<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-debat-kedua-begini-permintaan-kubu-prabowo-ke-kpu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga pekan ke depan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat kedua Pilpres 2019. Di debat kedua ini, akan mempertemukan Calon Presiden (Capres) dari dua kubu. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera menilai debat kedua merupakan ujian kepemimpinan utama. Oleh karena itu dia berharap KPU mengedepankan kepentingan publik. "Maksudnya kepada publik, monggo publik harapannya minta agar Capres kita ini betul-betul di uji secara utuh, mendalam. Bagusnya kayak apa sih, kelebihannya kayak apa sih, visinya kaya apa," ujar Mardani di komplek DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (24/1). Mardani meminta agar kedua pasangan calon mengupas habis program kerjanya jika terpilih. Sebagai contoh, Prabowo ingin menghidupkan lagi swasembada pangan, maka harus dijelaskan bagaimana penerapannya. Begitu pula dengan Jokowi dengan pembangunan infrastrukturnya harus dibedah sedetail mungkin. Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap agar moderator dan panelis diberi lebih banyak kebebasan. Tidak hanya hadir menunggu pertanyaan yang sudah dibuat dibacakan. "Biarkan moderator atau panelis yang mengejar pertanyaan itu. Sehingga ini menjadi edukasi publik yang baik," imbuhnya. Di sisi lain, Mardani berharap di debat kedua kedua Capres mau memberikan apresiasi satu sama lain ketika debat selesai. Ia tidak ingin kejadian di debat pertama terulang kembali. "Kalau kemarin cukup sedih, disuruh apresiasi dua-duanya nggak ada yang apresiasi, padahal kami yakin dua-duanya ini putra terbaik bangsa," pungkasnya.

Jelang Debat Kedua, Begini Permintaan Kubu Prabowo Ke KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-debat-kedua-begini-permintaan-kubu-prabowo-ke-kpu_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga pekan ke depan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat kedua Pilpres 2019. Di debat kedua ini, akan mempertemukan Calon Presiden (Capres) dari dua kubu. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera menilai debat kedua merupakan ujian kepemimpinan utama. Oleh karena itu dia berharap KPU mengedepankan kepentingan publik. "Maksudnya kepada publik, monggo publik harapannya minta agar Capres kita ini betul-betul di uji secara utuh, mendalam. Bagusnya kayak apa sih, kelebihannya kayak apa sih, visinya kaya apa," ujar Mardani di komplek DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (24/1). Mardani meminta agar kedua pasangan calon mengupas habis program kerjanya jika terpilih. Sebagai contoh, Prabowo ingin menghidupkan lagi swasembada pangan, maka harus dijelaskan bagaimana penerapannya. Begitu pula dengan Jokowi dengan pembangunan infrastrukturnya harus dibedah sedetail mungkin. Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap agar moderator dan panelis diberi lebih banyak kebebasan. Tidak hanya hadir menunggu pertanyaan yang sudah dibuat dibacakan. "Biarkan moderator atau panelis yang mengejar pertanyaan itu. Sehingga ini menjadi edukasi publik yang baik," imbuhnya. Di sisi lain, Mardani berharap di debat kedua kedua Capres mau memberikan apresiasi satu sama lain ketika debat selesai. Ia tidak ingin kejadian di debat pertama terulang kembali. "Kalau kemarin cukup sedih, disuruh apresiasi dua-duanya nggak ada yang apresiasi, padahal kami yakin dua-duanya ini putra terbaik bangsa," pungkasnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disinformasi-dari-debat-capres-djoko-santoso-disebut-dilarang-masuk_m_.jpg" alt="Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso." width="100%">
<figcaption>Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Debat perdana pemilihan umum presiden masih saja menyisakan disinformasi. Tiba-tiba beredar kabar bahwa pendukung paslon 02 tidak boleh masuk ke arena debat. Akibatnya, keriuhan yang terdengar mengiringi debat hanya berasal dari pendukung paslon 01. Salah satu penyebar kabar itu adalah akun Facebook Si'Emoyy Li Li (fb.com/liliyaheluawa). ''Pantas saja di televisi kemarin yang rame keliatan kubu petahana dan oposisi sepi. Ternyata kubu oposisi ada yang tidak boleh masuk,'' tulis akun itu pada 18 Januari 2019. Akun tersebut juga melampirkan screenshot dari status WhatsApp. Entah dari mana dia dapat. Namun, status itu menjelaskan bahwa Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, meninggalkan tempat acara lantaran tidak boleh masuk ruangan. ''Bapak Djoko santoso tidak juga diperbolehkan masuk. Akhirnya belliau pun pulang. #Anggota KPU yang melarang pun sudah diambil gambarnya.'' Begitu potongan status WhatsApp yang diunggah akun Si'Emoyy Li Li. Hasil penelusuran Jawa Pos menemukan sejumlah berita yang mengabarkan peristiwa tersebut. Misalnya, portal berita merdeka.com yang membuat berita dengan judul ''Djoko Santoso Sempat Dilarang Masuk Arena Debat Capres Oleh Paspampres''. Berita itu terbit pada 17 Januari 2019. Disebutkan, salah seorang Paspampres yang berjaga mengatakan, seluruh tamu undangan harus masuk lewat pintu depan. Sementara itu, Djoko dan rombongannya lewat pintu belakang. Akhirnya, Djoko beserta rombongan mengalah dan mengitari gedung untuk masuk lewat pintu depan. Wartawan Jawa Pos yang meliput acara debat menginformasikan bahwa pintu belakang merupakan akses khusus bagi panitia dan perangkat hotel. Karena itu, saat acara debat hendak dimulai, semua yang hendak memasuki ruangan diarahkan lewat pintu depan. Meskipun demikian, Jawa Pos mendapati beberapa pendukung paslon 01 lewat pintu tersebut jauh sebelum debat dimulai. Begitu pula Ketua MPR Zulkifli Hasan yang melewati pintu belakang sebelum kedua paslon tiba di arena debat. Djoko Santoso juga tampak mengikuti debat sampai selesai. Bahkan, Djoko hadir dalam sesi konferensi pers bersama tim pemenangan paslon 01. Selain Djoko, hadir Jubir BPN 02 Dahnil Anzar Simanjuntak dan Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso. Mereka menghadapi wartawan bersama Ketua TKN Paslon 01 Erick Thohir, Abdul Kadir Karding, dan Tina Talisa. Ketika dikonfirmasi mengenai insiden tersebut, Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak banyak berkomentar. Terlebih, hal itu merupakan ranah teknis. Dia mengaku tidak mengetahui bahwa ada pintu masuk untuk pendukung paslon dari belakang. "Kan pintu masuknya satu, dari depan saja,'' ujarnya saat ditemui di KPU tadi malam.&nbsp; FAKTA Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, tidak pulang meninggalkan Gedung Bidakara. Djoko tetap masuk gedung melalui pintu depan, melihat jalannya debat, bahkan mengikuti sesi konferensi pers.

Disinformasi dari Debat Capres, Djoko Santoso Disebut Dilarang Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bikin-debat-jadi-tontonan-memalukan-kpu-diminta-angkat-tangan_m_-scaled.jpg" alt="Jokowi dan Prabowo berpelukan usai acara debat capres perdana di Jakarta, Kamis (17/1) malam" width="100%">
<figcaption>Jokowi dan Prabowo berpelukan usai acara debat capres perdana di Jakarta, Kamis (17/1) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengkritik pedas Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas caranya menyelenggarakan debat perdana. Dia menilai KPU telah sukses membuat debat sebagai tontonan paling memalukan dalam sejarah debat Pilpres di Indonesia. "KPU sepertinya tidak punya malu dan beban moral memberikan tontonan yang tidak mendidik padahal hajatan ini memakan biaya yang tidak sedikit," ujar Pangi di Jakarta, Senin (21/1). Sementara itu argumentasi KPU memberi kisi-kisi untuk menjaga martabat pasangan Capres-Cawapres dianggap tidak masuk akan. Langkah itu merupakan terobosan paling gila sepanjang sejarah. Seharusnya menurut Pangi, pertanyaan datang langsung dari panelis secara dadakan saat debat. Biarkan para kandidat menjawab dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Nantinya akan terjadi saling sanggah atar paslon jika diberi kebebasan seperti itu. Bahkan jika perlu tidak perlu ada pendukung paslon hadir di lokasi debat. Karena debat bukan untuk sebatas adu yel-yel maupun adu tepuk tangan antar pendukung paslon, melainkan sarana rakyat mengetahui program calon pemimpinnya. "KPU harus juga mampu mengagregasi kehendak publik sebagai pemilih yang juga punya hak untuk mendapatkan informasi yang cukup komprehensif melalui debat yang berkualitas," imbuh Pangi. Lebih lanjut Pangi menegaskan, jika KPU merasa tidak sanggup mengadakan debat yang berkualitas, maka sebaiknya 'angkat tangan' dan menyerahkannya kepada pihak lain. "KPU fokus saja pada teknis Pemilu seperti kesiapan logistik dan penyelenggaraan pemilu sampai ke tingkat TPS. Untuk debat publik serahkan saja pada ahlinya," pungkasnya. Pangi menilai untuk menyelenggarakan debat KPU bisa berkolaborasi dengan lembaga kredibel seperti, universitas, lembaga penyiaran televisi dan radio, hingga sekelas mahasiswa pun bisa digandeng untuk menyajikan debat yang berkelas, tidak seperti debat 17 Januari lalu yang dianggap mirip cerdas cermat.

Bikin Debat Jadi Tontonan Memalukan, KPU Diminta Angkat Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bara-jp-jokowi-kuasai-persoalan-prabowo-kelabakan-dan-inkonsisten_m_-scaled.jpg" alt="Jokowi dan Prabowo berpelukan usai acara debat capres perdana di Jakarta, Kamis (17/1) malam" width="100%">
<figcaption>Jokowi dan Prabowo berpelukan usai acara debat capres perdana di Jakarta, Kamis (17/1) malam</figcaption>
</figure> JawaPos.com - &lrm;Pengurus Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Viktor S Sirait memberi pujian kepada calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin, yang berhasil mengungguli calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat Pilpres 2019. Menurutnya dari debat putaran pertama ini terlihat bagaimana kualitas Jokowi menguasai persoalan birokrasi, hukum, HAM, terorisme dan solusi-solusinya. Ia memberi contoh solusi yang ditawarkan Jokowi terkait tumpang tindih peraturan hukum antara pusat dan daerah. &ldquo;Jokowi memberi solusi yang konkret yang akan membuat dapur untuk penggodokan hukum, tidak hanya sekadar mengumpulkan pakar hukum lalu membuat sinkronisasi. Sementara solusi Prabowo untuk persoalan hukum hanyalah menaikan gaji aparat. Itu bukan solusi,&rdquo; ujar Viktor dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (19/1). Ia juga memuji Jokowi yang berhasil 'menelanjangi' inkonsistensi Prabowo terkait isu korupsi. Visi Prabowo soal penindakan korupsi sejak awal memang inkonsisten. "Prabowo mengatakan akan menghukum koruptor dengan menaruh di pulau terpencil dan suruh tambang pasir terus menerus, tapi di sisi lain dia membela enam caleg Gerindra mantan koruptor dengan mengatakan korupsinya enggak seberapa," kata Viktor. Jokowi, kata Viktor, berhasil &lsquo;menelanjangi' inkonsistensi Prabowo tersebut dengan narasi yang tepat sasaran. "Dan akhirnya Prabowo kelabakan menjawab pertanyaan Jokowi sampai harus mengatakan dia tak percaya data ICW yang disodorkan Jokowi,&rdquo; katanya. Ia juga menyoroti pernyataan Prabowo yang akan menaikan gaji pegawai dengan menaikkan tax ratio sebesar 16 persen. Itu artinya, kata Viktor, Prabowo ingin menaikkan kesejahteraan pegawai, namun di sisi lain membuat rakyat semakin menderita karena menaikkan pajak. &ldquo;Rencana Prabowo itu secara tidak langsung akan menarik pajak dari rakyat dalam jumlah besar untuk mensejahterakan PNS. Itu ide yang membuat rakyat semakin menderita,&rdquo; pungkasnya.

Bara JP: Jokowi Kuasai Persoalan, Prabowo Kelabakan dan Inkonsisten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-kasus-novel-baswedan-dahnil-prabowo-tak-ingin-permalukan-jokowi_m_.jpg" alt="Dahnil Anzar Simanjuntak saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Dahnil Anzar Simanjuntak saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kasus penyiraman cairan kimia yang dialami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan memang sengaja tidak disampaikan dalam debat perdana beberapa waktu lalu. Tentunya &lrm;hal ini berbanding terbalik, lantaran sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah gembar gembor &lrm;kasus Novel Baswedan bakal disinggung dan ditanyakan ke, Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut Dahnil, alasan tidak diangkatnya kasus Novel Baswedan karena Prabowo tidak ingin menerapkan strategi menyerang. Padahal pasangannya Sandiaga Uno sudah menyampaikan usulan kasus Novel Baswedan perlu ditanyakan ke Jokowi-Ma'ruf Amin. "Prabowo itu begitu nice boy, dia enggak mau mengungkit-ungkit kesalahan orang, tak langsung menyerang. Jadi pada saat itu memang Bang Sandi ingin menyampaikan, tetapi Pak Prabowo bilang tahan dulu," ujar Dahnil dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/1). Dengan demikian debat bisa lebih santun. Karena menurut Dahnil, alasan tidak diangkatnya kasus Novel Baswedan lantaran tidak ingin mempermalukan Jokowi selaku petahana. &lrm;"Itu tadi Pak Prabowo tak ingin dalam posisi mempermalukan Pak Jokowi terkait dengan kasus itu," katanya. Oleh sebab itu, apabila diberikan kepercayaan menjadi kepala negara. Maka kasus Novel Baswedan akan menjadi salah satu perhatiannya untuk bisa diselesaikan. Caranya dengan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). "Tentu sejak awal kasus Novel Baswedan menjadi perhatian kami, tentu tak bisa kami biarkan. &lrm;Novel Baswedan itu menjadi fokus penyelesaian Pak Prabowo dan Bang Sandi ketika mereka berkuasa nanti," pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera mengatakan kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan akan menjadi salah satu isu yang akan diangkat pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat debat capres cawapres pada 17 Januari 2019 mendatang. Dalam debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), para kandidat akan mengangkat isu mengangkat isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Sehingga &lrm;kasus Novel Baswedan termasuk menjadi salah satu yang paling concern. Mardani menilai kasus Novel merupakan salah satu preseden buruk dalam ranah penegakan hukum. Pasalnya hingga saat ini polisi belum dapat mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras. Menurut Mardani, lemahnya penegakan hukum dapat berdampak buruk terhadap masyarakat.

Soal Kasus Novel Baswedan, Dahnil: Prabowo Tak Ingin Permalukan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-debat-kpu-hapus-polling-prabowo-dan-maruf-istirahat_m_.jpg" alt="Setelah debat pertama, capres-cawapres melanjutkan aktivitas masing-masing." width="100%">
<figcaption>Setelah debat pertama, capres-cawapres melanjutkan aktivitas masing-masing.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pascadebat pertama Kamis (17/1), keempat kandidat presiden dan wakil presiden kembali menjalani aktivitas masing-masing. Tokoh muda dari tiap-tiap paslon langsung on fire. Capres 01 Joko Widodo (Jokowi) kembali bertugas sebagai presiden dengan mengunjungi Garut, Jawa Barat. Sementara itu, cawapres 02 Sandiaga Uno juga beraktivitas di Jawa Barat, tepatnya Sukabumi. Capres dan cawapres itu sama-sama menemui calon pemilih. Kemarin (18/1) Jokowi punya sejumlah agenda di Garut. Mulai pengecekan panel reaktivasi jalur kereta Cibatu-Garut; penyerahan 257 sertifikat wakaf bagi sekolah, pondok pesantren, masjid, dan lembaga pendidikan; hingga pengarahan pemanfaatan modal usaha Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk UKM. Jokowi juga memantau kegiatan pemasangan listrik gratis di Dusun I Kampung Pasar Kolot hingga meninjau pembangunan rumah susun di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah. Pada hari yang sama, Sandiaga berkampanye di Sukabumi dengan melakukan serangkaian kegiatan di kabupaten tersebut. Sebelum berangkat, Sandi menyempatkan diri berolahraga pagi di kawasan Monas. Tidak hanya berlari, Sandi juga bersepeda bersama sejumlah kolega dan pengawal. "Olahraga pagi sebelum ke Sukabumi," ujar Sandi. Setelah berolahraga, Sandi langsung bertolak ke Sukabumi lewat jalur darat. Dia tiba sebelum waktu salat Jumat. Sandi menuju Masjid Agung Sukabumi untuk menunaikan salat Jumat. Setelah itu, Sandi berkunjung ke warung sate Haji Mamat untuk makan siang. Lokasinya tidak jauh karena menempel di pintu masuk masjid agung. Sementara itu, tokoh senior di kubu kedua paslon memilih untuk tidak melakukan aktivitas menonjol. Cawapres 01 KH Ma'ruf Amin memilih untuk menemui wartawan di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Dia mengatakan, debat perdana berjalan dengan baik. Baik dari sisi pelaksanaan dari KPU maupun pasangan calon. "Sudah bagus," ucap dia. Menurut cicit Syekh Nawawi Al Bantani itu, dalam debat Kamis lalu Jokowi memang lebih dominan. Sebab, debat tersebut paling utama ditujukan kepada presiden. Dia hanya menambahkan apa saja yang perlu. Untuk persoalan yang sudah dijelaskan oleh Jokowi, dia tinggal menyetujui dan mendukung. "Jangan seperti orang balapan ngomong kayak saur manuk," tutur mantan rais am PB NU itu. Sementara itu, capres 02 Prabowo Subianto tidak mengumbar aktivitas sehari setelah debat. Informasi yang diperoleh Jawa Pos, kemarin Prabowo berada di kediamannya di kawasan Hambalang, Bogor. Tidak ada informasi lebih lanjut terkait dengan kegiatannya sebagai capres. Bisa jadi, Prabowo dan Ma'ruf kacapekan pascadebat Kamis malam sehingga lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Itu berbeda dengan capres-cawapres yang berusia relatif lebih muda, yakni Jokowi dan Sandiaga, yang langsung tancap gas menemui pemilih di luar Jakarta. Sementara itu, kemarin KPU sempat di-bully warganet. Penyebabnya, KPU membuat polling soal debat tapi kemudian dihapus setelah melihat hasilnya tidak memuaskan. Admin Twitter @KPU_ID mengunggah polling tentang tanggapan atas debat yang telah dilaksanakan. Polling itu diunggah kemarin pada pukul 01.01. Pilihan jawabannya adalah sangat menarik, cukup menarik, tidak menarik, dan tidak menonton. Dari tangkapan layar yang diperoleh Jawa Pos, polling itu sudah sempat diikuti 28.791 akun. Hasilnya, 77 persen menjawab tidak menarik. Akhirnya, admin Twitter @KPU_ID pun menghapusnya. Kontan saja, akun tersebut di-bully warganet. "Hal kecil dan sederhana aja KPU tidak konsisten, polling dihapus. Gimana rakyat bisa percaya. Sebagai lembaga netral, bekerjalah dengan baik," cuit akun @boeby_brown. Tidak sedikit pula yang mempertanyakan alasan menghapus polling tersebut. Ketika dikonfirmasi, Ketua KPU Arief Budiman tidak berkomentar banyak. Dia beralasan belum melihat unggahan itu dan membaca komentar warganet. Karena itu, dia belum bisa membaca penilaian warganet tentang apa yang tak menarik dari debat itu. Menurut Arief, persepsi orang mengenai anggapan tidak menarik itu bermacam-macam. "Misalnya, siarannya tidak menarik, alur debatnya tidak menarik, jawaban yang diberikan tidak menarik, macam-macam," terangnya saat ditemui di KPU. Dia mengumpamakan sajian debat tersebut dengan orang yang memberikan es krim kepada sejumlah orang. Belum tentu semua yang diberi menyukainya. "Desain seperti apa pun, percayalah, pasti ada yang setuju dan tidak setuju," lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu. Pihaknya berupaya menampilkan yang paling baik. Rencananya, KPU baru mengevaluasi pelaksanaan debat tersebut Senin (21/1). Hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan saat pelaksanaan debat edisi kedua pada 17 Februari mendatang. Debat itu direncanakan berlangsung di Hotel Sultan, Senayan Jakarta. Juga, hanya Jokowi dan Prabowo yang akan tampil. Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Hairansyah juga memiliki catatan atas paparan capres-cawapres dalam debat pertama. Salah satunya, Komnas HAM melihat bahwa kedua paslon belum memahami konsep HAM secara substansial. "Komitmen penegakan HAM yang di dalamnya terdapat strategi penyelesaian atas kasus-kasus HAM belum terlihat," ujarnya. Selain itu, Komnas HAM mengkritisi pandangan kedua paslon dalam isu pemberdayaan perempuan. Hairansyah menyebut kedua kandidat cenderung memiliki keterbatasan pandangan dan data yang lemah. Terbukti, kedua paslon hanya bicara tentang jumlah menteri dan caleg perempuan. "Kedua paslon tidak mampu menjelaskan analisis masalah dan program pemberdayaan perempuan," ucap dia. Dari catatan tersebut, Komnas HAM pun mendorong kedua paslon untuk memperbaiki gambaran komprehensif yang terkait dengan peta permasalahan dan strategi kebijakan dalam upaya perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM. "Kami mendorong isu-isu tersebut (pelanggaran HAM berat, Red) dapat dikorelasikan dengan tema debat-debat berikutnya," kata Hairansyah. Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menuturkan, terbukti di debat itu hanya sedikit yang menampilkan sisi-sisi natural pada pasangan calon. Yakni, saat pasangan calon memberikan pertanyaan untuk kubu lawan. "Debat segmen pertama itu canggung banget, ya. Nah, itu sedikit banyak mengurangi minat. Yang kedua, tidak memberikan informasi cukup kepada publik," kata Ray kemarin (18/1). Sedangkan saat segmen pasangan calon saling bertanya itu, menurut Ray, masyarakat lebih bisa menilai karakter calon. Misalnya, saat Jokowi mempertanyakan sikap Prabowo terhadap fakta caleg mantan koruptor yang banyak sekali. Meskipun tentu pertanyaan itu sudah dipersiapkan sebelum debat, jawaban dari lawan jadi menarik sekali. Tapi, reaksi lawan atas pertanyaan itulah yang dinanti.&nbsp;

Setelah Debat, KPU Hapus Polling, Prabowo dan Ma'ruf Istirahat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-komisioner-kpu-kritik-penyelenggaran-debat-capres-perdana_m_.jpg" alt="Mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyarankan KPU harus minta maaf ke publik karena debat perdana capres-cawapres dianggapnya tak menarik sama sekali. Dia menyatakan debat tak berlangsung seperti yang dijanjikan oleh KPU." width="100%">
<figcaption>Mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyarankan KPU harus minta maaf ke publik karena debat perdana capres-cawapres dianggapnya tak menarik sama sekali. Dia menyatakan debat tak berlangsung seperti yang dijanjikan oleh KPU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyarankan KPU harus minta maaf ke publik karena debat perdana capres-cawapres dianggapnya tak menarik sama sekali. Dia menyatakan debat tak berlangsung seperti yang dijanjikan oleh KPU. "KPU harus minta maaf ke publik karena janji debat menarik. Substansi, persiapkan dengan bagus. Kandidat terlihat posisi ideologi dan rencana matang. Tapi kita lihat di debat itu apa yang dijanjikan, itu tidak muncul," ungkap Sigit yang kini menjadi Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) dalam acara diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1). Dia pun mengkritik beberapa hal yang membuat terganggunya jalannya proses debat. Salah satunya, menurut Sigit, saat cawapres Sandiaga Uno membuka catatan yang disebutnya sebesar buku diktat. "Bahkan, maaf, sekelas Pak Sandiaga juga bawa catatan. Bukan kecil, itu buku diktat dibawa sekalian," ucapnya. Selain itu, Sigit juga mengkritik bocoran soal yang diberikan sebelum debat berlangsung. Baginya, hal itu malah membuat para capres-cawapres terbebani. "Metode bagi soal. Bukan kisi-kisinya, sudah soal. (Calon) malah terbebani bahan yang sudah disiapkan dari rumah. Saat ekspresikan jawaban, tidak bisa tunjukan totalitas," tutur Sigit. Lebih lanjut, dia juga mengkritik moderator debat. Sebut dia, moderator terlihat memaksa pasangan calon untuk menghabiskan waktu, padahal kandidat tersebut sudah tidak ingin menambahkan jawaban lagi. "Moderator paksa kandidat berbicara. Padahal waktu itu, kandidat kan tidak tuntaskan waktu. Kalau tidak mau, ya sudah. Itu memaksa dua menit, padahal tidak harus dua menit," sebutnya. "Kemudian, moderator katakan, 'soal masih tersegel.' Apa fungsinya? Bukannya soal sudah dibagi?" pungkasnya.

Mantan Komisioner KPU Kritik Penyelenggaran Debat Capres Perdana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-penculikan-98-tak-dibahas-di-debat-begini-kata-kubu-jokowi_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Dalam debat perdana Pilpres 2019 tampak tak membahas kasus penculikan tahun 1998 saat tema hak asasi manusia (HAM). Padahal materi itu banyak yang memperkirakan akan dimunculkan, terutama bagi pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Terkait itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, kubu petahana memang sudah memperkirakan kasus tersebut tidak akan dibahas oleh jagoannya. Karena dianggap tidak mendesak untuk dibahas dalam debat. "Kasus penculikan itu kan sudah jadi rahasia umum, jadi saya kira Pak Jokowi tidak akan menanyakan itu," ujar Karding saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (19/1). Karding menjelaskan, hampir semua masyarakat Indonesia sudah mengetahui kasus penculikan 1998. Oleh karena itu, penilaian pun dikembalikan kepada rakyat selaku pemegang hak pilih. "Karena orang sudah tahu semua bahwa ada penculikan tahun 1998 dan dugaan kuatnya dilakukan oleh salah satu calon presiden," imbuhnya. Oleh sebab itu, Jokowi lebih mengedepankan pertanyaan dengan tema HAM yang yang lain. Pertanyaan yang dianggapnya belum banyak dipahami rakyat luas. "Jadi Pak Jokowi memiliki pertanyaan sendiri dari beliau terkait hal tersebut dalam konteks hak asasi," pungkas Karding.

Kasus Penculikan 98 Tak Dibahas Di Debat, Begini Kata Kubu Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/debat-capres-kurang-greget-jauh-dari-tonjok-tonjokan-gagasan_m_.jpg" alt="KPU akan segera melakukan evaluasi pascadebat perdana Pilpres 2019 Kamis (17/1) malam. Salah satunya mengenai durasi dan format debat." width="100%">
<figcaption>KPU akan segera melakukan evaluasi pascadebat perdana Pilpres 2019 Kamis (17/1) malam. Salah satunya mengenai durasi dan format debat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Debat capres cawapres perdana, (17/1) menuai sejumlah komentar dan kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, tidak banyak gagasan baru, dari kedua paslon. Termasuk dari kalangan generasi milenial yang melek politik. Mereka menganggap debat perdana pilpres 2019 belum terlalu meyakinkan. &ldquo;Dua-duanya kurang greget. Sama-sama garing. Belum ada yang benar-benar stand out sampai bikin kita benar-benar yakin untuk memilih,&rdquo; kata Co Founder ASUMSI, Iman Sjafei. Iman juga memberi catatan khusus untuk Prabowo yang mengatakan, korupsi boleh saja apabila jumlahnya tidak terlalu besar. Begitu juga tentang luas negara Malaysia yang lebih kecil dari Jawa Tengah. &ldquo;Prabowo banyak miss dalam data. Tapi kubu Jokowi tidak meng-highlight untuk bisa memukul balik. Jadinya tidak sepanas yang kita harapkan,&rdquo; katanya. Hal senada diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Andhyta F. Utami yang menilai debatnya masih terlalu adem. "Dalam hal gagasan, belum sampai 'tonjok-tonjokan'. Seharusnya kubu Prabowo - Sandi sebagai penantang bisa memberi banyak kritikan untuk kinerja petahana,&rdquo; kata lulusan Harvard JFK School of Government itu. Selain Andhyta, para pembicara yang hadir dalam nobar tersebut adalah Pradana Indraputra, Koordinator KITASATU / TKN Jokowi - Ma'ruf Amin; Arie Putra, pengamat politik dari Rethoric Centre, Anthony Leong, Koodinator PRIDE / BPN Prabowo - Sandiaga Uno; dan Aurelia Vizal, penulis sosio-politik dari Generasi Melek Politik. Aurelia Vizal yang mewakili generasi milenial sekaligus first voter memberi poin untuk kemampuan public speaking Prabowo - Sandi yang lebih baik. &ldquo;Jokowi ada kesulitan dalam public speaking. Tapi meski cukup bagus dalam komunikasi, poin-poin yang disampaikan Prabowo kabur. Dari lima tahun lalu, isu yang dibawa soal bocor-bocor juga sama,&rdquo; katanya. Selain itu, Aurel tidak sepakat bahwa korupsi selalu terkait gaji yang tidak layak. &ldquo;Jumlah gaji dan korupsi nggak ada hubungannya. Korupsi itu dari sistem. Orang yang jabatannya lebih tinggi lebih mungkin untuk korup,&rdquo; katanya.

Debat Capres Kurang Greget, Jauh dari 'Tonjok-Tonjokan' Gagasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#debat capres perdana

Berita Terkini

Jelang Debat Kedua, Begini Permintaan Kubu Prabowo Ke KPU

Jelang Debat Kedua, Begini Permintaan Kubu Prabowo Ke KPU

Disinformasi dari Debat Capres, Djoko Santoso Disebut Dilarang Masuk

Bikin Debat Jadi Tontonan Memalukan, KPU Diminta Angkat Tangan

Bara JP: Jokowi Kuasai Persoalan, Prabowo Kelabakan dan Inkonsisten

Soal Kasus Novel Baswedan, Dahnil: Prabowo Tak Ingin Permalukan Jokowi

Setelah Debat, KPU Hapus Polling, Prabowo dan Ma'ruf Istirahat

Mantan Komisioner KPU Kritik Penyelenggaran Debat Capres Perdana

Kasus Penculikan 98 Tak Dibahas Di Debat, Begini Kata Kubu Jokowi

Debat Capres Kurang Greget, Jauh dari 'Tonjok-Tonjokan' Gagasan

Download Aplikasi JawaPos.com