<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/JKT_SIDAK-SATGAS-PANGAN-KE-PABRIK-MINYAKKITA_HANUNG-HAMBARA_12032025-4-2993200515.jpg" alt="ILUSTRASI. Sejumlah pekerja beraktivitas di pabrik pengepakan Minyakkita setelah sidak dari Satgas Pangan Polri di PT Jujur Sentosa, Batuceper, Kota Tangerang, Rabu (12/3). (Hanung Hambara/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Sejumlah pekerja beraktivitas di pabrik pengepakan Minyakkita setelah sidak dari Satgas Pangan Polri di PT Jujur Sentosa, Batuceper, Kota Tangerang, Rabu (12/3). (Hanung Hambara/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia diperkirakan mencatat defisit transaksi berjalan yang moderat pada 2025. Meskipun risiko perlambatan ekonomi global dan tekanan eksternal seperti tarif perdagangan dari Amerika Serikat (AS) berpotensi menambah tantangan ke depan.&nbsp; Dalam analisis DBS Group Research, Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menyatakan, dengan asumsi penurunan surplus perdagangan barang sebesar 20 persen dan defisit berlanjut pada sektor barang tak terlihat, defisit diperkirakan melebar sedikit menjadi -0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) 2025. Dari sisi pembiayaan, akan ditopang oleh arus masuk investasi langsung asing yang masih kuat.&nbsp; "Meskipun FDI (Foreign Direct Investment) menunjukkan tren perlambatan sejak 2024. Arus portofolio juga diperkirakan akan masuk secara moderat," ungkapnya, Senin (21/4). Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran Indonesia pada 2025 diproyeksikan mencapai hanya seperlima dari rata-rata enam tahun terakhir. Mencerminkan tantangan eksternal yang kian kompleks.&nbsp; Sementara itu, cadangan devisa (cadev) Indonesia sebesar USD 157,1 miliar per akhir Maret 2025 lalu. Peningkatan ini terjadi meskipun bank sentral melakukan intervensi cukup besar di pasar valuta asing. DBS menyebut bahwa kenaikan cadangan juga ditopang oleh penarikan pinjaman luar negeri oleh sektor publik dan dana hasil repatriasi ekspor. Namun, ancaman baru muncul dari sisi perdagangan internasional, menyusul penetapan tarif antara Indonesia dan AS sebesar 32 persen. Meski demikian, penundaan peluncuran tarif selama 90 hari setidaknya memberi ruang napas. Bahkan ketika tarif dasar 10 persen tetap berlaku. Penetapan itu mempertimbangkan kesenjangan neraca perdagangan. Bukan hanya karena perbedaan tarif bilateral. "DBS mencatat ekspor Indonesia ke AS sekitar 2 persen dari PDB," kata Radhika.&nbsp; Ekspor utama Indonesia ke AS meliputi tekstil, makanan laut, alas kaki, minyak kelapa sawit, dan elektronik. Sektor-sektor tersebut merupakan padat karya yang memiliki eksposur sangat besar terhadap ancaman tarif. Artinya, ada risiko nyata bahwa dampaknya terhadap unit-unit manufaktur lokal dapat meningkat lebih lanjut. "Sektor-sektor tersebut, yang sudah menghadapi risiko dari perlambatan produksi global dan tekanan deflasi dari ekspor Tiongkok, kini berpotensi semakin tertekan jika tarif diberlakukan secara menyeluruh," bebernya.&nbsp; Jika tarif tinggi benar-benar diberlakukan, Radhika memperkirakan, akan berdampak langsung sebesar 0,5 persen PDB terhadap pertumbuhan tahun ini. Yang kemudian berlanjut mengikis 0,25 persen pertumbuhan ekonomi di 2026. Efek lanjutan dari pertumbuhan global yang lemah juga akan memperburuk situasi. "Dalam ekonomi global yang rapuh, kami memperkirakan para pembuat kebijakan domestik akan meningkatkan upaya untuk mendorong permintaan," ucap Radhika. Kebijakan fiskal dan moneter kemungkinan akan memainkan peran lebih besar dalam menopang pertumbuhan.

Defisit transaksi berjalan Indonesia diperkirakan meningkat pada 2025, dengan tantangan dari ekonomi global dan tarif perdagangan.

Surplus Neraca Dagang Indonesia Berpotensi Terpangkas 20 Persen Gara-gara Tarif Trump, Sektor Padat Karya Terpukul Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/cadangan-devisa-ri-naik-ke-usd-1233-miliar-februari-2019_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I-2020 tercatat defisit USD 3,9 miliar atau 1,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai USD 8,1 miliar atau 2,8 persen dari PDB.  Berdasarkan keterangan resmi dari laman Bank Indonesia (BI), defisit ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang dan juga disertai dengan penurunan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer.  "Perbaikan surplus neraca perdagangan barang disebabkan oleh penurunan impor seiring dengan permintaan domestik yang melambat, sehingga mengurangi dampak penurunan ekspor akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia," demikian tulis keterangan tersebut yang dikutip JawaPos.com, Rabu (20/5).  Adapun, untuk defisit neraca jasa mengalami perbaikan, hal itu dipengaruhi oleh penurunan defisit jasa transportasi akibat menurunnya impor barang, di tengah sedang menurunnya jasa travel yang biasanya surplus akibat berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.  Di samping itu, perbaikan defisit neraca pendapatan primer sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik, turut mendorong penurunan defisit transaksi berjalan.  Kemudian, transaksi modal dan finansial pada triwulan I-2020 turut menurun signifikan, di tengah tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Transaksi modal dan finansial defisit sebesar USD 2,9 miliar, terutama dipengaruhi oleh defisit investasi portofolio, setelah pada triwulan sebelumnya surplus sebesar USD 12,6 miliar.  Adanya defisit pada investasi portofolio ini dipicu oleh besarnya aliran modal keluar (cash out flow) akibat kepanikan pasar keuangan global terhadap pandemi Covid-19. Dengan perkembangan tersebut, NPI (Neraca Pembayaran Indonesia) di triwulan I-2020 defisit sebesar USD 8,5 miliar dan posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2020 sebesar USD 121 miliar.  "Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,0 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional," terang keterangan itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2a7xhHeonEc  https://www.youtube.com/watch?v=M3FsqdNeOEo  https://www.youtube.com/watch?v=4t_x5965xbs

CAD Triwulan I-2020 Turun Menjadi 1,4 % Dari PDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kiri) dan Deputi Gubernur Erwin Rijanto (kanan) bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (kiri) dan Deputi Gubernur Erwin Rijanto (kanan) bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memerkirakan defisit transaksi berjalan tahun ini turun menjadi di bawah 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebelumnya, bank sentral memperkirakan defisit transaksi berjalan 2020 di rentang 2,5 persen hingga 3 persen terhadap PDB.  Untuk diketahui, defisit transaksi berjalan kurtal-I 2020 menurun menjadi di bawah 1,5 persen terhadap PDB. Pada kurtal sebelumnya, defisit transaksi berjalan di angka 2,8 persen terhadap PDB.  "Kondisi ini dipengaruhi menurunnya impor sejalan melambatnya permintaan domestik, sehingga meminimalkan dampak berkurangnya ekspor akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam video conference, Selasa (19/5).  Sementara itu, lanjutnya, transaksi modal dan finansial mengalami penurunan yang signifikan karena besarnya aliran modal keluar akibat kepanikan pasar keuangan global terhadap pandemi Covid-19. Investasi portofolio sejak April 2020 hingga 14 Mei 2020 mencatatkan net inflow USD 4,1 miliar, setelah pada kuartal-I 2020 mencatat net outflow USD 5,7 miliar.  "Aliran masuk modal asing kembali membaik mulai April 2020 didorong meredanya ketidakpastian pasar keuangan global serta tingginya daya saing aset keuangan domestik dan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia," ungkapnya.  Perry menambahkan, posisi cadangan devisa akhir April 2020 meningkat menjadi USD 127,9 miliar, setara pembiayaan 7,8 bulan impor atau 7,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.  "BI memandang, posisi cadangan devisa per April 2020 yang sebesar USD 127,9 miliar lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah," ucapnya.

BI Perkirakan Defisit Transaksi Berjalan Turun di Bawah 2 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nilai tukar mata uang rupiah makin perkasa melawan dolar Amerika Serikat (AS). Mengutip YahooFinance, saat ini mata uang Garuda making menguat di level 13.675 per dolar AS.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pemerintah masih terus mencermati perkembangan geopolitik dan perekonomian global yang dapat mempengaruhi nilai kurs. "Ya, kan kita masih akan lihat satu tahun ini. Biasa dinamika nilai tukar kita akan terus menghitung berdasarkan perkembangan dari ekonomi dalam negeri dan global," ujarnya saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jakarta, Selasa (14/1).  Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah berharap perang dagang negeri Paman Sam dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) akan menemukan titik terang. Sebab, hal tersebut akan berimbas pada arus modal masuk atau capital inflow tanah air.  "Kalau dari global kan dengan harapan adanya perjanjian AS dengan RRT kemudian suku bunga yang rendah secara global itu menyebabkan capital inflow," tuturnya.  Meskipun demikian, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah tetap mewaspadai defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit) yang akan mempengaruhi ruang fiskal negara. "Tapi di sisi lain kita juga masih waspada karena CAD kita masih ada. Jadi, kita akan lihat dalam satu tahun ya perkembangannya dan pengaruhnya kepada APBN kan tidak dilihat per hari," pungkasnya.

Rupiah Menguat, Menkeu Tetap Resah soal Defisit Transaksi Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/EKSPOR-CPO-BONTANG-POST.jpg" alt="Ilustrasi petani sawit tengah memanen buah kelapa sawit (Bontang Post/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani sawit tengah memanen buah kelapa sawit (Bontang Post/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) membukukan neraca dagang Indonesia sepanjang November 2019 defisit sebesar USD 1,33 miliar. Capaian itu dibukukan dari perolehan ekspor sebesar USD 14,01 miliar dan total impor mencapai USD 15,34 miliar.  Membaiknya beberapa harga komoditas belakangan ini mampu mengurangi pelebaran angka defisit neraca dagang Indonesia. Salah satunya untuk produk kelapa sawit.  "Komoditas nonmigas yang mengalami peningkatan harga per bulan bulan November 2019 adalah minyak kernel, minyak kelapa sawit (CPO), karet, coklat (kakao), dan alumunium. Kenaikan harga atau penurunan harga pada beberapa komoditas itu tentunya akan berpengaruh kepada ketahanan ekspor dan impor kita," terang Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Senin (16/12).  Salah satu contoh harga adalah karet (RSS/ribbed smoked sheet), dari USD 1,43 per kg menjadi USD 1,54 per kg, kakao juga naik dari USD 2,24 per kg menjadi USD 2,52 per kg atau naik 3,28 persen, begitu juga dengan aluminium yang naik dari USD 1.726 per MT menjadi USD 1.775 per MT atau naik 2,84 persen. Kemudian, harga minyak kernel sawit mengalami kenaikan 27,27 persen dari USD 594 per Metric Ton (MT) menjadi USD 756 per MT, lalu harga minyak kelapa sawit yang semula harganya USD 591 per MT menjadi USD 683 per MT atau naik 15,57 persen.  Meskipun beberapa komoditas mengalami kenaikan, kenaikan harga komoditas kelapa sawit yang paling berdampak. Bahkan, penurunan laju ekspor pada November ini bisa tertutupi oleh kenaikan harga komoditas kepala sawit.  Nilai ekspor minyak kelapa sawit meningkat dari USD 1,33 miliar pada Oktober menjadi USD 1,45 miliar pada November. Kemudian, untuk volume ekspor naik dari 2,53 juta ton pada Oktober menjadi 2,66 juta ton pada November.  Seperti diketahui, nilai ekspor yang menurun disumbangkan oleh menurunnya bijih, kerak, dan abu logam sebesar USD 239,6 juta, lalu besi dan baja sebesar USD 169 juta, dan bahan bakar mineral sebesar USD 138,5 juta. Selain itu juga ada kendaraan dan bagiannya yang turun sebesar USD 122,4 juta dan logam mulia, perhiasan turun USD 105,2 juta.  Untuk nilai impor, pada November 2019 sebesar USD 15,34 miliar atau naik 3,94 persen dibandingkan Oktober. Komoditas nonmigas yang mengalami peningkatan nilai impor tertinggi adalah mesin atau peralatan listrik sebesar USD 146,8 juta, bahan bakar mineral sebesar USD 137,8 juta, kendaraan dan bagiannya sebesar USD 51,5 juta, mesin dan peralatan mekanis sebesar USD 50,9 juta, dan buah-buahan sebesar USD 46,7 juta.

Kenaikan Harga CPO Tekan Defisit Indonesia Sepanjang November 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Sri-Mulyani-2-DER.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membacakan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membacakan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepanjang Juli 2019, neraca perdagangan RI kembali mencetak defisit sebesar USD 63,5 juta. Sehingga secara kumulatif, Januari-Juli 2019, <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/15/08/2019/sejak-januari-perdagangan-ri-tekor-usd-189-miliar-ini-kata-archandra/">defisit neraca perdagangan RI mencapai USD 1,89 miliar</a>.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor RI kumulatif Januari-Juli 2019 mencapai USD 95,79 miliar. Sementara impornya mencapai USD 97,68 miliar.  Dalam rapat paripurna bersama DPR RI, Selasa (27/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji pemerintah akan melakukan sejumlah upaya untuk mendorong kinerja ekspor. Salah satunya, memperbanyak kerja sama bilateral untuk memperluas negara tujuan ekspor yang punya pasar potensial.  Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan perdagangan yang difokuskan pada penyempurnaan fasilitas di kawasan-kawasan khusus. Dengan sistem logistik yang lebih baik, diharapkan biaya produksi bisa turun.  Ia menyatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan insentif untuk fasilitasi perdagangan yang efektif dan terarah guna meningkatkan daya saing produk manufaktur dalam negeri di pasar global.  "Di samping kebijakan tersebut, pendampingan kepada pelaku ekspor juga akan diberikan dalam rangka peningkatan daya saing dan menghilangkan kendala dalam ekspor, termasuk melalui promosi dan proses negosiasi," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.  Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga akan mendukung proses hilirisasi serta terbangunnya rantai industri hulu dan hilir dalam rangka menjaga pasokan bahan baku dan menekan impor. Menurutnya, perbaikan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) tidak hanya ditempuh melalui perbaikan neraca perdagangan barang, tetapi juga melalui penguatan neraca perdagangan jasa.  Untuk meningkatkan ekspor jasa nasional, Sri Mulyani mengatakan akan mempercepat pengembangan <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/22/08/2019/pupr-gelontorkan-rp-11-triliun-untuk-empat-kawasan-wisata-prioritas/">empat destinasi wisata super prioritas</a>. Yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika. Ia mengatakan, upaya tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara, sekaligus mendorong perekonomian daerah wisata serta menambah devisa negara.  "Transformasi industrilisasi, iklim investasi, dan ekspor juga telah diupayakan oleh pemerintah melalui koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait untuk melihat sektor-sektor apa saja yang akan menjadi fokus ekspor Indonesia sebagai strategi mengurangi defisit transaksi berjalan. Industri yang menjadi pertimbangan adalah sektor manufaktur dan kelapa sawit," jelasnya.  Di sisi lain, kebijakan impor akan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional, khususnya bahan baku dan barang modal untuk ekspor. Kebijakan ini juga akan disertai dengan penyederhanaan penerbitan perizinan perdagangan dan peningkatan output produksi serta kelancaran distribusi barang-barang domestik.  "Untuk mengurangi impor migas, pemerintah akan terus mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) serta mempercepat pemberlakuan program B30," pungkasnya.

Sri Mulyani Beberkan Langkah-langkah Pemerintah Perbaiki CAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/EKSPOR-CPO-BONTANG-POST.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mencari peluang perdagangan internasional untuk meningkatkan ekspor nasional lewat penambahan hasil devisa ekspor. Kali ini, dilakukan Kementerian Perdagangan dengan berupaya menambah laju ekspor komoditas Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil), sarang burung walet dan buah-buahan ke Tiongkok.  Dalam kunjungan kerja ke Tiongkok, Mendag Enggartiasto Lukita melakukan pertemuan dengan perkumpulan pengusaha dalam forum investasi, untuk menaikkan ekspor sarang burung walet ke sana. Diharap, dari kesempatan yang diberikan pihak Tiongkok, Indonesia bisa memanfaatkan lobi, untuk mendapatkan setidaknya USD 1 miliar per tahunnya dari ekspor tersebut.  “Kalau kita bisa full speed produksi dan ekspor, ini kita bicara nilai USD1 milar annually. Tetapi kini masih terbatas," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto dalam pernyataannya dari Beijing, Kamis (18/7).  Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Sementara Tiongkok adalah konsumen terbesar sarang burung walet secara global. Sayangnya, Tiongkok lebih banyak mengenal produk sarang burung walet sebagai produksi dari Vietnam dan Malaysia.  Produksi sarang burung walet Indonesia setiap tahunnya sendiri mencapai 1.500 ton. Dari jumlah tersebut, hampir seluruhnya atau sekitar 99 persen diekspor ke berbagai negara, utamanya Tiongkok. Hanya saja, ekspor langsung ke Tiongkok yang tercatat hanya sekitar 5 persen, sisanya banyak dijual mentah ke Vietnam, Malaysia dan Hongkong untuk kemudian diolah dan di ekspor ke Tiongkok.  Mendag Enggar menjelaskan, upaya-upaya peningkatan ekspor mutlak diperlukan untuk menaikkan neraca perdagangan. Dia berharap upaya membuka peluang perdagangan ke sejumlah negara bisa mengatasi tren penurunan ekspor.  Selain sarang burung wallet, rangkaian lobi ini juga dilakukan untuk upaya meningkatkan ekspor CPO ke negeri tirai bambu. Dalam pertemuan tingkat kepala negara, Presiden China Xi Jinping dengan Presiden Jokowi membahas kenaikan ekspor 500 ribu ton CPO dari Indonesia ke Tiongkok. Namun, Mendag Enggar akan berupaya bernegosiasi agar nilai itu bisa digandakan, menjadi 1 juta ton CPO pertahunnya.  “Secara value, harusnya kita juga menegaskan kepada mereka, untuk bagaimana meningkatkan impor CPO dari kita sebesar 500 ribu ton. Itu kan harus dikejar. Saya harus melakukan itu, karena itu kan baru komitmen. Valuenya dari CPO ini kita sudah dapat komitmen dari pertemuan Pak Presiden dengan Presiden Xi Jinping ada tambahan di atas 500 ribu ton impor untuk CPO. Saya akan nawar ke mereka untuk bisa 1 juta ton, dengan lobi face to face,” katanya.  Ia meyakini, lobi intens dengan face to face, bertemu dengan pemerintah dan pengusaha-pengusaha secara langsung, hasilnya berbeda. Hal yang sama pernah dilakukannya dengan Turki, India, dan Chile.  Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika di kesempatan berbeda mengatakan, Presiden Jokowi selalu menekankan agar ekspor terus ditingkatkan.  "Presiden ingin kinerja perdagangan diperbaiki, baik dengan jalan meningkatkan ekspor ke negara tradisional maupun nontradisional dan mengendalikan impor, salah satunya dengan cara menginisiasi industri substitusi impor," kata Erani.  Ia mengakui, langkah Kementerian Perdagangan memacu ekspor dengan memperluas pasar sudah terlihat. Langkah tersebut sedikit banyak sudah membuahkan hasil. Tahun lalu, ekspor Indonesia naik ke negara-negara nontradisional, seperti Bangladesh (15,9%), Turki (10,4%), Myanmar (17,3%), Kanada (9,0%), dan Selandia Baru (16,8%).  "Tahun ini, pemerintah fokus ke pasar Afrika, dengan menandatangani 12 perjanjian. Tiga di antaranya merupakan target pasar baru (sejak 2018), yakni Mozambik, Tunisia, dan Maroko," ucapnya.

Langkah Pemerintah Pacu Ekspor ke Tiongkok Lewat 3 Komoditas Unggulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PELABUHAN-NORMAL-MAY-DAY-FED-4.jpg" alt="ILUSTRASI: aktivitas perekonomian di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pelabuhan salah satu bentuk etalase perekonomian nasional. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: aktivitas perekonomian di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pelabuhan salah satu bentuk etalase perekonomian nasional. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Defisit transaksi berjalan mulai menunjukkan tren membaik. Pada triwulan pertama tahun ini, defisit transaksi berjalan tercatat USD 7,0 miliar atau 2,6 persen dari PDB (produk domestik bruto). Besaran defisit tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai USD 9,2 miliar atau 3,6 persen dari PDB.   "Bisa menopang ketahanan sektor eksternal perekonomian Indonesia," ujar Direktur Eksekutif-Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko di Jakarta kemarin (10/5).  Onny melanjutkan, penurunan defisit transaksi berjalan terutama didukung peningkatan surplus neraca perdagangan barang. Hal itu dipengaruhi penurunan impor yang lebih dalam jika dibandingkan dengan penurunan ekspor. Kemudian, transaksi modal dan finansial pada triwulan I 2019 juga surplus cukup tinggi. Hal tersebut mencerminkan optimisme investor terhadap prospek perekonomian domestik.   "Hal itu menunjukkan persepsi positif investor terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, berkurangnya risiko ketidakpastian di pasar keuangan global turut menjadi faktor pendorong aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan portofolio," katanya.  Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2019 mencatat surplus USD 2,4 miliar. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2019 menjadi USD 124,5 miliar. Jumlah itu setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.  Pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira menuturkan, defisit transaksi berjalan berpotensi melebar di kisaran 2,6-2,7 persen terhadap PDB. Ada beberapa indikator yang bisa memicu pelebaran defisit transaksi berjalan itu. Di antaranya, penurunan kinerja impor yang dipicu melemahnya pertumbuhan industri manufaktur. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal pertama pertumbuhan industri manufaktur cukup rendah, yakni di bawah 4 persen.  "Ketika industri manufaktur mengalami kontraksi, permintaan bahan baku dan barang modal dari impor ikut terkoreksi. Kemudian berkaitan dengan impor barang konsumsi yang sedikit melambat karena adanya stagnasi dari konsumsi rumah tangga. Jadi, ada kewaspadaan, angka defisit itu bisa melebar dibanding tahun lalu," ungkap dia.

Defisit Transaksi Berjalan Susut, Persepsi Investor Semakin Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/maret-2019-bi-pertahankan-suku-bunga-acuan-6-persen_m_.jpg" alt="Gubernur BI Perry Warjiyo" width="100%">
<figcaption>Gubernur BI Perry Warjiyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada Februari 2019 memutuskan mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate di level 6 persen. Keputusan mempertahankan suku bunga acuan sebagai upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. "Keputusan itu konsisten dengan upaya BI dalam menjaga defisit transaksi berjalan dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (21/3). Selain itu, langkah mempertahankan BI rate ini dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik. Bersamaan dengan penetapan BI 7-day Reverse Repo Rate, Bank Indonesia juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen dan Lending Facility sebesar 6,75 persen. Bank Indonesia akan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Langkah ini dilakukan BI dengan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. "BI juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan ototritas terkait untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal," tandasnya.

Maret 2019, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 6 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wamen-arcandra-beberkan-jurus-esdm-perbaiki-neraca-dagang_m_.jpg" alt="Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini dapat di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Rapat membahas tentang upaya pemerintah memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. BPS mencatat, neraca Perdagangan Februari 2019 kembali surplus. Pada Februari 2019, nilai ekspor lebih besar dari nilai impor sehingga menghasilkan surplus sebesar USD 329,5 juta. Capaian positif itu dikontribusikan oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar USD 793,6 miliar dan defisit neraca perdagangan migas sebesar USD 464,1 miliar. Namun secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Februari 2019 masih mengalami defisit USD 734,0 juta. Defisit migas masih memberi kontribusi besar terhadap capaian defisit itu. Wamen Arcandra mengatakan, pihaknya menyampaikan beberapa upaya dari Kementerian ESDM untuk menekan defisit migas. Dia menyampaikan, ada tiga langkah yang sudah dilakukan. "Pertama kita bicara tentang usaha kita untuk memperbaiki neraca kita. Satu dengan kebijakan B20. Kita udpate impact B20," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/3). Selanjutnya, pemerintah juga telah mendorong PT Pertamina (Persero) agar mengoptimalkan minyak dari dalam negeri dengan cara membeli hasil minyak dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). "Entitlement contractor asing yang sudah berkontrak ke Pertamina crudenya. Tidak perlu lagi diekspor tapi di Pertamina (butuhnya) berapa," kata dia. Ketiga, lebih lanjut Arcandra mengatakan, pihaknya mendorong agar perusahaan tambang, salah satunya PT Vale Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Marine Fuel Oil (MFO) mereka melalui Pertamina. Selama ini, dia menyebutkan jika masih ada beberapa perusahaan yang melakukan impor MFO. Padahal, Arcandra menilai jika Pertamina masih mampu menyediakannya. "Ada impact dari MFO yang selama ini dari beberapa kontraktor itu diimport sekarang cukup dipenuhi oleh kilang Pertamina. Ada sebagian (perusahaan) impor. Sekarang ada bussines to bussines dari MFO-nya Pertamina. Itu (MFO) biasanya digunakan untuk heavy equipment," tandasnya.

Wamen Arcandra Beberkan Jurus ESDM Perbaiki Neraca Dagang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#defisit transaksi berjalan

Berita Terkini