<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/JKT_Raker-Menkes-Bersama-Komisi-IX_MIFTAHUL-HAYAT08-1646927589.jpeg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan perbedaan data kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disampaikan pemerintah. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Dolfie menyoroti dasar data yang digunakan Kementerian Kesehatan, khususnya terkait pembatasan jumlah peserta PBI sebesar 96,8 juta jiwa. Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). &ldquo;Tadi saya mendengar penjelasan dari pemerintah, khususnya dari Pak Menteri Kesehatan, yang menyebutkan bahwa PBI dibatasi 96,8 juta. Dasarnya di mana, Pak Menteri? Di Undang-Undang APBN, setahu saya, rinciannya jelas. Dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025, Lampiran III Rincian APBN Tahun 2026 halaman 351, jumlah PBI itu 146 juta orang dengan anggaran Rp 58,9 triliun,&rdquo; kata Dolfie. Ia menilai, angka yang dipaparkan Menteri Kesehatan (Menkes) belum tepat dan tidak memiliki dasar yang kuat. Dolfie juga membandingkan proporsi peserta PBI terhadap jumlah penduduk dari waktu ke waktu. &ldquo;Kalau menggunakan angka 96,8 juta, itu sama dengan tahun 2019. Kalau diproporsikan dengan jumlah penduduk saat itu sekitar 36 persen. Namun jika diproporsikan dengan jumlah penduduk sekarang, angkanya turun menjadi sekitar 33 persen. Padahal kalau melihat rincian APBN, cara berpikirnya tidak seperti itu. Angka-angka ini menurut saya tidak firm,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Dolfie turut menyoroti mekanisme verifikasi berjenjang dari daerah hingga pusat yang dinilainya berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data. Ia menduga, adanya sistem kuota yang justru menyisakan kelompok masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan. &ldquo;Tadi juga disampaikan oleh Menteri Sosial soal verifikasi berjenjang. Kalau saya tidak salah mencermati, seolah ada kuota untuk daerah. Misalnya kuota daerah 50, yang diajukan 100 karena memang kebutuhannya 100. Akhirnya diutak-atik, 50 masuk dan 50 dipending,&rdquo; tuturnya. Menurut Dolfie, pola seperti itu perlu segera dibenahi agar tidak terjadi penyaringan berlapis yang justru merugikan masyarakat di tingkat bawah. &ldquo;Kalau seperti ini, artinya di bawah sudah ada filter lagi. Nah, ini yang menurut saya tidak pas,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Dolfie menegaskan bahwa dari sisi anggaran sebenarnya tidak ada persoalan untuk mengakomodasi 146 juta penerima PBI sesuai kondisi Indonesia saat ini. &ldquo;Kalau terkait hal ini, Pak Ketua, dari sisi anggaran ruangnya ada, tidak ada masalah. Ruangnya memang disiapkan untuk 146 juta penerima bantuan iuran dengan anggaran Rp 58,9 triliun. Ini berbeda dengan tayangan pemerintah yang menyebut angka 96,8 juta dengan anggaran sekitar Rp 48 triliun,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Wakil Ketua Komisi XI DPR  Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan perbedaan data kepesertaan BPJS Kesehatan PBI

Pimpinan Komisi XI DPR Cecar Menkes Budi soal Perbedaan Data PBI BPJS: Banyak yang Tidak Pas  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/hacker-Koko.jpeg" alt="Ilustrasi: penjahat siber. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: penjahat siber. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Adu kepiawaian teknologi antara hacker pembobol data BPJS Kesehatan dan tim Mabes Polri sedang berlangsung. Hacker yang menggunakan nama Kotz itu berusaha menghilangkan jejak. Namun, polisi lebih canggih. Mereka berhasil mengidentifikasi hacker yang menjual identitas 275 juta warga Indonesia tersebut.  Tim Bareskrim Mabes Polri menemukan beberapa bukti bahwa Kotz diduga seorang remaja berusia 19 tahun. Dia tinggal di luar Jawa. Sumber Jawa Pos di kepolisian menyebutkan, hal itu diketahui setelah Bareskrim berkoordinasi dengan sejumlah pihak dari Rusia dan Singapura.  Koordinasi lintas negara dilakukan karena akun anonymous itu menggunakan IP address dari sana. Koordinasi dengan Rusia, misalnya, diperlukan karena pelaku menggunakan aplikasi Telegram yang berasal dari negara tersebut. ’’Cybercrime itu kejahatan internasional, borderless (tanpa batas, Red),” jelas seorang penyidik.  Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, hacker itu diketahui tinggal di Indonesia. Penyidik juga mendapatkan foto yang diduga Kotz. ”Wajah telah diidentifikasi dan tinggal di luar Jawa,” paparnya.  Ada beberapa dugaan terkait Kotz. Salah satunya, Kotz merupakan hacker sekaligus penjual data kependudukan yang dijebol. Dugaan lain, Kotz dan hacker yang membobol data kependudukan itu orang berbeda. Namun, mereka bekerja sama. ”Dugaan paling kuat, pembobol data dan penjualnya orang yang sama,” ujarnya.  Kotz melakukan berbagai cara untuk menghilangkan jejak. Selain berganti-ganti IP address, dia memblokir akunnya sendiri. Meski begitu, penyidik tetap mampu mengungkap identitasnya. ”Semua itu karena penyidik Bareskrim yang andal,” katanya. Ada pula dugaan bahwa hacker bekerja sama dengan oknum orang dalam BPJS, terutama di tim teknologi informasi. ”Melalui analisis log file,’’ terangnya Minggu malam (23/5).  Petugas juga mengungkap fakta lain yang mengejutkan. Saat memburu Kotz, petugas mendapati penjualan data identitas pasien Covid-19. Semua data terkait Covid-19 itu ikut diperjualbelikan di situs RaidForums. Jawa Pos sempat men-download sampel data yang disediakan Kotz pada Jumat (21/5), sebelum diblokir pemerintah. Tepatnya melalui link https://anonfiles.com/B5P2G8v5u5/Indonesia_zip  Dokumennya berukuran 50,76 MB dan bisa dibuka dengan Ms Excel. File sebelumnya diekstraksi. Untuk membukanya, cukup ketikkan password raidforums.  Data dalam dokumen tersebut cukup komplet. Mulai nomor BPJS Kesehatan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor induk kependudukan (NIK), hingga alamat e-mail. Saat dicek di beberapa aplikasi pengecekan NIK yang banyak tersedia di PlayStore, data dalam dokumen itu akurat. Namun, website Raid Forums sudah tidak bisa diakses pada Minggu malam lalu.  Di sisi lain, data Covid-19 yang diperjualbelikan itu melingkupi semua data. Mulai nama, nomor handphone, dan sebagainya. Data nama pasien Covid-19 dan siapa pun yang pernah mengidap Covid-19 juga diperjualbelikan. ’’Untuk data vaksin, belum ada (saat data dicuri, Red),” ucapnya.  Bukan hanya itu, data Komisi Pemilihan Umum (KPU), aparatur sipil negara (ASN), hingga data Tokopedia juga dijual di situs RaidForums. Pencurian data KPU dan Tokopedia memang sempat mencuat beberapa tahun lalu. Namun, hingga kini belum tuntas juga. ”Semua harus ditangkap,” tegasnya.  Yang menarik, data ASN tersebut meliputi nama hingga gaji ASN. Menurut dia, ada kemungkinan hacker untuk semua pencurian data itu berbeda-beda. ”Hacker-nya bukan cuma Kotz, beda-beda,” tuturnya.  Dikonfirmasi terkait temuan itu, Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan akan menanyakan ke Bareskrim. ”Besok Senin saya tanyakan dulu,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos tadi malam.  Hingga Sabtu (22/5), penyelidikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan beberapa fakta baru. Misalnya, RaidForums yang teridentifikasi sebagai forum yang kerap menyebarkan konten yang melanggar perundang-undangan di Indonesia. ”Website tersebut, termasuk akun bernama Kotz, sedang dalam proses pemblokiran,” jelas Jubir Kemenkominfo Dedy Permadi.  Semua tautan yang disediakan Kotz untuk melampirkan sampel data di beberapa website juga diblokir. Kemenkominfo mengonfirmasi bahwa jumlah data yang bocor lebih besar dari pernyataan mereka sebelumnya yang menyebut hanya 100 ribuan data.  Saat ini, lanjut Dedy, pihaknya menginvestigasi sekitar 1 juta data yang diklaim sebagai data sampel oleh penjual. Sesuai PP 71/2019, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap direksi BPJS Kesehatan pada Jumat lalu (21/5). Dalam pertemuan itu, pihak BPJS berjanji akan memastikan dan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor. Investigasi tim internal BPJS akan dikoordinasikan dengan Kemenkominfo dan BSSN.  Di sisi lain, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti belum banyak berkomentar saat dikonfirmasi terkait kasus kebocoran data di lembaganya. Namun, dia mengaku sudah mengklarifikasi ke Bareskrim Mabes Polri. ’’Sudah (klarifikasi, Red) dan diterima dengan baik,’’ paparnya kemarin.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/24/05/2021/sepuluh-tahun-menikah-istri-akui-dua-anaknya-dari-pria-lain/">Sepuluh Tahun Menikah, Istri Akui Dua Anaknya dari Pria Lain</a>  Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta itu berjanji memberikan keterangan langsung ke masyarakat dalam waktu dekat. Satu atau dua hari ke depan, jajaran BPJS Kesehatan akan menyampaikan keterangan pers kepada publik. BPJS Kesehatan juga sudah membentuk tim khusus untuk menangani dugaan kebocoran data itu.  Ali pun meminta masyarakat bersabar sembari menunggu hasil kerja tim-tim terkait. Baik tim internal BPJS Kesehatan maupun tim eksternal seperti dari Kemenkominfo dan kepolisian. <h3>Sulit Terapkan Sanksi Pidana</h3> MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menyesalkan kebocoran data BPJS Kesehatan. Dia mendukung Kemenkominfo untuk mengusut tuntas kebocoran data tersebut.  Sebab, sangat mungkin di dalamnya juga ada data aparatur sipil negara (ASN).  Tjahjo menuturkan, BPJS Kesehatan membentuk tim khusus bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemenkominfo, serta Telkom untuk melakukan penelusuran. Kemenkominfo telah memanggil direksi BPJS Kesehatan untuk segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor.  Tjahjo juga mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN. Pasalnya, saat ini dasar hukum perlindungan data pribadi WNI masih berbentuk rancangan undang-undang (RUU).  Dia menilai RUU itu penting. Sebab, selama ini terlihat bahwa penegak hukum masih sulit menerapkan sanksi tegas, terutama yang bersifat pidana, kepada oknum yang membocorkan data konsumen. ”Jadi, penting agar RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan,” ucap politikus PDIP tersebut.  Perlindungan data pribadi masih mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 36 menyebutkan bahwa pihak yang menyebarluaskan data pribadi dikenai sanksi berupa peringatan lisan dan tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan.  Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Cecep Suryadi menegaskan, data pribadi wajib dilindungi. Semua pihak, baik badan publik maupun pihak swasta yang memiliki dan menyimpan data pribadi seseorang, harus melindungi kerahasiaannya. Hal itu sesuai dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta UU 24/ 2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.  Cecep menyatakan, saat ini sudah terjadi darurat perlindungan data pribadi. Sebab, jaminan hukum atas perlindungan data pribadi masih sangat lemah. Selain itu, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi belum selesai.  Dengan banyaknya kasus kebocoran data pribadi WNI, dia berharap DPR dan pemerintah segera menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi demi menjaga kerahasiaan data masyarakat Indonesia. ’’Di tengah darurat perlindungan data pribadi, RUU Perlindungan Data harus segera disahkan,’’ tegasnya.  Cecep melanjutkan, perlindungan data pribadi WNI merupakan hal dasar yang harus diperhatikan. Percepatan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi dapat menjadi solusi untuk menata pengelolaan data pribadi. ’’Agar masyarakat dapat memperoleh jaminan hukum yang jelas,” tuturnya.  Fraksi PKS DPR menyarankan agar kasus itu dibicarakan lintas sektor demi menemukan solusi agar data penduduk tidak bocor lagi di masa mendatang.  Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto, persoalan tersebut sebaiknya dibahas di berbagai komisi DPR karena menyangkut beberapa elemen.  Di antaranya, jaminan keamanan data pribadi yang menjadi ranah komisi I, hukum yang jadi kewenangan komisi III, serta upaya pencegahan pengambilan di komisi VII. ’’Ini berpotensi disalahgunakan ke mana-mana seperti penipuan, tindak kriminal kekerasan, KTP palsu, dan penipuan pinjol,’’ jelasnya kemarin.  Selain melibatkan lintas komisi di DPR, dia juga menyarankan agar pembahasan kasus itu melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai otoritas riset dan teknologi. Diharapkan, badan tersebut bisa mengembangkan sistem guna mencegah kebocoran data digital di masa depan. ’’Lembaga litbang ini sangat penting untuk mengembangkan teknologi yang andal agar dapat melindungi kerahasiaan data publik,’’ imbuh anggota Komisi VII DPR itu.

Data Pasien Covid-19 Diduga Ikut Bocor, Pelaku Diduga Berusia 19 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/hacking.png" alt="Ilustrasi: pencurian data. (CyberDefenseMagazine)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pencurian data. (CyberDefenseMagazine).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyesalkan adanya kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tjahjo mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengusut dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, yang kemungkinan didalamnya terdapat data aparatur sipil negara (ASN).  “Kami mendukung Kemkominfo untuk mengusut tuntas kejadian kebocoran data WNI ini. Saya yakini data-data yang dimiliki ASN juga termasuk didalamnya,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (23/5).  Kebocoran data 279 juta penduduk ini, terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan. Kemungkinan, data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut. Sebab, ASN, serta prajurit TNI-Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.  Menurut informasi, sambung Tjahjo, Kemkominfo telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 20 Mei 2021. Isu ini berasal dari media sosial yang menyebutkan data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum peretas online. Dari 279 juta data tersebut, 20 juta diantaranya disebut memuat foto pribadi.  BPJS Kesehatan membentuk tim khusus bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo, serta Telkom untuk melakukan penelusuran. Kemkominfo juga telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor.  Dalam pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tertulis bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.  Dasar tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pada pasal 36 peraturan menteri tersebut, pihak yang menyebarluaskan data pribadi dikenai sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online.  “Kementerian PANRB mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan tersebut,” ucap Tjahjo.  RUU ini penting karena selama ini secara nyata terlihat bahwa penegak hukum masih kesulitan untuk menerapkan sanksi tegas yang sifatnya pidana kepada oknum yang membocorkan data konsumen.   “Penting agar RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan dengan segera,” pungkas Tjahjo.

Tjahjo Kumolo Minta Usut Bocornya Dugaan Data BPJS Kesehatan