<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/JKT_DPT-Pemilu-2024-di-Duga-Bocor_Salman-Toyibi11-3064726366.jpg" alt="Warga melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kantor Kelurahan Tebet Timur, Jakarta, Rabu (29/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Warga melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kantor Kelurahan Tebet Timur, Jakarta, Rabu (29/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi advokasi buruh migran, Migrant Care, melaporkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Johor Bahru, Malaysia, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kemarin. Itulah buntut ditemukannya sejumlah masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah tersebut. Direktur Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan, pihaknya telah mencermati DPT di PPLN Johor Bahru. Hasilnya, ditemukan 3.238 data pemilih bermasalah. Baik itu ganda, salah alamat, maupun keberadaan pemilih yang tidak jelas. Padahal, lanjut dia, pencermatan baru dilakukan secara manual terhadap 119 ribu DPT. &rdquo;Ini sebagai sampel aja, sebagai contoh,&rdquo; katanya di kantor Bawaslu. Jika pencermatan dilakukan secara menyeluruh di seluruh Malaysia, bahkan menyasar ke seluruh dunia, Wahyu yakin potensinya bisa jauh lebih besar. Sebab, sebelumnya Migrant Care menemukan masalah serupa saat mencermati DPT PPLN New York, Amerika Serikat. Ketika itu ditemukan lebih dari 300 data ganda. Angka itu bahkan dikonfirmasi PPLN New York meski dengan angka yang lebih kecil, yakni 193 nama. Dia mendesak KPU dan Bawaslu di sisa waktu yang ada agar mencermati kembali data pemilih di luar negeri. Terpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya potensi kecurangan pemilu di Malaysia. Dugaan didasarkan pada beredarnya video berdurasi 1 menit terkait dengan 90 persen DPT di Malaysia yang sudah tidak bekerja di Malaysia. Kemudian, dugaan upaya mencuri suara oleh PPLN Kuala Lumpur; temuan 3.000 surat suara yang dikirim via pos, bukan ke alamat PPLN; hingga upaya PPLN menyogok petugas pos agar 7.000 surat suara tidak dikirimkan melalui pos. &rdquo;Adanya potensi bahwa PPLN Malaysia tidak bekerja dengan profesional dan tidak berintegritas,&rdquo; kata Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran Fritz Edward Siregar di Media Center TKN Prabowo-Gibran kemarin. Temuan itu harus mendapat perhatian khusus dari KPU dan Bawaslu. Apalagi, dari semua DPT luar negeri yang berjumlah 1,75 juta, hampir separonya berasal dari WNI di Malaysia. Pada bagian lain, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom menyampaikan hasil pertemuan tahunan sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) di Jakarta kemarin. Salah satu isu yang dibahas adalah momen politik elektoral atau Pemilu 2024. &rdquo;Persidangan prihatin terhadap gejala kesuraman demokrasi tanah air,&rdquo; ujar Gomar. Kesuraman itu terkait dengan makin hilangnya etika politik para penyelenggara negara. Gomar menjelaskan, untuk penguatan kualitas demokrasi, semua penyelenggara negara, termasuk presiden, harus netral dalam pemilu. Tidak berpihak kepada salah satu paslon. Sebaliknya mereka harus tunduk terhadap konstitusi dan menjaga nilai-nilai etis-moral bangsa yang melampaui sekadar kepatuhan pada hukum. &rdquo;Semua ini dilakukan demi keutuhan dan kelangsungan kesatuan bangsa,&rdquo; tuturnya. Karena itu, sidang di Tuapejat, Kepulauan Mentawai, tersebut menyerukan beberapa hal untuk umat Kristiani di seluruh Indonesia. Salah satunya, seruan untuk bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat sipil bangsa mengawal pemilu. (dee/far/mia/syn/wan/c14/fal)

Direktur Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan, pihaknya telah mencermati DPT di PPLN Johor Bahru. Hasilnya, ditemukan 3.238 DPT bermasalah.

Dua Pekan Jelang Pemilu, Data Pemilih di Luar Negeri Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/ilustrasi-pemilu-2024-4292953433.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali meminta jajarannya cermat mengawasi pergerakan data pemilih. Terutama terkait proses penyusunan daftar pemilih tambahan (DPTb) Pemilu 2024. &rdquo;Pada 15 Januari bukan akhir dari pengawasan DPTb, masih ada ruang pindah memilih sampai 7 Februari, sebagaimana ketentuan empat syarat pindah memilih sesuai putusan MK,&rdquo; kata anggota Bawaslu Bali Ketut Ariyani seperti dilansir dari Antara, Selasa (16/1). Ariyani menyampaikan, pemutakhiran data pemilih yang kini pada proses DPTb sama halnya dengan berbicara esensi demokrasi yakni terjaganya hak pilih warga negara. Bawaslu akan terus melakukan pengawasan secara cermat sampai 7 Februari. Menurut dia, hal itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang masih membuka ruang untuk pindah memilih. &rdquo;Adapun ketentuannya sedang bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap atau mendampingi rawat inap, menjadi tahanan rutan atau lapas, dan tertimpa bencana,&rdquo; ujar Ketut Ariyani yang juga menghadiri Rapat Evaluasi Pengawasan DPTb di Kantor Bawaslu Buleleng. Menurut Ariyani, jika masih ada ruang-ruang terbuka untuk melakukan pindah memilih sampai dengan H-7 sebelum pemungutan suara Pemilu 2024, potensi kerawanan dalam pergeseran data pemilih selalu ada. &rdquo;Kita bicara hak konstitusi warga negara, sebelum ruang-ruang itu ditutup, tugas kami masih terus bergulir untuk memastikan validitas dari data pemilih. Ini juga sesuai dengan yang selalu kami gaungkan dalam mars Bawaslu, menjaga hak pilih di seluruh negeri,&rdquo; ujar Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali Ketut Ariyani. Sampai 15 Januari, berdasar hasil koordinasi data yang diperoleh&nbsp;Bawaslu Buleleng, tercatat sejumlah 1.207 DPTb masuk dan 1.409 DPTb keluar Buleleng. Data tersebut diyakini masih terus bergerak. Kegiatan rapat tersebut juga dihadiri Ketua Bawaslu Buleleng I Kadek Carna Wirata beserta anggota lainnya I Gede Ganesha, Putu Sugi Ardana, I Ketut Adi Setiawan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Data Informasi KPU Buleleng Ketut Suwita Hirawan. Rapat tersebut juga diikuti Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Buleleng dalam melakukan sinkronisasi DPTb.

Bawaslu Bali minta jajarannya cermat mengawasi pergerakan data pemilih terkait proses penyusunan daftar pemilih tambahan Pemilu 2024

Bawaslu Bali Minta Jajarannya Cermat Awasi Pergerakan Data Pemilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/1701477921931-1078691029.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat perhatian dari Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Wapres sangat menyayangkan adanya kasus tersebut dan sampai memicu polemik. "Kita sayangkan ya, bahwa (data) itu sampai bocor," katanya di Mukernas III MUI di Jakarta tadi malam (1/12). Ma'ruf berharap KPU betul-betul menjaga kerahasiaan data masyarakat atau pemilih yang mereka kelola. Ma'ruf mengakui saat ini musimnya kebocoran. "Bukan bocor alus ya," katanya. Mantan Ketua Umum MUI itu menegaskan, KPU ke depan supaya lebih memperhatikan sistem keamanan IT. Sehingga kasus serupa tidak terulang kembali. Ma'ruf lantas mengomentari perkembangan proses kampanye Capres-Cawapres yang sudah berjalan beberapa hari terakhir. Dia menegaskan dalam kampanye seharusnya adu gagasan. "Bukan adu gimik," katanya. Dia mengatakan jika yang ditonjolkan saat kampanye hanya gimmick, itu tidak benar. Dia mengatakan para pasangan capres-cawapres harus menyampaikan gagasan membangun bangsa. Menurut dia, nanti saat pelaksanaan debat, pasti akan terlihat adu gagasan di antara tiga pasangan capres-cawapres. "Kita harapkan bahwa kampanye-kampanye itu isinya gagasan," paparnya. Secara khusus dia juga berpesan kepada jajaran MUI. Selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Ma'ruf mengatakan MUI secara kelembagaan harus netral. Perkara pilihan politik, menjadi urusan hati masing-masing anggota MUI. Jadi semua anggota MUI harus patuh terhadap aturan atau kode etik yang berlaku. "Anggota MUI tidak boleh menyeret MUI kemudian tidak bersikap netral itu," jelasnya. Sementara itu, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menegaskan bahwa MUI netral dalam menyambut Pemilu 2024. Kalaupun dalam rakernas itu mengundang capres-cawapres, sifatnya sebatas mendengar gagasan-gagasan mereka. Karena mendengar baginya, adalah hal yang baik. "Tidak berarti MUI berubah wajah jadi politik elektoral," katanya. Anwar mengatakan politik MUI tetap pada jalur politik keindonesiaan dan mengedepankan akhlak mulia. Dia juga berpesan pemilu adalah bagian dari pembangunan demokrasi. Baginya perbedaan adalah dinamika biasa dan harus terjadi dalam kehidupan politik. Baginya terlalu mahal harganya jika karena perbedaan politik kemanusiaan persatuan bangsa jadi terbelah.

Kasus kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat perhatian dari Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

Wapres Sayangkan Kasus Kebocoran Data Pemilih di KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Ketua-KPU-Hasyim-Asyari-Dery-Ridwansah-2JPG-3642057068.jpg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di tengah tahapan Pemilu 2024 yang kian mendekati puncak, keamanan data pemilih menjadi sorotan. Muncul dugaan data yang bersumber dari daftar pemilih tetap (DPT) itu bocor. Dugaan kebocoran tersebut terungkap setelah akun Jimbo di situs BreachForums mengunggah data yang diduga diretas dari situs KPU Senin (27/11) pukul 09.21 WIB. Dugaan itu menguat setelah beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT website KPU ditampilkan. Akun Jimbo mengklaim memiliki 252.327.304 data. Akun tersebut menyediakan 500 ribu data sebagai sampel. Elemen data yang dibobol terdiri atas nama, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat. Jimbo menawarkan bocoran data tersebut seharga 74 ribu dolar atau sekitar Rp 1,2 miliar. Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, pihaknya sudah memantau dan memeriksa kabar kebocoran data tersebut. "Tim KPU dan gugus tugas sedang menelusuri," ujarnya kemarin. Gugus tugas pengamanan siber dibentuk KPU sejak awal tahapan kampanye 2022 lalu. Tim terdiri atas BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo. Namun, Hasyim menerangkan, data DPT 2024 dalam bentuk softcopy tidak hanya berada di data center KPU. Data itu juga dimiliki banyak pihak seperti partai politik dan Bawaslu. "Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," imbuhnya. Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos menambahkan, jika melihat jumlah data yang diklaim dimiliki akun peretas, ada ketidakcocokan dengan data DPT KPU. Data DPT yang telah ditetapkan berjumlah 204,8 juta. Sementara yang diklaim Jimbo lebih dari 250 juta. "Ya kan teman-teman tahu berapa jumlah data yang sudah kita tetapkan sedunia kan. Gak sampai segitu," terangnya. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan, dengan adanya tangkapan layar situs KPU dengan dashboard pengguna itu, maka diduga kuat Jimbo mendapatkan akses login dari domain sidalih.kpu.go.id. "Bisa jadi dengan metode phising, malware, atau social engineering," paparnya. Bila benar-benar Jimbo mendapatkan akses role admin, dampaknya bisa berbahaya. Sebab, bisa digunakan untuk kepentingan politik tertentu. &rsquo;&rsquo;Ini bisa mencederai pesta demokrasi, bahkan menimbulkan kericuhan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Menurut dia, pihaknya sebenarnya telah mengirimkan alert kepada ketua KPU tentang kerentanan sistem itu pada 7 Juni 2023. Namun, ternyata sistemnya masih semacam itu. &rsquo;&rsquo;Untuk mengetahui titik serangan, perlu dilakukan audit dan investigasi sistem keamanan server KPU,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Pada bagian lain, Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan, pihaknya telah mendeteksi adanya dugaan kebocoran data melalui patroli siber. "Saat ini tengah dilakukan koordinasi untuk melakukan penyelidikan," ucapnya. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar turut menyoroti dugaan peretasan data KPU. Dia menyatakan bahwa kebocoran tersebut diduga terjadi pada data pemilih yang telah ditetapkan menjadi DPT. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013343544/situs-kpu-dibobol-hacker-data-pemilih-bocor-bareskrim-polri-langsung-lakukan-penindakan">Situs KPU Dibobol Hacker, Data Pemilih Bocor, Bareskrim Polri Langsung Lakukan Penindakan</a> Dengan sistem yang dikembangkan oleh KPU seperti sistem informasi pendataan pemilih (Sidalih), Wahyudi menilai, mestinya KPU mampu melindungi data tersebut. Dengan kebocoran data itu, Wahyudi menyebut KPU harus secepatnya memastikan implementasi standar dan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). &rdquo;Guna menjamin hak-hak subjek data, KPU perlu mengembangkan kebijakan perlindungan data pribadi untuk penyelenggaraan pemilu,&rdquo; terangnya. Tidak sampai di situ, ada beberapa hal yang juga perlu dilakukan KPU. Yakni, melakukan pengembangan pedoman perilaku perlindungan data pribadi bagi penyelenggara pemilu. Kemudian, pengadopsian standar kepatuhan perlindungan data pribadi pada seluruh sistem informasi yang dikembangkan. &rdquo;Terutama yang memproses data pribadi. Baik pemilih maupun kandidat,&rdquo; imbuh Wahyudi. ELSAM mendorong beberapa aspek yang perlu dilakukan pascakasus kebocoran data tersebut. Salah satunya, mereka meminta KPU segera melakukan investigasi internal untuk mengidentifikasi sumber kegagalan perlindungan, menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya, dan memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi. ELSAM juga meminta KPU mendokumentasikan bukti insiden yang terjadi. &rdquo;Dan mengurangi dampak risiko,&rdquo; katanya. Wahyudi menyampaikan bahwa pihaknya juga meminta Bawaslu memastikan KPU menjamin perlindungan data pribadi pemilih. &rdquo;Sebagai bagian dari perlindungan hak pemilih sekaligus upaya menjaga integritas pemilu,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus segera mengevaluasi penerapan standar keamanan dalam pengembangan aplikasi khusus KPU. Menurut Wahyudi, hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. &rdquo;Melalui suatu proses asesmen dan audit berkala untuk mitigasi ke depan,&rdquo; ujarnya. BSSN juga diminta melakukan berbagai upaya pengurangan risiko keamanan dan serangan yang dapat mengganggu keandalan sistem informasi tersebut. Terakhir, ELSAM meminta Kemenkominfo memberikan asistensi dalam pengembangan standar kepatuhan perlindungan data pribadi bagi KPU. &rdquo;Termasuk secara proaktif melakukan pemantauan atas penerapan standar kepatuhan tersebut,&rdquo; terangnya. (far/syn/idr/mia/c17/oni)

Di tengah tahapan Pemilu 2024 yang kian mendekati puncak, keamanan data pemilih menjadi sorotan. Dugaan kebocoran tersebut terungkap.

Peretas Situs KPU Klaim Kuasai 252 Juta Data, Ditawarkan Rp 1,2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/IMG-20231128-WA0018-376622270.jpg" alt="Ilustrasi: Situs resmi KPU dilaporkan dibobol hacker lagi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Situs resmi KPU dilaporkan dibobol hacker lagi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia bakal menggelar pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang. Tak heran, situasi dan tensi politik di Tanah Air sedang tinggi saat ini. Sayangnya, di tengah kontestasi yang sedang berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diterpa isu kurang sedap. Situs resmi KPU dilaporkan kembali menjadi korban peretasan oleh hacker dengan nama anonim "Jimbo". Hacker tersebut mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Jimbo juga menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USD 74.000 atau hampir setara Rp 1,2 miliar. Sebelumnya pada 2022, peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU. Kali ini akun anonim "Jimbo" tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan. Tak lupa, situs tersebut menampilkan beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ sebagai verifikasi kebenaran data yang didapatkan.&nbsp; Pratama Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC yang mengkroscek hal tersebut menyampaikan, Jimbo di dalam posting-an di forum menyebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, dimana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik. "Di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," kata Pratama melalui pesan singkatnya kepada JawaPos.com. Pratama menambahkan, data tersebut valid. Dan, dalam data yang didapatkan oleh Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, No. KK, nomor ktp (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS. "Kami juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS dimana pemilih terdaftar," terang Pratama. Pada tangkapan layar lainnya yang dibagikan oleh Jimbo, tampak sebuah halaman website KPU yang kemungkinan berasal dari halaman dashboard pengguna, dimana dengan adanya tangkapan layar tersebut maka kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan dengan role Admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id. Caranya menurut Pratama bisa jadi menggunakan metode phishing, social engineering atau melalui malware, dimana dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya. "Jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role Admin, hal ini tentu saja bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi pemilu yang akan segera dilangsungkan karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional," tegas Pratama. Menanggapi hal tersebut, KPU mengaku masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kebocoran data pemilih tersebut. &ldquo;Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dia menaungi Mabes,&rdquo; kata Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU Betty Epsilon Idroos.

Jimbo juga menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USD 74.000 atau hampir setara Rp 1,2 miliar.

Situs KPU Diduga Kembali Diretas, Hacker Jual Ratusan Juta Data Pemilih yang Dibobol Seharga Rp 1,2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/TPS-Unik-Petugas-KPPS-Mengenakan-Seragam-Sekolah-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 49 di perumahan Cendana Residence, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, (09/12/2020). Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar serentak seluruh Indonesia. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 49 di perumahan Cendana Residence, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, (09/12/2020). Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar serentak seluruh Indonesia. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Data pemilih merupakan elemen penting dalam pemilihan umum, karena dengan data pemilih yang valid maka tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik. Per tanggal 31 Mei 2023, data pemilih di Provinsi DKI Jakarta 99,9 persen bersih dari data ganda serta data invalid. Agar seluruh data pemilih semakin berkualitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Kerja Pembersihan Data Ganda dan Invalid Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir Pemilu 2024 bersama KPU Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (31/5). &ldquo;Saya menyampaikan apresiasi atas kerja keras rekan-rekan hingga kualitas data pemilih bisa 99,9 persen. Kita harus ikhtiar lebih keras lagi untuk validitas data yang benar-benar clear and clean,&rdquo; ujar Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos. &ldquo;Dengan data pemilih yang padan dan bersih, perencanaan terkait logistik pemilu pun akan lebih akurat,&rdquo; tambah Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01701285/8-fitur-di-whatsapp-yang-penting-untuk-jaga-keamanan-akunmu">8 Fitur di WhatsApp yang Penting untuk Jaga Keamanan Akunmu</a> Raker ini diikuti oleh seluruh Anggota KPU Divisi Perencanaan Data &amp; Informasi (Rendatin), Kasubbag, dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dari enam KPU Kota/Kabupaten di DKI Jakarta bersama Dinas Dukcapil. Dalam raker ini, masing-masing KPU Kota/Kabupaten dapat langsung berkoordinasi satu sama lain untuk menangani data ganda serta data invalid antar kota di dalam Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, diharapkan pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap, data pemilih di Provinsi DKI Jakarta dapat bersih dari data ganda dan data invalid. Berdasarkan tahapan dan jadwal, rapat pleno DPSHP akhir menuju DPT akan digelar Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 1-2 Juni 2023. Dilanjutkan tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai tanggal 3-5 Juni 2023. Sementara Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juni 2023. Turut hadir dalam rapat, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari, Nelvia Gustina, dan Irwan Supriadi Rambe, serta Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir.

Per tanggal 31 Mei 2023, data pemilih di Provinsi DKI Jakarta 99,9 persen bersih dari data ganda serta data invalid.

Kualitas Data Pemilih di DKI Jakarta Capai 99,9%, Bersih dari Data Ganda dan Invalid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilpres-2019-kpu-putuskan-jokowi-boleh-gunakan-pesawat-kepresidenan_m_203178.jpeg" alt="Ilustrasi: Logo Kantor KPU Pusat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Logo Kantor KPU Pusat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos menyampaikan, mulai melakukan pemutakhiran pemilih. Berdasarkan data KPU, terdapat 190 juta pemilih sebagai hasil pemutakhiran atau evaluasi dari jumlah pemilih sebelumnya.  Jumlah tersebut akan terus dievaluasi untuk dijadikan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024. "Hasil PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester I Tahun 2022 berupa jumlah pemilih bulan berjalan sebanyak 190.022.169 pemilih," kata Betty di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (12/7).  Betty menyatakan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021, KPU perlu melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).  Pemutakhiran tersebut mencakup kegiatan memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau pemilihan terakhir secara terus menerus untuk penyusunan DPT pada pemilu dan/atau pemilihan berikutnya.  "Dengan pelaksanaan PDPB, kami berupa menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional dan regional secara komprehensif, akurat, dan mutakhir," ungkap Betty.  Lebih lanjut, Betty menuturkan terdapat penurunan jumlah pemilih di Indonesia sebanyak 637.179 pemilih jika dibandingkan dengan jumlah pemilih DPB Semester II Tahun 2021. Saat itu, jumlah pemilih DPB sebanyak 190.659.348. "Hal ini dikarenakan adanya pemilih baru dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat selama proses pemutakhiran," papar Betty.  Rekapitulasi PDPB, lanjut Betty, dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Penyampaian rekapitulasi PDPB tingkat KPU Kabupaten/Kota dilakukan setiap 3 bulan dan untuk tingkat KPU Provinsi dilakukan setiap 6 bulan. "Berdasarkan penyampaian rekapitulasi KPU Provinsi seluruh Indonesia, KPU melakukan rekapitulasi PDPB tingkat nasional setiap 6 bulan," ungkap Betty.  &nbsp;  Berikut ini adalah datanya:  Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)  - Semester I 2021: 190.659.348 orang  - Semester II 2022: 190.022.169 orang  - Berkurang: 637.179 orang  &nbsp;  Hasil pemutakhiran DPB:  - Pemilih baru: 578.139 orang  - Pemilih yang tidak memenuhi syarat: 1.215.318 orang  - Pemilih ubah data: 818.302 orang  &nbsp;  Jumlah TPS sebanyak 700.011 tempat yang tersebar di 83.414 desa/kelurahan, 7.240 kecamatan, 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. (*)  &nbsp;

KPU Sebut Data Pemilih Indonesia Sebanyak 190 Juta Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG20200718085447_1-1.jpg" alt="Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) KPU Kota Padang tempelkan stiker ke rumah warga yang telah selesai dilakukan coklit. Laila Syafarud/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) KPU Kota Padang tempelkan stiker ke rumah warga yang telah selesai dilakukan coklit. Laila Syafarud/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat, ada sebanyak 190.573.769 orang yang termasuk ke dalam Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) pada Maret 2022. Angka itu setelah dikumpulkan dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.224 kecamatan, 83.229 desa/kelurahan, 695.102 TPS.  Data ini akan disandingkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Semester 2 tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima KPU RI pada 24 Mei 2022.  Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menyampaikan, data pemilih berkelanjutan akan dimutakhirkan atau disandingkan dengan DP4 termasuk melakukan audit data pemilih berkelanjutan.  "Kami sedang merancang beberapa bentuk audit data pemilih sehingga akan menghasilkan informasi seberapa bersih data yang dimiliki, yang kemudian akan kita lakukan perbaikannya menjelang Pemilu tahun 2024," kata Betty kepada wartawan, Kamis (26/5).  Dia menjelaskan, saat pihaknya menerima DP4 semester II tahun 2021, sekiranya pada Juni 2022 akan ada data semester I Tahun 2022 yang akan dimutakhirkan kembali dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dalam waktu dekat.  Oleh karena itu, dia mengimbau kepada seluruh jajaran KPU agar melakukan PDPB dengan serius dan juga rekap datanya dapat dipublikasikan dengan visual. Sehingga publik mudah memahaminya.  "Story telling, dalam bentuk gambar, visual sehingga publik tahu ada perubahan dari data yang sudah ditetapkan, walaupun data yang dihasilkan belum maksimal," ujar Betty.  Selain terkait PDPB, saat ini PKPU melakukan revisi PKPU Nomor 6 untuk PDPB.  "Kalau ada masukan tolong disampaikan kepada kami, sehingga PKPU bisa applicable ketika akan digunakan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan user juga mudah mengakses PDPB," ucap Betty.  Ia mengatakan, kemungkinan besar KPU tidak akan menambah sistem informasi selain yang dimiliki saat ini. Sebab, pihaknya akan fokus mengoptimalisasi dan mempermudah sistem yang ada agar publik mudah mengakses.  Sementara itu, Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Setjen KPU RI Andre Putra Hermawan menambahkan, terjadi penurunan DPB bila dibandingkan dengan DPB Pemilu 2019. Saat itu, ada 190.779.466 dan DPB Maret 2022 sebanyak 190.573.769.  Menurut Andre, penurunan ini terjadi karena data kependudukan termutakhir belum diberikan kepada KPU RI sehingga pemilih pemula belum tercatata secara maksimal.  "Sehingga rata-rata kita men-TMS kan pemilih dibandingkan menambahkan pemilih, ini kemungkinan menyebabkan penurunan dari Pemilu 2019," pungkas Andre.

KPU Catat Data Pemilih Berkelanjutan Sebanyak 190.573.769 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/13-ribu-data-pemilih-di-bojonegoro-tak-penuhi-syarat_m_205777.jpeg" alt="Kantor KPU Bojonegoro di Jalan Moch. Rosyid, Kota Bojonegoro." width="100%">
<figcaption>Kantor KPU Bojonegoro di Jalan Moch. Rosyid, Kota Bojonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro menemukan banyak menemukan data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). Totalnya mencapai 13.628 data pemilih. Data pemilih TMS itu terdiri atas calon pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, tidak dikenal, pemilih ganda dan bukan warga setempat. Puluhan ribu data tersebut berdasarkan hasil pendataan ulang di 430 desa/kelurahan dari 28 kecamatan. Petugas pemutakhiran data pemilih juga mencatat ada 6.185 pemilih baru. Sementara bagi yang mengalami data ganda, nanti tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. "Undang-undang telah menjamin kepada setiap warga yang mempunyai hak pilih dan memiliki e-KTP berhak menyalurkan suaranya," jelas Komisioner KPU Bojonegoro A. Khudlori di Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), Kamis (19/4). Bagi warga yang belum memperoleh e-KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil), diharapkan segera melakukan perekaman di kecamatan masing-masing. "Kami sudah koordinasi dengan Dispendukcapil. Supaya masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP dapat terlayani. Agar masyarakat yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan hak suaranya," tutup Khudlori.

13 Ribu Data Pemilih di Bojonegoro Tak Penuhi Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/800-ribu-warga-jateng-terdata-sebagai-pemilih-potensial_m_196674.jpeg" alt="Penandatangan dan penyerahan berita acara terkait hasil rekapitulasi data pemilih sementara." width="100%">
<figcaption>Penandatangan dan penyerahan berita acara terkait hasil rekapitulasi data pemilih sementara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 829.832 ribu warga Jawa Tengah tercatat sebagai pemilih potensial atau non-KTP. Jumlah tersebut terungkap paska dilakukannya rekapitulasi data pemilih sementara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menuturkan, ratusan ribu orang itu dikategorikan sebagai pemilih potensial, lantaran mereka belum memasuki batasan minimal usia pemilih saat dilakukan rekapitulasi data pemilih sementara. Dan baru akan menginjak usia 17 tahun setelahnya. "Karena saat dilakukan rekapitulasi sementara ini kan mereka belum punya e-KTP, baru bulan berikutnya, berikutnya lagi hingga sebelum pemilihan dilaksanakan," tutur Joko di kantornya, Semarang, Jumat (16/3). Untuk itu, Joko mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Disdukcapil guna memutakhirkan data pemilih potensial ini. "Akan dilakukan perekaman (data e-KTP) bagi mereka terhitung sampai 27 Juni besok. Nanti mekanisme dengan kecamatan setempat juga," sambungnya. Pada rekapitulasi data pemilih sementara, terungkap pula jumlah total pemilih yakni sebanyak 27.348.878 orang. Diakui Joko, pencoretan pemilih pasca coklit juga dilakukan petugas dari KPU masing-masing.&nbsp; "Pencoretan dilakukan kan karena sudah pindah status, meninggal dunia, pindah alamat, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Itu cukup banyak, tapi kami belum buat rincian untuk analisis karena di kabupaten/kota ada (datanya)," katanya lagi. Hal itu dilakukan, lanjutnya, demi diperolehnya daftar pemilih tetap (DPT) yang valid akhir April nanti. Lebih lanjut, Joko juga menuturkan bahwa hasil rekapitulasi ini akan diserahkan ke RT/RW setempat dan ditindaklanjuti dengan gerakan cek DPS. Mekanismenya, yakni setiap perwakilan keluarga akan diminta untuk mengecek hasil rekapitulasi tersebut apakah sudah sesuai dengan data sebenarnya atau belum. "Semisal belum, nanti lapor dan langsung diminta untuk dimasukan ke dalam daftar pemilih," tandasnya.

800 Ribu Warga Jateng Terdata Sebagai Pemilih Potensial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#data pemilih

Berita Terkini