<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/ZdXLCIX7bbb106QBoM97OZCCyLQHlpaL5pxmOYP8-4037072144.jpg" alt="Ribuan rombongan peserta aksi reuni 212 mulai mendatangi kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (2/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan rombongan peserta aksi reuni 212 mulai mendatangi kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (2/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Massa reuni aksi 212 mulai mendatangi kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (2/12). Sejak pukul 15.30 WIB, rombongan demi rombongan mulai memasuki kawasan monas untuk menuju lokasi acara. &nbsp; Tak sedikit pula dari mereka yang memilih keluar dari kawasan Monas untuk mengikuti aksi bela Palestina yang digelar di jalan Medan Merdeka Selatan tepatnya di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS). Pantauan JawaPos.com, ribuan massa datang dengan mengenakan pakaian muslim berwarna putih. Sejumlah bendera ormas juga mulai dikibarkan.&nbsp; Awan gelap dan sedikit rintik hujan juga sudah mulai turun di sekitar Monas. Namun, cuaca mendung ini tidak menghilangkan niat peserta Reuni Aksi 212. "Dari pagi memang cuaca sudah mendung begini. Mudah-mudahan aja tidak hujan sampai acara selesai," kata Rifai, peserta aksi asal Tangerang, di lokasi.&nbsp; Ia mengaku sudah menyiapkan jas hujan jika nanti cuaca memburuk.&nbsp; "Sudah disiapin jas hujan. Tapi mudah-mudahan aja gak hujan," katanya. Meski massa aksi belum terlalu ramai, panitia terus memberikan peringatan kepada peserta agar tertib dan tidak membuang sampah.&nbsp; Melalui pengeras suara, penyelenggara meminta agar peserta tidak menginjak rumput di Monas. "Rumput kita jaga jangan sampai diinjek, dipakai makan-makan disitu. Karena kita mau revolusi akhlak," ungkapnya.&nbsp; <h2>Rangkaian Acara Reuni Aksi 212</h2> Reuni Akbar 212 digelar hari ini, Selasa (2/12), di Monas, Jakarta Pusat. Acara yang bertajuk &ldquo;Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah" ini akan berpusat di Silang Monas dan dijadwalkan mulai sore hari. Kegiatan inti acara Reuni Akbar 212 akan diawali dengan rangkaian ibadah dan doa, termasuk salat gaib khusus untuk para korban bencana alam di Sumatra. "Pukul 17.00 hingga 20.00 WIB, dilakukan doa zikir muhasabah istigosah dan shalat gaib korban bencana alam Sumatra," ujar Juru Bicara Reuni 212, Aziz Yanuar, Selasa (2/11). <h2>Jadwal Lengkap dan Rangkaian Doa untuk Bangsa</h2> Rangkaian acara akan dimulai tepat pukul 17.00 WIB. Selain salat gaib korban bencana Sumatra, para peserta juga dijadwalkan melaksanakan Salat Magrib berjamaah di lokasi. Aziz Yanuar menegaskan bahwa agenda doa khusus untuk bencana alam di Sumatra telah dimasukkan dalam rangkaian acara zikir dan munajat. "Tentu agenda doa-doa khusus untuk bencana Sumatra itu masuk. Doa keselamatan bangsa zikir dan munajat doa. Mungkin akan dipimpin oleh Habib Hanif Alatas," kata Aziz. Kegiatan sore hari hingga menjelang malam ini akan dipenuhi dengan doa, zikir, muhasabah, dan istigasah, yang diharapkan dihadiri oleh ribuan masyarakat. Sambutan Tokoh dan Sesi Maulid Nabi Setelah sesi doa dan salat berjamaah, acara akan berlanjut dengan sesi sambutan dari berbagai tokoh. Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno telah mengkonfirmasi kehadirannya. "Pukul 21.00 hingga 23.00 WIB, pembukaan dengan Indonesia Raya, sambutan tokoh ormas, dan pemerintah," jelas Aziz.

Ribuan peserta Reuni Aksi 212 berkumpul di Monas, Jakarta, untuk berdoa bagi Palestina dan korban bencana alam.

Cuaca Mendung Tak Surutkan Semangat! Begini Momen Kedatangan Ribuan Peserta Reuni 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Reuni-Akbar-212-Dery-Ridwansah-6-.jpg" alt="Suasana acara Munajat dan Maulid Akbar 2019 #ReuniMujahidin212 di kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019). Reuni 212 dimulai dengan salat tahajud bersama pada pukul 03.00 WIB dan ditutup dengan doa yang berakhir pada pukul 08.00 WIB. Foto: Dery Ridwansa" width="100%">
<figcaption>Suasana acara Munajat dan Maulid Akbar 2019 #ReuniMujahidin212 di kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019). Reuni 212 dimulai dengan salat tahajud bersama pada pukul 03.00 WIB dan ditutup dengan doa yang berakhir pada pukul 08.00 WIB. Foto: Dery Ridwansa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Untuk memastikan arus lalu lintas ketika acara Reuni Akbar 212 berjalan selepas magrib hari ini (2/12), Polda Metro Jaya akan memulai pengalihan arus sejak pukul 17.00 WIB. Setidaknya ada 10 ruas jalan yang disiapkan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya untuk rekayasa lalu lintas.&nbsp; Merujuk informasi yang disampaikan oleh aparat kepolisian pada akun media sosial resmi TMC Polda Metro Jaya, pengalihan arus lalu lintas dilakukan mulai pukul 17.00 WIB. Tujuannya agar pergerakan massa ke Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus), tidak sampai mengganggu aktivitas masyarakat.&nbsp; &rdquo;Pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional,&rdquo; ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi oleh awak media.&nbsp; Berkaitan dengan pengalihan arus lalu lintas yang berjalan bertepatan dengan jam pulang kerja, pihak kepolisian mengimbau agar pengguna jalan menghindari seluruh Kawasan Monas. Tujuannya untuk menghindari atau mengurangi potensi tercepat dalam kepadatan arus. Beberapa ruas jalan yang harus dihindari adalah: Jalan Medan Merdeka Barat Jalan Medan Merdeka Selatan Jalan Medan Merdeka Timur Jalan Medan Merdeka Utara Jalan Veteran I, II, dan III Jalan Majapahit sisi Timur&nbsp; Jalan Perwira Jalan Budi Kemuliaan (Arah Patung Kuda) Jalan MH Thamrin (Simpang Patung Kuda&ndash;Simpang Kebon Sirih) Jalan Merdeka Selatan (dari arah Tugu Tani atau Kedubes AS) Sebagai panduan, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) Jakarta juga sudah merilis alur rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan selama kegiatan Reuni Akbar 212 berlangsung. Dishubtrans Jakarta menyarankan agar masyarakat menggunakan rute alternatif sebagai berikut: Arah Barat (Tanah Abang) menuju Timur (Gambir) Melalui Jalan Abdul Muis&ndash;Majapahit&ndash;Juanda&ndash;Pos&ndash;Gedung Kesenian&ndash;Lapangan Banteng Utara&ndash;Lapangan Banteng Barat&ndash;Pejambon, atau via Jatibaru Raya&ndash;Kebon Sirih&ndash;M.I. Ridwan Rais&ndash;Medan Merdeka Timur. Arah Timur (Tugu Tani) menuju Barat (Tanah Abang): Melintasi Medan Merdeka Timur&ndash;Perwira&ndash;Katedral&ndash;Veteran&ndash;Suryopranoto dan seterusnya. Arah Utara (Harmoni) menuju Selatan (Tanah Abang) Menggunakan Suryopranoto&ndash;Balikpapan&ndash;Cideng Timur dan seterusnya. Arah Utara (Harmoni) menuju Selatan (Tugu Tani) Melalui Juanda&ndash;Pos&ndash;Gedung Kesenian&ndash;Lapangan Banteng Utara&ndash;Lapangan Banteng Barat&ndash;Pejambon dan seterusnya. Aparat kepolisian melibatkan petugas dari instansi lain dalam pengamanan agenda Reuni Akbar 212 di Kawasan Monas sore hingga malam nanti. Total ada 2.511 personel gabungan yang terlibat dalam pengamanan kegiatan tersebut.&nbsp; Kasi Humas Polres Metro Jakpus Iptu Ruslan menyampaikan bahwa lebih dari 2 ribu personel dikerahkan untuk memastikan acara itu berjalan aman dan tertib. Mengingat jumlah peserta yang diperkirakan hadir dalam acara tersebut akan sangat besar.&nbsp; Ruslan menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas yang disiapkan bersifat situasional sebagaimana telah disampaikan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya. Artinya rekayasa lalu lintas bakal menyesuaikan perkembangan di lapangan.&nbsp; &rdquo;Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,&rdquo; terang dia. &nbsp;

Polda Metro Jaya akan mengalihkan arus lalu lintas untuk Reuni Akbar 212 di Jakarta, melibatkan 2.511 personel keamanan.

Reuni Akbar 212 Mulai Setelah Magrib, Rekayasa Lalu Lintas Pukul 17.00 WIB Simak Rute Alternatifnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/zulpan-sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengungkap situasi terkini di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Dia memastikan situasi kondusif, tidak ada massa Reuni 212 yang memadati lokasi.  "Sampai dengan siang hari ini syukur alhamdulillah situasi terkendali aman, khusus untuk wilayah Patung Kuda, Monas," ujar Endra di lokasi, Kamis (2/12).  Dia menyebut, awalnya memang terlihat cukup banyak massa yang hendak menuju area Patung Kuda. Namun, setelah diberi pemahaman, mereka langsung membubarkan diri.  "Sampai dengan siang hari ini tidak ada kelompok elemen masyarakat yang masuk atau pun melakukan kegiatan berkumpul reuni 212 di Patung Kuda," jelas Zulpan.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan tidak akan memberikan izin untuk acara Reuni 212 digelar di wilayah hukumnya. Polisi juga menyebut tidak segan mengenakan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang memaksa menggelar Reuni 212. Pasalnya, kegiatan tersebut memicu terjadinya kerumunan.

Tak Ada Massa Reuni 212, Polisi Pastikan Area Patung Kuda Kondusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211028_172258-1.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol E. Zulpan. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol E. Zulpan. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya memastikan tidak akan memberikan izin untuk acara Reuni 212 digelar di wilayah hukumnya. Awalnya, kegiatan tersebut akan digelar di Patung Kuda Arjuna Wiwaha esok hari, 2 Desember 2021.  "Polda Metro Jaya dalam hal ini sebagai penanggung jawab keamanan ibu kota tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya khususnya di Patung Kuda," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/12).  Zulpan mengatakan, Polda Metro Jaya tidak segan mengenakan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang memaksa menggelar Reuni 212. Pasalnya, kegiatan tersebut memicu terjadinya kerumunan.  "Saya sampaikan kegiatan ini tidak dapat izin. Apabila memaksakan melakukan kegiatan, kita akan menerapkan ketentuan hukum berlaku," tegas Zulpan.  "Pada mereka yang memaksakan kita akan persangkakan tindak pidana KUHP 212, 218 khususnya mereka yang tidak mengindahkan hal ini bahwa Polda Metro Jaya sudah menyamapiakn tidak memberikan izin. Kepada mereka yang memaksakan diri akan kita berikan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.  Sebelumnya, reuni 212 dipastikan batal digelar di Patung Kuda Arjuna Wiwaha DKI Jakarta. Panitia memutuskan memindahkan lokasi acara di Masjid Az Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Ketua Panitia Reuni 212 Eka Jaya mengatakan, keputusan ini diambil usai Satgas Covid-19 tidak mengeluarkan surat rekomendasi. Hal itu atas pertimbangan kondisi pandemi Covid-19.  "Gugus tugas tadi sudah tidak memberikan rekomendasi, dalam bahasanya karena Covid-19, ada varian baru. Jadi larinya ke situ," ujar Eka kepada wartawan, Selasa (30/11).  Eka mengatakan, kegiatan reuni akan diganti dengan zikir dan munajat di Masjid Az Zikra secara terbatas. Sedangkan para pesertanya bisa mengikutinya melalui siaran daring.

Tak Keluarkan Izin Reuni 212, Polisi Siapkan Sanksi Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Reuni-Akbar-212-Dery-Ridwansah-6-.jpg" alt="Suasana acara Munajat dan Maulid Akbar 2019 #ReuniMujahidin212 di kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019). Reuni 212 dimulai dengan salat tahajud bersama pada pukul 03.00 WIB dan ditutup dengan doa yang berakhir pada pukul 08.00 WIB. Foto: Dery Ridwansa" width="100%">
<figcaption>Suasana acara Munajat dan Maulid Akbar 2019 #ReuniMujahidin212 di kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019). Reuni 212 dimulai dengan salat tahajud bersama pada pukul 03.00 WIB dan ditutup dengan doa yang berakhir pada pukul 08.00 WIB. Foto: Dery Ridwansa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya belum menerbitkan izin keramaian untuk aksi massa Reuni 212 yang akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212. Polisi berdalih jika penyelenggara belum memenuhi persyaratan.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endre Zulpan mengatakan, pihak penyelenggara sudah mengirim surat pemberitahuan keramaian pada Kamis (18/11) lalu. Polisi menilai kegiatan tersebut belum memenuhi persyaratan.  "Kita belum memberikan rekomendasi karena kelengkapan administrasi persyaratan-persyaratan belum dipenuhi," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/11).  Zulpan mengungkapkan beberapa syarat administrasi yang dimaksud di antaranya proposal kegiatan, hingga surat rekomendasi dari Satgas Covid-19. "Iya salah satunya itu yang belum dipenuhi," jelasnya.  Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, aparat sudah mulai mengantisipasi penyelenggaraan Reuni 212 yang akan digelar pada 2 Desember 2021 mendatang. "Polda Metro sudah mengantisipasi kegiatan tersebut," ucapnya kepada wartawan, Rabu (24/11).  Dedi mengatakan, Polri akan turut memantau proses pengamanan. Dia juga meminta agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.  "Untuk masyarakat harus menerapkan prokes khususnya menggunakan masker dan tetap bersama menjaga situasi Kamtibmas," pungkasnya.

Syarat Tidak Lengkap, Polisi Belum Berikan Izin Reuni 212

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/cantra24.jpg" alt="PT Jasa Marga atas diskresi pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas cotraflow di Km 47 tol Japek arah Cikampek. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Jasa Marga atas diskresi pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas cotraflow di Km 47 tol Japek arah Cikampek. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) hari ini akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar India, Jakarta Selatan. Mereka memprotes keras kerusuhan Citizenship Amendment Act (CAA) yang melibatkan umat islam dan hindu di New Delhi India.  Mengantisipasi kerumunan massa ini, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar unjuk rasa. hal ini guna mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan.  "Sifatnya masih situasional ya," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar saat dikonfirmasi, Jumat (6/3).  Berikut rekayasa lalu lintas disekitar Kedubes India:  1. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju Jalan HR Rasuna Said diluruskan ke Jalan Gatot Subroto arah Pancoran atau belok ke kanan Jalan Mampang Prapatan.  2. Arus lalu lintas dari Jalan Mampang Prapatan tepatnya di underpass Mampang yang akan menuju ke Jalan HR Rasuna Said dibelokkan ke kiri ke Jalan Gatot Subroto arah Semanggi.  3. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto arah Semanggi yang akan menuju Jalan HR Rasuna Said diputar balikkan di kolong layang Kuningan ke Jalan Gatot Subroto arah Pancoran.

Ada Demo PA 212-FPI di Kedubes India, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Reuni-Akbar-212-Dery-Ridwansah-6-.jpg" alt="Suasana acara Munajat dan Maulid Akbar 2019 #ReuniMujahidin212 di kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019). Reuni 212 dimulai dengan salat tahajud bersama pada pukul 03.00 WIB dan ditutup dengan doa yang berakhir pada pukul 08.00 WIB. Foto: Dery Ridwansa" width="100%">
<figcaption>Suasana acara Munajat dan Maulid Akbar 2019 #ReuniMujahidin212 di kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019). Reuni 212 dimulai dengan salat tahajud bersama pada pukul 03.00 WIB dan ditutup dengan doa yang berakhir pada pukul 08.00 WIB. Foto: Dery Ridwansa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persaudaraan Alumni (PA) 212 hari ini rencananya akan menggelar unjuk rasa dengan tema Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI. Demonstrasi akan digelar di sekitar depan Istana Negara Jakarta.  Terkait itu, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Istana Negara. Rekayasa ini hanya akan diberlakukan ketika dibutuhkan. Apabila aksi massa tidak menggangu laju kendaraan, maka rekayasa tidak dilakukan.  "Untuk arus lalu lintasnya bersifat situasional ya," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar saat dikonfirmasi, Jumat (21/2).  Berikut rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya untuk unjuk rasa 212:  1. Arus lalin dari Jalan Veteran Raya yang akan ke Jalan Veteran III diluruskan ke traffic light Harmoni.  2. Arus lalin dari Jalan Martim yang akan menuju Jalan Merut dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira.  3. Arus lalin dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Mersel diluruskan ke Jalan Mertim.  4. Arus lalin dari Jalan MH Thamrin yang akan menuju bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan Jalan Kebon Sirih.  5. Arus lalin dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalin dari Jalan Fachrudin yang akan belok ke kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis.  6. Arus lalin dari Jalan Tanah Abang II yang akan lurus ke Jalan Museum dibelokkan ke kiri maupun ke kanan dan arus lalin dari Jalan Majapahit yang akan belok ke kiri ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit.  7. Arus lalin dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan belok kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun dibelokkan ke kanan Jalan Gajah Mada.

Ada Demo 212, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kapolda-jabar-sebut-aksi-212-kental-muatan-politisnya_m_111210.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Jabar meminta masyarakat tak ikut ambil bagian dalam aksi 2121 yang digelar hari ini (21/2). Sebab, aksi yang bakal digelar di depan Gedung DPR/MPR, itu dinilai kental bernuansa politik DKI.&nbsp; "Apalagi melihat perkembangan Pilkada DKI Jakarta yang memasuki putaran kedua, tentunya ini menyebabkan kondisi politik di DKI terus memanas. Sebagai Kapolda saya mengimbau masyarakat Jawa Barat untuk tidak ikut aksi 212," kata Anton usai menyambangi kantor Pimpinan Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Barat di Jalan Terusan Galunggung, Senin(20/2). "Saya pikir masyarakat Jawa Barat sudah cerdas mana isu politik atau bukan. Kita sebagai warga Jawa Barat tidak usah ikut-ikut dalam politik DKI Jakarta. Silahkan urusi rumah tangga masing-masing," katanya. Meski imbauan sudah dilakukan pada warganya, namun dia mengaku tidak menutup kemungkinan tetap ada yang bergerak ke Jakarta. Hanya saja dia meyakini itu tidak dengan jumlah massa yang besar. "Penguatan personel sudah kita siapkan. Ada juga yang berangkat tapi hanya sedikit," tandasnya.&nbsp; Aksi 212 tersebut merupakan bentuk pengawalan terhadap sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berstatus terdakwa. Adapun tuntutan dalam aksi dalam kali ini terkait dengan pencopotan Ahok sebagai Gubernur Jakarta, dan beberapa isu lainnya.(nif/rmol/mam/JPG)

Kapolda Jabar Sebut Aksi 212 Kental Muatan Politisnya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/soal-demo-212-besok-ketua-dpr-angkat-tangan-katanya_m_111024.jpeg" alt="Ketua DPR Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organiasasi kemasyarakatan (ormas) Islam akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR, DPR, dan DPD, pada 21 Februari 2017 besok. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Setya Novanto mengaku menyerahkan semuanya ke pihak aparat keamanan. Terlebih harapannya pada aksi 212 itu tidak berlangsung secara anarkis. "Harapan semuanya berjalan tertib aman dan semua kita serahkan kepada aparat baik kepolisian dan TNI," ujar Novanto di Gedung DPR, Senanyan, Jakarta, Senin (20/2). Saat disinggung, DPR apakah akan memberikan tempat aksi massa tersebut, apakah di depan Gedung DPR atau di halaman saja. Ketua Umum Partai Golkar itu menyerahkan semuanya ke pihak keamanan baik kepolisian ataupun TNI. "Itu kita sudah serahkan kepada pihak aparat penegak hukum karena sudah ada aturan yang baik," katanya. Sekadar informasi, disebutkan bahwa 44 ormas Islam bersama dengan Front Pembela Islam (FPI) akan menggelar aksi di depan Gedung MPR, DPR dan DPD. Dalam aksi tersebut setidaknya ada lima tuntutan. Yakni, berhentikan gubernur terdakwa dan penjarakan penista agama, hentikan kriminalisasi ulama, hentikan penangkapan aktivis mahasiswa, kembalikan kedaulatan bangsa, dan kembalikan ke UUD 1945 yang asli. (cr2/JPG)

Soal Demo 212 Besok, Ketua DPR Angkat Tangan, Katanya...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68462_87643_Kacung-Marijan.jpg" alt="Kacung Marijan" width="100%">
<figcaption>Kacung Marijan</figcaption>
</figure>KEKHAWATIRAN bahwa aksi demonstrasi 2 Desember 2016 berujung kekacauan tidak terjadi. Demo yang kemudian diberi tajuk Aksi Super Damai 212 itu berlangsung seperti namanya, relatif tertib dan damai. Bahkan, presiden pun bersedia menemui, berdoa, dan salat bersama dengan para demonstran. Semua pihak, baik para pengelola demonstrasi, aparat keamanan, maupun pemerintah, khususnya presiden, telah belajar banyak dari dua aksi sebelumnya, yaitu demo 1410 dan 411, terutama sekali apabila dilihat dari pengelolaan aksi. Dari sisi penuntut, dua aksi itu telah membawa hasil yang cukup bermakna. Aksi pertama berhasil membuat kepolisian melakukan penyelidikan lebih serius terhadap Ahok, yang dianggap telah menghina Islam. Hanya, langkah kepolisian itu dianggap belum terlalu serius, belum menindaklanjuti sepenuhnya laporan MUI dan sejumlah ormas Islam. Karena itu, aksi besar-besaran lalu dilakukan pada 4 November 2016. Aksi kedua telah membawa tuntutan lebih terpenuhi. Kepolisian telah melakukan penyelidikan lebih lanjut, melakukan gelar perkara, dan akhirnya menetapkan Ahok sebagai tersangka. Tetapi, langkah kepolisian itu juga dianggap belum cukup. Ahok, yang sudah menjadi tersangka, belum ditahan, tidak seperti orang-orang lain yang pernah dianggap menistakan agama. Mereka curiga, penetapan tersangka Ahok dianggap sebagai kepura-puraan. Karena itu, mereka kemudian merancang aksi ketiga. &nbsp; Nuansa Berbeda Tiga demo yang telah dilakukan itu didorong semangat yang sama, yakni menuntut keadilan atas Ahok yang telah dipandang menistakan Islam. Tetapi, terkait dengan proses dan kemungkinan memenuhi tuntutan itu, demo 212 memiliki nuansa yang berbeda. Fokus demo 1410 adalah melakukan penekanan kepada pihak kepolisian agar cepat memproses kasus Ahok. Pihak kepolisian yang menjadi salah satu sasaran utama demo relatif bisa memenuhi tuntutan pendemo. Polisi bisa leluasa dalam melakukan pemeriksaan barang bukti serta saksi-saksi karena memang mudah didapat dan dilakukan. Meskipun dalam suasana yang agak berbeda, fokus demo 411 juga relatif jelas dan negosiasi terhadap pemenuhan tuntutan bisa dilakukan. Demo 411 telah memungkinkan dialog di istana antara pendemo, pihak keamanan, dan pemerintah (wakil presiden). Dialog itu telah melahirkan kesepakatan percepatan pemeriksaan terhadap Ahok dan dilakukannya gelar perkara. Setelah gelar perkara dilakukan secara semi terbuka, Ahok diputuskan sebagai tersangka. Apakah dengan demikian tuntutan demo 212 akan terpenuhi juga? Awalnya, resistansi kepolisian terhadap rencana demo ketiga sangat kuat. Kapolri secara terbuka mengatakan kecurigaan tentang agenda lain yang akan dilakukan para pendemo. Pihak kepolisian, papar dia, telah melakukan percepatan penyelidikan dan penyidikan. Yang terakhir itu terjadi karena Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka. Mengingat rencana aksi ketiga sangat kuat, pihak kepolisian telah melakukan serangkaian dialog, termasuk dengan MUI dan pengelola demo. Demo, yang menurut rencana dilakukan di jalan, dilaksanakan di taman Monas. Tajuk demonya pun menjadi Aksi Super Damai. Perubahan yang sangat bermakna adalah kesediaan presiden untuk bergabung dengan para pendemo. Memang kehadiran presiden itu tidak disertai dialog dan negosiasi. Tetapi, kehadiran presiden merupakan simbol pandangan bahwa aksi demo itu sangat serius. Dalam situasi semacam itu, tuntutan agar Ahok segera ditahan belum tentu dikabulkan. Kepolisian dan kejaksaan telah berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada keharusan untuk menahan Ahok. Yang mungkin dilakukan adalah mempercepat pelimpahan kasus itu ke pengadilan untuk segera disidangkan. Tetapi, apakah para hakim akan memutus salah atau tidak, hal itu tidak lepas dari suasana psikologis, di samping fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Para hakim mungkin akan membuat putusan secara lebih hati-hati. Sebab, masalah yang diputus sensitif dan jutaan mata memandang persidangan. Apakah aksi 212 bermakna kurang berhasil apabila dibandingkan dengan aksi sebelumnya? Apabila dilihat dari terpenuhinya tuntutan langsung, dua aksi sebelumnya memang lebih berhasil. Tetapi, secara intrinsik, demo 212 telah membawa hasil yang lebih bermakna. Pertama, telah terjadi dialog yang lebih intensif untuk mencari solusi aksi yang lebih baik antara kepolisian dan pihak-pihak yang mengelola aksi. Kedua, presiden terlihat lebih serius, menunjukkan bahwa masalah itu membutuhkan pemecahan yang lebih komprehensif dan dialogis. Terkait dengan kemungkinan aksi lanjutan, nuansa yang tertangkap menunjukkan bahwa semua itu sangat bergantung proses peradilan yang akan dilakukan. Yakni, proses itu dilakukan secara terbuka atau tidak dan Ahok dinyatakan bersalah atau tidak. Ketika Ahok dinyatakan bebas, misalnya, mungkin terjadi aksi karena kekecewaan. &nbsp; Pelajaran Terlepas dari tercapai atau tidaknya tiga aksi itu, paling tidak terdapat dua pelajaran penting yang bisa diambil dari kasus Ahok tersebut. Pertama, terdapat pandangan bahwa lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum dipandang belum adil terhadap semua pihak. Kedua, diakui atau tidak, aksi massa secara besar-besaran telah berpengaruh terhadap proses hukum. Dua pelajaran itu jelas bukan kabar baik di dalam negara modern, di mana penegakan hukum dilakukan secara independen dan semua warga negara sama di depan hukum. Kasus Ahok &ndash;barangkali juga terjadi pada kasus-kasus lain&ndash; menunjukkan bahwa gambaran negara modern itu belum terjadi di negara kita. Secara sosiologis, keadilan tersebut memang tidak lepas dari pemihakan-pemihakan. Tetapi, pemihakan yang didasarkan kekuatan tertentu seperti modal, kekuasaan, dan massa yang besar jelas bukan pemihakan yang kita harapkan. Semoga Indonesia ke depan terus lebih baik. (*) &nbsp; * Guru besar Universitas Airlangga dan wakil rektor UNUSA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo 212

Berita Terkini