<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Brigjen-Pol-Ade-Ary-2JPG-3516025968.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Beberapa tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) telah mengajukan penangguhan penahanan terhadap para tahanan aksi demo Agustus lalu. Bahkan GNB siap menjadi penjamin atas penangguhan penahanan untuk Delpedro Marhaen dan tahanan lainnya. Atas permohonan tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa sampai saat ini masih dilaksanakan pendalaman.&nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menyampaikan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya masih melakukan proses pendalaman atas kasus yang disangkakan kepada para tahanan tersebut. Menurut dia, itu sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.&nbsp; &rdquo;Kami laporkan bahwa sampai dengan saat ini penyidik dari Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan proses ini, proses pendalaman ini terus dilakukan karena sudah menjadi komitmen kita bersama bahwa pelaku kerusuhan, pelaku anarkis (harus ditindak),&rdquo; kata Ade Ary saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta hari ini (24/9). Jenderal bintang satu Polri itu pun menyatakan bahwa Presiden Prabowo dan Jenderal Sigit sebagai kapolri telah menyampaikan, semua pihak yang menjadi perusuh, merusak fasilitas umum, dan menyebabkan terjadinya kericuhan dalam aksi demo Agustus lalu harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Untuk itu dilaksanakan proses hukum.&nbsp; &rdquo;Dan untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, maka proses itu dilaksanakan juga secara akuntabel, profesional dan transparan. Jadi, kami juga menghormati kepada semua pihak yang telah memberikan support, dukungan kepada kami dalam proses penyidikan ini,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, kedatangan para tokoh bangsa yang tergabung dalam GNB ke Polda Metro Jaya pada Selasa (23/9) tidak hanya untuk menemui para tahanan seperti Delpedro Marhaen. Lewat surat resmi, GNB menyampaikan permohonan agar para tahanan itu dibebaskan dan bila memang proses hukum tengah berjalan dengan alat bukti yang sudah dikantongi, ada penangguhan penahanan. GNB siap menjadi penjamin.&nbsp; Lukman Hakim Saifuddin, mantan menteri agama yang juga tergabung dalam GNB menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus menjunjung tinggi hak-hak dasar dan hak asasi manusia bagi para tersangka. Itu sangat penting dan menjadi concern bagi GNB. Karena itu, tokoh-tokoh tersebut bersurat secara resmi kepada pihak kepolisian agar memberikan kesempatan untuk membebaskan atau memberikan penangguhan penahanan. &rdquo;Karenanya dalam surat yang kami layangkan secara resmi, juga selain pembebasan, kami juga berharap ada penangguhan terhadap mereka-mereka itu,&rdquo; kata dia. Lukman tegas menyatakan bahwa GNB tidak masuk sampai proses hukum yang sedang berjalan. Termasuk dugaan penghasutan yang dituduhkan kepada Delpedro dan beberapa tersangka lainnya. Menurut dia, pihaknya hanya berpesan agar pimpinan Polda Metro Jaya memperhatikan hak-hak dasar para tahanan. Semuanya harus dipenuhi. &rdquo;Yang kaitannya dengan penjamin ya, kami sudah bersepakat dari Gerakan Nurani Bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penangguhan itu. Jadi poinnya kami bersedia untuk menjadi penjamin,&rdquo; tegasnya.

GNB mengajukan penangguhan penahanan bagi tahanan aksi demo Agustus, Polda Metro Jaya terus lakukan pendalaman kasus.

Tokoh Bangsa dari GNB Ajukan Penangguhan Penahanan Delpedro Marhaen dan Tahanan Lainnya, Polda Metro Jaya: Masih Proses Pendalaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/del-3318810869.jpg" alt="Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mengungkap kronologi penangkapan Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen dan staf Lokataru Foundation bernama Muzaffar Salim. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (6/9), TAUD menyatakan bahwa penangkapan Pedro dan Muzaffar adalah bentuk kambing hitam dan tuduhan keji bagi Lokataru Foundation. Fian Alaydrus yang mendampingi Pedro dan Muzaffar menyampaikan bahwa, Pedro diamankan oleh aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya pada 1 September lalu. Penangkapan berlangsung malam hari, sekitar pukul 22.30 WIB. Semula Pedro meminta pendampingan dari penasihat hukum, namun aparat kepolisian menyatakan bahwa itu bisa dilakukan di kantor polisi. &rdquo;Berdasarkan keterangan teman-teman Lokataru juga ada nada-nada intimidatif untuk tidak boleh telepon siapa-siapa, suruh ganti cepat-cepat, dan ada poin yang penting juga bahwa mereka mengakunya melakukan penangkapan dan juga penggeledahan badan. Tapi, berdasarkan penjelasan dari penjaga kantor dan teman-teman saksi di lapangan, mereka naik ke lantai 2 nyelonong,&rdquo; jelasnya. Setelah ditangkap, dibawa ke Polda Metro Jaya kemudian dijadikan sebagai tersangka dan ditahan, pada Kamis (4/9) polisi menggeledah kantor Lokataru Foundation di Jakarta Timur (Jaktim). Menurut Fian, penggeledahan itu dilakukan saat keluarga Pedro dan rekan-rekannya dari Lokataru sedang berada di Polda Metro Jaya. &rdquo;Begitu tim kami masuk (kantor Lokataru Foundation), barang-barang sudah di lantai, sudah terjadi pemeriksaan penggeledahan,&rdquo; jelasnya. Di hari yang sama, Lokataru Foundation mendapat informasi bahwa kediaman orang tua Pedro juga digeledah oleh polisi. Sejumlah milik Pedro dan terkait dengan Pedro diamankan. Diantaranya kartu BPJS, kartu untuk naik angkutan umum, buku-buku, serta spanduk diskusi hasil penelitian Lokataru Foundation juga diangkut oleh pihak kepolisian. &rdquo;Menurut kami ini bentuk lagi-lagi kambing hitam, tuduhan keji, tuduhan kejam kepada Lokataru Foundation,&rdquo; tegas Fian. Dia menyatakan, sejak awal Lokataru Foundation hanya melaksanakan advokasi dan pendampingan hukum, termasuk pendampingan hukum secara probono. Selain itu, Lokataru Foundation juga giat melakukan pendidikan HAM, pendidikan demokrasi, melakukan penyadaran publik, serta mengamplifikasi suara-suara tuntutan-tuntutan publik. &rdquo;Lalu justru kami yang dituduh dengan keji gitu sebagai dalang. Ini bentuk tuduhan pengalihan tanggung jawab dari pihak kepolisian kepada anak-anak muda yang secara sumber daya tidak mungkin melakukan hal itu, secara kapasitas tidak mungkin melakukan penjarahan-penjarahan, tidak memiliki sumber daya yang cukup, hanya orang yang memiliki kekuasaan-kekuasaan dan punya alat-alat yang bisa melakukan itu,&rdquo; bebernya.&nbsp; Sebelumnya, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana menyampaikan bahwa penggeledahan di kantor Lokataru Foundation memang terkait dengan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan Pedro yang sudah dilakukan lebih dulu. Oleh polisi, Pedro diproses hukum dengan sangkaan melakukan penghasutan terhadap pelajar dan anak di bawah umur agar ikut berdemo.&nbsp; &rdquo;Kami membenarkan bahwa salah satu kluster tersangka yang kami ungkap dalam upaya penghasutan atau mobilisasi anak (dalam aksi demo di Jakarta) adalah salah satu direktur di LSM lembaga inisial L (Lokataru),&rdquo; ungkap Kholis saat menyampaikan keterangan kepada awak media pada Kamis malam.&nbsp; Kholis menyampaikan bahwa penggeledahan di kantor Lokataru berlangsung kemarin sore. Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi kantor tersebut dan melakukan penggeledahan. Dari kantor Lokataru, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Mulai peralatan elektronik, buku, hingga spanduk. &rdquo;Itu merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian penyidikan terhadap kluster &nbsp;ini, tentunya dalam upaya kami melengkapi dan menambah bukti-bukti yang memang diperlukan untuk proses penyidikan,&rdquo; ucap dia. Perwira menengah Polri dengan dua kembang di pundak itu menyampaikan bahwa penyidik berusaha mengumpulkan barang bukti yang nantinya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Kholis memastikan bahwa nantinya hasil penggeledahan di kantor Lokataru bakal disampaikan kepada publik secara terbuka dan transparan. &rdquo;Penegakan hukum terhadap kluster penghasut dengan 6 tersangka, kami lakukan sekali lagi di luar dari kepentingan hukum itu sendiri, di luar dari kepentingan kepastian hukum itu sendiri. Kami juga melihat perkembangan situasi dan kepentingan umum serta ini langkah dari Ditreskrimum untuk menjaga anak dan pelajar khususnya di Jakarta dan sekitarnya,&rdquo; terang dia.

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mengungkap kronologi penangkapan Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen

Ungkap Kronologi Penangkapan Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen, Tim Advokasi untuk Demokrasi: Ini Bentuk Kambing Hitam dan Tuduhan Keji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/del-3318810869.jpg" alt="Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Proses hukum terhadap Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen berlanjut. Usai menetapkan Pedro sebagai salah seorang tersangka kerusuhan aksi demo pada 25-31 Agustus 2025 di wilayah hukum Polda Metro Jaya, polisi menggeledah kantor Lokataru yang berada di Pulogadung, Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (4/9). Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana menyampaikan bahwa penggeledahan di kantor Lokataru memang terkait dengan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan Pedro yang sudah dilakukan lebih dulu. Oleh polisi, Pedro diproses hukum dengan sangkaan melakukan penghasutan terhadap pelajar dan anak di bawah umur agar ikut berdemo.&nbsp; &rdquo;Kami membenarkan bahwa salah satu kluster tersangka yang kami ungkap dalam upaya penghasutan atau mobilisasi anak (dalam aksi demo di Jakarta) adalah salah satu direktur di LSM lembaga inisial L (Lokataru),&rdquo; ungkap Kholis saat menyampaikan keterangan kepada awak media pada Kamis malam.&nbsp; Kholis menyampaikan bahwa penggeledahan di kantor Lokataru berlangsung kemarin sore. Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi kantor tersebut dan melakukan penggeledahan. Dari kantor Lokataru, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Mulai peralatan elektronik, buku, hingga spanduk. &rdquo;Itu merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian penyidikan terhadap kluster &nbsp;ini, tentunya dalam upaya kami melengkapi dan menambah bukti-bukti yang memang diperlukan untuk proses penyidikan,&rdquo; ucap dia. Perwira menengah Polri dengan dua kembang di pundak itu menyampaikan bahwa penyidik berusaha mengumpulkan barang bukti yang nantinya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Kholis memastikan bahwa nantinya hasil penggeledahan di kantor Lokataru bakal disampaikan kepada publik secara terbuka dan transparan. &rdquo;Penegakan hukum terhadap kluster penghasut dengan 6 tersangka, kami lakukan sekali lagi di luar dari kepentingan hukum itu sendiri, di luar dari kepentingan kepastian hukum itu sendiri. Kami juga melihat perkembangan situasi dan kepentingan umum serta ini langkah dari Ditreskrimum untuk menjaga anak dan pelajar khususnya di Jakarta dan sekitarnya,&rdquo; terang dia.

Penggeledahan di kantor Lokataru memang terkait dengan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan Pedro.

Penjelasan Polda Metro Jaya Pasca Menggeledah Kantor Lokataru Foundation di Pulogadung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/14/IMG_20241010_185457-273506646.jpg" alt="Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah. (ANTARA/Donny Aditra)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah. (ANTARA/Donny Aditra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan keprihatinan mendalam atas penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen oleh aparat kepolisian pada Senin malam (1/9). Bahkan, Delpedro telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penghasutan massa oleh Polda Metro Jaya. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah menegaskan, langkah penegakan hukum seharusnya tidak menimbulkan kesan kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan HAM. &ldquo;Kami menyesalkan kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap aktivis hak asasi manusia, Direktur Lokataru tadi malam,&rdquo; kata Anis Hidayah di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (2/9). Menurut Anis, perkembangan situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi pelanggaran HAM di tengah meningkatnya eskalasi demonstrasi di berbagai daerah.&nbsp; &ldquo;Perkembangan ini tentu saja mengkhawatirkan dalam konteks yang nantinya dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia,&rdquo; tegasnya. Komnas HAM juga memastikan telah melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, Bandung, Jogjakarta, dan Solo. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan pemantauan situasi melalui media sosial dan juga media. "Mengidentifikasi sekitar 28 daerah yang ada aksi, dimana kami melakukan pemantauan situasi korban yang sakit, yang meninggal, yang ditangkap, dan lain-lain,&rdquo; jelas Anis. Selain pemantauan, Komnas HAM sejak 29 Agustus telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban dalam aksi unjuk rasa. Anis menyebut, hingga saat ini posko tersebut telah menerima puluhan laporan.&nbsp; &ldquo;Selain itu Komnas HAM juga sejak tanggal 29 membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami korban ketika mereka melakukan aksi. Sejauh ini kami menerima 28 aduan yang masuk ke Komnas HAM,&rdquo; pungkasnya.

Komnas HAM menyesalkan penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, oleh polisi, khawatir akan pelanggaran HAM.

Komnas HAM Sesalkan Penangkapan Terhadap Direktur Lokataru Fondation Delpedro Marhaen, Khawatir Terdapat Pelanggaran HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/del-3318810869.jpg" alt="Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polda Metro Jaya telah menetapkan Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen sebagai tersangka. Menurut polisi, Delpedro menjadi tersangka bersama 37 tersangka lain. Sehingga kini total sudah ada 38 tersangka terkait dengan kerusuhan selama aksi massa terjadi di Jakarta dan sekitarnya sepanjang pekan lalu. &rdquo;DMR (Delpedro Marhaen) sudah ditahan dan dilakukan penahanan,&rdquo; kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada awak media pada Selasa (2/9).&nbsp; Ade Ary menyembut, jika sudah dilaksanakan penahanan, maka sudah pasti yang bersangkutan status hukumnya adalah tersangka. Sebab, ada tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Termasuk penangkapan dan penahanan. &rdquo;Jadi, tahapannya itu mengamankan, menangkap. Kalau menangkap itu sudah tersangka, setelah diperiksa lagi, ditahan,&rdquo; tegas dia. Ade Ary menyatakan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Karena itu, dia belum bisa menyampaikan secara terperinci peran satu per satu tersangka. Termasuk Delpedro yang ditangkap dan kini menjadi tersangka sekaligus tahanan Polda Metro Jaya. &rdquo;Mohon waktu detailnya, ini masih umum dulu awalan ya. Nanti detailnya, pekerjaannya apa, usia, dari daerah mana, alamatnya, mohon waktu ya. Nanti kami komunikasikan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Sampai saat ini, semua masih dinamis dan masih terus berkembang. Yang jelas, hingga hari ini sudah ada 38 tersangka terkait dengan kerusuhan, kericuhan, dan pengrusakan yang terjadi dalam rangkaian aksi massa di Jakarta dan sekitarnya. Polda Metro Jaya memproses hukum para tersangka sesuai dengan prosedur yang berlaku. &rdquo;Tim gabungan dari beberapa subdit, dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kemudian juga tim dari (direktorat) narkoba juga bekerja, tim dari Direktorat Reskrimsus, Direktorat Siber juga bekerja,&rdquo; bebernya.&nbsp;

Polda Metro Jaya telah menetapkan Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen sebagai tersangka. Delpedro jadi tersangka usai ditangkap

Polda Metro Jaya Tangkap dan Jadikan Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen  Sebagai Tersangka