Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/Screenshot_2025-07-31-16-25-00-308_comandroidchrome-edit-4257209370.jpg" alt="Ilustrasi daya beli turun, industri otomotif terdampak. (Istimewa)" /> &nbsp; &nbsp;  JawaPos.com-PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), salah satu pemain di industri otomotif dan transportasi konsumer terkemuka di Indonesia, mencatat penurunan kinerja pada paruh pertama tahun 2025.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016373372/kpk-beri-isyarat-banding-vonis-35-tahun-penjara-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto">KPK Beri Isyarat Banding Vonis 3,5 Tahun Penjara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto</a>&nbsp; Melemahnya daya beli masyarakat dan perlambatan ekonomi nasional disebut menjadi faktor utama menurunnya pendapatan dan laba perusahaan di hampir seluruh lini bisnis. Dalam laporan keuangan tidak diaudit yang dirilis pada akhir Juli ini, MPMX membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 7,43 triliun, turun tiga persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.&nbsp; Tekanan juga terlihat pada laba operasional yang terkontraksi 25 persen secara tahunan menjadi Rp 270 miliar. Laba bersih pun menyusut 24 persen menjadi Rp249 miliar. Penjualan Sepeda Motor Tergerus, Purnajual Jadi Penopang Segmen distribusi dan ritel kendaraan roda dua, yang menjadi tulang punggung bisnis MPMX, mengalami penurunan pendapatan sebesar tiga persen YoY menjadi Rp 7,3 triliun.&nbsp; Penjualan sepeda motor tercatat lesu, sejalan dengan penurunan penjualan nasional sebesar dua persen pada Semester I 2025. Distribusi turun enam persen dan ritel turun dua persen dibanding tahun lalu. Namun, di tengah perlambatan itu, sektor purnajual menunjukkan daya tahan. Pendapatan dari layanan servis dan penjualan suku cadang meningkat masing-masing sebesar tiga persen dan 28 persen, memberikan sedikit penyangga terhadap penurunan laba kotor segmen yang tercatat sebesar tiga persen YoY. Asuransi dan Pembiayaan Tertekan Daya Beli Segmen asuransi melalui MPMInsurance juga terkena dampak pelemahan pasar. Pendapatan premi bersih turun tajam sebesar 21 persen YoY menjadi Rp 125 miliar, terutama akibat menurunnya kontribusi dari asuransi kendaraan bermotor yang terhubung dengan pembiayaan leasing.&nbsp; Penurunan ini turut mendorong penurunan pendapatan underwriting bersih sebesar 32 persen YoY. Bisnis jasa keuangan MPMX melalui Jaccs MPM Finance Indonesia pun ikut terkoreksi. Pendapatan bersih turun 24 persen YoY sebagai imbas dari strategi pembersihan portofolio, khususnya penghentian produk dengan risiko kredit bermasalah (NPL) tinggi. Meski demikian, langkah efisiensi ini berhasil menekan rugi bersih hingga 12 persen. Selain itu, bisnis penyewaan kendaraan MPMRent juga merasakan dampak dari efisiensi biaya perusahaan-perusahaan klien. Jumlah armada sewa turun tiga persen dan jumlah pengemudi berkurang lima persen karena berakhirnya beberapa kontrak besar.&nbsp; Di segmen mobil bekas, unit AUKSI mengalami penurunan margin karena pergeseran jenis kendaraan yang dijual, meski secara pendapatan masih naik 5% YoY. Tanda-Tanda Perlambatan Ekonomi? Penurunan seragam di seluruh unit usaha MPMX mencerminkan tantangan yang lebih luas di sektor otomotif dan transportasi konsumen nasional. Daya beli masyarakat yang menurun, perlambatan kredit kendaraan, hingga kontraksi aktivitas korporasi menjadi indikator bahwa ekonomi tengah memasuki fase pelemahan, meski belum resesi. Group CFO MPMX, Beatrice Kartika, mengakui tekanan tersebut, namun tetap optimistis dengan langkah strategis perusahaan.&nbsp; &ldquo;MPMX berkomitmen memperkuat portofolio usaha, memperbaiki kualitas aset, serta mengembangkan produk dan layanan yang relevan. Langkah-langkah ini kami yakini akan menopang pemulihan kinerja di masa depan,&rdquo; ujar dia melalui laporannya. Hasil keuangan MPMX di Semester I 2025 menjadi peringatan dini bagi pelaku industri otomotif dan pembiayaan konsumen di Tanah Air.&nbsp; Dengan situasi makroekonomi yang belum pulih sepenuhnya, pemain industri harus lebih jeli dalam mengelola portofolio produk, memperkuat efisiensi operasional, serta menyesuaikan strategi dengan perubahan perilaku konsumen. (*) &nbsp;

Kinerja PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) menurun pada paruh pertama 2025, dengan penjualan sepeda motor yang lesu dan purnajual

MPMX Tertekan Perlambatan Ekonomi, Kinerja Semester I 2025 Melemah di Hampir Semua Lini Bisnis

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/data-industri-as-melemah-rupiah-kembali-berkibar-di-level-14230_m_.jpg" alt="Ilustrasi penukaran mata uang asing di money changer" /> JawaPos.com - Nilai tukar (kurs) rupiah ambruk menjadi Rp 16.312 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir Kamis (19/12). Angka ini tercatat melemah 215 poin dibandingkan dengan penutupan pada perdagangan sebelumnya. Pengamat Pasar Uang sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengatakan ambruknya rupiah disebabkan oleh Federal Reserve atau The Fed menyampaikan pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,25 persen hingga 4,50 persen yang telah lama ditunggu-tunggu. Hal ini, kata dia, sekaligus mengindikasikan akan memperlambat laju siklus pelonggaran kebijakan moneternya. "Para pejabat mengisyaratkan bahwa mereka kemungkinan akan menghentikan pemangkasan suku bunga di masa mendatang mengingat pasar tenaga kerja dan inflasi yang stabil," kata Ibrahim dalam analisisnya yang diterima JawaPos.com, Kamis (19/12). Lebih lanjut, Ibrahim memprediksi bahwa suku bunga diperkirakan akan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama setelah pemangkasan pada hari Rabu (18/12). Terlebih, pasar telah mengesampingkan kemungkinan pemangkasan pada bulan Januari dan sekarang memperkirakan hanya dua pemangkasan lagi pada tahun 2025, dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya yaitu empat kali. Sementara itu, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pemangkasan lebih lanjut bergantung pada kemajuan dalam mengekang inflasi yang terus-menerus, yang mencerminkan penyesuaian pembuat kebijakan terhadap potensi pergeseran ekonomi di bawah pemerintahan Donald Trump yang akan datang. Selain itu, Bank of Japan (BOJ) mempertahankan suku bunga tetap hal ini menandakan lebih banyak kehati-hatian atas prospek ekonomi Jepang dan arah inflasi. Bank sentral mengatakan pihaknya memperkirakan inflasi akan meningkat pada tahun 2025 dan tetap mendekati target tahunannya sebesar 2 persen. Di sisi lain, di internal tanah air, sentimen pemberian berbagai insentif tidak cukup untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Permasalahan yang muncul di industri sekarang adalah menurunnya permintaan akibat menipisnya jumlah kelas menengah yang merupakan pendorong konsumsi dalam negeri. Selain itu, periode pemberian insentif yang terlalu pendek, misalnya hanya dua bulan untuk diskon tarif listrik sebesar 50 persen. Insentif yang diberikan untuk industri padat karya juga diperkirakan belum cukup untuk meredam dampak kenaikan PPN tersebut. "Pasalnya, sudah terlalu banyak sektor industri yang terpuruk, seperti industri tekstil dan industri alas kaki," jelas dia. Itu sebabnya, meskipun pemerintah memberikan insentif khusus untuk industri padat karya, daya beli masyarakat yang masih lemah membuat pemberian insentif tersebut menjadi tidak banyak berdampak. Jika kondisi tersebut tidak ditangani secara hati-hati, maka kenaikan PPN tersebut bisa saja meningkatkan potensi pegawai terkena PHK. Tidak hanya insentif, Ibrahim menilai diperlukan juga kebijakan yang dapat melindungi produk-produk dalam negeri agar permintaannya tidak semakin menurun. "Oleh karena itu, saya menghimbau agar pemerintah untuk memperketat kontrol terhadap produk-produk impor baik yang legal maupun ilegal terutama dari Tiongkok, agar produk dalam negeri masih dapat bersaing," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Dok JawaPos.com &nbsp;

Ambruknya rupiah disebabkan oleh Federal Reserve atau The Fed menyampaikan pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin.

Rupiah Ditutup Ambruk ke Level Rp 16.312 per USD, Konsumsi Dalam Negeri Diprediksi Makin Melemah

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/resesi.jpg" alt="DAYA BELI BELUM PULIH: Transaksi di ITC Cempaka Mas, Jakarta, kemarin (5/11). BPS merilis pertumbuhan ekonomi kuartal III kembali negatif. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" /> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, daya beli atau konsumsi rumah tangga Indonesia sepanjang kuartal III-2021 hanya tumbuh 1,03 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Namun, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, angka tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal sebelumnya yang sebesar 5,96 persen.  "Kuartal III tumbuh 1,03 persen. Melambat kalau dibandingkan kuartal II yang tumbuhnya 5,96 persen," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (5/11).  Margo menjelaskan, terdapat beberapa hal yang menyebabkan konsumsi rumah tangga di tumbuh melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Terdapat beberapa komoditas yang mengalami kontraksi di antaranya komoditas sandang minus 14,27 persen, suku cadang minus 9,29 persen, dan aksesories minus 32,38 persen.  Selain itu, mobilitas masyarakat yang tercermin dari lalu lintas angkutan kereta yang mengalami kontraksi sebesar 40,1 persen dan penumpang pesawat baik rute domestik maupun internasional yang mengalami kontraksi sebesar 23,3 persen.  Pertumbuhan konsumsi terdorong dari penjualan eceran untuk komoditas makanan, minuman dan tembakau tumbuh 5,79 persen. Serta nilai transaksi uang elektronik, kartu debit dan kartu kredit masih tumbuh 9,42 persen.  Sektor lainnya juga masih tumbuh tipis seperti konsumsi lembaga non profit hanya tumbuh 2,96 persen, konsumsi pemerintah tumbuh hanya 0,66 persen dan PMTB tumbuh 3,74 persen. Sedangkan kontribusi dari sisi pengeluaran adalah perdagangan internasional yang mana impor tumbuh 30,11 persen dan ekspor tumbuh 29,16 persen.

Meski Ekonomi Nasional Tumbuh Tapi Konsumsi Melambat, Ini Sebabnya

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anggaran-bpjs-untuk-pbi-sudah-cair-rp-147-triliun_m_.jpg" alt="BPJS Kesehatan (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)" /> JawaPos.com - Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikhawatirkan memengaruhi daya beli masyarakat. Terutama masyarakat kelas menengah yang menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan.  Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menuturkan, usul kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya hal yang rasional. Namun, Tulus menilai kenaikan yang berlatar belakang iuran selama ini yang di bawah biaya pokok seharusnya tidak sertamerta dibebankan kepada konsumen.  ''Pemerintah bisa saja melakukan relokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok secara signifikan. Sebagian dari subsidi energi yang masih mencapai Rp 157 triliun bisa direlokasi menjadi subsidi BPJS Kesehatan,'' ucapnya kemarin (31/8).  <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/ylki-minta-first-travel-hentikan-promo_m_132282.jpeg" alt="Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. (Dok. JPNN.com)" /> Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. (JPNN.com)  Menurut Tulus, selain tidak membebani konsumen BPJS Kesehatan, skema seperti itu menjadi upaya preventif promotif. Opsi lainnya, pemerintah bisa menambah suntikan subsidi di BPJS Kesehatan.  Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan, bukan hanya inflasi, daya beli masyarakat juga akan terpengaruh. Terutama masyarakat kelas menengah yang menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bisa Pengaruhi Daya Beli Masyarakat

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/masyarakat-puas-kinerja-jokowi-jk-fadli-zon-daya-beli-menurun_m_156910.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang paripurna Agustus lalu." /> JawaPos.com - Puasnya masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sebagaimana hasil survei Centre fot Strategic and Internasional Studies (CSIS) dipertanyakan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut dia, fakta di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang diungkapkan CSIC. Buktinya masyarakat masih mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Harga-harga barang semakin naik dan daya beli masyarakat menurun. "Kalau yang saya temukan di lapangan sih tidak seperti itu ya. Masyarakat masih menyampaikan kehidupan ekonomi sulit," ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9). Oleh sebab itu politikus Partai Gerindra ini mempertanyakan hasil survei yang mengukur tingkat kepuasan publik itu. Sebab dari hasil blusukannnya ke masyarakat, masih banyak yang menyampaikan keluhannya terhadap harga-harga di dalam negeri yang semakin tinggi. "Dalam sektor ekonomi mulai dari sektor properti, retail, toko sampai ke pasar seperti Pasar Tanah Abang dan mall juga turun daya belinya. Ini saya menyerap aspirasi di beberapa daerah," katanya. Wakil Ketua Partai Gerindra ini berharap survei tersebut harus berbanding lurus dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Sehingga apa yang dirasakan masyarakat bisa sesuai dengan fakta di lapangan. "Jadi menurut saya tidak sesuai dengan di lapangan, kehidupan makin sulit, lapangan pekerjaan makin susah&lrm;, pendapatan makin berkurang dan daya beli masyarakat lemah," pungkasnya. Sebelumnya, Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan, terbukti responden puas dengan kinerja Jokowi-JK. Pasalnya dari tahun 2015 kepuasan terhadap Jokowi-JK terus naik. Kata dia, di tahun 2015 kepusan publik sebesar 50,6 persen. Sementara di tahun 2016 sebesar 66,5 persen dan di tahun 2017 naik menjadi 68,3 persen. Kepuasan publik kata dia tercatat dalam tiga hal, yakni hukum, ekonomi dan maritim. Di mana bidang hukum tahun 2015 kepuasan besar 51,1 persen, di 2016 sebesar 62,1 persen. Sementara di tahun 2017 naik menjadi 64,0 persen. Kemudian dalam bidang ekonomi tahun 2015 tercatat kepuasan sebesar 30,0 persen. Kemudian di 2016 sebesar 46,8 persen, dan 2017 sebesae 56,9 persen. Pada bidang maritim di tahun 2015 kepuasan publik sebesae 59,4 persen, 2016 sebesae 63,3 persen dan tahun 2017 sebanyak 75,5 pesen. Sekadar informasi, survei ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Penarikan sampel dilakukan secara acak, dengan menggunakan metode multi-stage random Sampling. Sementara margin of error sebesar lebih kurang 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Masyarakat Puas Kinerja Jokowi-JK, Fadli Zon: Daya Beli Menurun