Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/blackberry-bantu-amankan-sektor-migas-nasional-dari-serangan-cyber_m_172914.jpeg" alt="Ilustrasi: keamanan cyber" /> JawaPos.com - Pada akhir Januari 2026, perhatian publik Indonesia tertuju pada sebuah insiden yang mengundang kritik tajam dan ironis. Hal ini yakni sebuah lowongan pekerjaan yang diduga terkait dalam proses pengadaan jasa dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang justru menjadi sumber bocornya data pribadi para pelamar. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian ini. Menurutnya, loker Komdigi seharusnya menjadi pintu bagi talenta untuk bergabung dan berkarya. Namun berubah menjadi sorotan tajam karena dugaan celah serius dalam tata kelola keamanan data. &ldquo;Kasus ini bukan sekadar soal ketidaktepatan teknis, tetapi mencerminkan paradoks bagi sebuah institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan ruang digital di Indonesia,&rdquo; kata Pratama saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (13/2). Dia menceritakan, kejadian bermula ketika konten kreator dan peneliti teknologi, Abil Sudarman, mengunggah sebuah video di media sosial yang memperlihatkan adanya kejanggalan dalam mekanisme pendaftaran lowongan kerja di Komdigi. Dalam video tersebut, tautan pendaftaran yang dicantumkan melalui domain resmi Komdigi justru mengarahkan pelamar ke folder Google Drive yang digunakan sebagai wadah unggahan dokumen para pelamar. Folder ini berisi beragam dokumen pribadi, mulai dari curriculum vitae (CV), Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah dan transkrip nilai, surat keterangan sehat, hingga surat pengalaman kerja. Ironisnya, yang menjadi titik kritis adalah pengaturan akses pada folder Google Drive tersebut. Bukannya dibatasi hanya untuk panitia perekrutan, seluruh folder berisi data pelamar itu terlihat secara terbuka, begitu saja, kepada mereka yang memiliki tautan. &ldquo;Artinya, data pribadi pelamar termasuk nama lengkap, nomor identitas, riwayat pendidikan, dan informasi sensitif lainnya dapat diakses satu sama lain oleh para peserta atau public yang tidak berwenang. Situasi ini memicu kengerian di kalangan netizen dan pengamat keamanan siber karena membuka peluang eksploitasi data yang seharusnya bersifat pribadi dan terlindungi,&rdquo; ungkap dia. Menurutnya, dalam konteks ini, yang membuat kasus ini semakin memprihatinkan adalah posisi Komdigi sendiri dalam arsitektur digital nasional. Kementerian ini, melalui unit seperti CSIRT (Computer Security Incident Response Team), memiliki mandat untuk mengelola dan melindungi infrastruktur digital pemerintah dari ancaman siber, termasuk memastikan keamanan data pribadi warga negara. Ironisnya, insiden ini justru terjadi di bawah naungan lembaga yang seyogianya menjadi pelindung data digital masyarakat. &ldquo;Reaksi pemerintah tidak bisa dibilang lambat. Setelah viralnya insiden ini di media sosial dan sorotan publik makin meluas, Komdigi mengakui adanya kejadian tersebut dan menyatakan sedang melakukan investigasi internal melalui Inspektorat Jenderal serta Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital untuk mengidentifikasi akar penyebab dan pelanggaran yang terjadi. Wakil Menteri Komdigi menyebut ada indikasi kesalahan dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menyebabkan celah tersebut,&rdquo; jelas dia. Bahkan, lebih jauh lagi, konsekuensi internal nyata mulai dilakukan. Komdigi telah menonaktifkan tiga pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan jasa yang berkaitan dengan loker tersebut, termasuk Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital, Ketua Tim SDM dan sejumlah staf pelaksana, sebagai bagian dari upaya klarifikasi dan penegakan akuntabilitas internal. Di tingkat legislatif, kejadian ini juga menarik perhatian Komisi I DPR, yang mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem digital pemerintah. &ldquo;Dari sudut pandang keamanan siber, kasus ini layak dijadikan cerminan serius tentang bagaimana pengelolaan data pribadi harus dilandasi oleh prinsip defensif dan sadar ancaman sejak awal perancangan (security by design),&rdquo; ungkap dia. &ldquo;Ketergantungan pada platform umum seperti Google Drive tanpa kontrol akses yang ketat dan enkripsi yang sesuai jelas bukanlah praktik yang dapat diterima untuk menangani data sensitif dalam lingkungan pemerintahan. Lebih jauh lagi, pelanggaran semacam ini berpotensi melanggar prinsip dan ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang justru diinisiasi oleh Komdigi sendiri,&rdquo; imbuhnya. Dia menekankan, insiden &ldquo;loker viral&rdquo; ini adalah cermin dari tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat budaya keamanan digital di seluruh lini pemerintahan. Sebuah lembaga yang mempromosikan keamanan dan perlindungan data digital harus mampu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan pada praktik internalnya sendiri. Menurutnya, hanya dengan komitmen yang kuat dan tata kelola yang matang, kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi data pribadi dapat dipulihkan. &ldquo;Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi Komdigi dan lembaga pemerintah lain untuk memperkuat fondasi keamanan digital, memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang dan bahwa data warga negara yang rentan tetap aman dalam era digital yang semakin kompleks,&rdquo; tutupnya. &nbsp;

Insiden kebocoran data pelamar lowongan Komdigi lepas kontrol. Pengamat soroti paradoks keamanan digital dan perlindungan data pemerintah.

Pengamat Keamanan Siber Soroti Paradoks Komdigi: Garda Depan Keamanan Digital, Tapi Data Pelamar Justru Terbuka?

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/images-2022-09-06T200012.346.jpeg" alt="Rentetan kasus kebocoran data belakangan bikin resah warga. (Cybercrime Magazine)" /> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menonaktifkan tiga pejabat, setelah melakukan investigasi perihal lowongan pekerjaan (loker) yang berdampak pada terbukanya akses data para pelamar. Ketiga pejabat itu berposisi sebagai Sekretaris&nbsp;Ditjen Infrastruktur Digital setingkat Eselon II selaku penanggung jawab kegiatan pengadaan. Lalu Ketua Tim SDM dan Organisasi (SDMO) setingkat Eselon III dan Seorang staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Berdasarkan penelusuran Inspektorat Jenderal Komdigi, data pelamar yang bocor tersebut berkaitan dengan proses Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID). Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Komdigi, Arief Tri Hardiyanto, mengatakan proses perekrutan tersebut sejatinya dilaksanakan pada 12-15 Januari 2026. Hanya saja, perekrutan ini ternyata dilakukan secara mandiri oleh satuan kerja Sekretariat DJID dengan pengadaan jasa yang mencakup 9 posisi tenaga administrasi. &ldquo;Dalam proses investigasi, Inspektorat Jenderal menemukan hal-hal sebagai berikut: Proses pengadaan jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan yang berlaku di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya prinsip keadilan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan akuntabilitas,&rdquo;kata Arief dalam keterangannya, Rabu (11/2). Dia menjelaskan, pengadaan PJLP terhadap 9 posisi tersebut dilakukan tanpa menggunakan sistem pengadaan resmi yang telah disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. &ldquo;Mekanisme pengadaan yang diterapkan berpotensi merugikan pihak tertentu atau menguntungkan pihak lainnya yang mengikuti proses pengadaan, sehingga bertentangan dengan asas keadilan dalam pengadaan barang dan jasa,&rdquo; ungkapnya. Berdasarkan temuan tersebut, proses pengadaan jasa terhadap 9 posisi dimaksud telah dihentikan karena tidak memenuhi ketentuan pengadaan yang berlaku. Lebih lanjut, pemeriksaan lanjutan sedang dilakukan sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin pegawai, termasuk kemungkinan penurunan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. &ldquo;Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pengadaan yang tidak adil dan tidak patuh terhadap ketentuan. Inspektorat Jenderal berkomitmen memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan kementerian dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada kepentingan publik,&rdquo; tegasnya. &nbsp;

Komdigi nonaktifkan tiga pejabat terkait data pelamar bocor viral. Laporan investigasi temukan pelanggaran pengadaan jasa dan ancaman sanksi

Komdigi Nonaktifkan Tiga Pejabat Gara-Gara Data Pelamar Bocor dan Viral di Sosmed, Posisinya Apa Saja?

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/DATA-BOCIR-1-602470487.jpg" alt="Ilustrasi Kebocoran data. (TitanFile)" /> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah&nbsp;menonaktifkan tiga pejabat setelah melakukan investigasi perihal lowongan pekerjaan (loker) yang berdampak pada terbukanya akses data para pelamar. Jika ditelusuri, kabar mengenai loker tersebut viral setelah diunggah oleh konten kreator Abil Sudarman pada akun Instagramnya, @abilsudarman pada Selasa (27/1). Saat itu, Abil memperhatikan kejanggalan pada proses rekrutmen lowongan pengadaan jasa lainnya di tubuh Komdigi. Dia mengungkapkan bahwa lowongan kerja tersebut berisi tautan pendaftaran di komdigi.go.id. Hanya saja, pelamar akan diarahkan pada sebuah folder di Google Drive. Pada folder tersebut, pelamar diharuskan mengunggah sejumlah data pribadi seperti curriculum vitae (CV), kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan kerja, hingga transkrip nilai. Hanya saja, titik berbahaya menurut Abil yakni seluruh folder yang diunggah para pelamar di Google Drive bisa dilihat oleh siapapun secara terbuka. &ldquo;Masalahnya adalah, semua pelamar datanya kelihatan di Google Drive ini. Semua foldernya nih keliatan nih nama-namanya nih. Jadi lo mau ngelamar, lo bisa buka data pribadi milik pelamar lain. Kelihatan telanjang semua bisa dibuka,&rdquo; kata Abil. Dia menegaskan, praktik ini melanggar keamanan data pribadi serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang bahkan diusulkan oleh Komdigi itu sendiri. &ldquo;Sudah jelas nggak boleh membongkar data pribadi, tapi ini dia membongkar sendiri,&rdquo; tukas dia. &nbsp;

Komdigi Nonaktifkan tiga pejabat setelah investigasi data pelamar bocor viral akibat loker. Simak asal muasal dan dampaknya.

Komdigi Nonaktifkan Tiga Pejabat Perihal Data Pelamar Bocor Viral, Ternyata Ini Asal Muasalnya!

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/Screenshot_20240121-124030-265838189.jpg" alt="ilustrasi kebocoran data pribadi lewat internet/ Discover Magazine." /> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya buka suara terkait hasil investigasi perihal lowongan pekerjaan (loker) yang berdampak pada terbukanya akses data para pelamar. Berdasarkan penelusuran Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, data pelamar yang &lsquo;bocor&rsquo; tersebut berkaitan dengan proses Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Sekretariat&nbsp;Ditjen Infrastruktur Digital (DJID). Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Komdigi Arief Tri Hardiyanto mengatakan, proses perekrutan tersebut sejatinya dilaksanakan pada 12-15 Januari 2026. Hanya saja, perekrutan ini ternyata dilakukan secara mandiri oleh satuan kerja Sekretariat DJID dengan pengadaan jasa yang mencakup 9 posisi tenaga administrasi. &ldquo;Dalam proses investigasi, Inspektorat Jenderal menemukan hal-hal sebagai berikut: Proses pengadaan jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan yang berlaku di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya prinsip keadilan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan akuntabilitas,&rdquo;kata Arief dalam keterangannya, Rabu (11/2). Dia menjelaskan, pengadaan PJLP terhadap 9 posisi tersebut dilakukan tanpa menggunakan sistem pengadaan resmi yang telah disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. &ldquo;Mekanisme pengadaan yang diterapkan berpotensi merugikan pihak tertentu atau menguntungkan pihak lainnya yang mengikuti proses pengadaan, sehingga bertentangan dengan asas keadilan dalam pengadaan barang dan jasa,&rdquo; ungkapnya. Berdasarkan temuan tersebut, proses pengadaan jasa terhadap 9 posisi dimaksud telah dihentikan karena tidak memenuhi ketentuan pengadaan yang berlaku. Bahkan, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital sendiri telah menonaktifkan tiga orang dari jabatannya yang diduga terkait dalam proses pengadaan jasa. Mereka adalah Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital setingkat Eselon II selaku penanggung jawab kegiatan pengadaan, Ketua Tim SDM dan Organisasi (SDMO) setingkat Eselon III, dan Seorang staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Lebih lanjut, pemeriksaan lanjutan sedang dilakukan sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin pegawai, termasuk kemungkinan penurunan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. &ldquo;Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pengadaan yang tidak adil dan tidak patuh terhadap ketentuan. Inspektorat Jenderal berkomitmen memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan kementerian dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada kepentingan publik,&rdquo; tegasnya. &nbsp;

Komdigi ungkap hasil investigasi data pelamar bocor pada lowongan loker. Tiga pejabat nonaktifkan efek pelanggaran proses pengadaan di DJID.