<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/IMG_0928-1764508972.jpeg" alt="Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan persatuan nasional di tengah krisis ekonomi dan gelombang protes (Al Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan persatuan nasional di tengah krisis ekonomi dan gelombang protes (Al Jazeera)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Iran menilai eskalasi kekerasan dalam gelombang protes nasional yang kini memasuki pekan ketiga bukan semata dinamika domestik, melainkan bagian dari skenario yang sengaja diciptakan untuk membuka jalan bagi intervensi militer Amerika Serikat (AS). Tuduhan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan eksternal dari Washington serta pembatasan informasi melalui pemadaman internet nasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara terbuka menuding bahwa eskalasi protes yang berubah menjadi kekerasan berdarah dimanfaatkan sebagai dalih politik dan militer. Berbicara di hadapan para diplomat asing di Teheran, ia menyatakan bahwa lonjakan kekerasan terjadi setelah peringatan keras Presiden AS Donald Trump mengenai kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Dilansir dari Al Jazeera, Senin (12/1/2026), Araghchi menegaskan bahwa situasi keamanan sempat memburuk pada akhir pekan, tetapi kini diklaim telah berada "di bawah kendali penuh" aparat negara. Pernyataan tersebut disampaikan saat Iran masih memberlakukan pemadaman internet nasional dan ketika Trump mengumumkan kemungkinan pertemuan dengan pihak Teheran. Araghchi menilai pernyataan Trump justru menjadi pemicu eskalasi. "Ancaman Presiden Trump bahwa Amerika Serikat akan bertindak jika protes menjadi berdarah telah mendorong kelompok teroris untuk menyerang para pengunjuk rasa dan pasukan keamanan, dengan tujuan mengundang campur tangan asing," ujarnya.&nbsp; Namun, ia menambahkan, "Kami siap menghadapi perang, tetapi kami juga siap untuk dialog," sebuah pernyataan yang menegaskan posisi ambigu Iran antara konfrontasi dan diplomasi. Dalam penjelasan lanjutan, Araghchi mengklaim pemerintah memiliki rekaman visual yang menunjukkan distribusi senjata kepada sebagian pengunjuk rasa. Ia juga mengatakan otoritas akan segera merilis pengakuan dari para tahanan. Menurutnya, aparat keamanan "mengikuti perkembangan di jalanan dengan sangat saksama" dan tidak akan mentoleransi kekerasan yang dianggap dipicu oleh aktor asing. Selain itu, Pemerintah Iran menegaskan bahwa demonstrasi besar-besaran tersebut "dipanas-panasi dan dibiayai" oleh pihak asing. Narasi ini menjadi dasar bagi pendekatan keamanan yang lebih keras, termasuk pernyataan bahwa aparat akan "memburu" pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kekerasan dan kerusuhan. Protes yang awalnya dipicu kemarahan publik terhadap melonjaknya biaya hidup kini berkembang menjadi tantangan nasional paling serius bagi pemerintahan sejak Revolusi Islam 1979. Ketidakpuasan ekonomi bertransformasi menjadi tuntutan politik yang lebih luas, sementara respons negara semakin menitikberatkan pada stabilitas dan keamanan. Di tengah situasi tersebut, pemerintah menetapkan tiga hari berkabung nasional untuk para "syuhada" yang tewas selama kerusuhan, termasuk anggota pasukan keamanan. Kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan sedikitnya 109 personel keamanan meninggal dunia. Hingga kini, otoritas belum merilis angka resmi korban dari kalangan demonstran, sementara kelompok oposisi di luar negeri menyebut jumlah korban sipil mencapai ratusan orang. Seiring meningkatnya jumlah korban dan narasi resmi negara mengenai situasi keamanan, kontrol informasi menjadi aspek krusial lain dalam krisis ini. Pemadaman internet nasional telah memasuki hari keempat, langkah yang menuai kecaman dari organisasi hak asasi manusia. Pemantau konektivitas NetBlocks menyebut kondisi tersebut sebagai "pemadaman internet nasional" dan mencatat sudah 84 jam Iran tidak memiliki akses internet yang stabil, meskipun sebagian warga menemukan cara untuk melewati pembatasan. Sementara itu, Amnesty International yang berbasis di London mengecam kebijakan tersebut sebagai upaya menutupi pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi itu menyebut pemutusan akses internet digunakan untuk menyembunyikan "pelanggaran dalam penindakan mematikan yang terus meningkat terhadap para pengunjuk rasa." Menanggapi kecaman tersebut, Araghchi menyatakan pemulihan koneksi internet akan dilakukan secara bertahap. "Pemerintah sedang berkoordinasi dengan lembaga keamanan untuk memulihkan akses, termasuk bagi kedutaan dan kementerian," katanya, meski tanpa menyebutkan jadwal pasti. Di sisi lain, dari Washington, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan berbagai opsi. "Kami meninjaunya dengan sangat serius. Militer juga sedang melihatnya, dan kami mempertimbangkan beberapa opsi yang sangat kuat. Kami akan membuat keputusan," kata Trump kepada wartawan di atas Air Force One. Ia juga mengklaim bahwa pimpinan Iran telah menghubungi AS untuk bernegosiasi dan bahwa "sebuah pertemuan sedang disiapkan." Sebagai respons terhadap tekanan eksternal tersebut, peringatan keras datang dari Teheran. Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf memperingatkan AS agar tidak melakukan salah perhitungan. "Jika terjadi serangan terhadap Iran, wilayah pendudukan Israel serta seluruh pangkalan dan kapal Amerika Serikat akan menjadi target sah kami," ujarnya, merujuk pada kapasitas balasan Iran. Ketegangan ini tidak dapat dilepaskan dari memori konflik 12 hari tahun lalu antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang menewaskan ratusan warga sipil dan tokoh militer. Kini, di tengah protes domestik, tekanan internasional, dan ancaman militer terbuka, krisis Iran berkembang menjadi isu strategis global. Arah yang diambil, apakah menuju dialog atau eskalasi akan berdampak luas, tidak hanya bagi stabilitas Iran, tetapi juga bagi keseimbangan geopolitik kawasan dan dunia.

Eskalasi krisis politik dan keamanan di Iran yang dipicu oleh gelombang protes nasional berubah menjadi kekerasan.

Iran Tuding AS Memanfaatkan Eskalasi Protes sebagai Dalih Intervensi di Tengah Ancaman Militer dan Pemadaman Internet Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/IMG_0926-1349960320.jpeg" alt="Cuplikan video yang dirilis 9 Januari 2026 memperlihatkan mobil-mobil terbakar di tengah protes malam hari di Teheran, Iran (Politico)" width="100%">
<figcaption>Cuplikan video yang dirilis 9 Januari 2026 memperlihatkan mobil-mobil terbakar di tengah protes malam hari di Teheran, Iran (Politico)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Gelombang protes nasional di Iran memasuki fase paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir, menempatkan Republik Islam itu di bawah sorotan tajam komunitas internasional.&nbsp; Kelompok aktivis hak asasi manusia menyatakan sedikitnya 544 orang tewas dalam dua pekan demonstrasi yang berujung bentrokan dengan aparat keamanan.&nbsp; Eskalasi ini berlangsung bersamaan dengan meningkatnya tekanan geopolitik, ketika Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan dialog di tengah ancaman respons militer terhadap Tehran. Korban Jiwa dan Skala Represi Negara Lonjakan korban jiwa tersebut disampaikan oleh Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat. Lembaga ini mencatat 496 korban tewas merupakan demonstran, sementara 48 lainnya berasal dari unsur pasukan keamanan.&nbsp; HRANA juga melaporkan lebih dari 10.600 orang ditahan sejak protes pecah, mencerminkan skala penindakan aparat negara terhadap gerakan yang terus meluas di berbagai kota. Washington Timbang Tekanan dan Diplomasi Dilansir dari Politico, Senin (12/1/2026), Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Iran telah menghubungi Washington untuk membuka jalur perundingan.&nbsp; Pernyataan itu disampaikan Trump kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One, di saat Gedung Putih dan tim keamanan nasionalnya mempertimbangkan berbagai opsi respons, mulai dari serangan siber hingga kemungkinan serangan langsung oleh Amerika Serikat atau Israel. "Militer sedang mengkaji situasi ini, dan kami mempertimbangkan sejumlah opsi yang sangat kuat," ujar Trump. Menanggapi ancaman balasan dari Iran, ia menambahkan, "Jika mereka melakukan itu, kami akan menghantam mereka pada tingkat yang belum pernah mereka alami sebelumnya." Pernyataan ini menandai eskalasi retorika Washington seiring memburuknya situasi di dalam negeri Iran. Meski demikian, Trump juga menegaskan adanya upaya diplomatik yang sedang disiapkan. "Saya pikir mereka sudah lelah terus ditekan oleh Amerika Serikat. Iran ingin bernegosiasi," kata Trump. Ia menambahkan, "Pertemuan sedang disiapkan, tetapi kami mungkin harus bertindak lebih dulu karena apa yang sedang terjadi sebelum pertemuan itu." Respons Resmi Tehran dan Doktrin Perlawanan Negara Hingga berita ini disusun, pemerintah Iran belum memberikan konfirmasi resmi atas klaim pembukaan jalur dialog tersebut. Namun, sikap keras disampaikan secara terbuka melalui parlemen.&nbsp; Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baagher Qalibaf, dalam pidato resminya memperingatkan bahwa militer Amerika Serikat dan Israel akan menjadi sasaran jika Washington menggunakan kekuatan militer mereka pada Iran. "Jika terjadi serangan terhadap Iran, wilayah pendudukan dan seluruh pusat militer Amerika&mdash;pangkalan, kapal, dan instalasinya di kawasan&mdash;akan menjadi target sah kami," ujar Qalibaf.&nbsp; Ia menegaskan Iran tidak akan menunggu diserang terlebih dahulu sebelum bereaksi. Pernyataan itu disambut teriakan "Matilah Amerika!" dari para anggota parlemen, menegaskan posisi konfrontatif negara. Pemadaman Informasi dan Kekhawatiran Internasional Sementara itu, di luar Iran, kekhawatiran meningkat seiring pemadaman internet nasional dan terputusnya jaringan telepon, yang membuat pemantauan situasi dari luar negeri semakin sulit.&nbsp; Kondisi ini, menurut para aktivis, berpotensi memberi ruang bagi unsur garis keras dalam aparat keamanan untuk melancarkan penindakan lebih brutal tanpa pengawasan publik internasional. Kantor berita internasional menyatakan belum dapat memverifikasi secara independen soal jumlah korban akibat keterbatasan akses. Protes Meluas di Kota-Kota Besar Selain itu, rekaman video yang beredar secara terbatas diduga dikirim melalui jaringan satelit menunjukkan demonstrasi berlanjut di Teheran dan Mashhad.&nbsp; Di ibu kota, para demonstran terlihat mengangkat ponsel menyala dan memukul benda logam sebagai bentuk perlawanan simbolik, sementara di Mashhad terjadi konfrontasi langsung dengan aparat keamanan. Aksi serupa juga dilaporkan muncul di Kerman, wilayah tenggara Iran. Dimensi Regional dan Reaksi Global Secara geopolitik, situasi ini diawasi ketat oleh Israel. Seorang pejabat Israel menyatakan negaranya "mengamati dengan saksama" dinamika antara Washington dan Tehran.&nbsp; Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan dukungan moral kepada rakyat Iran. "Rakyat Israel, dan seluruh dunia, menaruh hormat atas keberanian luar biasa warga Iran," ujarnya. Di sisi lain, dari Eropa, Paus Leo XIV menyebut Iran sebagai salah satu wilayah "di mana ketegangan yang terus berlangsung masih merenggut banyak nyawa," seraya berharap dialog dan perdamaian dapat dibangun demi kepentingan bersama.&nbsp; Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui juru bicaranya menyatakan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres "terkejut oleh laporan kekerasan terhadap demonstran," dan mendesak otoritas Iran untuk menahan diri serta memulihkan komunikasi publik.&nbsp; Namun, di balik kecaman internasional tersebut, gelombang protes yang kini meluas berakar pada tekanan struktural yang telah lama menumpuk di dalam negeri. Akar Krisis Ekonomi dan Politik Protes ini bermula pada 28 Desember, dipicu runtuhnya nilai tukar rial Iran yang kini diperdagangkan di atas 1,4 juta rial per dolar AS. Krisis ekonomi yang diperparah oleh sanksi internasional terutama terkait program nuklir secara bertahap bergeser dari keluhan ekonomi menjadi tuntutan politik yang secara terbuka menantang fondasi sistem teokrasi Iran. Dalam konteks inilah, eskalasi kekerasan negara dan respons keras parlemen dipandang bukan sebagai insiden terpisah, melainkan sebagai bagian dari krisis yang saling terkait.&nbsp; Dengan korban yang terus bertambah dan posisi negara yang kian mengeras, Iran kini berada di persimpangan genting: tekanan internasional, ancaman konfrontasi, dan peluang diplomasi berjalan beriringan, sementara tuntutan perubahan dari dalam negeri belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Kelompok aktivis hak asasi manusia menyatakan sedikitnya 544 orang tewas dalam dua pekan demonstrasi di Iran.

Protes Berdarah di Iran Tewaskan 544 Orang, Sinyal Negosiasi Tehran-AS Muncul di Tengah Ancaman dan Pemadaman Informasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/tewasnya-masha.jpg" alt="SAMPAI KE NEGARA LAIN: Demonstrasi para perempuan Kurdi di Hasakeh, Syria, yang mengutuk kekerasan yang dialami Masha Amini dan berbuntut kematiannya kemarin (25/9). (AFP)" width="100%">
<figcaption>SAMPAI KE NEGARA LAIN: Demonstrasi para perempuan Kurdi di Hasakeh, Syria, yang mengutuk kekerasan yang dialami Masha Amini dan berbuntut kematiannya kemarin (25/9). (AFP)</figcaption>
</figure>Meluas ke 40 Kota di 31 Provinsi di Iran, Internet Dimatikan  JawaPos.com - Setidaknya 1.200 orang ditangkap dan puluhan korban lainnya tewas sejak demonstrasi di Iran berlangsung mulai pekan lalu. Meski begitu, massa tidak menyurutkan aksi mereka.  Jumlahnya justru kian banyak.  Demonstrasi yang menuntut diakhirinya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta kewajiban memakai jilbab itu malah meluas ke lebih dari 40 kota di 31 provinsi di Iran. Mayoritas terjadi di kota-kota besar.  ’’Demonstran kini menggunakan berbagai taktik berbeda. Mereka bergerak dari satu kota ke kota lain dan membuat pasukan keamanan sulit mengontrol semua lokasi,’’ ujar Sima Sabet, jurnalis dan presenter di Iran International TV, sebagaimana yang dikutip The Guardian.  Dia menyatakan, demo kali ini berbeda dengan aksi menentang pemerintah yang diberi nama Revolusi Hijau pada 2009. Saat ini massa berani melawan kembali. Mereka tidak takut lagi terhadap rezim pemerintahan yang brutal.  Sabet menjelaskan, demonstran membakar ambulans karena kendaraan tersebut tidak dipakai untuk membawa korban yang terluka. Namun, ambulans justru dimanfaatkan pemerintah untuk membawa pasukan keamanan. ’’Baru kali ini perempuan Iran membakar hijabnya dan didukung para lelaki,’’ terangnya.  Aksi yang berujung ricuh di berbagai titik itu sudah memakan korban puluhan nyawa. Tidak ada yang tahu pasti jumlah korban di lapangan. Amnesty International pada Jumat (23/9) menyebutkan bahwa setidaknya 30 orang meninggal, termasuk 4 anak. Media pemerintah, Republik Islam Iran Broadcasting, merilis bahwa 35 orang telah meninggal. Lembaga HAM Iran mengungkapkan bahwa setidaknya ada 53 orang atau bahkan lebih karena korban di lapangan terus bertambah.  Aksi massa itu dipicu kematian Mahsa Amini. Perempuan 22 tahun asal Kota Saqez itu diduga dipukuli polisi moral di Teheran hingga tewas hanya karena tidak memakai jilbab sesuai dengan aturan pemerintah.  Pemerintah Iran berusaha menenangkan situasi dengan memblokir internet dan media sosial. Aktivis, pelajar, dan jurnalis juga ditangkapi. Komite untuk Melindungi Jurnalis di Iran menyampaikan, setidaknya ada 17 jurnalis yang ditangkap. Garda Revolusi Iran juga meminta semua orang mengidentifikasi pengunjuk rasa.  Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Sabtu (24/9) menyatakan bahwa dirinya akan menanggapi dengan tegas aksi massa. Dia menyalahkan para konspirator yang menghasut kerusuhan. ’’Iran harus menangani dengan tegas mereka yang menentang keamanan dan ketenangan negara,’’ ujarnya.  Pernyataan Raisi ditengarai justru bakal membuat massa kian marah dan aksi meluas. Direktur Eksekutif LSM United for Iran Firuzeh Mahmoudi mengungkapkan bahwa aksi pada 2009 hanya terjadi di beberapa kota. Yang terjadi saat ini jauh berbeda. Jutaan orang turun ke jalan di berbagai wilayah, baik itu kota besar maupun kecil. Ini merupakan aksi terbesar sejak revolusi pada 1979 yang menggulingkan monarki.  Pemerintah Iran kewalahan karena tidak menyangka aksi semacam itu bakal terjadi. Massa sebelumnya memang bakal melakukan aksi kecil di berbagai kota atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak. Insiden yang dialami Amini menjadi semacam bahan bakar yang kian mengobarkan semangat penduduk untuk menuntut perubahan.  ’’Ini hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kami tidak pernah melihat perempuan melepas hijabnya di kerumunan aksi massa seperti ini, membakar kantor polisi, mengejar mobil mereka, serta membakar foto Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei,’’ ungkap Mahmoudi.  Meski koneksi internet dimatikan, massa memiliki berbagai taktik untuk tetap membagikan informasi lewat gawai yang mereka miliki. CEO SpaceX Elon Musk mengungkapkan, pada Jumat pekan lalu dirinya akan mengaktifkan layanan internet satelit perusahaan, Starlink, di Iran. Itulah tanggapan atas cuitan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang menyatakan bahwa Negeri Paman Sam harus mengambil tindakan untuk memajukan kebebasan internet dan arus informasi yang bebas ke Iran.  Sementara itu, massa pendukung pemerintah membuat aksi tandingan. Mereka membawa simbol agama untuk mendukung pemerintah. Massa pro pemerintah itu mengklaim bahwa salinan Alquran dan bendera Iran telah dibakar selama protes mendukung Amini. Versi golongan pro pemerintah itu, ada intervensi asing dalam urusan Iran. Terutama oleh AS.  Demo ini mendapatkan dukungan penuh keamanan, diliput media pemerintah, dan disiarkan secara nasional. Aksi menentang pemerintah berusaha dibubarkan dan dianggap tidak ada.  Terpisah, Kementerian Luar Negeri Iran memanggil duta besar Inggris dan Norwegia. Dua negara itu dituding ikut campur dalam kerusuhan yang sedang berlangsung di negara tersebut.

Tewasnya Mahsa Amini Picu Aksi Terbesar sejak Revolusi 1979