<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/Usb7iGpA7FngvaR7J27z0iyD9qnc4nyDaL3nwr3T-2488133387.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok semakin erat. Kerjasama kedua negara, diabadikan lewat film dokumenter Telling China&rsquo;s Story. Dalam musim terbarunya, film ini menceritakan tentang Indonesia. Banyak tokoh yang masuk dalam film dokumenter tersebut. Seperti Chen Qingquan, akademisi Akademi Teknik Tiongkok kelahiran Indonesia. Selain itu juga ada Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan. Dalam film dokumenter yang diproduksi Shenzhen Media Group itu, Luhut mengatakan kolaborasi riset dan teknologi antara Indonesia dengan Tiongkok membuka peluang luas bagi generasi muda. Secara khusus dia mengapresiasi keterbukaan Tiongkok yang tidak hanya menyediakan teknologi. Tetapi juga kesempatan riset bagi generasi muda Indonesia. Menurut Luhut, persahabatan kedua negara tumbuh semakin erat. Melalui kerja sama yang nyata dan bermanfaat. Dia berharap hubungan persahabatan Indonesia dengan Tiongkok ke depan bisa semakin membawa kesejahteraan untuk rakyat kedua negara. Episode perdana musim terbaru Telling China&rsquo;s Story menyoroti pemulihan ekosistem laut di Makassar dan Pulau Bangka melalui proyek Marine Ranching. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi universitas Tiongkok dan Indonesia sejak 2021. Proyek tersebut menebar terumbu buatan dan benih ikan untuk menghidupkan kembali kehidupan bawah laut yang sempat terancam akibat polusi dan penangkapan berlebih. Kini, bintang laut, belut laut, dan teripang kembali menghuni perairan Pulau Bonetambung. Sehingga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kevin, salah satu penonton yang menyaksikan penayangan perdana Telling China's Story menilai bahwa dokumenter itu memberikan perspektif baru tentang dinamika hubungan kedua negara. "Telling China's Story bukan sekadar dokumenter biasa," kata Kevin dalam keterangannya, Jumat (26/9). Karena menampilkan bukti konkret bagaimana kerja sama Tiongkok dan Indonesia membuahkan hasil nyata. Seperti proyek Marine Ranching yang berhasil memulihkan ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Saya juga baru tahu bahwa pada 2024, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai 147,8 miliar dolar AS," jelasnya. Selain itu, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 12 tahun berturut-turut. Angka itu menunjukkan bahwa kemitraan kedua negara tidak berhenti di meja diplomasi. Tetapi benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Pemutar film dokumenter Telling China&rsquo;s Story musim terbaru, juga bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Tiongkok&ndash;Indonesia. Kemudian bertepatan dengan momen 70 tahun Konferensi Asia&ndash;Afrika di Bandung. Melalui tayangan dokumenter itu, Kevin mengaku bisa melihat bagaimana kolaborasi dua negara tumbuh berkembang besar. "Serta dapat menjadi teladan di tingkat global dan menunjukkan kekuatan solidaritas Global South," tambahnya.

Luhut Binsar Panjaitan apresiasi keterbukaan Tiongkok dalam kolaborasi riset, memperkuat hubungan Indonesia dan Tiongkok.

Buka Kesempatan Riset Generasi Muda Indonesia, Ketua DEN Luhut Binsar Apresiasi Keterbukaan Tiongkok

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/tempImage6TaoEL-3389313173.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Imamatul Silfia)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Imamatul Silfia)</figcaption>
</figure> </h3> <h3>Eks Koruptor dan Orang Bermasalah Duduki Kursi Teras Danantara? Warganet Kritik Keras!</h3> JawaPos.com&ndash;Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus diisi orang-orang profesional. &rdquo;Pengurus Danantara itu harus betul-betul orang yang profesional,&rdquo; kata Luhut seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, pembentukan Danantara merupakan langkah strategis. Aset yang dikelola Danantara diyakini bisa ditingkatkan hingga 5-6 kali lipat, mengingat dana akan diinvestasikan kepada proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor. Seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain. Luhut meyakini Indonesia memiliki sejumlah proyek dengan prospek yang cerah, misalnya proyek rumput laut dengan perkembangan riset yang baik, potensi penyerapan tenaga kerja, serta biaya yang tak begitu tinggi. Selain itu, juga ada proyek genome sequencing yang disebut bermanfaat untuk sektor ketahanan pangan. Luhut juga optimistis dengan proyek digital di Indonesia. Dia menginginkan Indonesia untuk membuat sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) seperti DeepSeek dan ChatGPT. Menurut dia, Indonesia memiliki talenta digital yang mumpuni untuk mengembangkan sistem teknologi serupa. Sebagai contoh, aplikasi seperti PeduliLindungi, Simbara, hingga e-katalog dikembangkan oleh talenta digital dalam negeri. Dia menekankan struktur organisasi Danantara perlu diisi oleh orang-orang yang berkapasitas baik. &rdquo;Dan juga mereka punya kewenangan untuk joint venture. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN ini manajemennya harus transparan. Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan kita memasukkan standar manajemen internasional masuk di perusahaan-perusahaan negara ini,&rdquo; ujar Luhut. Luhut mengajak masyarakat untuk kompak mendukung Danantara. &rdquo;Saya sangat optimistis dengan hal ini semua. Saya ingin, ayo kita kompak bersama-sama membahu membuat Indonesia lebih bagus ke depannya,&rdquo; tutur Luhut. Sementara itu, warganet mengkritisi isu akan duduknya sejumlah tokoh yang pernah tersangkut kasus korupsi di jajaran teras Danantara. Ada dua nama yang paling menyeret kontroversi. Ditambah nama tokoh status quo di BUMN yang juga dikabarkan masuk dalam jajaran teras Danantara. &rdquo;Burhanuddin Abdullah Harahap ketua tim pakar Danantara. FYI orang ini pernah dipenjara lima tahun atas kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR sebesar Rp 100 miliar,&rdquo; tulis pegiat media sosial John Sitorus, Rabu (19/2). Nama Muliaman Hadad juga tersangkut dalam sejumlah persoalan dan skandal. Dia pernah diperiksa intensif KPK terkait mega skandal Century. Selain itu mega kasus Jiwasraya yang merugikan negara belasan truliun rupiah. Selain itu, nama Erick Thohir yang merupakan status quo pengelola BUMN juga dikritik keras karena dikabarkan masuk sebagai pengelola. Penunjukan sejumlah tokoh bermasalah di Danantara sontak menjadi amunisi sejumlah akun kritikus pemerintah.

Ketua DEN Luhut Pandjaitan menyatakan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus diisi orang-orang profesional

Ketua DEN Luhut: Danantara Harus Diisi Oleh Orang Profesional, 

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/luhut-den-671616709.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di kantor PBNU di Jakarta (22/11). (Humas PBNU)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di kantor PBNU di Jakarta (22/11). (Humas PBNU)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Luhut Binsar Pandjaitan tercatat kurang lebih 3 bulan menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Adapun salah satu tugasnya, yaitu memberi nasihat kepada Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam konferensi pers perdana, Luhut mengaku sangat menikmati dengan jabatannya saat ini. Selain bisa memberi saran dan rekomendasi ke Presiden, ia pun melihat DEN seperti lembaga penelitian alias think-tank.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Itu sebabnya, pekerjaannya saat ini jauh berbeda dengan pengalamannya saat memimpin kementerian hingga saat didirinya menjabat sebagai Kepala Staf Presiden di era Presiden Joko Widodo silam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015508260/dilimpahkan-kepada-kejari-agus-buntung-kini-jadi-tahanan-di-lapas-kelas-ii-a-lombok-barat">Dilimpahkan Kepada Kejari, Agus Buntung Kini Jadi Tahanan di Lapas Kelas II A Lombok Barat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya terus terang menikmati pekerjaan ini, saya tiga kali jadi Menko, satu kali Kepala Staf Presiden. Jadi saya melihat sekali bedanya ini, pekerjaan ini dengan pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya," kata Luhut dalam konferensi pers perdana DEN, Kamis (9/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Luhut mengaku dengan jabatan ini dirinya jadi lebih sering dan intensif untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Bahkan tak sedikit, dirinya pun menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami sudah ketemu Presiden (Prabowo) cukup intensif dan kita juga menjadi bagian proses pengambilan keputusan Bapak Presiden," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Luhut menyampaikan DEN sendiri sudah memiliki banyak program kerja yang akan dilakukan. Diantaranya government technology (GovTech) dan genome sequencing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, program itu akan membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, memerangi korupsi, dan memperkuat pengelolaan data. Bahkan ia mengaku, Presiden Prabowo sudah meminta agar GovTech bisa mulai Agustus 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah harus kerja around the clock untuk membuktikan ini. Program ini menyangkut game changer buat Indonesia," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Luhut Binsar Pandjaitan tercatat kurang lebih 3 bulan menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Jabat Ketua DEN 3 Bulan, Luhut: Saya Menikmati Pekerjaan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/luhut-den-671616709.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di kantor PBNU di Jakarta (22/11). (Humas PBNU)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di kantor PBNU di Jakarta (22/11). (Humas PBNU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan keuntungan penggunaan digitalisasi dalam implementasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sistem tersebut diklaim bisa menurunkan biaya operasional hingga 40 persen. Pernyataan Luhut disampaikan saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri dan kepala Lembaga di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12). Efisiensi dari e-katalog, mencakup penghematan biaya antara 20-30 persen di pengadaan dan efektivitas waktu. Proses administrasi yang biasanya memakan waktu berbulan bulan kini dapat dipercepat. "Hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital," imbuhnya. Selain itu, ada juga keuntungan dari aspek transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan partisipasi penyedia. Sebagai contoh, implementasi e-katalog di Indonesia telah menarik lebih dari 13.000 penyedia dengan produk tayang yang sudah mencapai 11 juta. Di sisi lain, E-katalog juga membuka peluang besar bagi UMKM untuk ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Luhut menyampaikan, untuk mendukung keberlanjutan digitalisasi sistem, PT Telkom Indonesia telah mengembangkan e-katalog versi terbaru yaitu 6.0. Versi itu diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Nantinya, seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform. "Dalam e-katalog versi 6 ini juga para pihak akan semakin di mudahkan untuk melakukan pembayaran juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa," kata mantan Menko Maritim dan Investasi itu. Dia berharap, semua pihak di pemerintahan mau berkomitmen untuk menggunakannya sistem digitalisasi tersebut.

Efisiensi dari e-katalog, mencakup penghematan biaya antara 20-30 persen di pengadaan dan efektivitas waktu.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Klaim E-katalog Hemat Operasional 40 Persen, sedang Siapkan Versi 6.0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/IMG-20241031-WA0019-4017016676.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Harian Dewan Energi Nasional Bahlil Lahadalia menyatakan, lembaga pemajuan pemanfaatan energi tersebut bakal berfokus untuk membahas aturan terkait energi nuklir pada tahun 2025. Menurut dia, hal ini dikarenakan pihaknya pada tahun 2032 menargetkan untuk membuat fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) perdana di Indonesia. "Jadi menyangkut 2025, kami mulai fokus untuk membahas aturan-aturan yang terkait dengan nuklir. Karena tahun 2032 dalam program itu kami berpikir bukan baru memulai, tapi kalau bisa sudah ada yang sudah jalan itu (PLTN)," kata Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rapat bersama Komisi XII DPR, di Jakarta, Senin (2/12). Ia menyatakan penggunaan energi nuklir sebagai sumber elektrifikasi merupakan sebuah terobosan, karena akan menurunkan biaya penggunaan listrik sekaligus mewujudkan nol emisi karbon (Net Zero Emissions/NZE) pada tahun 2060. Ia mengatakan, pada tahun 2032 nanti, pada tahap awal elektrifikasi dari tenaga nuklir tidak terlalu besar yakni sebesar 250-500 megawatt, namun disampaikan Bahlil hal tersebut akan secara berangsur naik. "Mungkin dalam tahap awal tidak dalam skala besar. Mungkin kita spot-spot mungkin 250 sampai 500 mega(watt). Tapi ke depan kita akan buat pada skala yang lebih bagus," katanya. Pemerintah Indonesia menyatakan, segera membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) on-grid sebesar 250 megawatt (MW) pada tahun 2032 sesuai target yang sudah ditetapkan dalam draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah disepakati. Untuk mewujudkan hal itu, perlu pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta memilih skema teknologi pembersihan (clearing technology) yang di antaranya reaktor modular kecil (SMR), reaktor berpendingin gas suhu tinggi (HTGR) atau thorium. Sementara untuk masalah keamanan, Kementerian ESDM akan membentuk organisasi nuklir nasional yang mengawasi dan mengawal pembangunan PLTN.

Pemerintah menargetkan untuk membuat fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) perdana di Indonesia, pada 2032.

Target Indonesia Punya PLTN pada 2032, Bahlil Sebut Tahun Depan DEN Mulai Fokus Bahas Nuklir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/luhut-den-671616709.jpg" alt="Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di kantor PBNU di Jakarta (22/11). (Humas PBNU)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di kantor PBNU di Jakarta (22/11). (Humas PBNU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah Indonesia perlu mewaspadai dampak kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) setelah kemenangan Donald Trump&nbsp;dalam pemilihan presiden. Ia mewanti-wanti kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan di periode kedua pemerintahan Trump akan membuat dolar AS menguat. Hal ini ditakutkan berimbas pada pelemahan rupiah. &ldquo;Kita melihat lagi dampak masa jabatan Presiden Trump kedua ini, perlambatan (ekonomi) dunia, PDB dunia akan lebih rendah, dan inflasi global lebih tinggi, karena kita takut dolar AS tambah kuat, akan kena ke rupiah kita,&rdquo; kata Luhut saat menyampaikan pidato kunci dalam acara&nbsp;public lecture&nbsp;yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Senin (2/12). Untuk mengantisipasinya, Luhut mengatakan Indonesia perlu untuk&nbsp;&ldquo;bermain cantik&rdquo;&nbsp;dengan AS. Hal ini karena ia menilai Trump sebagai pemimpin yang pragmatis, yang mana akan selalu bertindak dengan reaksi keras apabila terdapat kebijakan yang menyangkut kepentingan dirinya. "Ini kan banyak dampak politik dari setiap kebijakan yang kita buat, karena Presiden Trump itu, saya paham mengenai dia, orang yang pragmatis. Dari cara yang menyangkut kepentingan dia, dia akan bereaksi dengan keras," ujarnya. Kemudian dalam pidatonya, Luhut juga menyoroti adanya Kementerian Efisiensi AS atau Department of Government Efficiency (DOGE) yang nantinya bakal dinakhodai Elon Musk. Menurutnya, pembentukan kementerian itu kian mencerminkan tekad Trump yang akan memangkas hal-hal yang tidak perlu dari pemerintahannya. Perubahan ini juga harus terus diwaspadai Indonesia. "Saya lihat menteri efisiensinya dia, si Elon Musk yang saya kenal baik juga, itu pasti mereka akan melakukan itu, dan dia akan&nbsp;cut budget&nbsp;dia (AS) sampai USD 2 triliun. Artinya apa? Akan banyak efisiensi," terangnya. Adapun Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan bahwa memang terdapat berbagai risiko yang akan dihadapi perekonomian Indonesia saat Trump memenangi konstetasi Pemilihan Umum (Pemilu) AS tahun ini. Menurutnya, arah kebijakan Donald Trump yang menitikberatkan pada "American First Policy", bakal kembali mengetatkan kebijakan perdagangan serta memperpanjang perang dagang (trade war) dengan China. Hal tersebut dikhawatirkan menekan perekonomian global hingga berdampak pada Indonesia. "Pertama proteksionisme, ada&nbsp;probability&nbsp;akan dilakukannya lagi, kemudian&nbsp;trade war&nbsp;yang semakin keras dibandingkan dengan periode Joe Biden," kata Andry Selain perang dagang, Andry juga menyoroti potensi perlambatan kebijakan transisi energi di bawah kepemimpinan Trump. Menurutnya, kebijakan terkait perubahan iklim akan mendapatkan lebih sedikit dukungan, yang dapat memperlambat upaya transisi energi global. Hal itu menjadi kekhawatiran besar bagi Indonesia yang sedang giat mempercepat transisi energi dengan bantuan internasional.

"Saya lihat menteri efisiensinya dia, si Elon Musk yang saya kenal baik juga, itu pasti mereka akan melakukan itu, dan dia akan cut budget".

Potensi Kebijakan Proteksionis Trump dan Wejangan Luhut untuk Pemerintahan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/impor-solar-2502951151.jpg" alt="Pemerintah menargetkan bisa menerapkan B50 pada 2026 untuk menghapuskan impor solar. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah menargetkan bisa menerapkan B50 pada 2026 untuk menghapuskan impor solar. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia menyatakan dengan mengimplementasikan biofuel jenis B50 tahun 2026 akan secara langsung membuat Indonesia terbebas dari impor solar. Menurut&nbsp;Bahlil, hal tersebut karena apabila bahan bakar diesel ramah lingkungan itu sudah diimplementasikan dua tahun ke depan bakal mencukupi kebutuhan domestik. "Kalau B50 kita langsung adakan di 2026 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor solar. Sudah cukup dalam negeri, jadi produksi dalam negeri sudah cukup dengan konversi B50," kata dia, saat rapat bersama dengan Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (2/12). Adapun untuk menuju implementasi B50 tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2025 misalnya, pemerintah menetapkan akan mewajibkan (mandatory) penggunaan biofuel jenis B40. "1 Januari 2025 kita sudah&nbsp;go&nbsp;dengan B40," kata Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Biofuel jenis B40 dan B50, dikategorikan berdasarkan campuran ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME) yang merupakan hasil pemurnian dari minyak kelapa sawit dengan BBM fosil. Contohnya, biodiesel tipe B40 yang memiliki kadar campuran FAME 40 persen, dan diesel fosil 60 persen. B50 yang memiliki kadar campuran masing-masing 50 persen, atau B100 yang murni hanya terbuat dari FAME minyak kelapa sawit. Sementara merujuk data Kementerian ESDM, impor solar Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,14 juta kiloliter (kl). Angka ini turun secara tahunan pada tahun 2022 (year on year) yang sebesar 5,27 juta kl. Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan butuh sekitar tujuh hingga sembilan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) menjadi biodiesel tambahan untuk bisa memproduksi bahan bakar jenis B50. Penambahan pabrik pengolahan CPO tersebut guna mengejar celah antara kebutuhan konversi ke B50 yang membutuhkan biodiesel sebanyak 19,7 juta kiloliter, sementara saat ini total produksi dalam negeri baru sebanyak 15,8 juta kiloliter. Kebutuhan produksi tersebut juga bisa dijadikan peluang investasi, mengingat untuk merealisasikan B50 butuh penanaman modal tambahan sebesar 360 juta dolar AS.

"Kalau B50 kita langsung adakan di 2026 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor solar. Sudah cukup dalam negeri," ungkap Bahlil.

Ketua Harian DEN Bahlil Optimistis Indonesia Tak Perlu Impor Solar jika Terapkan B50 pada 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/bioethanol-2-1050664227.jpg" alt="Pengembangan bioethanol untuk BBN membutuhkan feed stock yang cukup dan regulasi yang mendukung seperti bebas cukai. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pengembangan bioethanol untuk BBN membutuhkan feed stock yang cukup dan regulasi yang mendukung seperti bebas cukai. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana bebas cukai bagi ethanol khusus untuk bahan bakar nabati (BBN), dinilai sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan bioethanol. Termasuk di antaranya, menurut anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Poernomo, guna menekan perbedaan harga antara bioethanol dan bensin, agar lebih menarik bagi dunia usaha. "Sekarang harga bioethanol sekitar Rp 14 ribuan per liter. Makanya persoalan cukai harus diselesaikan sehingga, diharapkan mampu merangkul produsen ethanol, termasuk pabrik gula, agar mau mengutamakan kepentingan dalam negeri, yaitu bioethanol," katanya, dikutip Senin (28/10). Menurut dia, pelaku usaha selama ini enggan mengembangkan bioethanol, karena cukai untuk ethanol yang sekitar Rp 20.000 per liter dinilai terlalu mahal. Selama ini pengenaan cukai karena ethanol dijadikan campuran minuman beralkohol, katanya lagi, jika penerapan cukai juga diberlakukan bagi ethanol yang akan dijadikan BBN, tentu sangat memberatkan pelaku usaha yang mendapat tugas mengembangkan bioethanol. Padahal, ujar Abadi, berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional yang akan segera ditetapkan menjadi PP, pelaku usaha tidak boleh menaikkan harga jual bioethanol saat dipasarkan ke masyarakat. "Jadi, harganya sama. Kalau bioethanol dimasukkan dan dicampurkan ke dalam BBM tersebut, maka harga jual tetap sama. Misal sekitar Rp 12 ribuan. Enggak akan berubah," ujarnya lagi. Menurut dia, penghapusan cukai tersebut, diharapkan memang berdampak positif dalam upaya mendorong bioethanol sebagai BBN. Karena dengan mengembangkan bioethanol diharapkan bisa mendukung target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2026 dan juga mengurangi impor BBM. Dengan mencampur 5 persen ethanol dengan BBM misalnya, katanya pula, akan mengurangi impor sekitar 5 persen juga Nilai impor BBM yang dikurangi lumayan besar tetapi harga per liter bioethanol tidak terlalu mahal, sehingga konsumen tidak akan terbebani. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kepastian ini didapatkan setelah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Jadi, kemarin dengan Kementerian Keuangan masalah cukai itu kalau digunakan untuk fuel sudah jelas nggak, tanpa cukai. Jadi, sudah jelas tanpa cukai," katanya pula.

Pelaku usaha selama ini enggan mengembangkan bioethanol, karena cukai untuk ethanol yang sekitar Rp 20.000 per liter dinilai terlalu mahal.

Dorong Pemanfaatan EBT, Ethanol untuk Bahan Bakar Nabati Diusulkan Bebas Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/Screenshot_20240121_200357_YouTube-25395130.jpg" alt="Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Youtube KPU)" width="100%">
<figcaption>Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Youtube KPU)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Calon wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyayangkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Hal itu ia sampaikan saat menanggapi jawaban dari cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka terkait kebijakan paslon untuk mengarusutamakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan. Saat itu, Gibran menjawab jika bicara masalah karbon, maka harus pula disinggung soal fasilitas penangkap serta penyimpanan karbon, dan pajak karbon. Gibran menekankan agenda ke depan adalah mendorong transisi menuju energi hijau. Tidak boleh lagi ada ketergantungan&nbsp;terhadap energi fosil. "Kita dorong terus energi hijau yang berbasis bahan baku nabati seperti yang saya katakan tadi bioetanol, bioavtur, dan biodiesel," kata Gibran saat debat keempat pilpres 2024. Wali Kota Surakarta itu juga menyebutkan bahwa potensi EBT sangat besar mencapai 3.686 gigawatt (GW), yang bersumber diantaranya dari angin, air, bioenergi, dan panas bumi. Menanggapi jawaban Gibran, Muhaimin menyebut pajak karbon bukanlah satu-satunya hal paling penting dalam persiapan transisi menuju EBT. "Sayangnya, komitmen pemerintah hari ini tidak serius," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu. "Target EBT yang mestinya 2025 berkurang, dari 23 persen justru menjadi 17 persen," lanjutnya. Selain itu, Ketua Umum PKB itu juga menyayangkan implementasi pajak karbon yang mundur dari 2022 menjadi 2025. Dia pun mendorong agar implementasi pajak karbon serta transisi menuju EBT dilaksanakan secepat-cepatnya. Lalu, benarkah target bauran EBT diturunkan dari 23 persen menjadi 17 persen pada 2025? Untuk diketahui, saat ini pemerintah memang tengah melakukan pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Benar kata Cak Imin, pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) merevisi target bauran EBT dari 23 persen menjadi 17-19 persen pada 2025.&nbsp; "Dulu 23 persen. Dalam pembaharuan KEN, nanti kalau diketok, diteken Presiden, maka berubah menjadi 17-19 persen," kata Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN Yunus Saefulhak dalam konferensi pers capaian sektor ESDM 2023 dan Program Kerja 2024, pekan lalu. Perubahan target tersebut, lanjut Yunus, dimaksudkan agar tetap bisa dicapai sesuai skenario. Sebab, PP KEN tahun 2014 dibuat berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, yang mana tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. "Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN menargetkan Juni 2024 RPP KEN ini sudah selesai," kata Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto.

Menanggapi jawaban Gibran, Muhaimin menyebut pajak karbon bukanlah satu-satunya hal paling penting dalam persiapan transisi menuju EBT.

Dikeluhkan Cak Imin dalam Debat, Benarkah Target Bauran EBT Diturunkan jadi 17 Persen?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-kondisi-ini-tak-dipenuhi-penyaluran-bbm-bersubsidi-akan-distop_m_.jpg" alt="ILUSTRASI BBM. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BBM. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Energi Nasional (DEN) sedang berupaya untuk mengeluarkan Indonesia dari jeratan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, hingga saat ini pemenuhan energi dalam negeri sebagian masih dipenuhi oleh impor.  Anggota DEN yang baru dilantik, Daryatmo Mardiyanto mengatakan, meskipun demikian, tingkat penurunan produksi minyak dan gas bumi cukup besar saat ini.  "Declining rate dari sumber daya alam, BBM, dan migas cukup besar. Itulah yang kemudian harus diatasi dengan mengejar hal tersebut pada satu sisi,” ujarnya secara virtual, Jumat (8/1).  Daryatmo memaparkan, terdapat dua hal yang harus ditempuh, di antaranya mempertahankan atau meningkatkan kapasitas cadangan migas. “Kalau bisa meningkatkan kemampuan kapasitas cadangan dan sebagainya untuk minyak dan gas bumi," imbuhnya.  Selanjutnya, mendorong sumber energi lain seperti energi baru terbarukan (EBT) dan energi lainnya agar Indonesia tidak tergantung pada energi tertentu ataupun tersentralisasi pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. "Itulah yang menjadi jalan kita untuk menuju kemandirian energi," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TDGOnkLBmCg

Strategi DEN Bebaskan Indonesia dari Jeratan Impor BBM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#den

Berita Terkini