<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Demo-Tolak-UU-Cipta-Kerja-Di-DPR-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Dalam aksi tersebut mnereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Dalam aksi tersebut mnereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan Omnibus Law UU Cita Kerja di depan Gedung DPR RI. Atas hal itu, polisi menerjunkan ribuan personel untuk amankan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa itu.  Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, pihaknya mengerahkan sebanyak 1.753 personel untuk mengamankan di lapangan.  "Hari ini sebanyak seribu tujuh ratus lima puluh tiga yang diterjunkan untuk mengamankan aksi demo buruh di DPR," katanya kepada wartawan, Senin (13/2).  Personel tersebut, kata Trunoyudo berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, jajaran TNI, dan Dinas terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  "1474 dari Polda Metro Jaya, 160 dari Polres jajaran, 100 dari TNI, dan 59 dari Dinas Pemprov DKI," ucapnya.  Adapun terkait dengan rekayasa lalu lintas di lokasi, ia mengatakan bersifat situsional. .  Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, terdapat empat tuntutan yang dibawa para buruh hari ini ke Gedung DPR RI, yaitu  1. Tolak Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja 2. Sahkan RUU PPRT 3. Tolak RUU Kesehatan 4. Audit Forensik Penerimaan Pajak Negara-Copot Dirjen Pajak

1.753 Personel Amankan Demo Buruh di DPR Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Flare-demo-buruh.tiff" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan buruh yang menggelar aksi meninggalkan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, sambil menyalakan kembang api suar (flare) usai menyampaikan sejumlah tuntutan. Dari pantauan di Senayan pukul 18.06 WIB, para demonstrasu mulai meninggalkan depan gedung parlemen.  Di saat yang sama, puluhan personel kepolisian sudah berjaga tepat di belakang barisan buruh yang menyalakan kembang api suar berwarna merah tersebut.  Sebagian buruh yang lain ada yang pulang sambil memungut sampah yang ada di lokasi. Mereka mengumpulkan sampah seperti gelas plastik, botol "sterofom" hingga kardus pada satu lokasi.  Terpantau mereka berjalan ke arah Semanggi menuju Senayan sedangkan mobil komando pembawa alat pengeras suara melaju ke arah Slipi, Jakarta Barat.  Hingga saat ini, Jalan Gatot Subroto yang mengarah dari Semanggi Jakarta Selatan menuju Slipi Jakarta Barat masih ditutup.  Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi buruh digelar oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dengan titik kumpul di bawah "flyover" Taman Ria, Senayan, Jakarta Pusat.  Aksi direncanakan dimulai pukul 09.00 WIB dengan sejumlah tuntutan, antara lain menolak UU Cipta Kerja, membatalkan RKUHP hingga menurunkan harga kebutuhan pokok.  Buruh dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh juga dikabarkan telah melakukan "longmarch" dari Bandung menuju Jakarta sejak Sabtu (6/8) untuk menyampaikan tuntutannya di depan Gedung DPR/MPR RI.

Ribuan Buruh Tinggalkan DPR, Puluhan Flare Langsung Menyala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/PhotoGrid_1611814751702.jpg" alt="Sidang virtual di PN Palembang dengan agenda vonis lima terdakwa pengunjuk rasa penolakan Omnibus Law 8 Oktober 2020, pada Kamis (28/1). Aziz Munajar/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang virtual di PN Palembang dengan agenda vonis lima terdakwa pengunjuk rasa penolakan Omnibus Law 8 Oktober 2020, pada Kamis (28/1). Aziz Munajar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis 10 bulan percobaan kepada lima mahasiswa peserta unjuk rasa UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 di Palembang. Majelis hakim menilai mereka terbukti berbuat anarkis.  Hakim ketua Sahlan Effendi mengatakan, kelima terdakwa masing-masing Naufal Imandalis, Rezan Septian, Bartha Kusuma, Awaabin Hadiz, dan Haidar Maulana, terbukti melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP. Sebab, mereka merusak mobil milik Polda Sumatera Selatan. Namun hakim menilai para terdakwa tidak perlu menjalani masa tahanan.  ”Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar segera mengeluarkan kelima terdakwa dari rumah tahanan,” ujar Sahlan seperti dilansir dari Antara saat membacakan vonis, di Palembang, Kamis (28/1).  Dia menjelaskan, kelima terdakwa tidak perlu menjalankan masa hukuman 10 bulan penjara tersebut. Namun, jika para terdakwa melakukan tindakan pidana apapun selama satu tahun enam bulan setelah inkrah, para terdakwa otomatis langsung menjalani pidana 10 bulan penjara.  Vonis itu bertolak belakang dengan tuntutan JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tim JPU menuntut kelima terdakwa divonis dua tahun penjara.  Majelis hakim menyebut, tuntutan JPU memberatkan para terdakwa dan tidak tergolong sebagai hukuman pelajaran, selain itu kelimanya tidak pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya sehingga menjadi peringan vonis.  Dalam sidang yang dikawal ketat kepolisian dan disaksikan puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu, hakim mempertimbangkan aksi spontanitas kelimanya saat melakukan aksi perusakan mobil milik Polda Sumsel.  Setelah mendengar vonis itu, kelima terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan menerima serta siap menjalani hukuman percobaan, sedangkan JPU memilih pikir-pikir.  ”Berdasar keputusan majelis hakim, kelima terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan hari ini (28/1) juga,” kata penasihat hukum terdakwa dari Posbankum PN Palembang Romaita.  Sebelumnya, pada 2020 gelombang penolakan UU Ciptaker di Palembang berlangsung selama 7–9 Oktober di kawasan Simpang Lima DPRD Sumsel. Polisi mengamankan 500 orang lebih dan lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka usai kericuhan pada 8 Oktober.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/adUAvW8iCRA

Lima Mahasiswa Pengunjuk Rasa Omnibus Law Divonis 10 Bulan Percobaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan terkait adanya pernyataan beberapa Kepala Dinas Pendidikan yang mengancam memberikan sanksi pada pelajar yang melakukan aksi demo UU Cipta Kerja. Mulai dari drop out (DO), mutasi ke pendidikan paket C, dan mutasi ke sekolah pinggiran kota.  Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyampaikan bahwa hal itu tidak tepat dilakukan. KPAI menyayangkan narasi-narasi para kepala dinas bahwa mereka akan menghukum anak-anak yang terlibat demo dengan ancaman dikeluarkan.  "Menurut saya itu tidak tepat," ungkap dia dalam siaran televisi nasional, Kamis (15/10).  Menurut dia, semua tidak bisa dipukul rata bersalah. Bagi pelajar yang melakukan tindakan pengrusakan dapat diproses secara hukum sesuai dengan UU yang berlaku.  "Kita harus memilah, misalnya ada anak pelaku pidana seperti pembakaran, melempar batu, silahkan itu diproses secara pidana dengan peraturan perundangan yang ada, untuk anak harus dengan UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kami menghormati proses itu," tambahnya.  Namun, anak-anak yang tidak ikut ke aksi unjuk rasa karena dicegah oleh aparat kepolisian, itu tidak dihitung bersalah. Begitu pun juga mereka yang ada di lapangan, namun memang benar menyampaikan aspirasinya atau hanya melihat saja.  "Untuk anak yang ditangkap sebelum sampai lokasi dan kemudian di lokasi tidak melakukan tindakan pidana, ya mestinya mereka tidak mendapat ancaman hukuman," tutur dia.  Lebih lanjut, menurut dia kesalahan anak tidak berdiri seperti ada faktor orang tua dan lingkungan. Rencana dikeluarkannya anak dari sekolah merupakan tindakan semena-mena.  "Ini kan akan menghambat masa depan mereka, belum lagi ada perasaan dendam yang timbul dari anak-anak ini," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EoxwufSyZKU&ab_channel=JawaPos  &nbsp;

Pelajar Terlibat Demo Terancam Dikeluarkan, KPAI: Tindakan Semena-mena

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Tolak-UU-Cipta-Kerja-Bentrok-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Massa pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan petugas Brimob Polri di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Massa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law akhirnya dibubarkan aparat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Massa pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan petugas Brimob Polri di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Massa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law akhirnya dibubarkan aparat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 1.577 orang diamankan oleh Polri karena diduga terlibat kerusuhan saat demonstrasi menolak omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja pada Selasa (13/10) kemarin. Seluruhnya ditangkap diberbagai wilayah. Sebagian besar diamankan di wilayah DKI Jakarta berjumlah 1.523 orang.  "Berasal dari Ditreskrimum 512 orang, Polres Jaksel 145 orang, Polres Jakut 147 orang, Polres Tangerang Kota 185, Polres Metro Bekasi 173 orang dan Polres Tangsel 119 orang," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwonokepada wartawan, Rabu (14/10).  Argo mengatakan, dari seluruh massa yang diamankan, 47 di antaranya dinyatakan reaktif Covid-19 saat dilakukan rapid test. Mereka kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk diisolasi hingga menunggu hasil swab keluar.  Sementara itu, massa yang non reaktif akan menjalani pemeriksaan guna didalami keterlibatannya dalam unjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja. "Di periksa dan kalau memenuhi unsur pidana diproses," kata Argo.  Di sisi lain, Argo menyesalkan banyaknya massa yang ditangkap karena bertindak anarkis. Terlebih 806 orang di antaranya masih berstatus pelajar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SBDYiRVshSo&ab_channel=jawapostvofficial

Berakhir Ricuh, 1.577 Orang Ditangkap dalam Demo UU Ciptaker Lanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201013_210542.jpg" alt="Suasana bentrok pada demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Selasa (13/10/2020).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana bentrok pada demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Selasa (13/10/2020).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan masih adanya anak-anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Termasuk unjuk rasa terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) minggu lalu. Bahkan, ada diantaranya yang dibayar untuk aksi tersebut.  Hal itu diungkapkan oleh Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra ketika melakukan pemantauan demo UU Ciptaker di kawasan Monas. Kata dia, suasana saat itu di lokasi mengkhawatirkan.  "Cukup tegang pemandangan anak anak yang terus di desak mundur, dengan terus mereka melempari pasukan Kepolisian," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (14/10).  Dia pun bercerita mengenai mirisnya kehidupan anak di masa pandemi ini. Kala itu, waktu menunjukkan pukul 13.30 WIB, di mana dia sendiri tengah berada di dekat patung kuda untuk berbaur dengan massa anak yang hadir di lokasi.  "Ribuan anak nampak di dalam massa yang memadati lingkaran patung kuda dan depan pintu Monas," akunya.  Setelah melakukan pendekatan saat di lapangan, Jasra mengatakan, ada anak yang mengaku dirinya datang dari Cengkareng dengan menggunakan mobil bak sampai Harmoni. Alasan mereka ikut aksi unjuk rasa, kata dia, karena bosan harus terus menerus melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).  "Kata mereka meski PJJ tapi lama lama hanya tugas yang diberikan guru. Sehingga mereka libur panjang dan sering nongkrong. Teman sebelahnya berseloroh (menyahut) sekarang lebih banyak tawuran," katanya.  Masih di lokasi yang sama, dia melihat anak-anak lain yang ikut berdemo, diperkirakan mereka masih ada di jenjang pendidikan dasar. Kemudian, di tangan anak tersebut, dia melihat memegang uang lembaran Rp 5 ribu.  "Saya berseloroh di depan mereka 'wah duitnya bagus nih dan rokoknya' mereka menjawab itu ada Abang Abang yang ngasih. Mereka kemudian lanjut, nampak seorang Ibu penjual berteriak 'rokok ketengan rokok ketengan', kemudian mereka membeli. Setelah itu mereka menuju gerobak jualan es," ungkapnya.  Selain itu, ada pula alasan karena orang tua. Seperti siswa kelas 2 SMP dari Tanjung Priok, yang mengaku ikut aksi karena tidak tega melihat orang tua tak istirahat dalam bekerja, kecuali Minggu. "Saya juga menghampiri anak perempuan, ia mengaku sekolah di SMK Jatinegara. Ia datang ke lokasi, diajak teman temannya. Dan ia mulai bosan PJJ katanya," tambah dia.  Ada lagi anak SMP yang mengaku naik kereta dari Tanggerang ke lokasi demo. Akunya, dia datang karena diajak teman di sosial media berbentuk sebuah grup. Alasan lainnya adalah situasi di rumah yang tidak ada pengawasan, karena orang tuanya bercerai.  "Situasi anak-anak dalam demo demonstrasi kelihatan berkelompok dan tidak memperhatikan orasi dari mobil komando," tuturnya.  Dia pun mengatakan bahwa anak-anak menjadi kelompok rentan di dalam lautan massa seperti ini, apalagi kondisi pembatasan selama pandemi, menambah ketertekanan anak. Tentu dengan membanjirnya informasi ini, menyebabkan anak anak mudah terlibat, akibat kondisi psikologis mereka.  Ditambah kepemahaman mereka yang masih dalam tahap berkembang disertai emosional yang belum stabil. Maka memudahkan anak anak menjadi martir kekerasan.  KPAI sangat khawatir bila kondisi ini terus berlangsung berhari hari. Maka trennya anak anak akan semakin banyak yang terlibat. Dan kecenderungn demonstrasi rusuh selalu melibatkan anak anak. Karena mereka tidak sekuat orang dewasa dan muda terpengaruh.  Untuk itu, pihaknya pun akan mengajak pihak terkait untuk membahas pelibatan anak-anak dalam aksi ini. "KPAI akan segera melaksanakan Sidang Pleno dengan memanggil lintas Kementerian dan Lembaga, OKP Pelajar berbasis agama, Ormas dan Forum Anak Nasional dalam urun rembug situasi yang melibatkan anak anak ini," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KZpD0p-Bcf0&ab_channel=JawaPos  &nbsp;

Ke Lapangan saat Demo, KPAI: Ada Anak Diberi Uang Hingga Bosan PJJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Pangdam-Jaya-Mayjen-TNI-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman memimpin apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Gelar pasukan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman memimpin apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Gelar pasukan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman meminta kepada prajuritnya agar tegak lurus dalam melakukan pengamanan unjuk rasa menolak omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Ia tak ingin ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan aparat untuk keuntungan pribadi atau kelompok.  "Saya sampaikan kepada anggota TNI-Polri agar di dalam melaksanakan tugas tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Kepentingan kelompok, pribadi dan sebagainya," kata Dudung, Selasa (13/10).  Ia menjelaskan, ketika aparat bekerja untuk kepentingan sendiri atau kelompok pasti akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Dengan begitu, antar aparat bisa diadu domba. Dampaknya bisa menimbulkan kekacauan.  Selain itu, dia menekankan agar penanganan kepada pelaku demonstrasi mengedepankan sikap persuasif. Tidak melakukan kekerasaan karena akan merusak citra baik TNI-Polri.  "Saya sampaikan kepada anggota agar dalam proses penindakan terhadap para perusuh-perusuh agat proporsional, profesional, dengan tetap mengedapankan persuasif, humanis tetap tegas," jelas Dudung.  Diketahui, pengesahan omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja menuai banyak penolakan dari masyarakat, khusunya elemen buruh. Akibatnya, mereka melaksanakan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 dan memilih turun ke jalan menggelar unjuk rasa.  Unjuk rasa kemudian berakhir ricuh disejumlah daerah. Khusus di DKI Jakarta turut terjadi pembakaran fasilitas umum seperti halte, hingga pos polisi. Polda Metro Jaya sejak Rabu (7/10) sudah mengamankan 1.192 orang yang diduga sebagai perusuh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SnLDoYmy9Lk&ab_channel=jawapostvofficial

Pangdam Minta TNI-Polri Tidak Punya Kepentingan Lain Saat Amankan Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bentrok-Demo-Istana-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi unjuk rasa Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja memang berakahir rusuh. Tak sedikit juga pendemo yang ditangkap karena diduga melakukan aksi anarkis di tengah aksi.  Hingga kini, Polda Metro Jaya masih memeriksa pelaku demo yang diduga melakukan tindak anarkis saat aksi. Salah satunya Ignatius Peter, 22. Peter mengaku hanya ikut-ikutan saat terlibat unjuk rasa yang berakhir bentrok di DKI Jakarta pada Rabu (7/10) dan Kamis (8/10). Dia mengaku tidak tahu menahu konteks demontrasi yang diikutinya.  "Teman pinjam motor mau ikut demo di Pejompongan, saya terus ikut takut motornya hilang," ujar Ignatius, Senin (12/10).  Dia bahkan mengaku tak paham terkait Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak oleh mahasiswa dan buruh. "Saya nggak ngerti Omnibus Law, saya ikut demo karena diajak teman dan termakan hoaks," jelasnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/10/2020/data-bem-si-50-orang-ditangkap-dan-ditahan-polda-metro-jaya/">Data BEM SI, 50 Orang Ditangkap dan Ditahan Polda Metro Jaya</a></li> </ul> Mahasiswa semester 3 jurusan perhotelan di AKPAR Pertiwi, Jakarta Timur itu mengaku berangkat bersama temannya dari rumahnya di Jalan Otista, Jakarta Timur. Dia pun mengakui turut serta merusak mobil tahanan milik Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat.  Aksi anarkisnya itu pun terekam video. Rumah Ignatius pun didatangi oleh polisi. Dia langsung digelandang ke Polda Metro Jaya untuk diproses hukum.  Kendati demikian, Ignatius membantah melakukan penganiayaan kepada aparat. Dia hanya turut serta merusak kendaraan tahanan. Selain itu, dia mengaku baru kali ini terlibat unjuk rasa dan merusak fasilitas.  Di sisi lain, Ignatius memastikan tidak menerima imbalan apapun meskipun ikut serta dalam unjuk rasa. "Jujur saya tidak mendapat imbalan sama sekali. Teman saya tidak tahu dapat atau tidak. Tapi intinya saya tidak mendapatkan imbalan tersebut," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SnLDoYmy9Lk&ab_channel=jawapostvofficial

Pengakuan Pelaku Demo: Tidak Dibayar Hingga Tak Tahu Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bentrok-Demo-Istana-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menetapkan 87 tersangka dalam kerusuhan unjuk rasa menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja, yang digelar di DKI Jakarta pada Kamis (8/10). Kendati demikian, tidak seluruh pendemo langsung dikenakan penahanan.  "Yang sudah ditahan itu baru 7. Kenapa 80 nggak ditahan? Karena kan pasalnya ada ancaman hukuman, tergantung unsur pasalnya," kata Yusri saat dihubungi, Sabtu (10/10).  Yusri menjelaskan, 7 tersangka yang ditahan karena melakukan pidana berat seperti penganiayaan kepada aparat. Sehingga ancaman hukuman pidananya di atas 5 tahun.  Sedangkan 80 lainnya termasuk pidana ringan, dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Sehingga hanya dikenakan wajib lapor. Meski begitu, penyidikan terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka yang ditahan akan bertambah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/10/2020/usai-demo-buruh-akan-tempuh-jalur-hukum-untuk-batalkan-omnibus-law/">Usai Demo, Buruh Akan Tempuh Jalur Hukum untuk Batalkan Omnibus Law</a>  Di sisi lain, Yusri memastikan perusuh yang ditetapkan sebagai tersangka bukan kelompok buruh atau mahasiswa. "Iya (mereka) kelompok-kelompok Anarcho itu," jelasnya.  Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan, secara keseluruhan ada 1.192 pendemo yang diamankan polisi. Terdiri dari 166 mahasiswa, 570 pelajar, 161 buruh dan 295 orang dari kelompok lainnya.  Sebagian besar dari mereka sudah dipulangkan setelah diberi edukasi. Serta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.  "Sampai tadi malam sudah kami pulangkan sekitar 1.057 orang dan masih ada 135 orang dalam proses pendalaman terkait peran dalam aliran aksi anarkisme," tandas Nana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5c5UW2mBaKw&amp;ab_channel=jawapostvofficial

87 Orang Jadi Tersangka Kerusuhan Omnibus Law, 1.057 Dipulangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/SBY-Dery-Ridwansah-14-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) difitnah di media sosial Twitter karena membiayai aksi unjuk rasa pada Kamis (8/10) terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Partai Demokrat pun langsung bertindak dan menegaskan kabar itu bohong atau hoax.  Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Ossy Dermawan mengatakan‎ adalah tidak benar SBY sebagai dalang aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh tersebut. "Pernyataan fitnah dan hoax serta tidak berdasar. Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja," ujar Ossy kepada wartawan, Sabtu (10/10).  Ossy menegaskan, Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum terkait akun-akun Twitter yang telah menuduh SBY tersebut. Demokrat tidak akan tinggal diam karena telah dideskriditkan. "Bahwa jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, maka kami akan menempuh jalur hukum," tegasnya.  Ossy melanjutkan, memang Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja tersebut. Namun sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen. "Bahwa sikap berbeda menolak UU Cipta Kerja ini juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, melainkan juga oleh ormas seperti NU dan Muhammadiyah, akademisi, LSM, Serikat Buruh, organisasi mahasiswa," ungkapnya.  Ossy berujar, Partai Demokrat telah mendapat info memang bakal ada aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis (8/10). Sejalan dengan itu Partai Demokrat juga mengeluarkan surat kepada para Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia nomor : 119/INT/DPP.PD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, perihal arahan Ketua Umum kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa.  "Ini menjadi bukti bahwa dan Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara," katanya.  Ossy menambahkan, ‎bahwa benar dalam arahan tanggal (7/10), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta para anggota DPRD untuk menerima para pendemo di kantor DPRD nya masing-masing. Namun itu tidak serta merta disebut Demokrat membiayai aksi unjuk rasa.  "Karena itu dengan tujuan agar aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan baik. Sehingga para pendemo tidak melakukan tindakan anarkis karena suaranya tidak tersalurkan," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoaks dan penyesatan informasi. "Karena itu dapat mengancam stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam negeri," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IpYGEFImF1U&amp;ab_channel=jawapostvofficial

SBY Difitnah Biayai Demo UU Cipta Kerja, Demokrat Bertindak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo uu cipta kerja

Berita Terkini