<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/Screenshot-2025-05-20-154506-3384675103.jpg" alt="Pekerja tengah bekerja membuat rokok di salah satu pabrik rokok di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Industri Hasil Tembakau (IHT) Kudus, Jawa Tengah. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)" width="100%">
<figcaption>Pekerja tengah bekerja membuat rokok di salah satu pabrik rokok di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Industri Hasil Tembakau (IHT) Kudus, Jawa Tengah. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Indonesia tengah berada di persimpangan penting dalam perjalanan ekonominya. Di satu sisi, sektor industri masih menjadi tulang punggung Produk Domestik Bruto (PDB). Namun di sisi lain, kontribusinya terus menurun &ndash; dari sekitar 26 persen pada awal 2000-an menjadi hanya 19 persen pada kuartal I 2025. Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan deindustrialisasi dini. Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai kondisi ini sebagai alarm bagi masa depan ekonomi nasional. "Purchasing Manager's Indeks (PMI) bulan April turun ke angka 4,67 &ndash; menunjukkan kontraksi. Ini terjadi karena produsen menumpuk stok barang untuk permintaan yang tak kunjung datang," ungkapnya dalam Innovation Summit Southeast Asia 2025 (ISSA) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Hal ini sejalan dengan data kuartal I 2025 Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan kontraksi pertumbuhan industri non-migas seperti industri alat angkutan yang mengalami -3,4 persen YoY, industri mesin -1.38 persen YoY, dan sektor tembakau yang mengalami kontraksi terdalam yaitu -3,77 persen YoY. Menurut Fithra, solusi jangka panjang bukan sekadar stimulus ekonomi, melainkan integrasi kembali ke jaringan produksi global melalui liberalisasi perdagangan dan reformasi kebijakan domestik. "Koherensi kebijakan dan reformasi regulasi adalah fondasi utama. Tanpa itu, industri kita akan terus tertinggal," tegasnya. Fithra menekankan pentingnya sinergi lintas sektor melalui pendekatan quadruple helix&mdash;kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas. "Kita butuh faktor penyatu yang mampu mendorong lompatan pembangunan. Bukan sekadar program jangka pendek, tapi konsensus pertumbuhan jangka panjang," ujarnya. Senada dengan itu, Prof. Bustanul Arifin dari Universitas Lampung menyoroti lemahnya dukungan terhadap riset dan inovasi. "86 persen pendanaan riset masih berasal dari sektor publik. Partisipasi swasta hanya 14 persen. Padahal, inovasi tak bisa berjalan tanpa kemitraan yang kuat," jelasnya, dikutip Sabtu (24/5). Ia juga menyinggung hambatan regulasi yang menghambat implementasi insentif riset. "Undang-undang sudah mengatur insentif pajak untuk investasi R&amp;D, tapi implementasinya masih jauh dari harapan," katanya. Bustanul menegaskan bahwa inovasi tidak bisa lagi dilakukan secara top-down seperti di era sentralisasi. Ia mendorong model kolaboratif seperti ABG (Akademisi, Bisnis, Pemerintah) dan Quadruple Helix yang juga melibatkan masyarakat sipil. "Bahkan jika hanya satu atau dua kemitraan yang berhasil, dampaknya bisa sangat besar," tambahnya. Sementara itu, mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kolaborasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Prof. Tikki Pangestu, menyoroti pentingnya menjembatani riset dan kebijakan publik. "Banyak riset di Indonesia yang hanya berhenti di jurnal. Padahal, kita punya lembaga seperti BKPK yang seharusnya menjadi penghubung antara sains dan kebijakan," ujarnya.&nbsp;Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang proporsional, khususnya di sektor kesehatan. Dalam sesi yang sama Senior Partner di firma konsultansi global Roland Berger, Ashok Kaul, menyampaikan pandangannya yang senada dengan Prof. Tikki Pangestu. Ia menggambarkan transformasi industri sebagai proses yang tidak bisa dilepaskan dari tiga pilar utama: penawaran, permintaan, dan kebijakan yang menjembatani keduanya. Menurut Ashok, pilar pertama adalah sisi penawaran (supply side), dimana industri harus diberi ruang dan insentif untuk bereksperimen, berinovasi, dan menciptakan produk unggulan. Tanpa kebebasan untuk mencoba hal baru, industri akan stagnan dan tertinggal. Pilar kedua adalah sisi permintaan (demand side), yang menurutnya harus diatur dengan regulasi yang melindungi konsumen, namun tidak membatasi laju inovasi. Pilar ketiga, dan yang paling krusial menurut Ashok, adalah titik temu antara penawaran dan permintaan&mdash;di sinilah peran pemerintah menjadi sangat strategis. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis risiko (risk-proportionate regulation), yaitu kebijakan yang mempertimbangkan potensi risiko tanpa mematikan potensi inovasi. "Di sinilah peran kebijakan fiskal seperti pajak menjadi paling menentukan. Saya pendukung kuat regulasi berbasis risiko (risk-proportionate regulation)," ujar Ashok.&nbsp;

Bustanul menegaskan bahwa inovasi tidak bisa lagi dilakukan secara top-down seperti di era sentralisasi. Ia mendorong model kolaboratif.

Sinergi jadi Kunci Transformasi Ekonomi di Tengah Ancaman Deindustrialisasi dan Minimnya Inovasi

<div id="m#msg-f:1821812405062127172" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/IMG-20250120-WA0023-2774760889.jpg" alt="Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Ilham Akbar Habibie di Jakarta, Senin (20/1). (RianAlfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Ilham Akbar Habibie di Jakarta, Senin (20/1). (RianAlfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821812405062127172-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menyatakan Indonesia mengalami gejala deindustrialisasi dini. Sejak tahun 2014, rata-rata nilai tambah manufaktur sekitar 39,12 persen, turun dari periode-periode sebelumnya yang</div> <div dir="auto">memiliki nilai rata-rata 41,64%.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kondisi tersebut memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini kurang maksimal, di kisaran lima persen. Padahal ke depan, Presiden Prabowo Subianto memasang target pertumbuhan</div> <div dir="auto">ekonomi Indonesia sebesar delapan persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk dapat mengejar target pertumbuhan tersebut, perlu upaya serius untuk kembali melakukan industrialisasi (re-industrialisasi) di Indonesia. Hal tersebut yang melatarbelakangi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mengambil tema &ldquo;Re-Industrialisasi, Kunci Indonesia Emas 2045&rdquo;.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam acara Pelantikan Pengurus Pusat</div> <div dir="auto">Persatuan Insinyur Indonesia periode 2024-2027 Senin (20/1) malam, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Ilham Akbar Habibie menyatakan, untuk melakukan re-industrialisasi, dibutuhkan sangat banyak peran insinyur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PII akan terus;berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak, berperan aktif mendukung upayaupaya menumbuhkan industri di tanah air,&rdquo; jelasnya di acara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu modal penting dalam re-industrialisasi adalah para insinyur profesional. Menurut putra pertama Presiden Republik Indonesia (RI) ke-3&nbsp;</div> <div dir="auto">Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) itu, negara-negara yang berhasil melakukan industrialisasi memiliki jumlah insinyur yang cukup signifikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015549770/usaha-sektor-ekonomi-digital-sumbang-rp-3232-triliun-hingga-desember-2024">Usaha Sektor Ekonomi Digital Sumbang Rp 32,32 Triliun hingga Desember 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya saja Vietnam yang memiliki 9.000 orang insinyur per satu juta penduduk, bahkan Korea Selatan memiliki 25.000 insinyur per satu juta penduduk. Sementara jumlah insinyur di Indonesia saat ini hanya sekira 2.670 orang per satu juta</div> <div dir="auto">penduduk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kondisi ini yang juga menjadi perhatian Persatuan Insinyur Indonesia. &ldquo;Kami</div> <div dir="auto">berharap PII dapat mendukung pemerintah dalam upaya- upaya peningkatan jumlah insinyur Indonesia," lanjut Ilham Habibie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya jumlah, tetapi juga peningkatan kualitasnya. Oleh karenanya, PII berharap para insinyur dari berbagai generasi di Indonesia bisa ikut mendorong dan berperan dalam upaya re-indrustialisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami berharap kolaborasi antara para insinyur berpengalaman tinggi dan para insinyur muda dengan energi besar dalam kepengurusan ini dapat membuat PII bergerak dinamis, tentu juga bersama-sama dengan pengurus PII di daerah,&rdquo; tandas Ilham Habibie.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Sejak tahun 2014, rata-rata nilai tambah manufaktur sekitar 39,12 persen, turun dari periode-periode sebelumnya.

 Prihatin Kondisi Deindustrialisasi, Ilham Habibie Ingatkan Begini untuk Para Insinyur di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/la-nyalla-FRIZAL.jpg" alt="Joko Driyono (kanan), Wakil Ketum PSSI dan La Nyalla Mattalitti, mantan ketum PSSI saat menghadiri acara diskusi sepak bola nasional #PSSIHarusBaik di Pena Room, Graha Pena, Surabaya, kemarin (17/12). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Joko Driyono (kanan), Wakil Ketum PSSI dan La Nyalla Mattalitti, mantan ketum PSSI saat menghadiri acara diskusi sepak bola nasional #PSSIHarusBaik di Pena Room, Graha Pena, Surabaya, kemarin (17/12). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Kadin Jawa Timur A.A. La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, daya saing industri dalam negeri saja saat ini kalah jika dibandingkan dengan produsen negara lain, terutama Tiongkok. Akhirnya, banyak pelaku industri yang beralih dari produsen menjadi pedagang.  "Persoalan-persoalan seperti inilah yang bisa membuat Indonesia kena deindustrialisasi. Ini tantangan berat yang harus dihadapi bersama karena akibatnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi," tuturnya, Senin (2/12).  La Nyalla mengakui bahwa growth industri pengolahan Jatim secara year-on-year sebenarnya masih stabil. Pada triwulan III tahun ini pertumbuhannya sekitar 1,89 persen. Kemudian, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Jawa Timur berada di angka 30 persen.  "Tapi, itu bukan jaminan industri Jatim tidak akan terkena deindustrialisasi," katanya.  Problem industri domestik sebenarnya bukan hanya soal deindustrialisasi. Masih ada beberapa tantangan lainnya. Mulai permasalahan sumber daya manusia (SDM), pasar ekspor yang cenderung melemah karena ekonomi dunia melambat, hingga kenaikan upah minimum yang berpotensi membuat industri di Jatim, terutama kawasan ring I, relokasi ke provinsi lain yang lebih murah.  "Untuk menghadapi itu semua, kami punya banyak program. Salah satunya, sertifikasi profesi yang membantu industriawan bisa mendapatkan SDM terbaik," ungkapnya.  Mulai 2020, Kadin Jatim memang fokus pada peningkatan kualitas SDM. Tujuannya, industri-industri di Jatim bisa mendapatkan SDM berkualitas global demi meningkatkan kinerja perusahaan.  "Kami juga ikut mengasistensi program pendidikan vokasi sistem ganda. Bahkan, pekan kemarin kami baru saja menggelar evaluasi dengan 20 perusahaan menengah sampai besar di Jatim terkait program itu," ungkap La Nyalla yang juga ketua DPD tersebut.  Kadin Jatim juga telah mengadakan sejumlah pelatihan dan berhasil mencetak 453 tenaga pengajar di perusahaan atau pelatih tempat kerja. Dengan demikian, mereka bisa menggerakkan para pekerja untuk meningkatkan produktivitas. Di samping itu, pihaknya juga rutin melakukan pertemuan bisnis dengan banyak negara demi mendapatkan pasar ekspor baru.  "Terkait dengan masalah upah minimum, kami sering menggelar pertemuan dengan para pelaku industri di Jatim untuk mencari solusi terbaik. Yang penting, prinsipnya jangan sampai ada relokasi pabrik ke provinsi lain," ucapnya.  Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan itu, Kadin Jatim berharap sektor industri bisa tumbuh 5 persen tahun depan. Menurut La Nyalla, angka tersebut sudah cukup bagus di tengah perlambatan ekonomi.  "Kalau dilihat secara umum, sepanjang 2019, ekonomi Jatim sebenarnya cukup stabil. Triwulan III tahun ini pertumbuhan ekonomi Jatim 5,32 persen. Meski sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, capaian di atas 5 persen perlu kita syukuri di tengah kondisi global yang tidak menentu," tuturnya.  FOKUS KADIN JATIM  Mengembangkan SDM  Memberdayakan UKM  Peningkatan hubungan perdagangan  Sosialisasi kebijakan pemerintah  Pengembangan potensi daerah untuk pertumbuhan ekonomi  Penciptaan iklim usaha

La Nyalla: Gejala Deindustrialisasi, Produsen Berubah jadi Pedagang