<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BANSOS-SUMENEP.jpg" alt="Pencairan bantuan sosial BLT-BBM di Sumenep. Kominfo Sumenep/Antara" width="100%">
<figcaption>Pencairan bantuan sosial BLT-BBM di Sumenep. Kominfo Sumenep/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menemukan data ganda penerima bantuan sosial kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan pangan nontunai sebanyak 2.610 keluarga. Bantuan itu disalurkan kementerian sosial kepada keluarga penerima manfaat.  ”Berdasar laporan tim lapangan, data ganda dan data yang tidak valid penerima bantuan sosial di Sumenep sebanyak 2.610 keluarga,” kata Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Pemkab Sumenep Achmad Zulkarnaen seperti dilansir dari Antara di Sumenep, Senin (21/11).  Dia menjelaskan, temuan data ganda dan data tidak valid penerima bantuan tersebut, saat petugas dari PT Pos di Kabupaten Sumenep melakukan pencairan kepada penerima bantuan. Yang dimaksud dengan data ganda itu adalah satu orang terdata dua kali atau lebih, sedangkan data yang tidak valid adalah data yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan.  ”Di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan warga yang telah meninggal dunia,” ujar .  Terkait temuan data ganda dan data yang tidak valid itu, Achmad Zulkarnaen menyatakan, akan menghapus data tersebut dan diperbarui.  Ketua Satgas Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) PT Pos Kantor Cabang Sumenep R. Shoifuddin membenarkan adanya data penerima bantuan sosial yang ganda dan tidak tepat sasaran.  ”Memang benar seperti itu, namun khusus data ganda dan data salah sasaran, pencairan bantuan tersebut kami tangguhkan,” terang Shoifuddin.  Shoifuddin menjelaskan, penerima bansos program sembako dan BPNT 2022 di Sumenep terdata sebanyak 129.295 keluarga dan terealisasi 127.634 keluarga atau tersisa 1.661 KPM. Bansos sembako dan BLT subsidi minyak goreng dialokasikan untuk 127.274 keluarga penerima manfaat, namun yang terealisasi 126.939 keluarga atau tersisa sebanyak 335 keluarga.  ”Sedangkan BLT BBM dan sembako terdata sebanyak 124.458 keluarga, terealisasi 123.844 keluarga atau tersisa 614 keluarga. Sehingga, jumlah total KPM yang terdata ganda dan tidak valid sebanyak 2.610 keluarga,” papar Shoifuddin.

Pemkab Sumenep Temukan 2.610 Data Ganda Penerima Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/babe-5_1-1.jpg" alt="Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara Suyanto. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara Suyanto. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hasil verifikasi dan validasi data administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menemukan sekitar 10.000 data warga yang terindikasi fiktif dan ganda.  Kepala Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara Suyanto menjelaskan, hasil pengecekan data administrasi kependudukan  menemukan selisih data kependudukan sekitar 7.000 sampai 10.000 jiwa dari data pelayanan serta data konsolidasi bersih. ”Data pelayanan merupakan data yang dikumpulkan dari pelayanan harian di Kementerian Dalam Negeri,” ujar Suyanto seperti dilansir dari Antara.  Data konsolidasi bersih merupakan data kependudukan yang tercatat dalam jaringan penyimpanan data (server) Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara. Jumlah penduduk berdasar data konsolidasi bersih saat ini, menurut Suyanto, sekitar 175.871 jiwa. Sedangkan data pelayanan menunjukkan angka lebih kurang 185.000 jiwa.  ”Selisih data itu diduga merupakan data fiktif serta data kependudukan ganda yang belum dibersihkan Kemendagri. Apalagi diketahui sejumlah warga mutasi (pindah) keluar daerah tanpa melalui permohonan, jadi tercatat di dua daerah,” terang Suyatno.  Data pelayanan belum dibersihkan Kemendagri sehingga ditemukan selisih data penduduk mencapai sekitar 10.000 jiwa dari pengecekan data administrasi kependudukan. Setelah dilakukan pengecekan satu per satu data administrasi kependudukan, ditemukan data penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara fiktif serta ganda.  ”Kependudukan ganda tersebut bisa terjadi apabila warga pindah keluar daerah tanpa melalui prosedur, sehingga warga bersangkutan terdata di dua daerah,” ujar Suyatno.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2tZFWenm5Lo

Disdukcapil Penajam Paser Utara Temukan 10.000 Data Warga Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-KESEHATAN_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Warga meunggu pelayanan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menu" width="100%">
<figcaption>Warga meunggu pelayanan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana memberikan subsidi kepada peserta BPJS Kesehatan kelas III mandiri disorot. Di satu sisi, kabar tersebut bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Namun, di sisi lain, subsidi untuk iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dianggap hanya solusi singkat.  Sekretaris Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menilai, seharusnya ada pembenahan dalam administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Alasannya, ada potensi kepesertaan ganda. Pemerintah harus mengauditnya.  Berdasar data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), potensi data ganda mencapai 27,4 juta orang. ”Pemerintah harus lakukan cleansing data. Dari dulu DPR sudah bicara, tetapi proses ini tidak selesai juga,” tegasnya.  Pihaknya meminta BPJS Kesehatan menelusuri data secara serius. Sebab, data ganda cukup berdampak pada besaran dana kapitasi yang rutin dibayar pemerintah kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Dana kapitasi untuk puskesmas milik pemerintah sebesar Rp 6 ribu per orang per bulan. Lalu, biaya kerja sama dengan klinik swasta mencapai Rp 10 ribu per orang per bulan.  Nah, jika dikalikan 27,4 juta data ganda, potensi kebocoran Rp 164,4 miliar hingga Rp 274 miliar per bulan. ”Nilai itu kan lumayan bisa kita hemat,” ujar Saleh.  Langkah kedua, papar dia, memangkas potensi kecurangan dalam <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/11/2019/subsidi-peserta-kelas-iii-bpjs-kesehatan-bisa-tanpa-memberatkan-apbn/">penyelenggaraan BPJS Kesehatan</a>. Baik oleh pihak rumah sakit atau faskes maupun masyarakat sebagai peserta. ”Itu (kecurangan, Red) ada di semua sisi. Padahal, prinsip BPJS kan gotong royong,” tandasnya.  Di faskes, misalnya, pelayanan yang diberikan kepada pasien hanya berupa satu diagnosis penyakit. Namun, dalam klaim laporan, terdapat lebih dari satu diagnosis. Contoh lain, pemberian obat kepada pasien dimanipulasi. Akibatnya, biaya yang harus dibayar pemerintah ke faskes membengkak. ”Yang seperti itu apakah pemerintah dan BPJS tahu? Mereka tahu kok. Karena ini juga pernah diungkap saat rapat dengan DPR,” paparnya.  Kritik serupa disampaikan oleh anggota Fraksi PKS Netty Prasetiyani. Dia mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga mencapai 100 persen adalah cerminan pemerintah yang malas mencari solusi alternatif. ”Pemerintah seperti mencari jalan pintas,” ucap dia.  Menurut dia, menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa diikuti pembenahan dan verifikasi data kepesertaan tidak akan berarti banyak. Selama sepuluh tahun menjadi ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Barat (Jabar), Netty menerima banyak aduan. Banyak rakyat yang tidak bisa mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan dengan baik.  Di sisi lain, subsidi iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendapat dukungan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebutkan, dukungan itu muncul karena kebijakan tersebut bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat. ”Itu kemauan dan keinginan kita semua,” katanya.  Jika usulan Menkes tersebut disetujui, iuran kelas III untuk PBPU tetap Rp 25.500. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, iuran BPJS Kesehatan untuk <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/11/2019/menkes-terawan-usulkan-subsidi-iuran-bpjs-kesehatan-kelas-iii-mandiri/">peserta mandiri kelas III</a> naik menjadi Rp 42.000. Dengan demikian, subsidi yang diberikan pemerintah Rp 16.500.  Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy kembali menegaskan, akan ada pembicaraan lintas kementerian untuk membahas usulan subsidi tersebut. Menurut dia, anggaran pemerintah terbatas. Karena itu, keputusan tidak bisa diambil secara gegabah. ”Kami belum ada kesepakatan bahwa nanti (subsidi, Red) akan dipenuhi. Belum ada ketetapan,” ungkapnya kemarin.  Muhadjir mengatakan, pembersihan data akan menjadi kunci. Ada 6 juta peserta PBI (penerima bantuan iuran) yang akan ditinjau ulang. Sebab, identitas mereka tidak dikenali. Jumlah tersebut nanti diganti peserta yang lain. Hal itu memungkinkan peserta kelas III dari golongan lain yang termasuk miskin bisa masuk. ”Diganti dengan yang teridentifikasi dengan baik. Kemudian, kalau mereka belum punya NIK, akan kami pastikan,” terang dia. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menegaskan bahwa pemerintah mengupayakan peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan terbaik.

Potensi Kerugian BPJS Kesehatan Akibat Data Ganda Rp 274 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/30-ribu-lebih-data-pemilih-ganda-ditemukan-di-jateng_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Sebanyak 34.850 data pemilih ganda ditemukan di Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sebanyak 34.850 data pemilih ganda ditemukan di Jawa Tengah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 34.850 data pemilih ganda ditemukan di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/09/2018/dilantik-jokowi-ganjar-dititipi-pesan-khusus-soal-ekonomi-kerakyatan" target="_blank">Jawa Tengah</a>. Jumlah ini mencakup 0,13 persen dari total jumlah keseluruhan, yakni 27.395.415 orang pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum 2019. Hal itu diutarakan oleh Ketua <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/09/2018/tiga-bulan-ppk-dan-pps-malang-tak-gajian-kpu-hanya-soal-administrasi" target="_blank">Komisi Pemilihan Umum</a> (KPU) Jateng Joko Purnomo, yang mengatakan bahwa identitas ganda itu ditemukan pihaknya usai dilakukan pencermatan selama sepuluh hari pada masukan parpol maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurutnya, puluhan ribuan data pemilih ganda itu dipastikan dicoret dari DPT. Kegandaan, menurut Joko, terbagi dalam beberapa kategori. Ada yang betul-betul ganda juga didapati pula pemilih yang sudah meninggal dunia, baik sebelum dan sesudah penetapan DPT. "Kemudian ada yang benar-benar orang itu namanya sama, alamatnya sama, kurang tahu saya. Apakah karena aplikasi atau apa, di beberapa kabupaten/kota itu muncul NIK-nya cukup banyak. Padahal oranganya berbeda. Lalu juga sebagian besar data yang dipake basisnya daftar pemilih sementara (DPS)," ujar Joko, Jumat (14/9). Joko berujar, data pemilih ganda paling banyak ditemukan di Kabupaten Banyumas. Ada sekitar tiga ribuan data ganda di sana. Semenara kabupaten/kota lain, katanya, hanya sekitar seribu atau bahkan setengahnya. DPT hasil perbaikan tersebut, lanjutnya, bakal terus diperbarui sembari dicermati hingga sebelum pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada 2019 mendatang. "Kita akan ada forum koordinasi pemutakhiran data pemilih. Supaya DPT ini bisa terus dicermati bersama," sambungnya. Data ini juga bakal digunakan untuk mengoreksi Sistem Data Pemilih (Sidalih). Hal ini, kata Joko, dilakukan agar data yang dilihat oleh publik sama persis. Adapun proses pindah pemilih yang pada saat bersamaan dilakukan. Hal ini bakal berpengaruh pada kebutuhan logistik di Pemilu tahun depan. "Ini harus kita kelola, paling lambat akan kita layani sampai H-30 agar kita bisa mengatur distribusi logistik ketika terjadi perubahan," tutupnya.

30 Ribu Lebih Data Pemilih Ganda Ditemukan di Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ramai-pembengkakan-tagihan-telkomsel-pt-telkom-ini-perlu-dipelajari_m_.jpg" alt="MEMBENGKAK: Arif Daryanto salah seorang pelanggan provider Telkomsel menunjukkan bukti pembayaran tagihan, Rabu (8/8)." width="100%">
<figcaption>MEMBENGKAK: Arif Daryanto salah seorang pelanggan provider Telkomsel menunjukkan bukti pembayaran tagihan, Rabu (8/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran PT Telkom Regional IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) mengaku tak tahu menahu soal kasus pembengkakan tagihan kartu pascabayar <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/08/2018/kasus-pembengkakan-tagihan-telkomsel-diduga-melibatkan-orang-dalam" target="_blank">provider Telkomsel </a>yang terjadi di Solo. Peristiwa ini baru akan didalami. Executive Vice President <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/08/2018/korban-pembengkakan-tagihan-telkomsel-berjatuhan" target="_blank">PT Telkom </a>Regional IV Jateng dan DIJ Joko Rahardjo mengaku baru mendengar kasus ini. Ia berjanji akan mengkonfirmasi perkara itu ke jajaran yang berwenang. Telkomsel sendiri sebagaimana diketahui bernaung di bawah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/08/2018/terbongkarnya-pembengkakan-tagihan-pelanggan-telkomsel-solo" target="_blank">Telkom Group</a>.&nbsp; "Saya belum mendengar bab ini. Akan saya tanyakan," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (11/8) malam. Meski menyebut bahwa pascabayar adalah layanan premium dan bisa saja memiliki tarif yang sedikit lebih mahal ketimbang lainnya, ia memastikan bahwa pihaknya tak menerapkan kebijakan-kebijakan yang lantas merugikan konsumen macam itu. "Kita tak akan menerapakan aturan-aturan seperti itu. Tapi, saya tak akan bicara lebih dari ini karena memang saya belum tahu. Ini perlu dipelajari case by case," sambungnya. Sementara itu, saat JawaPos.com menghubungi Corcom PT Telkomsel Cabang Semarang sudah ganti dan belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pelanggan provider Telkomsel di Kota Solo mengeluhkan tagihan layanan kartu pascabayar yang tiba-tiba membengkak. Tak main-main, pembengkakan bahkan ada yang mencapai 20 kali lipat. Dari per bulan hanya Rp 50 ribu menjadi Rp 1 juta. Adapun kejanggalan lain dalam kasus ini. Dimana salah satu pelanggan bernama Siti Anggraini, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Solo, mengaku ada lima nomor asing yang ikut masuk dalam tagihannya. Besaran tagihan lima nomor asing tersebut bervariasi. Ada yang Rp 150 ribu, Rp 350 ribu dan besaran lainnya. Sebelum tagihan tersebut muncul, Siti mengatakan, ada seseorang yang mengaku dari Telkomsel menghubunginya. Petugas tersebut mengetahui secara detail mengenai dirinya. Sehingga dirinya pun percaya bahwa orang tersebut dari Telkomsel.&nbsp; Petugas tersebut awalnya memberikan informasi mengenai bonus poin yang akan didapatkannya. Dan setelah itu, malah muncul tagihan untuk pembayaran dengan lima nomor asing. Kasus serupa juga dialami Arief Daryanto, seorang kontraktor asal Solo. Ia tidak menyangka jika tagihan per bulan yang ia bayarkan ke provider Telkomsel ternyata bukan hanya tagihan bulanannya saja. Melainkan juga tagihan kepada nomor atas nama salah satu PT yang ada di Jogjakarta. Padahal, pembayaran ini sudah berlangsung lebih kurang tiga tahun, yakni sekira tahun 2015. Dan selama itu, Arief mengira jika tagihan bulannya hanya untuk nomor pascabayarnya.&nbsp; Diketahui pula bahwa total kelebihan pembayaran tagihan Arief mencapai lebih dari Rp 5 juta. Hal ini karena sudah berlangsung sejak beberapa tahun. Kemudian Arief pun meminta pihak Telkomsel untuk mengembalikan uang kelebihan tersebut secara cash. Meski permasalahan antara Arief Daryanto dan Telkomsel akhirnya terselesaikan dengan adanya pengembalian kelebihan dalam tempo satu bulan ke depan, namun hingga kini belum ada penjelasan bagaimana kasus ini bisa terjadi dari pihak provider di Solo.

Ramai Pembengkakan Tagihan Telkomsel, PT Telkom: Ini Perlu Dipelajari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-pembengkakan-tagihan-telkomsel-diduga-melibatkan-orang-dalam_m_.jpg" alt="MEMBENGKAK: Arif Daryanto salah seorang pelanggan provider Telkomsel menunjukkan bukti pembayaran tagihan, Rabu (8/8)." width="100%">
<figcaption>MEMBENGKAK: Arif Daryanto salah seorang pelanggan provider Telkomsel menunjukkan bukti pembayaran tagihan, Rabu (8/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Adanya pembengkakan tagihan yang menimpa beberapa pelanggan provider kartu pascabayar <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/08/2018/korban-pembengkakan-tagihan-telkomsel-berjatuhan" target="_blank">Telkomsel </a>di Solo, berdampak pada pelanggan lain. Mereka mengaku waswas kejadian tersebut akan menimpa dirinya. Hal ini sebagaimana disampaikan salah satu pelanggan kartu pascabayar Telkomsel, Purnomo Subagiyo.&nbsp;Menurut pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/08/2018/terbongkarnya-pembengkakan-tagihan-pelanggan-telkomsel-solo" target="_blank">Pemkot Solo </a>tersebut, sampai saat ini dirinya memang belum menjadi korban adanya pembengkakan tagihan. Akan tetapi, kejadian tersebut sudah menimpa istrinya, Siti Anggraini. Tagihan istrinya membengkak menjadi lebih dari Rp 1 juta, dari tagihan standar yang hanya Rp 50 ribu per bulannya.&nbsp; "Kalau saya memang belum kejadian, tapi istri saya sudah kena. Kan ini berbahaya karena kita tidak tahu tiba-tiba ada tagihan masuk ke kita, padahal nomor tersebut bukan nomor kita," ungkapnya kepada JawaPos.com, Sabtu (11/8). Lebih lanjut Purnomo mengatakan, ada hal yang aneh dengan pembengkakan tagihan karena sebelum muncul tagihan, ada seseorang yang menghubungi dengan mengaku dari Telkomsel dan memberikan informasi mengenai bonus.&nbsp; Oknum yang mengaku petugas itu bahkan mengetahui mengenai data dirinya dan keluarga. Padahal, dirinya tidak pernah memberitahukan data tersebut kepada orang lain. Dirinya pun menduga petugas tersebut ada kerja sama dengan orang dalam. "Ada kecurigaan seperti itu (orang dalam terlibat) karena petugas yang menghubungi saya bisa mengetahui data saya. Nama saya disebutkan dengan benar, data yang lainnya juga cocok," ungkapnya.&nbsp; Purnomo pun berencana mendatangi kantor Grapari Telkomsel cabang Kota Solo minggu depan. Dirinya ingin meminta informasi mengenai kasus yang menimpa istrinya tersebut. Sementara itu, pengguna kartu pascabayar lainnya, Wardani, 34, juga mengaku waswas. Selama ini Wardani berlangganan dengan tagihan per bulan Rp 25 ribu saja. Akan tetapi, adanya kasus tersebut membuat dirinya menjadi lebih berhati-hati dan rutin melakukan pengecekan tagihan. "Cukup membuat waswas juga karena kita tidak tahu tiba-tiba ada tagihan muncul untuk pembayaran nomor yang tidak kita kenal. Harus lebih ditingkatkan pengamanannya agar pembengkakan tagihan tidak terjadi lagi," urainya. Sebelumnya, Pimpinan Telkomsel Solo Achmad Safrian mengaku tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait masalah dugaan pembengkakan pelanggan pascabayar tersebut. Hal ini karena kewenangan untuk memberikan statement dari kantor Semarang. "Kalau mau minta statement, langsung dari Semarang. Kalau dari kami memang tidak ada kewenangan untuk itu (memberi statement)," tukasnya.

Kasus Pembengkakan Tagihan Telkomsel Diduga Melibatkan Orang Dalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korban-pembengkakan-tagihan-telkomsel-berjatuhan_m_.jpg" alt="MEMBENGKAK: Arif Daryanto salah seorang pelanggan provider Telkomsel menunjukkan bukti pembayaran tagihan, Rabu (8/8)." width="100%">
<figcaption>MEMBENGKAK: Arif Daryanto salah seorang pelanggan provider Telkomsel menunjukkan bukti pembayaran tagihan, Rabu (8/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembengkakan tagihan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/08/2018/terbongkarnya-pembengkakan-tagihan-pelanggan-telkomsel-solo" target="_blank">kartu pascabayar</a> provider Telkomsel kembali terjadi. Kali ini yang menjadi korban adalah Siti Anggraini, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Solo. Siti yang setiap bulannya hanya berlangganan Rp 50 ribu, tiba-tiba <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/08/2018/membengkak-pelanggan-telkomsel-ternyata-bayar-tagihan-orang-lain" target="_blank">muncul tagihan</a> hingga lebih dari Rp 1 juta rupiah.&nbsp; Hal ini diketahui Siti, setelah ada pesan dari <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/08/2018/damai-telkomsel-akhirnya-kembalikan-uang-kelebihan-tagihan-pelanggan" target="_blank">Telkomsel</a> terkait tagihan kartu pascabayarnya. Dan ternyata di dalam pesan tersebut terdapat lima nomor asing yang ikut masuk dalam tagihannya. "Ada lima nomor yang tidak saya kenal masuk dalam tagihan saya, dan totalnya lebih dari Rp 1 juta. Padahal langganan saya hanya Rp 50 ribu per bulannya," ungkap Siti kepada JawaPos.com, Jumat (10/8).&nbsp; Siti melanjutkan, besaran tagihan lima nomor asing tersebut bervariasi. Ada yang Rp 150 ribu, Rp 350 ribu, dan nominal lain. Sebelum tagihan tersebut muncul, Siti mengatakan, ada seseorang yang mengaku dari Telkomsel menghubunginya. Petugas tersebut mengetahui secara detail mengenai dirinya, sehingga dirinya pun percaya bahwa orang tersebut dari Telkomsel.&nbsp; Petugas tersebut memberikan informasi mengenai bonus poin yang akan didapatkannya. Dan setelah itu, muncul tagihan untuk pembayaran dengan lima nomor asing. "Jadi awalnya saya dikasih tahu kalau akan mendapatkan bonus, tapi akhirnya ternyata malah ada tagihan sebesar itu," urainya.&nbsp; Untuk itu, dirinya pun berencana menanyakan perihal tersebut langsung kepada pihak Telkomsel Solo. Mengingat, selama ini dirinya merasa tidak pernah mengenal lima nomor tersebut. "Nanti saya minta agar lima nomor tersebut untuk ditelusuri karena saya merasa tidak pernah mengenal lima nomor itu, dan kenapa bisa masuk ke tagihan saya," pungkas Siti. Sebelumnya, Pimpinan Telkomsel Solo Achmad Safrian mengaku tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait permasalahan dugaan pembengkakan pelanggan pascabayar. Hal itu karena kewenangan untuk memberikan statement dari kantor Semarang. "Kalau mau minta statement, langsung dari Semarang. Kalau dari kami memang tidak ada kewenangan untuk itu (memberi statement)," tukasnya.

Korban Pembengkakan Tagihan Telkomsel Berjatuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/damai-telkomsel-akhirnya-kembalikan-uang-kelebihan-tagihan-pelanggan_m_.jpg" alt="MEMBENGKAK: Arif Daryanto salah seorang pelanggan provider Telkomsel menunjukkan bukti pembayaran tagihan, Rabu (8/8)." width="100%">
<figcaption>MEMBENGKAK: Arif Daryanto salah seorang pelanggan provider Telkomsel menunjukkan bukti pembayaran tagihan, Rabu (8/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permasalahan antara pelanggan provider<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/08/2018/membengkak-pelanggan-telkomsel-ternyata-bayar-tagihan-orang-lain" target="_blank"> Telkomsel Solo</a> Arief Daryanto akhirnya terselesaikan. Pihak Telkomsel mengakui adanya kelebihan dan siap untuk mengembalikannya dalam tempo satu bulan ke depan. Penyelesaian permasalahan dilakukan di gerai Grapari Telkomsel Solo, di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/08/2018/73-kelompok-ramaikan-soft-opening-international-gamelan-festival-solo" target="_blank">Jalan Slamet Riyadi</a>, Kamis (9/8).  Arief datang ke Grapari dan bertemu langsung dengan pimpinan cabang Grapari. Dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati bahwa pihak Telkomsel bersedia mengembalikan kelebihan tagihan Arief dalam bentuk uang. Akan tetapi, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/08/2018/pmi-solo-perpanjang-penempatan-relawan-di-lombok" target="_blank">pengembalian uang </a>tersebut membutuhkan tempo selama satu bulan. "Sudah ada kesepakatan restitusi uang kelebihan dalam sebulan," terang Arief usai bertemu dengan perwakilan Telkomsel di Solo.  Arief pun sudah legawa dengan besaran uang tagihan yang masuk ke Telkomsel. Meskipun nilai uang tersebut mengalami perubahan dari hari sebelumnya. Jika hari sebelumnya Arief diberitahu oleh pihak Telkomsel uang kelebihannya mencapai Rp 5,3 juta, hari ini uang kelebihannya menjadi Rp 4,9 juta saja. Menurutnya, yang terpenting adalah uang kelebihan dari tagihan kartu pascabayarnya tersebut bisa kembali. "Yang terpenting uang kelebihan ini bisa dikembalikan. Ini menunggu realisasi restitusi dari Telkomsel," ungkapnya.  Kesepakatan ini ditandai dengan perjanjian restitusi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Arief berharap kasus yang menimpa dirinya tersebut tidak akan terulang lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, Arief Daryanto merasa dirugikan oleh provider Telkomsel. Hal ini lantaran tagihan kartu pascabayarnya membengkak hingga dua kali lipat lebih. Dan setelah ditelusuri ternyata Arief tidak hanya membayar tagihan miliknya, melainkan  membayar tagihan milik orang lain yang tidak dikenalnya.  Kelebihan tagihan tersebut bahkan mencapai nilai lebih dari Rp 5 juta karena kelebihan tagihan ini ternyata sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu.

Damai, Telkomsel Akhirnya Kembalikan Uang Kelebihan Tagihan Pelanggan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/panwaslu-pekanbaru-temukan-puluhan-ribu-nama-ganda_m_202493.jpeg" alt="ILUSTRASI Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menemukan adanya 24.431 nama ganda setelah proses pencocokan dan penelitian (coklit) selesai." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menemukan adanya 24.431 nama ganda setelah proses pencocokan dan penelitian (coklit) selesai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menemukan adanya 24.431 nama ganda setelah proses pencocokan dan penelitian (coklit) selesai. Angka tersebut terbilang besar, lantaran Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru berjumlah 491.047 pemilih. &lrm;Data ganda ini ditemukan petugas pada saat rekapitulasi data. Nama ganda terdapat pada nama, tempat tanggal lahir, dan NIK yang mana data si pemilih sama di beberapa Tempat Pemilihan Sementara (TPS) yang ada. "Itu jumlahnya sekitar lima persen.&nbsp;Kita akan sampaikan ke KPU Kota menjadi rekomendasi untuk diperbaiki dan dibersihkan," ujar&nbsp;Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Pekanbaru, Yasrif Yakub Tambusai kepada JawaPos.com, Sabtu (7/4). Lebih lanjut &lrm;Yasrif merincikan, dari&nbsp;24.431&nbsp;nama tersebut, maka sebanyak&nbsp;12.360&nbsp;nama pemilih harus diverifikasi ulang atau dibersihkan."Ada berbagai jenis data ganda di satu TPS. Ini sudah dipilah sehingga menurut kita ada sejumlah 12 ribuan yang harus dibersihkan dari TPS sekarang," rincinya. Adapun jenis ganda tersebut seperti ditemukannya dua nama ganda berjumlah&nbsp;23.602&nbsp;dari angka sebenarnya sebesar 11.801 data. Tiga nama ganda berjumlah 771&nbsp;&lrm;dari angka seharusnya 259. Kemudian empat nama ganda sebanyak 36 data yang seharusnya hanya sembilan nama. Sementara lima nama ganda sebanyak 15 data dari angka seharusnya sebanyak tiga saja. Bahkan terdapat tujuh nama ganda yang harus dibuang sebanyak enam data. Dengan ditemukannya nama ganda ini, pihaknya akan &lrm;segera klarifikasi dengan KPU Pekanbaru untuk mengetahui dimana letak kesalahannya. "&lrm;Ini akan kami klasifikasi dimana letak kesalahannya. Apakah itu ada unsur kesengajaan atau kelalaian atau apa nanti akan kita klasifikasi," ucapnya. Yasrif juga mengingatkan kepada &lrm;masyarakat apabila menerima lebih dari satu undangan pencoblosan saat pesta demokrasi nanti berlangsung, maka cukup menggunakan satu undangan saja. "&lrm;Kalau nanti masyarakat menerima undangan ada dua atau tiga dengan nama dia, jangan dipakai lebihnya itu. Cukup satu saja, karena hak pilih hanya satu," imbaunya. Jika masyarakat tetap nekat menggunakan lebih dari satu undangan dan diketahui oleh petugas maka bisa dikenakan dikenakan hukuman yang berat. "Kalau ada warga yang mencoblos lebih daru satu kali maka bisa masuk ke tindak pidana Pemilu. Itu hukumannya berat," tegasnya.

Panwaslu Pekanbaru Temukan Puluhan Ribu Nama Ganda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#data ganda

Berita Terkini