<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/RAPAT-PARIPURNA-DPR-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Suasana Sidang Paripurna DPR RI di Fedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana Sidang Paripurna DPR RI di Fedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketiadaan naskah UU Cipta Kerja pada saat ketok palu 5 Oktober lalu menimbulkan kesimpangsiuran mengenai draf final produk baru legislasi tersebut. Bahkan, setidaknya ada empat versi draf yang sempat beredar di khalayak hingga kemarin siang: versi 1.028 halaman, 905 halaman, 1.052 halaman, 1.035 halaman.  Tapi, tadi malam kembali beredar informasi tentang draf UU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 812. Jawa Pos berusaha meminta konfirmasi kepada pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua Baleg Willy Aditya tidak merespons pesan singkat yang dikirim koran ini.  Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi enggan menjelaskan perubahan halaman draf UU Cipta Kerja.  ’’Cek ke pimpinan saja,’’ ucapnya singkat.  Dia meminta Jawa Pos bertanya langsung kepada pimpinan DPR RI. Dia tidak tahu penyebab berubahnya UU menjadi 812 halaman. ’’Yup, apa itu ada pemadatan halaman,’’ terangnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/10/2020/buruh-desak-pemerintah-buka-draf-final-uu-cipta-kerja/">Buruh Desak Pemerintah Buka Draf Final UU Cipta Kerja</a>  Jika benar 812 halaman, perubahan tersebut terjadi dalam waktu singkat. Sebab, kemarin siang DPR RI sempat mengklaim telah merampungkan penyempurnaan draf UU Cipta Kerja. Tebalnya 1.035 halaman. Bahkan, dewan memastikan tidak ada perubahan dalam peraturan baru tersebut.  Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyatakan, pihaknya telah merapikan format dan redaksional UU Cipta Kerja. ’’Draf terakhir 1.035 halaman. Itu sudah final,’’ terang Indra kemarin siang.  Draf UU 1.035 halaman itu, kata dia, sama dengan naskah UU Cipta Kerja setebal 905 halaman yang beredar sebelumnya menjelang pengesahan. Menurut Indra, isinya tidak berubah. Pihaknya hanya merapikan format dan redaksionalnya. Ada spasi dan huruf yang diperbaiki. Substansinya tetap sama dan tidak ada yang berubah.  Dalam naskah setebal 1.035 halaman itu, terdapat keterangan RUU Cipta Kerja beserta penjelasannya telah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna ketujuh DPR masa persidangan I tahun 2020–2021 pada 5 Oktober 2020 untuk disahkan menjadi undang-undang. Ada pula kolom tanda tangan atas nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.  Meski demikian, Indra mengatakan bahwa draf UU itu akan dievaluasi dalam rapat pleno Baleg DPR. Setelah dievaluasi, draf tersebut diserahkan ke pimpinan DPR dan selanjutnya dikirim ke presiden.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/alur-uu-cipta-kerja.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> GRAFIS (HERLAMBANG/JAWA POS)  Mengenai penyerahan kepada presiden, Indra hanya menyebutkan dalam waktu dekat. Menurut dia, DPR masih mempunyai waktu untuk memfinalisasi draf UU sebelum diserahkan ke presiden. Dia pun menepis pendapat yang menyatakan bahwa draf final UU Cipta Kerja tidak ada ketika disahkan.  Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo berharap penjelasan tentang draf final tersebut bisa mengakhiri polemik yang terjadi. Dia mengingatkan pemerintah untuk proaktif meredam polemik dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan turunan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, UU tersebut semakin mudah diaplikasikan dan tidak hanya berbentuk konsep yang sulit diterima masyarakat.  ’’UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR itu tentu saja tidak bisa segera dilaksanakan selama pemerintah dan presiden belum menerbitkan peraturan-peraturan baru yang terkait untuk melaksanakan UU tersebut,’’ jelas pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut kemarin. Karena itu, Bamsoet meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang terkait.  Politikus Partai Golkar itu juga meminta masyarakat bersabar menunggu PP. Sebab, tanpa PP, manfaat yang dimaksud pemerintah dalam UU tidak bisa terlaksana dengan baik. ’’DPR dan pemerintah telah menjelaskan dan memberi keyakinan bahwa UU Cipta Kerja yang mencakup 15 bab dan 174 pasal itu sama sekali tidak bertujuan mencelakai dan merugikan pekerja,’’ tegas dia.  Bamsoet juga mewanti-wanti masyarakat agar tidak sampai terpengaruh hoaks yang sengaja diembuskan oknum yang ingin memanfaatkan polemik UU Cipta Kerja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Uq73ggbPc54&amp;ab_channel=jawapostvofficial

UU Cipta Kerja 1.035 atau 812 Halaman?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/pekerja_buruh.jpg" alt="JANGAN ANARKISTIS: Buruh berdemo menolak UU Cipta Kerja di Dataran Engku Putri, Batam, Center, Kamis (8/10). (CECEP MULYANANA/BATAM POS)" width="100%">
<figcaption>JANGAN ANARKISTIS: Buruh berdemo menolak UU Cipta Kerja di Dataran Engku Putri, Batam, Center, Kamis (8/10). (CECEP MULYANANA/BATAM POS)</figcaption>
</figure>Tahun ini seperti mimpi buruk bagi para buruh di Indonesia. Setelah harus menghadapi badai pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19, para pekerja dan buruh ditampar kenyataan pahit. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja melalui mekanisme omnibus law disahkan DPR Senin lalu (5/10).  Isi klaster ketenagakerjaan mencekik. Banyak hak buruh yang dirampas. Tak ada 1 persen dari gentlemen agreement yang disepakati pada pembahasan tripartit masuk UU tersebut. Sepuluh hari pembahasan rasanya nonsense. Kata kecewa mungkin tak cukup menggambarkan rasa yang ada. Lebih dari itu, dikhianati dan dipermalukan.  Pemerintah dan DPR seolah tidak menghargai serikat pekerja/buruh yang masih tinggal dalam pembahasan tripartit. Padahal, sejak awal keputusan untuk tinggal sudah mendapat cibiran hingga bully-an. Kami bertahan dalam pembahasan bukan karena propemerintah. Tapi, berharap bisa mengubah substansi-substansi yang tidak berpihak pada pekerja/buruh. Setidaknya ada rem.  Waktu sepuluh hari itu pun tidak dijalani dengan mudah. Debat antara pemerintah, Kadin, Apindo, dan serikat pekerja/buruh yang tersisa jadi makanan sehari-hari. Buruh berusaha mempertahankan dan memperbaiki hak-hak yang sudah diterima melalui UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.  Memang, tak ada kesepakatan mengikat karena DPR akan jadi hakim dalam sidang RUU ini. Namun, setidaknya, gentlemen agreement yang sudah didiskusikan selama sepuluh hari itulah yang dibawa dalam pembahasan dengan DPR. Karena sudah mewakili stakeholder. Nyatanya, tak ada transparansi. Bahkan, buruh tidak mendapat draf yang diserahkan pada DPR dari hasil pembahasan bersama sebelumnya. Apa yang disembunyikan wahai tuan dan puan? Apa yang sudah diutak-atik dari gentlemen agreement kita?  Pertanyaan itu terjawab setelah ketok palu pada Senin lalu. Rasanya seperti tersambar petir di siang bolong. Poin-poin yang penting dikepras. Urusan pesangon, misalnya. Saat pembahasan di panja, perdebatan-perdebatan soal pesangon ini masih ada. Isu terakhir, pesangon tetap diberikan 32 kali gaji dengan perincian 23 ditanggung pengusaha dan 9 ditanggung pemerintah. Ujug-ujug, hanya tersisa 25 kali. Pengusaha menanggung 19 kali dan pemerintah 6 kali melalui jaminan kehilangan pekerjaan di BPJamsostek.  Soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan outsourcing juga tak jauh beda. Dalam pembahasan tripartit disepakati, keduanya akan kembali ke aturan existing. Nyatanya tidak. Jika dulu ketentuannya dikontrak sekali, kedua kali tidak boleh lebih lama dari yang pertama, kemudian kontrak ketiga harus permanen. Tapi, sekarang jadi panjang. Dalam jangka panjang, ini erat hubungannya dengan pesangon yang bakal diterima pekerja/buruh nantinya.  Memang ada sisi positif, di mana pada draf saat ini, pekerja yang selesai PKWT-nya akan mendapat satu bulan gaji. Tapi, apa iya itu harapan buruh? Pekerjaan yang tidak long lasting. Harapannya tentu pekerjaan dalam jangka waktu lama. Seterusnya. Sehingga, iming-iming menteri ketenagakerjaan itu tidak ada gunanya. Yang dianggap bagus oleh beliau, nyatanya tidak.  Soal upah pun sama. Upah minimum provinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK) memang tetap ada. Tapi, sektoral yang cukup krusial justru dilenyapkan. Akan sangat tidak fair ketika gaji padat karya disamakan dengan padat modal. Yang benar saja. Di mana pemikiran mereka melakukan hal bodoh ini. Ah, yang sudah diperjuangkan benar-benar tak diakomodasi. Seolah kehadiran serikat pekerja/buruh sebelumnya hanya formalitas untuk bisa melenggang ke tahap selanjutnya.  Kekecewaan terhadap wakil rakyat sama besarnya. Berulang-ulang ditanya soal kepastian penetapan, mereka selalu berkelit. Tak jarang membantah akan digolkan segera. Tidak memungkinkan, jawabnya. Lagi-lagi kebohongan yang kami terima. RUU tersebut disahkan jauh lebih cepat dari rumor yang beredar. Jadi, apalagi yang bisa kita hormati dari dialog yang diagung-agungkan? Nonsense.  Enggan kecewa lebih dalam, undangan Presiden Joko Widodo untuk hadir ke Istana Bogor Jumat siang (9/10) akhirnya terpaksa ditolak. Percuma datang kalau tak ada yang berubah dari UU itu. Bisa-bisa nasib kami tak jauh beda dari Iqbal KSPI dan Andi Ghani KSPSI. Ketika diundang presiden, RUU malah diketok palu. Akhirnya banyak tudingan pada keduanya.  Saat ini, pekerja dan buruh akan berfokus pada perjuangan selanjutnya. Aksi demo akan diestafet pada 12–16 Oktober 2020 mendatang. Buruh bakal kembali menyerbu istana. Selain itu, disiapkan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Pekerja dan buruh tak akan gentar dalam JR. Meski banyak orang pesimistis bisa menang. Sebab, hakim di MK diisi hakim-hakim usulan presiden maupun DPR.  Ini sungguh tahun yang berat. Berat sekali untuk kepemimpinan periode awal saya. Tidak pernah terpikirkan dampak Covid-19 akan begitu luar biasa. Ditambah dengan UU Cipta Kerja yang jauh dari harapan bersama.  <hr />  *) Disarikan dari hasil wawancara dengan wartawan Jawa Pos Zalzilatul Hikmia  **) ELLY ROSITA SILABAN, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gtEdfme_4zE&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pekerja-Buruh Semakin Tercekik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/surat-gubernur-jabar-sumbar.jpg" alt="SURAT RESMI: Dua surat resmi yang dikirim para kepala daerah kepada Presiden Jokowi terkait aspirasi para buruh yang menolak UU Omnibus Law. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>SURAT RESMI: Dua surat resmi yang dikirim para kepala daerah kepada Presiden Jokowi terkait aspirasi para buruh yang menolak UU Omnibus Law. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aksi unjuk rasa mahasiswa, serikat pekerja, dan elemen masyarakat di berbagai daerah mulai membuahkan hasil. Beberapa kepala daerah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Jokowi dan pimpinan DPR.  Mereka meminta agar pemberlakuan UU Cipta Kerja ditunda. Bahkan, ada yang meminta presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.  Permintaan penangguhan pelaksanaan UU Cipta Kerja diajukan salah satunya oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewakili masyarakat pekerja/buruh mengajukan permohonan kepada Bapak (Presiden, Red) untuk berkenan mempertimbangkan penangguhan pemberlakuan UU Omnibus Law. Begitu isi surat yang diteken Khofifah pada 8 Oktober itu.  Kemarin Khofifah juga bertemu dengan perwakilan demonstran. Khofifah menyatakan siap memfasilitasi peserta unjuk rasa untuk berdiskusi dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Khofifah menjelaskan, aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law dan Cipta Kerja bukan kali pertama. Sebelumnya, pemprov pernah menerima peserta aksi saat undang-undang itu masih berupa rancangan. Kala itu pemerintah memfasilitasi dengan meneruskan aspirasi mereka kepada presiden. ’’Kali ini mereka minta difasilitasi lagi,’’ ucapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/surat-gubernur-jatim-kalbar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SURAT RESMI: Dua surat resmi yang dikirim para kepala daerah kepada Presiden Jokowi terkait aspirasi para buruh yang menolak UU Omnibus Law. (Istimewa)  Dari Sumatera Barat, Gubernur Irwan Prayitno juga mengeluarkan surat yang ditujukan kepada ketua DPR. Padang Ekspres melaporkan, surat itu menyampaikan aspirasi serikat pekerja/buruh se-Sumbar yang menolak UU Cipta Kerja. Surat tersebut bernomor 050/1422/Nakertrans/2020 tertanggal 8 Oktober 2020.  Dari Jogjakarta, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi kemarin (9/10). Ada beberapa hal yang disampaikan dalam surat tersebut. Di antaranya, serikat buruh di Jogja menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Mereka juga meminta penetapan upah minimum berdasar survei kebutuhan hidup layak di daerah. Terakhir, pemberian bantuan sosial kepada semua buruh yang terdampak Covid-19 tanpa diskriminasi.  Surat serupa juga telah dikirimkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. ’’Saya sudah menandatangani surat pernyataan dari poin-poin aspirasi yang disampaikan buruh. Isinya, satu, menolak dengan tegas omnibus law dan, kedua, meminta kepada Bapak Presiden untuk minimal menerbitkan perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi dan ditandatangani oleh presiden,’’ ujar Ridwan Kamil Kamis (8/10) sebagaimana dilansir Radar Bandung.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/10/2020/ketika-mahasiswa-buruh-unjuk-rasa-di-jakarta-presiden-ke-kalteng/">Ketika Mahasiswa-Buruh Unjuk Rasa di Jakarta, Presiden ke Kalteng</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/10/2020/pemerintah-siap-proses-semua-pelaku-dan-aktor-yang-tunggangi-kerusuhan/">Pemerintah Siap Proses Semua Pelaku dan Aktor yang Tunggangi Kerusuhan</a></li> </ul> Permintaan perppu juga disampaikan secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji. Midji, sapaan akrabnya, bahkan menyampaikan secara langsung aspirasi masyarakat itu kepada Presiden Jokowi saat rapat koordinasi terbatas secara virtual kemarin (9/10). Midji menyatakan, dari lima gubernur yang mendapat kesempatan berbicara, salah satunya adalah dirinya sendiri. Kelimanya adalah gubernur Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalbar, dan Sulawesi Selatan. ’’Saya bicara yang keempat. Saya sampaikan kepada presiden. Pertama, saya harus menjaga iklim kondusif di Kalbar,’’ katanya seperti dilaporkan Pontianak Post.  Kedua, dia mengatakan sudah menyerap aspirasi yang berkembang dari serikat pekerja/serikat buruh, badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Kalbar, dan elemen masyarakat Kalbar lainnya mengenai penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena UU tersebut sudah disahkan, pilihannya hanya dua, yakni dengan perppu atau judicial review. ’’Itu prosedur untuk pembatalannya. Maka, saya sampaikan ke Bapak Presiden, pilihan aspirasi dari Kalbar adalah perppu dan saya bilang aspirasi itu akan saya sampaikan dalam bentuk surat dan presiden siap menerima surat itu,’’ jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IpYGEFImF1U&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Lanjutkan Aspirasi Pendemo, Sejumlah Gubernur Minta Perppu Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Fahri-Hamzah-gelora-baru.jpg" alt="Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah." width="100%">
<figcaption>Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bisa mengambil pelajaran besar dari aksi penolakan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja secara serentak di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia.  Menurutnya, maksud dan tujuan baik dari pemerintah untuk membangun perekonomian yang kuat di tengah pandemi Covid-19 saat ini tidak dimengerti publik atau rakyat dengan penolakan di mana-mana. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/10/2020/amnesty-kecam-tindakan-represif-kepolisian-hadapi-pendemo-omnibus-law/">Amnesty Kecam Tindakan Represif Kepolisian Hadapi Pendemo Omnibus Law</a></li> </ul> "Saya kira ada pelajaran besar yang harus dipetik, karena maksud baik kadang dikotori oleh adanya maksud-maksud yang tidak baik. Maksud baik akhirnya bercampur dengan maksud yang tidak baik, sehingga menjadi keruh dan akhirnya rakyat menolak," kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (9/10).  Menurut Fahri, UU Omnibus Law adalah UU yang unik, termasuk dalam penamaannya dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja, lanjutnya, mengatur semua kegiatan perekonomian dan lapangan pekerjaan.  "Siapa yang tidak mau lapangan kerja tercipta, siapa yang tidak mau bekerja, siapa yang tidak mau punya penghasilan, ngasih makan keluarga dan anak-anak. Siapa sih yang tidak mau, semuanya ingin kerja. Lalu, kenapa undang-undang yang maksudnya baik ditolak semua orang," beber Fahri.  Fahri menilai banyaknya aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja, karena pemerintah sejak awal menutup-nutupi isi yang tercantum dalam UU Omnibus Law tersebut, dan tidak mengkomunikasikan kepada publik hingga disahkan pada Senin (5/10) lalu.  "Kalau pemeritah menyatakan ini semua baik, maka sejak awal akan dikomunikasikan. Orang harus diberi tahu hal-hal yang tercatum dalam UU ini, dan pasti semua akan menerima. Karena sekali lagi tidak ada orang yang tidak mau kerja, tidak ada orang yang tidak ingin kehidupannya menjadi baik dengan bekerja dan terlibat dalam kegiatan perekonomian," ungkapnya.  Fahri menegaskan, sejak awal pemerintah tidak terbuka soal UU Omnibus Law Cipta Kerja, sehingga publik mengesankan UU ini tidak berpihak kepada rakyat, tetapi berpihak kepada pengusaha, kelompok dan golongan tertentu saja yang ingin mengusai perekonomian Indonesia.  "Kalau kata alm WS Rendra, maksud baik saudara untuk siapa? Maksud baik saudara ada di pihak yang mana? Pertanyaan-pertayaan ini terjadi karena tidak adanya keterbukaan dari awal," katanya.  Lebih lanjut Fahri mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk secara terus menerus memberi penjelasan ke publik di tengah maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah menolak UU Cipta Kerja. Pemerintah menurutnya, harus bisa meyakinkan publik bahwa UU Cipta Kerja ini berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada yang lain.  "Ini waktu yang tepat berbicara dengan masyarakat, waktu berbicara kepada rakyat agar maksud baik kita, maksud baik pemerintah itu diketahui rakyat. Dan maksud baik itu ada di pihak rakyat," tegas Fahri.  Fahri juga meminta DPR memberikan penjelasan ke publik, dan tidak cuci tangan usai mengesahkan UU Cipta Kerja dengan menyerahkan bola panasnya ke pemerintah. Sebab, DPR yang berisi perwakilan partai politik (parpol) adalah pihak yang dianggap paling bertanggung jawab, karena telah membahas dan mengesahkan UU tersebut secara cepat.  "Itu saran saya kepada pemerintah dan DPR, semua anggota DPR yang sejak awal semua partai politik sebenarnya menyetujui pembahasan, meski diujung berbeda pendapat di akhirnya. Tetapi sejatinya mereka setuju, termasuk partai politik yang menolak," tandas Fahri.  Seperti diketahui, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan Pemeritah dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak 7 fraksi setuju yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN, dan PPP.  Sementara dua fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=y6jzZwVs2LA&amp;ab_channel=jawapostvofficial

UU Ciptaker Ditolak, Fahri Hamzah: Maksud Baik Dikotori Maksud Jelek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Halte-Transjakarta-Dibakar-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Halte Tranjakarta HI dibakar massa saat aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Kamis (8/10/2020). Massa membakar halte Transjakarta di Jalan MH. Thamrin setelah bentrok dengan petugas kepolisian di kawasan Patung Kuda, Jak" width="100%">
<figcaption>Halte Tranjakarta HI dibakar massa saat aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Kamis (8/10/2020). Massa membakar halte Transjakarta di Jalan MH. Thamrin setelah bentrok dengan petugas kepolisian di kawasan Patung Kuda, Jak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bentrok demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di DKI Jakarta pada Kamis (8/10) berujung pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Seperti pembakaran Halte Transjakarta, pos polisi, dan pengerusakan gedung Kementerian. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya memastikan akan melakukan pengusutan terhadap peristiwa tersebut. Barang bukti akan dikumpulkan guna mencari petunjuk siapa dalang pengerusakan.  "Kami akan selidiki semuanya, kita akan selidiki videonya semua ini, ini yang merusak perusuh," ucap Kabis Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/10/2020/amnesty-kecam-tindakan-represif-kepolisian-hadapi-pendemo-omnibus-law/">Amnesty Kecam Tindakan Represif Kepolisian Hadapi Pendemo Omnibus Law</a></li> </ul> Pendataan juga tengah dilakukan petugas untuk mencari tahu fasilitas apa saja yang rusak. Sementara fasilitas rusak yang sudah terdata meliputi Pos Polisi Patung Kuda, Pos Polisi Tugu Tani, dan Pos Polisi Harmoni. Kemudian, Halte Transjakarta Bundaran HI dan Hatlte Transjakarta Bank Indonesia.  Gedung Kementerian ESDM juga sempat dirusak. Massa sempat menyalakan api di lobi beruntung berhasil dipadamkan, dan tidak terjadi kebakaran besar.  "Ada beberapa fasilitas, termasuk korban polisi juga sudah enam yang korban luka. Kemudian juga ada beberapa fasilitas kepolisian seperti pos lantas dibakar, dirusak, ada juga halte bus," jelas Yusri.  Seperti diketahui, pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja menuai banyak penolakan dari masyarakat, khusunya elemen buruh. Akibatnya, mereka melaksanakan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 dan memilih turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3hKWdQbV9bI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Polisi Buru Pembakar Halte TJ hingga Pospol Saat Demo Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Pengunjuk-Rasa-Tolak-UU-Cipta-Kerja-Bentrok-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja terlibat bentrok dengan polisi di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Foto: Dery Ridwansaha/ J" width="100%">
<figcaption>Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja terlibat bentrok dengan polisi di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Foto: Dery Ridwansaha/ J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amnesty International Indonesia mendesak aparat kepolisian untuk menghentikan penggunaan kekuatan berlebih dalam menghadapi para pengunjuk rasa. Pemerintah Indonesia harus memastikan terwujudnya penghormatan penuh atas meluasnya demonstrasi menyikapi pengesahan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja.  Pernyataan ini menyusul laporan adanya insiden kekerasan dan penangkapan terhadap ratusan pengunjuk rasa di berbagai kota selama 6-8 Oktober 2020. Sebab berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa sebagai protes pengesahan UU Cipta Kerja. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/10/2020/mahkamah-konstitusi-tegaskan-tak-pernah-dukung-pembentukan-sebuah-uu/">Mahkamah Konstitusi Tegaskan Tak Pernah Dukung Pembentukan Sebuah UU</a></li> </ul> “Demonstrasi adalah pelaksanaan hak asasi manusia atas kemerdekaan berekspresi dan berkumpul secara damai. Pihak berwenang harus memperbolehkan setiap warga masyarakat, baik buruh, petani maupun mahasiswa dan pelajar Indonesia untuk bisa berdemonstrasi secara bebas dan damai," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya, Kamis (8/10) malam.  "Aparat keamanan harus menahan diri untuk menggunakan kekuatan yang tidak perlu, berlebihan atau eksesif, apalagi jika sampai mengintimidasi demonstran,” sambungnya.  Catatan Amnesty, tak segan aparat melakukan tindakan represif kepada para pemgunjuk rasa, sedikitnya 180 pengunjuk rasa di Bandung terluka. Sementara di Serang, Banten 24 mahasiswa juga mengalami luka bahkan hingga gegar otak.  “Kenyataan bahwa gas air mata dan kekerasan seperti aksi memukul dan menendang digunakan terhadap pengunjuk rasa yang tak bersenjata sangatlah mengkhawatirkan,” ucap Usman.  Usman memandang, gas air mata dan senjata yang tidak mematikan lainnya seperti peluru karet, bisa menyebabkan cedera serius dan dalam beberapa kejadian, menyebabkan kematian. Menurutnya, ketika senjata semacam itu digunakan, harus sesuai dengan prinsip legalitas, prinsip keperluan dan prinsip proporsionalitas.  Berdasarkan laporan dari sejumlah lembaga bantuan hukum di berbagai kota, ratusan pengunjuk rasa ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian. Serang, Banten 14 orang ditahan, Semarang, Jawa Tengah, 50 ditahan, Bandung, Jawa Barat, 75 orang ditahan. Sementara di Minahasa, Sulawesi Utara, 17 pengunjuk rasa juga sempat ditahan walau kini telah dibebaskan.  “Aparat keamanan berkewajiban untuk menghormati hak untuk mengemukakan pendapat secara damai dan, bahkan jika kekerasan terjadi, hanya sedikit kekuatan yang perlu digunakan untuk mengatasinya,” tegas Usman.  Bahkan, polisi juga dikabarkan mengintimidasi kelompok-kelompok yang bepergian dengan bus ke Jakarta. Memerintahkan berbagai elemen masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing dan tidak bergabung dengan massa lain di Jakarta.  “Mencegah orang bergabung dengan protes damai adalah pelanggaran terhadap hak asasi mereka. Setiap orang memiliki hak untuk bergabung dengan orang lain dan mengekspresikan pikiran mereka secara damai," cetus Usman.  Selain itu, Amnesty International Indonesia juga mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak melibatkan militer dalam penanganan demonstrasi. Karena mereka tidak dilatih atau tidak dipersiapkan untuk menangani situasi seperti itu yang benar-benar asing bagi mandat dan misi perjuangan tentara.  "Jika secara khusus tentara ditempatkan untuk tugas ini, maka mereka harus sepenuhnya dilatih dan diperlengkapi untuk memenuhi pekerjaan ini, sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia, terutama prinsip melindungi kehidupan, tunduk pada aturan yang sama seperti polisi reguler dan harus ditempatkan di bawah pengawasan otoritas sipil," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3hKWdQbV9bI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Amnesty Kecam Tindakan Represif Kepolisian Hadapi Pendemo Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bentrok-Demo-Istana-Dery-Ridwansah-110.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi penolakan atas disahkannya Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja terus bergulir. Hari ini Kamis (8/10), para pengunjuk rasa yang terdiri dari buruh dan mahasiswa terus turun ke jalan. Kritikan keras pun terus dilontarkan berbagai kalangan.  Terkait pengesahan UU Cipta Kerja, Ulil Abshar Abdalla tidak habis pikir dengan langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dan DPR tanpa melibatkan partisipasi publik. Mulai merumuskan, membahas, sampai mengesahkan UU Cipta Kerja.  Dan ketika Omnibus Law ini sudah disahkan menjadi UU, aspirasi publik juga tidak didengarkan lagi. Ulil mengatakan Jokowi termasuk orang yang harus bertanggung jawab atas UU Cipta Karya karena dia termasuk yang menginisiasi.  "Sama Pak Jokowi, what do you want? ketika merumuskan, membahas ini tidak melibatkan partisipasi publik, ini menurut saya aneh sekali. Pemerintah ini maunya apa sebenarnya? Apakah pemerintah cuma mau dengerin yang diuntungkan dengan UU ini yaitu korporasi?" ungkapnya.  Dia pun meminta Jokowi mendengarkan aspirasi publik. Karena jika dia tidak mendengarkannya, berpotensi akan tetap menciptakan kegaduhan. Apalagi kemarahan publik saat ini adalah akumulasi dari sejumlah permasalahan sebelumnya dengan diubahnya UU KPK, UU MK, dan yang lainnya.  "Memang sekarang ini pemeritnahan makin totaliter. Saya khawatir jika pemerintah tidak membuka dialog, menurut saya ini berbahaya," tuturnya.  Jika pemerintah masih mendengarkan aspirasi publik, kata Ulil, seharusnya Jokowi segera menerbitkan Perrpu untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. "Presiden layak mengeluarkan Perppu. Hanya dengan keadaan ini masyarakat bisa ditenangkan," ungkap Ulil.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3hKWdQbV9bI&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Ulil Abshar Abdalla ke Presiden Jokowi: What Do You Want?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Halte-Transjakarta-Dibakar-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Halte Tranjakarta HI dibakar massa saat aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Kamis (8/10/2020). Massa membakar halte Transjakarta di Jalan MH. Thamrin setelah bentrok dengan petugas kepolisian di kawasan Patung Kuda, Jak" width="100%">
<figcaption>Halte Tranjakarta HI dibakar massa saat aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Kamis (8/10/2020). Massa membakar halte Transjakarta di Jalan MH. Thamrin setelah bentrok dengan petugas kepolisian di kawasan Patung Kuda, Jak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi demonstrasi di Ibu Kota DKI Jakarta berakhir ricuh. Sarana publik pun tak lepas dari dari sasaran massa. Salah satunya pengrusakan dan pembakaran sejumlah Halte TransJakarta, seperti yang terjadi di kawasan Bundaran HI dan Sarinah. Mengenai hal itu, Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta Nadia Diposanjoyo pun mengecam tindak kriminal yang dilakukan para pendemo.  "TransJakarta kecam aksi pendemo perusak fasilitas warga. Transjakarta sangat menyayangkan dan mengecam keras aksi halte halte dan fasilitas warga, utamanya Bundaran HI ini. Sebab, Halte Bundaran HI merupakan salah satu fasilitas yang dinimakti seluruh warga Indonesia yang seharusnya dijaga bersama-sama," ungkap dia dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (8/10).  Untuk diketahui, halte Bundaran HI sendiri baru saja diresmikan pada 25 Maret 2019, dan menjadi halte modern terintegrasi dengan Stasiun MRT. Beruntungnya, layanan TransJakarta telah diberhentikan secara penuh sejak 16.30 WIB. Dengan begitu, tidak ada korban jiwa akibat pembakaran tersebut.  "Seluruh petugas dan pelanggan selamat, layanan sudah dihentikan pada pukuk 16.30 sore tadi," ucapnya.  Adanya aksi massa yang dimulai sejak siang tadi berdampak pada pengrusakan disertai pembakaran fasilitas dan sarana prasarana yang digunakan dan dibanggakan warga DKI. Api sendiri mulai terlihat sekitar pukul 17.07 WIB.  Hingga pukul 20.30 WIB baru diketahui sebanyak 18 halte Transjakarta rusak oleh oknum tidak bertanggung jawab.  Pembakaran dan penjarahan halte-halte TransJakarta, antara lain:  1. Bundaran HI (Kor 1) 2. Sarinah (Kor 1) 3. Tosari Baru (Kor 1) 4. Tosari Lama (Kor 1) 5. Karet Sudirman (Kor 1) 6. Sentral Senen (Kor 5) 7. Senen arah P Gadung (Kor 2) 8. Senen arah HCB (Kor 2)  Selain membakar, massa juga merusak halte serta fasilitas di beberapa halte Transjakarta lainnya, halte yang dirusak ialah: 1. HCB (Kor 1) 2. BI (Kor 1) 3. Gambir 1 (Kor 2) 4. Sumber Waras (Kor 3) 5. Grogol 1 (Kor 3) 6. Dukuh Atas 1 (Kor 1) 7.Petojo (Kor 8) 8. Benhil (Kor 1) 9. Rs Tarakan (Kor 8) 10. Kwitang (Kor 2)  Untuk itu, Nadia melanjutkan, pihaknya mengestimasi kerugian sekitar Rp 45 miliar atas perbuatan yang merugikan tersebut. "Kami belum mengetahui total kerugian yang dialami dengan adanya perusakan ini, tidak hanya warga yang akan kesulitan melakukan transit, karena pembangunan kembali membutuhkan waktu pada halte modern ini," ungkapnya.  Untuk layanan besok, pihaknya akan memantau perkembangan lokasi terlebih dahulu. "Untuk layanan operasional esok hari Transjakarta masih menunggu perkembangan situasi dan kondisi di lapangan," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3hKWdQbV9bI&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

18 Halte Dirusak dan Dibakar, TransJakarta Rugi Hingga Rp 45 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bentrok-Demo-Istana-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik sikap aparat kepolisian terhadap massa aksi di berbagai daerah di tanah air, yang menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Mereka menyayangkan sikap represif aparat keamanan terhadap massa aksi.  Berdasarkan laporan dan data yang berhasil dihimpun Koalisi Masyarakat sipil, tindakan represif kepolisian terhadap massa aksi terjadi di sejumlah daerah. Mulai dari Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatra Selatan, Riau, Makassar, balikpapan, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan yang lainnya.  Tindakan represif itu bentuknya bermacam-macam. Mulai dari penangkapan, pemukulan bahkan sampai melakukan tindakan pelecehan dengan menelanjangi massa aksi.  "Saya sungguh menyesalkan sekali tindakan kepolisian yang sangat represif dengan pendekatan keamanan. Nampaknya pendekatan keamanan ini makin keras. Negara makin khawatir sama pihak yang memprotes," kata Ulil Abshar Abddalla selaku tokoh agama dari NU dalam jumpa pers virtual Kamis (8/10).  Demo atau protes terhadap pemerintah sejatinya suatu hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Di dalam aturan perundang-undangan, kebebasan menyampaikan pendapat dilindungi dan dijamin oleh negara.  Edo Rachman dari Walhi mengatakan, protes masyarakat yang menguat sangat wajar mengingat pemerintah mengambil jalan keliru dengan menginisiasi terbentuknya Omnibus Law, yang diyakini merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Walhi di Jakarta dan di beberapa daerah lain juga ikut melakukan aksi pada hari ini untuk mengingatkan pemerintah supaya membatalkan UU Cipta Kerja.  "Sejak dulu diingatkan bahwa Omnibus Law ini tidak layak tapi tetap dipaksakan oleh pemerintah dan DPR RI. Karena direspons, dilakukanlah secepat mungkin pengesahan UU ini," tuturnya.  Leonard Simanjuntak selaku Kepala Greenpeace Indonesia menilai, perlakuan represif aparat kepolisian sebagai cerminan dari sikap pemerintah yang disebutnya memiliki watak anti demokrasi. "Tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan menunjukkan watak dari rezim ini," keluhnya.  Terlebih, UU Cipta Kerja dari awal perumusan, pembahasan, hingga disahkan sangat minim melibatkan partisipasi publik. Dan sejak awal kemunculannya sudah menuai protes banyak pihak.  "Dari awal perumusan, pembahasan sampai disahkan sangat minim konsultasi dengan masyarakat. intelektual, tokoh agama, akademisi, buruh. Mereka sejak awal sangat gamblang menyampaikan data dan analisa yg sangat kuat sekali, bahwa uu ini justru akan lebih banyak membawa persoalan dibanding manfaat," paparnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3hKWdQbV9bI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Sikap Represif Polisi Pada Pendemo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bentrok-Demo-Istana-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unjuk rasa yang menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerj‎a berujung ricuh. Aksi massa sudah tidak terkendali. Mereka sudah anarkistis. Sejumlah fasilitas umum dirusak.  Tindakan tersebut sangat disesalkan pihak Kepresidenan. Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian‎, perusakan fasilitas umum itu tidak perlu terjadi.  ‎"Pemerintah menyesalkan kejadian seperti itu karena yang rugi bukan siapa-siapa, tapi rakyat. Ada juga yang membakar halte dan lain sebagainya. Itu kan dipergunakan untuk rakyat," ujar Donny kepada wartawan, Kamis (8/10).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/10/2020/unjuk-rasa-makin-rusuh-pos-polisi-harmoni-terbakar/">Unjuk Rasa Makin Rusuh, Pos Polisi Harmoni Terbakar</a>  Donny meminta peserta unjuk rasa untuk harus bisa mematuhi koridor-koridor dalam menyampaikan aspirasi. Supaya, perusakan fasilitas umum tidak terjadi lagi. "Demonstrasi itu harus ada nilai-nilai yang perlu diperhatikan. Silakan berdemonstrasi, tertib aman dan damai. Jangan lupa protokol kesehatan," katanya.  Kepada aparat kepolisian diminta untuk menahan diri supaya tidak tersulut emosi pengunjuk rasa. "Semua menahan diri. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan aturan yang ada tentu ada tindakan. Sekali lagi diimbau menahan diri tidak terpancing," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/10/2020/demonstran-jadi-sasaran-kekerasan-oknum-polisi-hinca-ancam-kapolri/">Demonstran Jadi Sasaran Kekerasan Oknum Polisi, Hinca Ancam Kapolri</a>  Diketahui massa terlibat bentrok dengan aparat kepolsian di kawasan Harmoni, Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Bahkan mereka mulai merusak fasilitas umum dengan membakar halte Transjakarta, dan pos polisi di kawasan Jakarta Pusat juga dibakar massa peserta aksi.  Massa perserta aksi juga dalam bentrokan tersebut melemparkan batu kepada pihak kepolisian. Sementara polisi terus memukul mundur massa dengan tembakan gas air mata.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=xIdZOafR1PY&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Unjuk Rasa Berakhir Ricuh, KSP Minta Polisi Tahan Diri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Demo UU Omnibus Law

Berita Terkini