<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/JKT-1-BEYOND-LAUNCING-FED-22JPG-88704235.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kinerja intermediasi perbankan tetap stabil dengan profil risiko yang terjaga. Pertumbuhan kredit melanjutkan tren pertumbuhan double digit. Likuiditas juga masih memadai (ample). &nbsp; Pada Februari 2025, pertumbuhan kredit mencapai 10,30 persen year-on-year (YoY) dengan total kredit senilai Rp 7.825 triliun. Sedikit meningkat dibandingkan Januari 2025 yang tumbuh 10,27 persen YoY. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,62 persen YoY, diikuti oleh kredit konsumsi 10,31 persen YoY, dan kredit modal kerja 7,66 persen YoY.&nbsp; "Dari sisi kepemilikan, bank BUMN (badan usaha milik negara) menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, mencatatkan pertumbuhan 10,93 persen YoY. Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh signifikan sebesar 15,95 persen. Sedangkan kredit UMKM tumbuh lebih moderat sebesar 2,51 persen," Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam rapat dewan komisioner bulanan, Jumat (11/4). &nbsp; Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 5,75 persen YoY menjadi Rp 8.926 triliun. Meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 5,51 persen YoY. Secara rinci, giro tumbuh 6,09 persen, tabungan 7,21 persen, dan deposito 4,25 persen YoY.&nbsp; Dian menyatakan, likuiditas industri perbankan pada Februari 2025 tetap terjaga. Tercermin dari rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) di level 116,76 persen dan alat likuid/DPK (AL/DPK) sebesar 26,35 persen. Masing-masing meningkat dari capaian Januari 2025 di level 114,86 persen dan 26,03 persen.&nbsp; "Kedua rasio tersebut masih jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen," ujarnya. &nbsp; Sementara itu, liquidity coverage ratio (LCR) tercatat sebesar 210,14 persen. Kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) di posisi 2,22 persen (gross) dan 0,81 persen (net). Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil di level 9,77 persen. &nbsp; "Meskipun rasio NPL gross dan LaR mengalami sedikit kenaikan secara bulanan, keduanya menurun dibandingkan posisi Februari 2024 yang masing-masing sebesar 2,35 persen dan 11,56 persen. Bahkan, rasio LaR saat ini sudah berada di bawah level sebelum pandemi, yakni 9,93 persen pada Desember 2019.," imbuh Dian.&nbsp; Ketahanan perbankan, lanjut dia, juga tetap kuat. Tercermin dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) yang berada pada level tinggi sebesar 26,98 persen. Meski agak sedikit turun dari Januari 2025 sebanyak 27,01 persen. "Ini menjadi bantalan yang solid dalam menghadapi potensi risiko di tengah ketidakpastian global. Dalam situasi yang volatile tentu saja saya kira close consultation antara pengawas dengan individual bank itu menjadi sangat penting," jelasnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan tengah mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif resiprokal terhadap sektor jasa keuangan. Khususnya di industri-industri yang berpotensi terdampak langsung. "Kami telah memulai langkah-langkah untuk menangani sektor-sektor yang terdampak secara langsung atau mengalami first round effect dari kebijakan ini," ujarnya.&nbsp; OJK telah melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor terdampak serta merumuskan strategi mitigasi risiko. Apabila kebijakan tarif benar-benar diterapkan, penting untuk memastikan bahwa proses pembiayaan yang telah berjalan tetap bisa mendukung operasional sektor tersebut. Melihat kembali proses, persyaratan,dan perjanjian mengenai pembiayaan yang ada selama ini untuk tetap bisa mendukung.&nbsp; "Di lain sisi juga tentu kami mencatat komitmen dari pemerintah untuk memperbaiki ekosistem dari industri yang terpengaruh tadi. baik terkait dengan insentif fiskal atau kebijakan untuk pelindungan pasar dalam negeri atau untuk mendukung lebih lanjut perbaikan dalam iklim investasi. sehingga tidak lagi terus harus berhadapan dengan kondisi biaya tinggi," bebernya. &nbsp; Menurut dia, reformasi yang lebih menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan daya tahan industri. Kalau ini dilakukan dengan tepat, justru tantangan tarif ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk melakukan reformasi iklim dan kondisi investasi di Indonesia. Tentunya agar lebih kompetitif.&nbsp;

OJK memastikan kinerja intermediasi perbankan tetap stabil dengan pertumbuhan kredit dan likuiditas yang memadai.

OJK: Ketahanan Perbankan Memadai, Perang Dagang Jadi Momentum Reformasi untuk Tingkatkan Daya Saing Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/HIJAU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong sektor manufaktur di Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Langkah strategis ini diyakini akan mendukung terciptanya industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing di kancah global.  "Standar Industri Hijau tujuan meningkatkan utilisasi industri serta pemenuhan komitmen bangsa menjaga keberlangsungan bumi tempat tinggal kita," terang Kepala Pusat Industri Hijau, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Herman Supriadi usai meninjau fasilitas produksi Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) PT Tata Metal Lestari (Tatalogam Group) di Cikarang.  Herman menjelaskan, industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.  Usai melihat secara langsung fasilitas produksi PT Tata Metal Lestari, Herman mengapresiasi penerapan Industri Hijau yang telah dilakukan perusahaan dengan merek dagang Nexalume, Tatalume dan Nexium itu. Mulai dari penerapan mesin berteknologi tinggi yang dapat meminimalisir munculnya emisi, hingga pengolahan limbah yang berdampak pada circular economy.  “Tata Metal Lestari salah satu yang sangat bagus karena sudah menyiapkan hal infrastruktur Standar Industri Hijau," imbuh Herman.  Kemenperin terus mencari masukan dan merumuskan Standar Industri Hijau Nasional Baja Lapis untuk diterapkan secara nasional. Targetnya, Standar Industri Hijau akan diwajibkan untuk semua industri di tanah air ini.  “Kalau sebuah industri kita nilai sudah memakai konsep industri hijau dan sangat efektif diterapkan untuk semuanya, maka sudah menjadi tugas saya untuk menerapkan kepada semuanya,” terang Herman lagi.  Di kesempatan yang sama, Vice President PT Tata Metal Lestari (Tatalogam Group), Stephanus Koeswandi mengapresiasi langkah pemerintah sebagai regulator yang menaruh perhatian khusus pada perancangan dan penegakan Standar Industri Hijau.  Menurutnya, produk yang sudah menerapkan Standar Industri Hijau akan dapat meningkatkan daya saingnya karena dapat digunakan di proyek-proyek strategis nasional, untuk perumahan, bahkan pasar global.  Ia menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan perusahaan yang ia pimpin untuk menyokong target 2050 Zero Carbon Emissions melalui penerapan industri hijau. Langkah mendasar yang pertama dilakukan adalah dengan merubah Key Performance Indicator (KPI) perusahaannya.  “Perusahaan tidak hanya fokus mengejar keuntungan semata, namun juga menekankan pentingnya tanggung jawab kami terhadap lingkungan sekitar termasuk orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini," terang Stephanus.  Dia mengingatkan bahwa saat ini masih ada ancaman-ancaman yang dapat mengganggu upaya bangsa ini dalam mencapai target 2050 Zero Carbon Emissions. Salah satunya bisa datang dari investasi asing yang saat ini tengah marak masuk ke Indonesia.  Untuk itu Stephanus berharap pemerintah lebih selektif dalam menentukan investasi baru yang masuk ke tanah air ini. Dengan begitu, investasi baru yang masuk tidak akan mengganggu upaya global mencapai target 2050 Zero Carbon Emissions.

Kemenperin Gandeng Pelaku Usaha Dalam Menyusun Standar Industri Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/kawasan-industri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan kawasan industri di sejumlah wilayah. Tujuannya, tentu menarik investor potensial dalam lingkup global. Khususnya para investor yang berminat merelokasi basis produksi mereka ke Indonesia.  Untuk menyambut potensi tersebut, pemerintah membangun fasilitas dan infrastruktur pendukung yang terintegrasi dengan kawasan industri. Dengan demikian, selain menjadi daya tarik, sarana dan prasarana pendukung itu meningkatkan daya saing.  Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko S.A. Cahyanto mengaku telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mempromosikan kawasan industri. Pemerintah juga mengembangkan pilot project kawasan industri tertentu seperti kawasan industri halal untuk merangsang investasi.  Pemerintah juga menggencarkan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri. Misalnya, jalan dan pelabuhan. "Kami optimistis Indonesia masih menjadi incaran para investor global dalam rangka ekspansi atau relokasi," ujar Eko Jumat (29/1).  Sementara itu, Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin Ignatius Warsito menyatakan bahwa 128 area industri seluas total 55 ribu ha siap menyambut relokasi. Terutama dari para investor Tiongkok.  Lahan untuk kebutuhan investasi baru itu terbagi menjadi tiga kelompok. Yakni, kawasan existing di pantai utara Jawa, kawasan dalam daftar proyek strategis nasional, dan kawasan green project alias yang masih minim infrastruktur. ”Investor bisa masuk ke mana saja sesuai dengan karakter wilayah yang mereka inginkan,” bebernya.  Kemenperin mencatat, sedikitnya ada 70 kawasan industri existing di sepanjang pantai utara Pulau Jawa tahun lalu. Luasnya mencapai lebih dari 36 ribu ha. Sebanyak 39 kawasan seluas 18 ha berada di Jawa Barat. Sisanya tersebar di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta DKI Jakarta.  Warsito menambahkan, beberapa kawasan industri yang masuk daftar proyek strategis nasional masih dalam tahap konstruksi. ”Kemenperin juga mendorong investor masuk ke kawasan green project yang dikembangkan di wilayah-wilayah terluar Indonesia,” ujarnya.  Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar menyatakan, agar kawasan industrinya optimal, suatu daerah harus punya kompetensi inti industri ekonomi. ”Interkoneksi antara akses dan aset merupakan hal yang penting. Misalnya, harus ada koneksi antara jalan tol, jalur kereta –baik barang dan penumpang– dan aset pelabuhan udara serta laut juga,” ujarnya.  Sanny menambahkan, hambatan yang masih ada di kawasan industri adalah regulasi, ketenagakerjaan, infrastruktur utilitas dan logistik, serta fasilitas perpajakan dan insentif.  DATA KAWASAN INDUSTRI DI INDONESIA  Status Kawasan Industri | Jumlah  Beroperasi | 103  Dalam pembangunan | 15  Tahap perencanaan | 10  PERSEBARAN KAWASAN INDUSTRI YANG AKTIF  Wilayah | Jumlah  Pulau Jawa | 58  Pulau Sumatera | 33  Pulau Kalimantan | 8  Pulau Sulawesi | 4  Sumber: Kemenperin  Saksikan Video berikut:  https://www.youtube.com/watch?v=E7NIJTuiK4k

Kemenperin Optimistis Indonesia jadi Incaran Investor Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/gas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah memberlakukan harga gas untuk industri sebesar USD 6 per MMBTU. Itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Kebijakan strategis itu bakal mendongkrak daya saing sektor industri manufaktur tanah air sehingga mampu berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.  "Sektor industri yang mendapatkan harga gas bumi tertentu (USD 6 per MMBTU, Red) itu sebanyak tujuh sektor. Industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet," ujar Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Muhammad Khayam Jumat (4/12).  Menurut dia, sektor IKFT yang menikmati harga gas murah adalah industri pupuk, petrokimia, keramik, kaca, dan sarung tangan. "Jumlah perusahaan yang telah mendapat harga gas bumi tertentu itu sebanyak 115 dari total 176 perusahaan," tambahnya.  Khayam memerinci, hingga November lalu realisasi penurunan harga gas bumi untuk industri di wilayah Jawa Barat (Jabar) telah mencapai 100 persen. Sebanyak 82 persen adalah pelanggan PT PGN. Yakni, industri di bawah naungan Asosiasi Kimia Dasar Anorganik (Akida) dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) yang berlokasi di Jawa Timur (Jatim).  Ketua Umum Akida Michael Susanto Pardi menyampaikan, gas berkontribusi sekitar 30 persen dari biaya produksi. Dengan turunnya tarif gas, harga jual kimia dasar di dalam negeri saat ini turun sekitar 3–4 persen. "Penurunan tarif gas membuat harga produk-produk dalam negeri turun. Itu bisa mengerem produk-produk dari luar negeri," urainya.  Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan menyatakan, penurunan tarif gas berdampak positif bagi kinerja pabrikan.  AKLP mencatat, utilisasi industri kaca lembaran tumbuh 230 basis poin (bps) dari realisasi kuartal II 2020. Pada kuartal III lalu, utilisasinya mencapai 57,5 persen. Angka tersebut bisa naik sampai ke level 60 persen pada kuartal IV ini. "Perkiraan itu kami buat pada pertengahan September. Cukup optimistis karena harga gas USD 6 per MMBTU menaikkan daya saing dan permintaan ekspor," bebernya.  Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiono menyatakan, gas merupakan komponen biaya produksi terbesar ketiga. Alokasi terbesar adalah bahan baku dan listrik. Patokan itu berlaku pada industri petrokimia.  "Harga gas turun, biaya produksi turun, sehingga kami bisa berkompetisi," terangnya.  https://www.youtube.com/watch?v=B8IxV_LV3ks

Daya Saing Industri Terkerek Harga Gas Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pameran-Mobil-Listrik-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana both pameran kendaraan listrik di acara IEMS 2019 Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Ajang pameran khusus kendaraan bermotor listrik pertama di Indonesia. Acara ini merupakan upaya atau inisiatif" width="100%">
<figcaption>Suasana both pameran kendaraan listrik di acara IEMS 2019 Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Ajang pameran khusus kendaraan bermotor listrik pertama di Indonesia. Acara ini merupakan upaya atau inisiatif</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah didorong untuk memberikan insentif bagi dunia usaha yang menyiapkan dana riset khusus untuk pengembangan usahanya. Pemberian alokasi dana khusus untuk riset diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi semakin ketatnya persaingan global.  Partner Tax Research & Training Services Danny Darussalam Tax Centre (DDTC), Bawono Kristiaji mengungkapkan kemampuan mengembangkan produk inovatif dan teknologi bisa terwujud melalui kegiatan penelitan dan pengembangan.   Masalahnya, skala atau ukuran dari kegiatan litbang di Indonesia masih lemah. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan stimulus, salah satu cara yang paling efektif ialah melalui pemberian insentif pajak.   “Pemberian insentif ini penting lantaran inovasi dan teknologi merupakan dua hal yang dibutuhkan untuk lompatan pertumbuhan dan produktivitas perekonomian Indonesia,” ujar Bawono dalam keterangannya terkait pentingnya stimulus perpajakan di Jakarta, Rabu (12/2).  Bawono mengungkapkan, pada dasarnya insentif pajak untuk pengembangan produk inovatif dan teknologi sudah mulai dilakukan melalui dua skema. Pertama, melalui profit based incentive berupa tax holiday. Jedua, melalui cost based incentive berupa super tax deduction. Pemberian insentif untuk produk inovatif diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Insentif berupa tax holiday ini diberikan kepada industri pionir yang mengaplikasikan teknologi baru.   Selain itu, pengurangan pajak super atau super tax deduction untuk kegiatan litbang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.   Namun, lanjutnya, insentif untuk kegiatan litbang tersebut yang masih belum jelas. "Hingga kini pemerintah belum merilis aturan teknis mengenai pengurangan pajak super untuk kegiatan litbang. "Baru di tataran PP, belum ada PMK-nya," terang Bawono.  Menurut Bawono, fasilitas insentif pajak pada dasarnya bisa diberikan kepada semua industri. Namun ada baiknya pemberian insentif diprioritaskan pada industri strategis. Menurutnya ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan insentif pajak bagi produk inovatif.   Pertama, bersifat strategis dan memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, teknologi yang selama ini belum dikuasai oleh Indonesia sehingga banyak pembayaran royalti ke luar negeri. Ketiga, teknologi yg meningkatkan efisiensi dan cost structure sehingga produk Indonesia bisa lebih kompetitif. Keempat, menurut Bawono pemerintah perlu memberikan insentif pajak untuk industri produk inovatif yang dapat mengurangi eksternalitas negatif dan ramah lingkungan.   Seperti diketahui, pemerintah telah memberikan insentif untuk kendaraan listrik dalam bentuk penghapusan pajak PPNBM dan pengecualian kebijakan plat nomor ganjil genap. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong produsen untuk berinovasi dalam memproduksi mobil listrik.  Selain mobil listrik, terdapat banyak produk yang berpotensi untuk bisa diberikan insentif, termasuk industri yang terkait dengan tembakau.

Dorong Insentif Pajak, Pengamat: Akan Tumbuhkan Produk Berdaya Saing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/VIRTUS-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Virtus Technology Indonesia selaku penyedia solusi infrastruktur TI terus agresif mengajak pelaku industri untuk mengoptimalkan teknologi dalam proses bisnisnya. Hal tersebut seiring dengan adanya revolusi industri 4.0 yang semakin berkembang pesat.  Presiden Direktur Virtus Technology Indonesia Erwin Kuncoro menjelaskan, industri 4.0 adalah integrasi antara dunia siber dan fisik yang dikolaborasikan dengan serangkaian teknologi digital. Teknologi tersebut antara lain Internet of Things (IoT), artificial intelligence, dan human-machine interface.  “Tujuan dari semua adanya teknologi itu adalah untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan efisien,” ujarnya saat kegiatan Virtus Showcase 2019 di Surabaya, Rabu (24/4).  Menurut Erwin, revolusi industri 4.0 sebenarnya bukan hanya berdampak pada sektor barang (manufaktur) saja, tapi juga sektor jasa (non-manufaktur). Disrupsi teknologi tersebut dipercaya akan berdampak tidak hanya pada sektor manufaktur saja namun hampir seluruh sektor ekonomi. Contohnya di sektor logistik, di mana teknologi tersebut dapat digunakan untuk memastikan kelancaran proses pengiriman barang. Kemudian di sektor konstruksi dan bangunan untuk menciptakan bangunan ‘cerdas’ yang hemat energi.  “Era industri 4.0 memang tak bisa dielakkan lagi oleh para pelaku usaha. Semuanya harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal oleh negara lain serta bisa meningkatkan produksi dan profitnya,” tuturnya.  Di sisi lain, Erwin juga mengakui, dampak dari revolusi industri 4.0 cukup signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sebab, Virtus sampai saat ini telah memiliki portofolio yang luas untuk mendukung 4.0. Mulai dari produk untuk infrastruktur, network, keamanan informasi, sampai ada fasilitas teknologi center.  “Pertumbuhan kinerja kami secara nasional tahun lalu sekitar 20-30 persen. Sementara growth di wilayah Surabaya mampu mencapai 70-80 persen,” jelasnya. Beberapa sektor yang terlihat mengalami pertumbuhan signifikan antara lain telekomunikasi, perbankan, pemerintahan, dan manufaktur.  "Tapi kendala yang terjadi selama ini adalah minimnya edukasi tentang 4.0. Makanya kami terus menggenjot awareness pebisnis terkait teknologi 4.0 melalui kegiatan Virtus Showcase ini," ungkap Erwin.  Ia menegaskan, sektor jasa juga dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan provitabilitas mereka. "Kunci keberahasilannya menurut kami ada tiga. Pertama dengan melakukan transformasi digital baik secara teknologi, sistem kerja, maupun kultur perusahaan,” ucapnya.  Kedua, menciptakan layanan yang memilki tiga unsur, yakni reaI-time, customized and multi channel, serta meningkatkan skill SDM. “Kami berharap melalui Virtus Showcase ini, para pelaku bisnis di Surabaya dapat lebih proaktif memanfaatkan peluang dari revolusi industri keempat ini,” lanjut Erwin.  Adalun Virtus Showcase 2019 menghadirkan sejumlah pakar teknologi dan praktisi bisnis yang berbagi knowledge dan best practicedari penerapan Industry 4.0 serta demo solusi TI terkini.  &nbsp;  &nbsp;

Virtus Dorong Pelaku Bisnis Manfaatkan Teknologi