<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/kerusuhan-3995193874.jpg" alt="Ilustrasi kerusuhan di Surabaya pada Jumat (29/8) lalu. (Novia HerawatiJawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kerusuhan di Surabaya pada Jumat (29/8) lalu. (Novia HerawatiJawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Gelombang kerusuhan yang terjadi di Jawa Timur pada akhir Agustus 2025 lalu, menimbulkan keprihatinan. Sisi barat Gedung Negara Grahadi yang terbakar menjadi bukti mencekamnya malam itu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto memastikan kondisi Jatim berangsur pulih pasca kerusuhan. Meski begitu, ia mengingatkan kewaspadaan tidak boleh kendor. "Insya Allah saat ini Jawa Timur kondusif, tetapi kita tetap waspada. Media sosial harus dipantau terus, supaya tidak ada lagi provokasi-provokasi yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban," ujarnya di Surabaya, Kamis (11/8). Eddy menekankan pentingnya pejabat publik berhati-hati dalam membuat pernyataan agar tidak memperkeruh keadaan. Sebagai langkah konkret, Pemprov Jatim menggandeng stakeholder untuk menjaga persatuan. "Kita ini negara besar yang harus bersatu. Pejabat politik maupun pejabat negara jangan membuat statement yang menyinggung. Masyarakat adalah yang kita layani," tambah Eddy. Dalam kesempatan yang sama, ia menyoroti keterlibatan pelajar atau anak di bawah umur dalam kerusuhan. Eddy menilai generasi muda rentan terpengaruh oleh arus informasi yang tidak utuh di media sosial. "Anak-anak Gen Z ini semuanya menggunakan gadget. Informasi yang memecah belah, ujaran kebencian, itu harus kita sosialisasikan supaya mereka bisa memilah informasi yang benar (dan tak mudah terpengaruh)," seru Eddy. Pihaknya akan menggandeng sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, hingga Perguruan Tinggi yang ada di Jatim untuk berperan aktif melakukan sosialisasi terkait literasi digital kepada generasi muda. Terkait wacana pembentukan Pamswakarsa, Eddy menyebut masih dalam pembahasan di tingkat pusat. Ia menilai perlu ada kehati-hatian agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan gesekan baru di masyarakat. "Ini masih belum kita bahas detail. Tentunya ada plus-minusnya. Polisi, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat harus jalan bersama. Jangan sampai justru terjadi adu domba. Karena itu kita harus sangat hati-hati," tukas Eddy.

Gelombang kerusuhan yang terjadi di Jawa Timur (Jatim) pada akhir Agustus 2025 lalu, menimbulkan keprihatinan.

Jawa Timur Berangsur Pulih Pasca Kerusuhan, Pemerintah Fokus Jaga Kondusivitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/fQj4AaaRcXjOMfy2sBNLU85A6pyuLLLL9ptTtTzv-3140782106.jpg" alt="Direktur Kemahasiswaan Universitas Airlangga, Prof. Hadi Subhan menyebut ada satu mahasiswa yang sempat diamankan saat demo ricuh di depan Gedung Negara Grahadi. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Kemahasiswaan Universitas Airlangga, Prof. Hadi Subhan menyebut ada satu mahasiswa yang sempat diamankan saat demo ricuh di depan Gedung Negara Grahadi. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Universitas Airlangga mengungkapkan satu orang mahasiswa sempat diamankan aparat kepolisian saat mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Jumat sore (29/8). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kemahasiswaan Universitas Airlangga, Prof. Hadi Subhan, setelah pernyataan sikap civitas akademika di Kampus Unair C, Surabaya pada Rabu (3/9). "Yang ditangkap kemarin (dalam demonstrasi berujung ricuh) ada satu mahasiswa Unair, sudah kita lakukan advokasi, sudah dibebaskan, diamankan cuman satu hari saja," ujar Prof. Hadi kepada awak media. Subhan memastikan hanya satu mahasiswa yang sempat ditangkap. Selain itu, tidak ada mahasiswa Universitas Airlangga yang menjadi korban serius dalam aksi demonstrasi dua hari berturut-turut, Jumat (29/8) - Sabtu (30/8). "Kita (pihak kampus) selalu memantau dan memberikan ruang gerak bebas mahasiswa untuk berserikat dan berpendapat. Tetapi harus dalam koridor peraturan perundang-undangan," serunya. Secara khusus, Universitas Airlangga turut prihatin terkait jatuhnya korban dalam aksi berujung ricuh. Unair mendorong negara untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial, politik, dan ekonomi, segera mungkin. <h3>Demo Dua Hari Berturut-Turut di Surabaya Ricuh</h3> Gelombang aksi demonstrasi yang awalnya berpusat di Jakarta, kini mulai menjalar ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Aksi dimulai sejak Jumat (29/8). Ribuan massa melakukan unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Sejak awal, bentrokan antara massa dengan aparat kepolisian terjadi, hingga polisi menembakkan meriam air dan gas air mata. Alih-alih meredam, amarah demonstran semakin menjadi-jadi, pos polisi, kantor polisi, kendaraan, hingga kantor pemerintahan menjadi sasaran massa. Keesokan harinya, aksi demonstrasi kembali dilakukan. Ada tiga titik lokasi. Aksi pertama di depan Mapolda Jawa Timur, Jalan A.Yani, aksi berlangsung damai dan massa membubarkan diri setelah Kapolda Jatim datang menemui demonstran. Aksi kedua terjadi di depan Mapolrestabes Surabaya. Mulanya, aksi ini berlangsung damai, namun menjelang maghrib, aksi berubah menjadi ricuh. Aksi ketiga terjadi di depan Gedung Negara Grahadi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sempat menemui demonstran. Namun, hal itu tak meredam kemarahan massa. Gedung Negara Grahadi sisi barat dibakar, kobaran api membesar dan menimbulkan kepanikan.&nbsp; Berdasarkan catatan Polda Jawa Timur, aksi demonstrasi yang berujung ricuh terjadi di enam daerah, yakni Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Sidoarjo, dengan total 580 orang diamankan. Sementara untuk Surabaya, jajaran Polrestabes mengamankan 288 orang, dengan rincian 22 orang diproses hukum, 266 orang dipulangkan. Mereka ditangkap di TKP 18 Pos Polisi, Polsek Tegalsari, dan Gedung Negara Grahadi.

Universitas Airlangga mengonfirmasi satu mahasiswa ditangkap saat demonstrasi di Surabaya, sudah dibebaskan.

Universitas Airlangga Buka Suara Soal Demo Ricuh di Grahadi: Satu Mahasiswa Sempat Ditahan, Tapi Sudah Bebas

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_2025-08-30-22-51-29-302_comwhatsapp-edit-2435993087.jpg" alt="Salah satu bangunan di kompleks Gedung Negara Grahadi Surabaya dibakar massa pada Sabtu Malam (30/8). (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Salah satu bangunan di kompleks Gedung Negara Grahadi Surabaya dibakar massa pada Sabtu Malam (30/8). (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;YLBHI-LBH Surabaya mencatat sedikitnya 109 orang ditangkap aparat kepolisian dalam tiga hari aksi demonstrasi di Kota Pahlawan, Jumat (29/8) - Minggu (31/8). 81 orang diantaranya telah dibebaskan. Hal ini disampaikan oleh Direktur YLBHI-LBH Surabaya Habibus Shalihin. Ia mengatakan Tim Advokasi kesulitan melacak status warga yang diduga ditangkap oleh Polisi saat melaksanakan demonstrasi. "Hal ini diakibatkan oleh minimnya keterbukaan informasi dari pihak kepolisian. Dari total 109 orang yang tertangkap hingga 31 Agustus 2025, sebanyak 80 orang terkonfirmasi ditahan di Polrestabes Surabaya," ujar Habibus, Senin (1/9). Dari jumlah tersebut, sekitar 55 orang demonstran telah dibebaskan, satu orang menjalani pemeriksaan lanjutan, dan sekitar 26 orang lainnya belum terkonfirmasi keberadaannya. "Sementara di Polda Jatim, tercatat 29 orang ditahan. Dari jumlah itu, sekitar 28 orang telah dibebaskan dan satu orang masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Jadi secara keseluruhan 81 orang yang sudah dibebaskan," imbuhnya.&nbsp; Adapun 26 orang demonstran masih belum diketahui keberadaannya. Habibus mengatakan bahwa hingga kini, Tim Advokasi Surabaya belum mendapatkan data detail mengenai korban di bawah umur.&nbsp; "Namun berdasarkan hasil observasi Tim Advokasi di kantor polisi, kurang lebih ada sekitar 8 orang berusia di bawah 17 tahun yang ikut ditangkap dan diperiksa di Polrestabes Surabaya," terang Habibus. Ia menyampaikan bahwa proses pendampingan hukum &nbsp;sempat berjalan alot. Tim Advokasi Surabaya sempat tertahan dan menunggu cukup lama di Pos Penjagaan sebelum akhirnya diperbolehkan masuk melacak data pengaduan dan memberikan pendampingan hukum.&nbsp; Tim Advokasi Surabaya yang terdiri dari LBH Surabaya, WALHI Jawa Timur, AJI Surabaya, LBH FSPMI, Surabaya Children Crisis Center (SCCC), WCC Savy Amira terus berupaya untuk membebaskan seluruh demonstran. Hingga berita ini ditulis, Habibus menyebut Unit PPA Polrestabes Surabaya telah memulangkan seluruh Anak yang ditangkap pada aksi demonstrasi 29 - 31 Agustus 2025.&nbsp; </div>

YLBHI-LBH Surabaya mencatat sedikitnya 109 orang ditangkap aparat kepolisian dalam tiga hari aksi demonstrasi di Kota Pahlawan, Jumat (29/8)

YLBHI-LBH Surabaya: 109 Massa Aksi Ditangkap, 26 Masih Hilang Kontak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/aktivis-98-marpaung-2194618379.jpg" alt="Aktivis" width="100%">
<figcaption>Aktivis</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Aktivis '98 Jawa Timur menyoroti gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Di Kota Surabaya, unjuk rasa selama tiga hari berturut-turut, Jumat (29/8) hingga Minggu (31/8), berujung ricuh. "Kami mengutuk keras adanya kekerasan, baik dari pihak aparat yang represif, demonstran yang melakukan vandalisme, pembakaran gedung negara, hingga penjarahan," ujar salah satu Aktivis '98 Jatim, Trio Marpaung. Menurutnya, gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah sejak 25 Agustus 2025, mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja elit-elit politik, khususnya mereka yang berada di DPR.&nbsp;"Bagaimana anggota-anggota DPR RI seakan menari di atas penderitaan rakyat. Kenaikan tunjangan hingga beberapa anggota DPR yang menyatakan bahwa 3 juta itu kecil, kan sangat kontraproduktif dengan situasi rakyat," imbuhnya. Aktivis '98 tidak ingin kerusuhan yang terjadi semakin meluas. Karena itu, mereka terus berupaya berkonsolidasi demi menjaga stabilitas keamanan negara dan mencegah eskalasi konflik lebih jauh. "Karena bagi kami Kapolri adalah orang yang bertanggung jawab terhadap awal mula terjadinya meluasnya kerusuhan. Kami juga menolak keras segala bentuk vandalisme, hingga penjarahan," tukas Trio. Dalam kesempatan yang sama, Trio Marpaung membacakan Sepuluh Tuntutan Rakyat atau Sepultura, yang disuarakan Aktivis '98 Jawa Timur, berikut: 1. Sahkan RUU perampasan aset koruptor 2. Hukuman mati bagi para koruptor 3. Batalkan kenaikan pajak dan turunkan harga sembako&nbsp; 4. Tolak kekerasan dan tindakan represif aparat dalam menangani aksi demonstrasi 5. Reshuffle kabinet yang tidak sejalan dengan presiden 6. Ganti Kapolri 7. Ganti Mendagri 8. Ganti Menkeu 9. Tak aksi vandalisme atau perusakan atau pembakaran dan penjarahan 10. Lawan kaum "serakahnomics"

Aktivis '98 Jatim mengkritik aksi demo ricuh di Surabaya, mendesak pembenahan DPR dan aparat, serta membacakan 10 tuntutan rakyat.

Demo di Surabaya Ricuh, Aktivis '98 Jawa Timur Minta Aparat Hentikan Tindakan Represif

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm"> <div class="relative flex w-full items-center bg-white px-5 py-2.5 dark:bg-black"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/demo-rusuh-RIANA-SETIAWAN_-JAWA-POS-16_1-1136689979.jpg" alt="Ilustrasi: Massa pengunjuk rasa terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/8/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Massa pengunjuk rasa terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/8/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div class="horizontal-logo flex items-center justify-between lg:hidden ltr:mr-2">&nbsp;</div> <div class="horizontal-logo flex items-center justify-between lg:hidden ltr:mr-2">JawaPos.com -&nbsp;Aksi solidaritas Affan Kurniawan di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Jumat sore (29/8), berakhir ricuh. Sebanyak 43 demonstran dilaporkan ditangkap aparat kepolisian.</div> </div> </div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r2:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> Hal ini disampaikan oleh Direktur YLBHI-LBH Surabaya Habibus Shalihin. Ia menyebut massa aksi diburu, dikeroyok, hingga dibawa ke kantor polisi. Aparat pun diduga menghalang-halangi massa untuk mendapatkan bantuan hukum. &ldquo;Setidaknya sampai (Sabtu, 30 Agustus 2030), jam 07.34 WIB, masa aksi yang ditangkap dalam aksi di Surabaya kurang lebih 43 orang mayoritas adalah anak di bawah umur,&rdquo; tutur Habibus dikonfirmasi, Sabtu (30/8). Ia mengaku melihat sendiri tindakan aparat, yang membubarkan demonstran dengan gas air mata dan water cannon. Aparat kepolisian juga melakukan sweeping dan mencegah para pelajar untuk bergabung dalam barisan. &ldquo;Selain dihalang-halangi, banyak demonstran dalam pengaduan dipaksa menjalani penggeledahan barang pribadi, tanpa dasar hukum yang sah. Banyak peserta aksi lainnya turut mengalami penganiayaan,&rdquo; imbuhnya. Habibus mengingatkan bahwa mengemukakan pendapat di muka umum melalui aksi demonstrasi adalah hak setiap warga negara, termasuk mereka yang belum dewasa, dalam artian pelajar. Demontrasi sejatinya diperbolehkan, tanpa memandang ras, suku, agama, hati nurani, hingga keyakinan politik. Hak tersebut telah dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, setiap warga negara, baik perseorangan maupun kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak. Selanjutnya dalam Pasal 5 UU No 9 Tahun 1998, bahwa setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas; dan memperoleh perlindungan hukum. &ldquo;Landasan hukum ini seharusnya menjadi pegangan utama aparat kepolisian dalam mengamankan aksi. Bahkan menghalangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara sah adalah bentuk kejahatan atau tindak pidana," tukas Habibus. Sebelumnya, ribuan massa dari masyarakat sipil dan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Jumat sore (29/8). Dari pantauan JawaPos.com, sejak awal aksi, para demonstran terlibat bentrok dengan aparat. Mereka langsung menghujani aparat yang berada di dalam Gedung Negara Grahadi dengan barang-barang di sekitar. Suasana demo semakin mencekam setelah aparat kepolisian menembakkan meriam air dan gas air mata, untuk meredam kerusuhan. Alih-alih mereda, amarah demonstran justru memuncak. Mereka merusak beberapa fasum, seperti tiang listrik, tempat sampah dan melemparkannya ke dalam gedung Negara Grahadi. "Revolusi, revolusi, revolusi," teriak massa aksi kompak. Pada sekitar pukul 17.30 WIB, aparat kepolisian berupaya membubarkan para demonstran dari Jalan Gubernur Suryo dengan menghujani meriam air dan gas air mata. Massa pun berhamburan di pusat kota. </div> </div> </div> </div> </div>

Aksi solidaritas di Surabaya berakhir ricuh, 43 demonstran ditangkap termasuk anak di bawah umur, aparat diduga gunakan kekerasan.

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Surabaya Ricuh, 43 Demonstran Ditangkap Aparat

demo surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo surabaya

Berita Terkini

Jawa Timur Berangsur Pulih Pasca Kerusuhan, Pemerintah Fokus Jaga Kondusivitas

Universitas Airlangga Buka Suara Soal Demo Ricuh di Grahadi: Satu Mahasiswa Sempat Ditahan, Tapi Sudah Bebas

YLBHI-LBH Surabaya: 109 Massa Aksi Ditangkap, 26 Masih Hilang Kontak

Demo di Surabaya Ricuh, Aktivis '98 Jawa Timur Minta Aparat Hentikan Tindakan Represif

Aksi Solidaritas Affan Kurniawan di Surabaya Ricuh, 43 Demonstran Ditangkap Aparat

Download Aplikasi JawaPos.com