<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/CzOntB5QqTlX95FqIvOZMnRSiUyUL55lnFvknbZj-1-2633151229.jpg" alt="Ilustrasi demo ojol. Pengamat ingatkan jangan ada sweeping saat demo ojol hari ini, dan sampaikan tuntutan yang jelas. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demo ojol. Pengamat ingatkan jangan ada sweeping saat demo ojol hari ini, dan sampaikan tuntutan yang jelas. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) yang digagas Garda Indonesia pada Rabu (17/9), menuai sorotan. Pengamat ekonomi menilai tuntutan yang disuarakan tak sekadar soal kesejahteraan driver, melainkan juga berbau agenda politik. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan, sah-sah saja bila para mitra ojol menggelar aksi dan menyampaikan aspirasi. Namun, ia menekankan pentingnya dasar tuntutan yang jelas, terutama ketika menyentuh isu sensitif seperti desakan pergantian Menteri Perhubungan. &ldquo;Kalau ada alasan kuat, misalnya kinerja menteri dianggap tidak memuaskan, itu wajar. Tapi kalau tiba-tiba meminta diganti tanpa pijakan yang jelas, kesannya sangat politis,&rdquo; ujarnya, Selasa (16/9). Menurut Nailul, perbedaan sikap di kalangan pengemudi juga harus dihormati. Garda Indonesia bisa saja mematikan aplikasi dan turun ke jalan, namun tidak boleh memaksa driver lain yang memilih tetap bekerja. &ldquo;Kalau ada sweeping atau pemaksaan, justru itu tidak sejalan dengan nilai demokrasi. Demo itu bagian dari kebebasan berekspresi, tapi tetap harus menjunjung hak orang lain,&rdquo; tegasnya. Lebih jauh, Nailul menyoroti isu tarif yang kerap menjadi pemicu aksi. Ia menilai pemerintah bisa mempertimbangkan kenaikan harga layanan secara wajar, misalnya di kisaran lima persen, agar tetap diterima penumpang sekaligus meningkatkan pendapatan driver. &ldquo;Jika naik secara proporsional, driver bisa mendapat tambahan penghasilan, aplikator pun masih bisa memberi promo untuk konsumen,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengumumkan akan menggelar demonstrasi nasional pada 17 September 2025, bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional.&nbsp; Salah satu tuntutan utamanya adalah meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi. Isu ini menambah panjang daftar dinamika di sektor transportasi daring. Di satu sisi, ada tuntutan soal tarif dan kesejahteraan driver.&nbsp; Di sisi lain, muncul desakan politik yang bisa memengaruhi arah kebijakan transportasi digital di Indonesia. Jadi polemik juga lantaran sejumlah pihak dituding menunggangi kematian driver ojol Affan Kurniawan untuk kepentingan politik di demo ojol hari ini.

Aksi demonstrasi pengemudi ojek online dipicu isu kesejahteraan dan desakan politik, pentingnya tuntutan yang jelas dan tanpa sweeping ojol.

Ojol Rencanakan Demo Besar Hari Ini, 17 September 2025, Ekonom Ingatkan Tuntutan yang Jelas, Jangan ada Sweeping

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menjelajahi-segitiga-senen-dahulu-dan-sekarang_m_202709.jpeg" alt="Mall Atrium Senen yang menempati kawasan Segitiga Senen. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mall Atrium Senen yang menempati kawasan Segitiga Senen. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang demonstrasi besar di Jakarta yang berlangsung sejak Kamis (28/8) hingga hari ini, Jumat (29/8) terus menimbulkan dampak luas pada aktivitas masyarakat.&nbsp; Tidak hanya menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan pusat kota lumpuh, sejumlah pusat perbelanjaan pun memilih mengambil langkah antisipatif. Salah satunya adalah Mal Atrium Senen, yang secara resmi mengumumkan penutupan sementara operasional mereka. Keputusan itu disampaikan langsung oleh pihak manajemen melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat (29/8). &ldquo;Sehubungan dengan kondisi saat ini, Mal Atrium Senen ditutup sementara hingga situasi kondusif. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan terima kasih atas perhatian Anda,&rdquo; tulis manajemen dalam pernyataan di Instagram resminya. Penutupan ini dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi demonstrasi yang berpusat di sekitar kawasan Senayan hingga merembet ke sejumlah titik di Jakarta Pusat, termasuk kawasan Senen, dekat dengan markas Brimob di Kwitang. Situasi mencekam dan potensi gesekan membuat manajemen mal mengambil langkah cepat demi keamanan pengunjung maupun karyawan. Aksi demonstrasi yang berujung ricuh sejak Kamis malam lalu bahkan sudah menelan korban jiwa, termasuk pengemudi ojek online (ojol) yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob.&nbsp; Tragedi ini memicu gelombang kemarahan publik, membuat demonstrasi kian meluas dan berlanjut hingga hari ini. Bagi warga Jakarta, tutupnya Mal Atrium Senen menjadi salah satu indikator nyata bahwa eskalasi protes ini berdampak serius pada denyut kehidupan kota. Pedagang kecil hingga pelaku usaha ritel di kawasan tersebut kini harus menghentikan aktivitasnya, menunggu situasi kembali aman. Keputusan manajemen mal juga menambah daftar panjang gangguan layanan publik akibat demonstrasi besar ini, mulai dari transportasi umum yang dialihkan, penutupan jalan protokol, hingga terganggunya kegiatan ekonomi harian masyarakat. Dengan situasi yang masih panas, masyarakat kini menanti langkah tegas pemerintah dan aparat untuk segera meredam ketegangan, sekaligus memastikan tragedi seperti tewasnya driver ojol tidak kembali terulang.

Gelombang demonstrasi di Jakarta menyebabkan Mal Atrium Senen tutup sementara, dampak luas pada aktivitas masyarakat.

Demo Besar di Jakarta, Mal Atrium Senen Tutup Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/EAENF0myNo1HqzPfbha8PhScwqrfzw30HdYJTOSO-1296210248.jpg" alt="Perwakilan Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) memberikan pernyataan terhadap kebijakan penertiban jukir liar minimarket di Surabaya. (Instagram @aslisuroboyo)" width="100%">
<figcaption>Perwakilan Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) memberikan pernyataan terhadap kebijakan penertiban jukir liar minimarket di Surabaya. (Instagram @aslisuroboyo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) buka suara mengenai video pernyataan akan menggelar aksi besar-besaran, yang viral dan ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. Koordinator Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI), Baihaki Akbar menegaskan bahwa pihaknya tidak ada masalah dengan penertiban juru parkir (jukir) liar yang digencarkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. "Kami tidak ada hubungannya dengan penertiban jukir. (Yang FSMI soroti itu komentar negatif) mendiskreditkan salah satu suku yang ada di Kota Surabaya (Suku Madura)," tutur Baihaki kepada JawaPos.com (14/6). Dalam kesempatan yang sama, Baihaki juga mengatakan bahwa Forum Solidaritas Madura Indonesia telah mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di rumah dinas, Jumat (13/6) malam. Dari pertemuan tersebut, FSMI memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Aksi besar-besaran selama lima hari, Senin - Jumat (16-20/6) yang mereka klaim untuk 'melumpuhkan surabaya' batal digelar. "Dibatalkan, alasannya FSMI batal demo dikarenakan Pemkot Surabaya sudah sepakat untuk mencarikan solusi, Pemkot sepakat untuk tidak membuat dan mengunggah video yang mengakibatkan kegaduhan," sambung Baihaki.&nbsp; Sebelumnya, FSMI membuat pernyataan sikap dan akan melakukan aksi besar-besaran di Balai Kota Surabaya. Videonya berdurasi satu menit itu telah ditonton lebih dari 1,3 juta kali di unggahan Instagram @aslisuroboyo. Berikut pernyataan yang disampaikan dalam video viral: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Forum Solidaritas Madura Indonesia dengan ini mau memberikan pernyataan sikap kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Surabaya Yang di mana permasalahan ini sangat membuat gaduh kota Surabaya dengan statement-statement, dengan viralnya TikTok-TikTok atau viralnya video-video yang beredar di tengah masyarakat terkait masalah jukir liar lah, yang disebut preman lah, terkait masalah UMKM yang ada di kota Surabaya lah.&nbsp; Jadi kami dari Forum Solidaritas Madura Indonesia akan menggelar aksi demo besar-besaran sebagai bentuk protes nyata terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Jangan hanya menggunakan statement Surabaya gaduh. Yang membuat gaduh adalah Pemerintah Kota Surabaya. Maka dengan ini kami pastikan Senin, 16 Juni 2025 sampai Jumat, 20 Juni 2025, kami dari Forum Solidaritas Madura Indonesia akan melumpuhkan kota Surabaya. Camkan Itu! Salam settong dhere!&nbsp;

Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) membatalkan aksi besar-besaran setelah pertemuan dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Batal Gelar Aksi Besar-besaran, Forum Solidaritas Madura Indonesia Beri Klarifikasi: Kami Tak Ada Masalah dengan Penertiban Jukir Minimarket

Demo Besar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Demo Besar

Berita Terkini

Ojol Rencanakan Demo Besar Hari Ini, 17 September 2025, Ekonom Ingatkan Tuntutan yang Jelas, Jangan ada Sweeping

Demo Besar di Jakarta, Mal Atrium Senen Tutup Sementara

Batal Gelar Aksi Besar-besaran, Forum Solidaritas Madura Indonesia Beri Klarifikasi: Kami Tak Ada Masalah dengan Penertiban Jukir Minimarket

Download Aplikasi JawaPos.com