<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/DATA-WARGA-MISKIN-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebanyak satu juta warga Surabaya yang membutuhkan bantuan ekonomi dan sosial telah terhimpun dalam data terpadu masyarakat Surabaya (DTMS). Saat ini, pemkot masig memverifikasi data tersebut untuk memastikan kondisi riil mereka. Tuujuanngam, intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Anna Fajriatin menyampaikan proses verifikasi tengah berjalan. Bukan hanya dinsos yang terlibat dalam pengecekan data, OPD lain pun ikut serta. ”Total ada 2.400 petugas yang dilibatkan dalam proses pendetailan data ini,” ujarnya.  Verifikasi DTMS memang diperlukan. Sebab, data yang terkumpul itu masih mentah, belum gambaran mendetail. Ada banyak informasi dalam DTMS. Misalnya lansia, anak berkebutuhan khusus, bahkan pekerja yang baru saja di-PHK. ”Agar masalah sosial ini terpotret secara jelas, maka verifikasi DTMS ini diperlukan,” jelasnya.  Menurut Anna, sebelum menjadi DTMS, dinsos bersama RT/RW, lurah, serta camat melakukan pendataan warga yang membutuhkan bantuan ekonomi dan sosial. Setelah terkumpul, data itu dicek kembali dalam forum musyawarah kelurahan (muskel) untuk memilah warga yang sudah pindah rumah dan yang meninggal. Hasil muskel itu adalah DTMS.  ”Basis data ini yang dijadikan dasar untuk melakukan intervensi. Ada data riil yang bisa dijadikan dasar untuk bergerak,” terang mantan kepala DKRTH itu.  Sebelum DTMS terbentuk, pemkot memiliki data warga yang membutuhkan bantuan sosial dan ekonomi. Jumlahnya 1,3 juta jiwa. Namun, setelah ditelisik lebih jauh, ternyata data tersebut belum sepenuhnya akurat.  ’’Kami menggandeng dan didampingi perguruan tinggi untuk menilik data ini. Dengan survei dan verifikasi DTMS ini, harapannya bisa didapat data yang benar-benar sesuai dengan fakta,” ucapnya.  Dinsos Surabaya menargetkan verifikasi DTMS rampung dua minggu ke depan. Setelah itu, data akan diolah sehingga bisa menjadi pijakan berbagai program bantuan pemkot yang bakal berjalan.  Di Kelurahan Pucang Sewu, petugas dan kader Surabaya Hebat menyisir rumah di kawasan RT 1, RW 5, kemarin (9/6). Sudah dua hari ini kegiatan seperti itu mereka lakukan. Penghuni rumah didatangi untuk kemudian dilakukan wawancara. Di kelurahan itu, ada 1.206 KK yang harus didatangi.  ”Pendataan mulai dari tingkat pendidikan, status pekerjaan, serta keluhan kesehatan yang dimiliki. Nah, data itu kemudian diinput ke aplikasi DTMS disertai dengan foto kondisi rumah hingga kamar mandinya,” ucap Anna.  Terpisah, salah seorang Kader Surabaya Hebat (KSH) Novi dari Sambiarum, Sambikerep, mengeluhkan dirinya sulit masuk ke aplikasi karena gangguan jaringan.

Cek Ulang Data 1 Juta Warga Miskin di Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/YASIN2.jpg" alt="Wakil Presiden K.H. Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden K.H. Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewanti-wanti seluruh camat dan kades di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, dan Kebumen agar segera memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan data yang valid, bantuan untuk masyarakat, baik dari provinsi maupun pusat bisa diberikan secara cepat dan tepat sasaran.  "Bagaimana kita bisa membantu kalau datanya tidak valid? Maka itu saya minta ayo pak camat, pak kades saya titip, datanya diperbarui," ujar Taj Yasin saar rakor penanggulangan kemiskinan ekstrem di Banyumas, Selasa (1/12).  Lebih lanjut dia menegaskan perlunya perangkat kecamatan dan desa memahami prosedur pembaruan data. Yakni setelah melakukan verifikasi dan validasi, data harus dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah disediakan.  Menurut Taj Yasin, tak ada alasan untuk tak bisa melakukan input data ini. Bahkan jika perlu, dia meminta seluruh perangkat dibantu tenaga IT untuk bersama-sama melakukan input data.  "Input data sendiri di aplikasi. Minta orang IT melakukannya. Nanti pak camat dampingi semua kadesnya. Kalau perlu dikeroyok bareng-bareng input datanya, biar bisa saling evaluasi lagi. Supaya bisa lebih cepat," tegas dia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/YASIN1.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat berbicara dalam rapat kerja penanggulangan kemiskinan ekstrem di Banyumas, Selasa (1/12/2021). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat berbicara dalam rapat kerja penanggulangan kemiskinan ekstrem di Banyumas, Selasa (1/12/2021). (Istimewa)</figcaption>
</figure> Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat berbicara dalam rapat kerja penanggulangan kemiskinan ekstrem di Banyumas, Selasa (1/12/2021).(Istimewa)  Dengan adanya input data ini akan meminimalisir perbedaan data antara daerah dengan pusat.  Sementara itu, salah satu kades yang ikut rakor itu, Jamhar mengaku jika data yang dia peroleh dari pusat keliru. Usai menerima data tersebut, dia pun melakukan kroscek terhadap warga-warganya. Ternyata nama-nama yang ada di dalam data tersebut sebagian termasuk orang yang mampu.  "Data yang dari pusat itu yang masuk ke desa kami itu istilahnya sudah mampu. Saya sebagai kepala desa kan bingung," kata Kades Sokaraja itu.  Awalnya dia mengaku bingung dan kurang paham cara memperbaiki data yang dia peroleh dari pusat. Namun setelah mendapat arahan dari Wagub Taj Yasin, Jamhar pun menyatakan siap dan akan segera menindaklanjuti untuk melakukan pembaruan dan input data.  "Saya siap, orang yang sudah mampu akan saya hapus. Saya akan minta bagian IT saya untuk memasukkan data yang sesuai," ujar Jamhar. (Eno)

Wagub Taj Yasin Minta Camat dan Kades Update Data Warga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/risma-waskita.jpg" alt="PROFESI BARU: Risma dan Dirut PT Waskita karya Destiawan Soewardjono (kanan) memakaikan rompi kepada PPKS yang akan bekerja di Waskita Karya, Bekasi, Kamis (21/1). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PROFESI BARU: Risma dan Dirut PT Waskita karya Destiawan Soewardjono (kanan) memakaikan rompi kepada PPKS yang akan bekerja di Waskita Karya, Bekasi, Kamis (21/1). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Update <a href="https://www.jawapos.com/tag/data-warga-miskin/">data warga miskin</a> bakal melibatkan RT/RW setempat. Dengan cara itu, diharapkan bantuan pemerintah bisa lebih tepat sasaran.  Sistem baru tersebut kini sedang dipersiapkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-sosial/">Menteri Sosial</a> (Mensos) Tri Rismaharini. Dia menjelaskan, data warga miskin dari RT/RW bakal tetap diverifikasi tim dan wajib di-acc pemda bila ada data baru. Rencananya, pemilihan verifikator akan menggandeng kalangan perguruan tinggi. ”Sementara memang belum bisa, tapi nanti kita buat RT/RW juga bisa memasukkan (data <a href="https://www.jawapos.com/tag/warga-miskin/">warga miskin</a>, Red),” ujarnya kemarin (21/1).  Risma (sapaan Tri Rismaharini) menegaskan, saat ini RT/RW juga bisa melakukan perbaikan data. Dalam penyaluran bantuan sosial tunai (BST) Covid-19 misalnya. Pada minggu pertama Januari 2021, setiap Senin-Rabu, dirinya akan menyelenggarakan rapat terkait perbaikan data dari daerah.  Pada Jumat ada evaluasi lanjutan bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-pos-indonesia/">PT Pos Indonesia</a>. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai referensi dalam penyaluran bantuan pada Februari. ”Mana yang gagal pengiriman, mana yang enggak. Itu kita evaluasi. Apa ada (penerima bantuan, Red) yang meninggal dan lainnya,” papar mantan wali kota Surabaya tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=4Ur93SL7kB8

Terobosan Mensos Risma, RT/RW Bisa Update Data Warga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Gudang-Kemensos-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Gudang sembako Kemensos di Gedung Kalibata yang nantinya akan di distribusikan ke warga miskin dan warga terlantar, Jakarta, Rabu (20/5/2020). Kemensos Paparkan Penanganan Warga Terdampak Covid-19. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menerapkan bebera" width="100%">
<figcaption>Gudang sembako Kemensos di Gedung Kalibata yang nantinya akan di distribusikan ke warga miskin dan warga terlantar, Jakarta, Rabu (20/5/2020). Kemensos Paparkan Penanganan Warga Terdampak Covid-19. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menerapkan bebera</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah daerah kini tidak bisa malas untuk memperbarui data warga miskin di wilayahnya. Jika tidak, pemda harus siap mendapat sanksi dari pemerintah pusat.  Ketentuan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) menteri keuangan, menteri sosial, dan menteri dalam negeri. SKB dengan Nomor 360.1/KMK/2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 460-1750 Tahun 2020 itu berisi dukungan percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Tupoksi setiap kementerian diatur dalam pemutakhiran DTKS tersebut.  Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyambut baik regulasi itu. Apalagi, selama ini pemutakhiran data menjadi isu krusial yang berhubungan erat dengan berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada penyaluran bantuan sosial (bansos).  ”Ada istilah bantuan sosial kurang tepat sasaran. Ini karena proses pemutakhiran data belum berjalan optimal,” ujarnya kemarin (9/8).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/04/2020/tes-swab-covid-19-untuk-warga-miskin-digratiskan-di-bangka-belitung/">Tes Swab Covid-19 untuk Warga Miskin Digratiskan di Bangka Belitung</a>  Sejatinya, kata dia, pembaruan data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pada pasal 8, misalnya, disebutkan bahwa verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan, atau desa. ”Jadi, memang Kementerian Sosial (Kemensos) tidak melakukan pendataan langsung,” katanya.  Kemensos bertugas untuk menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan daerah. ”Masalahnya, masih ada pemerintah kabupaten atau kota yang kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran,” sambung Juliari.  Di sisi lain, Kemensos tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberikan instruksi kepada pemda untuk melakukan hal tersebut. Karena itu, dengan SKB, diharapkan kewenangan yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri bisa lebih efektif memacu pemda agar aktif melakukan pemutakhiran data.  Dalam SKB disepakati bahwa pemutakhiran DTKS merupakan kebijakan strategis sebagai upaya mendorong program penurunan jumlah penduduk miskin lebih tepat sasaran. Kemudian, ditetapkan bahwa pemutakhiran data wajib dilakukan pemda secara berkala. ”Paling sedikit satu kali dalam satu tahun,” jelas pria yang akrab disapa Ari itu.  Dalam SKB juga dipaparkan kewenangan kementerian masing-masing secara garis besar. Kemensos, misalnya, wajib menyiapkan DTKS sebagai basis data awal pemutakhiran data oleh pemda. Kemudian, menyiapkan sistem pemutakhiran DTKS melalui SIKS-NG hingga menetapkan DTKS hasil pemutakhiran yang dilaksanakan pemda. ”Data penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/19/04/2020/pemprov-dki-telah-bagikan-300-813-paket-sembako-ke-warga-miskin/">Pemprov DKI Telah Bagikan 300.813 Paket Sembako ke Warga Miskin</a>  Sementara itu, Kemendagri memiliki tugas menyampaikan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk segera melakukan pemutakhiran DTKS. Pemutakhiran harus dilakukan sesuai dengan peraturan menteri sosial soal pengelolaan data. Selain itu, Kemendagri harus memfasilitasi pemda kabupaten/kota untuk melakukan pemadanan DTKS dengan nomor induk kependudukan.  Sementara itu, Kementerian Keuangan bertugas mengevaluasi hasil pemutakhiran DTKS dan mendorong pemda lebih aktif. Salah satunya, melalui kebijakan pengenaan sanksi terhadap penyaluran dana transfer umum dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Sanksi penyaluran dana transfer umum itu sudah kerap dilakukan pada daerah yang nakal. Misalnya, berupa sanksi pemotongan dan penundaan penyaluran dana transfer umum. ”Jadi, memang diatur pula pemberian sanksi terhadap pemda yang tidak aktif memperbarui data,” ungkapnya. Hal itu akan menjadi kewenangan penuh menteri keuangan. <div>Saksikan video menarik berikut ini:</div> &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=zKtmnIQuWsE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Wo5BiizygtM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Nkz8JXQOiIM

Pemda Bisa Disanksi Jika Tak Aktif Update Data Warga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/20141118447-1.jpg" alt="Penyaluran BLT Bandung Penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dengan persyaratan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima di kantor pos. Fahrul Jayadiputra/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyaluran BLT Bandung Penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dengan persyaratan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima di kantor pos. Fahrul Jayadiputra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat (Jabar) menyatakan, jumlah kepala keluarga (KK) miskin dan miskin baru yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) sebanyak 1,046.829 KK. Mereka tersebar di 18 kabupaten dan satu kota, yakni Kota Banjar.  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat Dedi Supandi seperti dilansir dari Antara di Bandung mengatakan, mereka itu yang berhak mendapatkan BLT DD sebesar Rp 600.000 setiap bulan selama tiga bulan, mulai dari April hingga Juni. Dana desa dari pemerintah pusat mayoritas sudah cair dan di antaranya masih dalam proses pencairan. Pemerintah desa telah melakukan musyawarah desa terkait dengan pergeseran anggaran desa dari dana desa yang dilegalkan melalui SK bupati masing-masing daerah.  ”Untuk progresnya bagi dana desa yang sudah cair itu biasanya untuk penerima bantuan itu diikat keputusan bupati itu berdasar musdes. Jadi didahului musdes terkait pergeseran desa untuk BLT DD,” kata Dedi pada Senin (4/5).  Menurut dia, per 28 April 2020, SK bupati sudah turun. Sebab, tanpa SK tersebut dana desa tidak akan cair. Pada tahap pertama, sudah mencapai kurang lebih sekitar 20,18 persen yang tersalurkan. Sedangkan dari 5.312 desa di Jabar, per 27 April, sebanyak 2.649 desa sudah cair dana desanya. ”Ini artinya dana sudah ada di rekening desa. Tapi yang lainnya bukan berarti tidak cair, melainkan sedang dalam proses pencairan,” kata Dedi.  Menurut dia, pemberian dari BLT dana desa itu untuk tiga kali dalam jangka waktu tiga bulan. Itu berarti bisa April, Mei, Juni atau Mei, Juni, Juli atau tergantung proses pencairan dana desa. Penyaluran sampai ke masyarakat melalui rekening bank atau transfer dan bisa diambil melalui ATM. Pemerintah desa melalui BUMDes juga bisa bekerja sama dengan pihak bank untuk membuka tempat pencairan BLT DD.  ”Kalau dalam juknis sebetulnya tujuannya bagus kenapa ditransfer itu agar meminimalisir terjadi penyebaran Covid-19 lewat uang fisik, kalau tunai kan uang itu muter,” terang Dedi.  Dia menambahkan, setelah kepala desa bekerja sama dengan bank, warga tidak akan sulit untuk membuka rekening baru karena desa telah memberikan data penerima. Terkait data penerima, hal itu dibahas juga dalam musdes.  ”Di musyawarah desa itu juga bercerita total jumlah data baik data miskin yang ada dan yang baru. Itu sudah dilakukan pemilahan mana yang rutin dari PKH, mana yang akan mendapatkan bantuan dari Kemensos, dana desa, bantuan provinsi. Jadi sudah masing-masing dipilah,” ujar Dedi  Menurut dia, ada beberapa titik desa yang membuat stiker penanda bantuan di rumah warga dengan berbeda-beda warna seperti kepala keluarga penerima PKH diberikan stiker merah. Hal itu merupakan jaminan agar tidak ada duplikasi. ”Kalau duplikasi ada, masyarakat biasanya enggak enak karena dia menerima sementara yang lain tidak. Sekarang banyak kericuhan bukan karena tidak menerima tapi kenapa bantuan tidak semua diberikan. Artinya jiwa solidaritas mereka tinggi,” kata Dedi.  Sementara itu, untuk pengawasan di lapangan, kata Dedi, ada sampai tujuh arah pengawasan dan yang pertama badan permusyawaratan desa (BPD), pemerintah kecamatan karena ada verifikasi dari camat untuk pencairan, kemudian ada dari kepolisian, babinsa kamtibmas, dan ada penggiat LSM.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BQt8X2XOK7w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BrZgEOLmwYA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HUlrl5a3Tjc

Penerima BLT Dana Desa di Jabar 1.046.829 KK