sejak lama ingin mengubah penghasilan hakim di Indonesia. Karena itu, ketika nantinya memegang amanah sebagai Kepala Negara akan fokus untuk memperbaiki kinerja hakim di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi," ucap Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Prabowo menegaskan dirinya ingin hakim-hakim di Indonesia tidak lagi bisa dibeli atau disogok, ketika mereka telah menerima penghasilan yang layak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Prabowo menyatakan, berkomitmen untuk memperbaiki gaji hakim agar lembaga yudikatif di Indonesia semaki kuat.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dasco

Berita Terkini