<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/duterte-tuding-para-pastor-ingin-menggulingkannya_m_.jpg" alt="Rodrigo Duterte." width="100%">
<figcaption>Rodrigo Duterte.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menjalani sidang secara virtual pada Jumat (14/3). Dalam sidang tersebut, Duterte berhadapan dengan para hakim di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. Sidang itu dilakukan beberapa hari setelah penangkapannya di Manila. Duterte dituduh dalam kasus pembunuhan terkait perang narkoba yang menewaskan ribuan orang di negaranya. Pria 79 tahun itu tampil beberapa saat di layar video dari pusat penahanan yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari lokasi pengadilan. Hakim ketua Kamar Praperadilan I ICC Iulia Antoanella Motoc mengizinkan Duterte untuk mengikuti sidang secara virtual. Sebab, perjalanan yang harus ditempuhnya dari Filipina sangat panjang. Motoc menetapkan tanggal sidang praperadilan pada 23 September untuk menentukan apakah bukti-bukti yang diajukan jaksa cukup kuat untuk melanjutkan kasus ini ke persidangan. Jika sidang dilanjutkan, prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Jika terbukti bersalah, Duterte juga menghadapi hukuman maksimal penjara seumur hidup. Sementara itu, para keluarga korban turut mengikuti jalannya persidangan. Mereka pun tak kuasa menahan amarah. &rdquo;Ketika melihatnya, saya sangat marah hingga hampir tidak bisa mengendalikan diri,&rdquo; kata Jane Lee yang suaminya tewas dalam perang narkoba seperti dilansir AFP. (dee/mad)

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte berhadapan dengan para hakim di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Jalani Sidang secara Virtual untuk Perkara Pidana dalam Perang Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/JKT-1-SIDANG-ASUSILA-KETUA-KPU-FED-1JPG-3345197417.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku. Dari keputusan itu, Hasyim Asy'ari dicopot dari dari jabatan Ketua KPU RI. Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag berinisial CA yang menjadi korban atas perbuatan Hasyim Asy'ari mengapresiasi keputusan DKPP. Dia menilai DKPP menangani perkara dugaan asusila terhadap Hasyim Asy'ari dengan mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. "Saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada DKPP yang telah menangani dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi," kata CA dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (3/7). Dalam keterangan itu CA menyatakan, pengaduan yang diajukannya ke DKPP bukan hal yang mudah. Butuh keberanian kuat untuk bisa menyatakan bahwa dirinya adalah korban. "Butuh kekuatan hati dan kesabaran untuk menengok kembali dan mengaitkan berbagai hal yang saya alami dan menyusunnya sebagai kepingan yang utuh," ungkap CA. CA mengakui butuh keberanian untuk menyampaikan pengaduan ke DKPP sebagai lembaga yang bertugas menjaga marwah penyelenggara pemilu. Dirinya akan menyesal jika tidak mengambil langkah apa pun dan terus teringat akan rasa tidak berdaya yang dialami. "Namun, alhamdulillah, berkat dukungan dari berbagai pihak, saya dapat bertahan dan terus memperjuangkan keadilan," papar CA. Oleh karena itu, CA sangat mengapresiasi putusan DKPP yang memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU. Menurut dia, DKPP mampu menjadi lembaga negara yang berperan penting dalam menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara di Indonesia, khususnya perempuan. "Putusan ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak korban dan menegakkan integritas dalam proses kepemiluan. Putusan ini merupakan bukti nyata bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, sekalipun pihak tersebut menduduki jabatan tinggi," tegasnya. Sebagaimana diketahui, DKPP menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap Hasyim Asy'ari. Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Anggota PPLN. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014682794/desta-tak-datang-dalam-sidang-dkpp-terkait-tuduhan-asusila-yang-menyeret-ketua-kpu">Desta Tak Datang dalam Sidang DKPP Terkait Tuduhan Asusila yang Menyeret Ketua KPU</a> "Menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," ucap Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (3/7). Heddy menjelaskan, putusan ini harus segera dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secepatnya. DKPP meminta Jokowi menindaklanjutinya paling lambat tujuh hari setelah putusan diketut. "Presiden RI untuk melakukan putusan ini terhitung 7 setelah putusan ini," pungkasnya.

DKPP telah memutuskan bahwa KPU Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku.

Buka Suara, Anggota PPLN Den Haag Ngaku Butuh Keberanian Laporkan Hasyim Asy'ari ke DKPP Berbuat Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/AA-20240122-33501271-33501261-ISRAELI_ATTACKS_ON_GAZA_CONTINUE-1912771271-2527704630.jpg" alt="Keluarga membawa rakyat Palestina yang akan dimakamkan di RS Naseer/ MEMO" width="100%">
<figcaption>Keluarga membawa rakyat Palestina yang akan dimakamkan di RS Naseer/ MEMO</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda telah memberikan putusan dalam kasus genosida Israel atas perang yang terjadi jalur Gaza. Seperti diketahui, tindakan darurat yang diminta Afrika Selatan tersebut telah diputuskan pada Jum&rsquo;at (26/1) lalu. Dalam putusannya Mahkamah Internasional tidak memerintahkan gencatan senjata, namun meminta agar Israel melakukan tindakan untuk mencegah dan menghukum upaya hasutan melakukan genosida. Selain itu, Israel juga diperintahkan memberikan izin bantuan kemanusian yang masuk ke Gaza dan diminta dalam waktu satu untuk melapor kembali ke pengadilan. Dilansir melalui Aljazeera pada Minggu (28/1), berikut reaksi dunia terhadap keputusan Mahkamah Internasional. Israel Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan tersebut. Dia menyebut bahwa perang yang berlangsung merupakan perang yang adil dan tiada duanya. Lebih lanjut, Netanyahu mengatakan bahwa Israel terus berupaya membela warganya sambil mematuhi hukum internasional yang berlaku. Afrika Selatan Pemerintah Afrika Selatan menyambut baik dengan menyebut putusan tersebut sebagai kemenangan yang menentukan bagi hukum internasional. Dengan adanya tindakan sementara tersebut diharapkan Israel tidak akan menggagalkan penerapan perintah pengadilan. Sementara itu, Naledi Pandor selaku Menteri Hubungan Internasional Afrika Selatan mengatakan bahwa Israel harus menghentikan pertempuran jika ingin mematuhi perintah pengadilan tertinggi PBB. &ldquo;Jika anda membaca perintah tersebut, implikasinya adalah gencatan senjata harus dilakukan,&rdquo; ucap Pandor kepada wartawan. Amerika Serikat Amerika Serikat mengatakan tindakan sementara yang diumumkan Mahkamah Internasional konsisten dengan pandangan Washington bahwa Israel memiliki hak untuk mengambil tindakan agar serangan 7 Oktober 2023 tidak terulang kembali. &ldquo;Kami terus percaya bahwa tuduhan genosida tidak berdasar dan mencatat bahwa pengadilan tidak membuat temuan tentang genosida atau menyerukan gencatan senjata dalam keputusannya dan bahwa pengadilan menyerukan pembebasan segera semua sandera yang ditahan oleh Hamas tanpa syarat,&rdquo; kata juru bicara Departemen Luar Negeri. &nbsp;Qatar Qatar menyambut baik keputusan Mahkamah Internasional atas kasus genosida di Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Qatar mengatakan Israel harus mengambil semua tindakan untuk berhenti melakukan tindakan berdasarkan Konvensi Genosida dalam perangnya melawan Gaza. Lebih lanjut, Qatar menganggap keputusan tersebut sebagai kemenangan kemanusiaan dan kemenangan bagi supremasi hukum dan keadilan internasional. Turki Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambut baik serta berharap keputusan tersebut akan menghentikan serangan terhadap warga sipil. &ldquo;Kami berharap serangan Israel terhadap perempuan, anak-anak dan orang tua akan segera berakhir,&rdquo; kata Erdogan. Arab Saudi Arab Saudi setuju dengan tindakan sementara Mahkamah Internasional. Dalam sebuah pernyataan, kerajaan tersebut menegaskan kembali penolakan terhadap praktik pendudukan Israel dan pelanggan terhadap Konvensi PBB tentang genosida. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014041570/afrika-selatan-puas-atas-putusan-sementara-icj-pada-israel-presiden-cyril-ramaphosa-sebut-kemenangan-diplomatik">Afrika Selatan Puas Atas Putusan Sementara ICJ pada Israel, Presiden Cyril Ramaphosa Sebut Kemenangan Diplomatik</a> Irlandia Dalam cuitannya di X, Menteri Pertama Skotlandia Humza Yousaf mengatakan bahwa perintah Mahkamah Internasional 'jelas'. &ldquo;Pembunuhan dan kehancuran di Gaza harus dihentikan. Bantuan kemanusiaan yang mendesak harus diberikan untuk mencegah lebih banyak penderitaan. Sandera harus segera dibebaskan,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Dengan adanya kematian dan kehancuran seperti ini, kami akan terus menyerukan gencatan senjata segera,&rdquo; sambungnya. Uni Eropa Dalam sebuah pernyataan, Komisi Eropa menyatakan "perintah Mahkamah Internasional mengikat para pihak dan mereka harus mematuhinya. Uni Eropa mengharapkan implementasi penuh, segera dan efektif." Sementara itu, Anggota Parlemen dari Partai Kiri di Parlemen Eropa menyerukan agar gencatan senjata segera dilakukan setelah keputusan Mahkamah Internasional &ldquo;berarti gencatan senjata tanpa syarat, segera dan permanen sekarang." Amnesty Internasional Amnesty Internasional mengatakan bahwa Israel harus mematuhi keputusan dari Mahkamah Internasional yang meminta mereka melakukan segala daya untuk mencegah genosida terhadap warga Palestina di Gaza. &ldquo;Keputusan hari ini merupakan pengingat yang kuat akan peran penting hukum internasional dalam mencegah genosida dan melindungi semua korban kejahatan kekejaman.&rdquo; Kata Agnes Callamard, sekretaris Jenderal Amnesty Internasional. &ldquo;Hal ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa dunia tidak akan berdiam diri ketika Israel melancarkan kampanye militer yang kejam untuk memusnahkan populasi jalur Gaza dan menyebabkan kematian, kengerian dan penderitaan terhadap warga Palestina dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya,&rdquo; sambungnya.*** &nbsp;

Berikut reaksi dunia terhadap keputusan Mahkamah Internasional atas putusan kasus genosida Israel di Jalur Gaza.

Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Cegah Genosida di Jalur Gaza, Begini Reaksi Dunia 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/27/Gambar-Joan-E-Donoghue-di-tengah-pada-keputusan-International-Court-of-Justice-ICJ-nytimescom-1512905943.jpeg" alt="Gambar Joan E. Donoghue di tengah pada keputusan International Court of Justice ICJ (nytimes.com)&nbsp;&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Gambar Joan E. Donoghue di tengah pada keputusan International Court of Justice ICJ (nytimes.com)&nbsp;&nbsp;</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Pengadilan Tinggi PBB menyatakan bahwa Israel harus mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya genosida di Gaza.&nbsp; Selain itu, Israel harus membiarkan lebih banyak bantuan masuk ke wilayah Gaza. Dilansir dari&nbsp;nytimes.com, Sabtu (27/1), pengadilan tidak meminta Israel untuk segera menghentikan aksi militernya. Keputusan Mahkamah Internasional, yang berlangsung di Den Haag pada Jumat (26/1) merupakan langkah awal dari kasus Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.&nbsp; Kasus yang diawasi ketat ini telah menambah tekanan internasional terhadap Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri (PM) Israel atas peperangan pihaknya melawan Hamas.&nbsp;&nbsp; Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan bahwa bahwa pengadilan tinggi telah memutuskan demi kemanusiaan dan hukum internasional.&nbsp; Semesntara beberapa orang masih menemukan celah untuk mengkritik hakim karena tidak menyatakan tentang penghentian perang.&nbsp;&nbsp; Meskipun, Israel dengan tegas melakukan pembelaan bahwa pihaknya tidak melakukan genosida tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014041344/hamas-sambut-baik-keputusan-sementara-dari-mahkamah-internasional-tentang-genosida-israel-di-gaza">Hamas Sambut Baik Keputusan Sementara dari Mahkamah Internasional Tentang Genosida Israel di Gaza</a> Netanyahu mengatakan bahwa hal tersebut keterlaluan bagi para hakim untuk mendengarkan kasus tersebut.&nbsp; Sementara, di ruangan sidang, pengacara Afrika Selatan menyatakan bahwa Israel bermaksud menciptakan kondisi kematian di Gaza dan menuntut pengadilan memerintahkan penghentian darurat aksi militer. Sedangkan pengacara Israel berpendapat jika militer negaranya, telah berupaya dalam menyelamatkan nyawa warga sipil di Gaza.&nbsp; Israel juga menyatakan bahwa, pihaknya memberikan waktu dua minggu kepada warga sipil Palestina di Gaza, untuk meninggalkan bagian utara wilayah tersebut. Sebelum melakukan invasi pada akhir bulan Oktober, setelah menghalangi pengiriman bantuan pada awal perang, Israel mengaktifkan kembali pasokan hariannya. Dalam keputusan sementara kasus tersebut terdapat 29 halaman dokumen. Pengadilan menyatakan bahwa Israel harus mengambil tindakan untuk memastikan tentara dan warga negaranya, untuk mematuhi konvensi genosida PBB. Tidak hanya itu, Israel harus melaporkan kembali dalam waktu satu bulan untuk menunjukkan bahwa pihaknya patuh terhadap instruksi tersebut.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;***

Pengadilan Tinggi PBB menyatakan bahwa Israel harus mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya genosida di Gaza.

Pengadilan Tinggi PBB Perintahkan Israel Cegah Genosida, Tapi Tidak Menuntut Penghentian Perang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/Gambar-warga-Palestina-pada-saat-melarikan-diri-dari-Khan-Younis-di-Jalur-Gaza-selatan-washingtonpostcom-2338029506.jpeg" alt="Gambar warga Palestina pada saat melarikan diri dari Khan Younis di Jalur Gaza selatan (washingtonpost.com)" width="100%">
<figcaption>Gambar warga Palestina pada saat melarikan diri dari Khan Younis di Jalur Gaza selatan (washingtonpost.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Den Haag menjadi pusat perhatian para hakim Mahkamah Internasional, lantaran akan mengeluarkan keputusan tentang kasus genosida antara Afrika Selatan dan Israel. Den Haag mengatakan&nbsp;hal tersebut, setelah membawa kasus ke pengadilan tertinggi PBB di tengah perang Israel dan Hamas yang terus berkelanjutan dan menghancurkan.&nbsp; Dilansir dari&nbsp;washingtonpost.com,&nbsp;Jumat (26/1), dalam tahap awal kasus ini, pengadilan dapat meminta tindakan darurat untuk menahan serangan Israel di Gaza.&nbsp; Sedangkan, Afrika Selatan berharap agar pengadilan mendukung gencatan senjata. Oleh karena itu, keputusan nantinya akan diambil oleh Mahkamah Internasional dan kasus ini akan berlangsung selama bertahun-tahun. Israel melawan tuduhan Afrika Selatan yang menganggap bahwa dirinya telah melakukan genosida. Pihak israel menyebut jika tuduhan tersebut mencemarkan nama baik. Hal tersebut terjadi, mengingat serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023 memicu perang yang saat ini berlangsung. Selain keputusan yang nantikan dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional secara hukum, diperlukan keputusan dari Dewan Keamanan PBB, agar mekanisme nyata terjadi melalui penerapan sanksi.&nbsp;&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014039525/perdana-menteri-palestina-desak-belanda-agar-ingat-dengan-kekerasan-penjajahan-israel">Perdana Menteri Palestina Desak Belanda Agar Ingat dengan Kekerasan Penjajahan Israel</a> Naledi Pandor selaku Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, akan menghadiri persidangan pada Jumat ini, yang mungkin dapat menjadi tanda kepercayaan Pretoria terhadap argumennya.&nbsp; Dua minggu yang lalu, tim pengacara Afrika Selatan menjelaskan argumen di hadapan pengadilan. Pertempuran yang berlangsung lebih dari 100 hari telah memakan korban warga Palestina,&nbsp; lebih dari 25.000 warga sipil terbunuh.&nbsp; Tidak hanya itu, sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak, yang menyebabkan hampir 85 persen penduduk Gaza harus pergi meninggalkan rumah mereka.&nbsp; Sehingga, hal tersebut memicu kelaparan, hingga krisis krisis kemanusiaan. Tingkat keparahan atas situasi ini, menurut kelompok bantuan internasional, belum terjadi sebelumnya.&nbsp; Selain itu, dalam kasus ini, Afrika Selatan merujuk pada pembunuhan besar-besaran oleh Israel dan melukai warga sipil, penggunaan bom, hingga perpindahan massal dan penghancuran lingkungan.&nbsp; Tidak hanya itu, perampasan akses makanan dan air, perawatan medias, tempat tinggal, pakaian, kebersihan dan sanitasi, penghapusan lembaga sipil palestina, dan kegagalan menyediakan tempat aman bagi warga Gaza. Afrika Selatan juga menuduh bahwa Israel mencegah kelahiran warga Palestina dengan penggusuran terhadap ibu-ibu hamil, menolak akses terhadap makanan, air, dan perawat, bahkan hingga pada pembunuhan.&nbsp;&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014039225/kecam-israel-yang-tak-mau-sepakati-seruan-internasional-untuk-gencatan-senjata-finlandia-tidak-ada-beladiri-lagi">Kecam Israel yang Tak Mau Sepakati Seruan Internasional untuk Gencatan Senjata, Finlandia: Tidak Ada Beladiri Lagi</a> Tim pengacara Afrika Selatan juga menjelaskan melalui sejumlah pernyataan dari pejabat dan politisi Israel yang tampak membuktikan bahwa adanya niat genosida dari pihak Israel.&nbsp; Sebagai tanggapan, Israel menyatakan bahwa beberapa pernyataan-pernyataan tersebut dipilih secara sembarangan, diartikulasikan pada saat masyarakat Israel mengalami trauma dan kemarahan, sehingga tidak mencerminkan kebijakan resmi kabinet perang Israel.&nbsp; Pada saat khasus ini naik ke pengadilan, hal tersebut menimbulkan kesenjangan global yang nyata. Melalui Afrika Selatan sebagai pelopor tuduhan kepada Israel, karena adanya komitmen historis pada rakyat Palestina. Menurut pejabat Afrika Selatan, mereka tunduk pada rezim apartheid pada abad ke-21 yang tidak jauh berbeda saat di Afrika Selatan pada abad ke-20.&nbsp;&nbsp; ***

Kasus genosida antara Afrika Selatan dan Israel, kini diamati sebagai perpecahan Global di Mahkamah Internasional.

Kasus Genosida antara Afrika Selatan dan Israel, Mengamati Perpecahan Global di Mahkamah Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/afsel-den-haag-494510778.jpg" alt="Dengar pendapat publik mengenai kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel dimulai di ICJ di Den Haag, Belanda pada 11 Januari 2024" width="100%">
<figcaption>Dengar pendapat publik mengenai kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel dimulai di ICJ di Den Haag, Belanda pada 11 Januari 2024</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Afrika Selatan sedang mempersiapkan tuntutan hukum terpisah terhadap Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris dengan alasan bahwa mereka terlibat dalam kejahatan perang pasukan Israel di Palestina, setelah sebelumnya menggugat Israel atas genosida. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013754230/indonesia-peringkat-kelima-terbanyak-penyakit-diabetes">Indonesia Peringkat Kelima Terbanyak Penyakit Diabetes</a> Tuntutan ini diprakarsai oleh salah satu dari 50 pengacara Afsel Wikus Van Rensburg dengan tujuan menuntut mereka yang terlibat dalam kejahatan di pengadilan sipil bekerja sama dengan para pengacara dari AS dan Inggris, yang telah dia hubungi. Rensburg, yang telah menulis sejumlah surat ke beberapa negara dan ICJ dalam beberapa minggu belakangan, menuntut agar Israel dan para pendukungnya dituntut, telah bersiap mengajukan gugatan terhadap dua negara Barat, dengan dukungan dari para koleganya. &ldquo;AS sekarang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya,&rdquo; kata Rensburg kepada Anadolu dalam sebuah wawancara, merinci proses dimana Washington dan London akan diadili karena terlibat dalam kejahatan perang Israel terhadap rakyat Gaza. Kasus ICJ akan menuntun kami Ketika dia menyampaikan niatnya, Rensburg mendapat banyak dukungan. "Banyak pengacara memutuskan untuk bergabung dengan kami dalam gugatan ini. Banyak dari mereka yang bergabung adalah Muslim, tetapi saya bukan. Mereka merasa berkewajiban untuk membantu tujuan ini, tapi saya yakin sebenarnya bukan itu." Menurut Rensburg apa yang terjadi di Irak merupakan contoh, menekankan bahwa tidak ada yang membuat AS bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya di negara Timur Tengah itu karena masalah ini tidak dianggap penting. Tetapi sekarang orang-orang yakin bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah skenario ideal untuk menjalankan proses hukum, ujar Rensburg, menambahkan bahwa &ldquo;AS sibuk menghabiskan lebih banyak uang dan sumber daya untuk (membiarkan Israel) melakukan kejahatan.&rdquo; "Tidak ada yang berkata berhenti, cukup sudah," kata dia. Rensburg mengatakan kasus genosida yang diajukan Afsel terhadap Israel di ICJ akan menjadi panduan dalam kasus mereka melawan AS dan Inggris, dan mereka akan memulai proses berdasarkan hasil kasus tersebut dan langkah-langkah yang akan diambil oleh PBB. AS harus bertanggung jawab sekarang Jika persidangan ICJ terhadap Israel dimenangkan oleh Afrika Selatan, Rensburg yakin AS mungkin akan menghadapi sanksi meskipun AS tidak menerima putusan tersebut. Putusan ICJ juga akan memperkuat tuntutan terhadap pemerintahan Joe Biden, tambahnya. Rensburg mengatakan dirinya dan koleganya di Afsel sedang melakukan persiapan dengan menghubungi kantor hukum AS dan Inggris. Dia juga mengingatkan bahwa Jerman masih membayar kompensasi atas kejahatan genosida yang dilakukan bahkan hingga hari ini. Untuk itu, &ldquo;AS sekarang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. Ia harus menerima tanggung jawabnya." Ia menunjukkan bahwa kasus serupa pernah diajukan terhadap mantan Presiden AS George Bush pada tahun 2000-an. Ia mengatakan mereka yakin bahwa mereka dapat menjalankan proses hukum di luar negeri jika bekerja sebagai sebuah tim. Dia mengatakan Afrika Selatan memberikan argumen yang lebih kuat dalam kasus di Den Haag, dan bahwa dia terintimidasi oleh argumen bahwa serangan terhadap Israel dapat terjadi lagi jika pengadilan memenangkan Afrika Selatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013745778/indonesia-jumpa-irak-kiper-persebaya-ungkap-skuad-garuda-bakal-suguhkan-penampilan-berbeda">Indonesia Jumpa Irak, Kiper Persebaya Ungkap Skuad Garuda Bakal Suguhkan Penampilan Berbeda</a> Pekan lalu, kelompok pengacara tersebut, yang kini berjumlah 47 orang, menulis surat terbuka kepada para pemimpin pemerintah AS dan Inggris, menyatakan bahwa mereka tidak dapat menghindari tanggung jawab. (*)

Afrika Selatan sedang mempersiapkan tuntutan hukum terpisah terhadap Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Inggris

Afsel Siapkan Gugatan untuk AS dan Inggris karena Terlibat Perang Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/Mahkmah-internasional-2880818857.jpg" alt="Mahkamah Internasional yang berada di Den Haag Belanda./Instagram.com/Geopolnews.2" width="100%">
<figcaption>Mahkamah Internasional yang berada di Den Haag Belanda./Instagram.com/Geopolnews.2</figcaption>
</figure> Jawapos.com -&nbsp;Mahkamah Internasional di Den Haag, atau juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, mengadakan sidang kasus genosida yang terjadi di Jalur Gaza pada hari Kamis dan Jumat (11/1) dan (12/1). Sidang tersebut diadakan atas usulan negara Afrika Selatan pada Bulan Desember lalu. Afrika Selatan menilai, perang Israel melawan militan Hamas di Gaza telah melanggar Konvensi Genosida 1948. Sidang ini akan membahas secara eksklusif permintaan Afrika Selatan yakni memerintahkan Israel menunda tindakan militernya di Gaza. Tindakan negara dengan sebutan The Rainbow Nation tersebut mendapat dukungan dari Kolombia dan Brasil. Mereka menyatakan dukungannya pada Rabu malam (10/1). Sementara itu Israel sendiri telah &nbsp;bersiap untuk membela diri pada Kamis di pengadilan tinggi PBB terhadap tuduhan genosida di Gaza. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013720207/israel-jalani-sidang-di-pengadilan-dunia-atas-tuduhan-genosida-di-gaza-beberapa-negara-dukung-afrika-selatan">Israel Jalani Sidang di Pengadilan Dunia Atas Tuduhan Genosida di Gaza, Beberapa Negara Dukung Afrika Selatan</a> Juru bicara pemerintah Israel Eylon Levy mengatakan, negaranya telah siap menghadapi sebuah ajuan sidang dari Afrika Selatan &nbsp;yang menurutnya tidak masuk akal. "Besok, Negara Israel akan hadir di hadapan Mahkamah Internasional untuk menghilangkan pencemaran nama baik yang tidak masuk akal di Afrika Selatan, karena Pretoria memberikan perlindungan politik dan hukum kepada Rezim Pemerkosa Hamas," ujarnya. Sebagai informasi, Israel melancarkan pemboman di Jalur Gaza setelah pejuang Hamas melancarkan serangan lintas batas pada 7 Oktober silam. Sejak itu, pasukan IDF telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, dan mengakibatkan hampir 2,3 juta penduduknya terusir. Serangan IDF juga telah &nbsp;menyebabkan bencana kemanusiaan. Lebih dari 23.000 warga Palestina telah terbunuh. ***

Mahkamah Internasional di Den Haag, mengadakan sidang kasus genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.

Hari ini Mahkamah Internasional Adakan Sidang Kasus Genosida di Jalur Gaza, Israel Mengaku Siap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10210_27808_desmond.jpg" alt="Desmon J Mahesa" width="100%">
<figcaption>Desmon J Mahesa</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pengadilan Rakyat Internasional &lrm;atau International People&#39;s Tribunal untuk korban tragedi pembantaian massal di Indonesia pada 1965 yang digelar di Den Haag dianggap sebagai cara &lrm;mengungkap sejarah kelam Indonesia yang ditutupi pemerintah. &nbsp; Anggota Komisi III DPR Desmon J Mahesa, mengatakan memang ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah berkuasa kala itu. Yakni, dengan memburu rakyat yang diduga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). &lrm; &lrm;&quot;Negara tidak melindungi warga negaranya, malah negara dengan kepentingan kekuasaan cenderung untuk membunuh rakyatnya. Ini sejarah buruk yang harus diungkap,&quot; ujarnya saat dihubungi, Kamis (12/11). Namun, dengan adanya pengadilan rakyat internasional itu, Desmond memandang dari dua sisi. Pertama, sisi positif&lrm; yang menjadikan kasus 1965 menjadi pelajaran yang tak harus terulang kembali. &quot;Pengadilan ini akan mengungkap segala sesuatu di masa lalu agar kita harus bisa memposisikan supaya tidak terulang. Ini yang harus kita lihat. Kalau kita memilih pro kontra akhirnya tidak terselesaikan,&quot; tutur Desmond. Negatifnya, lanjut dia, tentu akan ada yang menjadi korban. Dalam hal ini kelompok Tentara Nasional Indonesia (TNI) &lrm;dalam sejarah kekuasaan orde baru. Ataupun, pihak PKI yang melakukan pembunuhan seperti yang dikatakan sejarah. &quot;Berdampak sih pasti ada. Peradilan dunia membuktikan bahwa kita pernah salah. Kita harus akui itu salah. Tapi intinya, jangan sampai kesalahan ini terulang lagi,&quot; ucap&lrm; anak buah Prabowo Subianto itu. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab pemerintahan saat ini atau di masa datang. Perlu diakui bahwa memang ada kesalahan dan harus diluruskan sejarah kelam yang tak perlu terulang lagi. Negara ke depannya harus menjaga dan melindungi warganya. &quot;&lrm;Ini kan bicara soal kesadaran presiden dan pejabat negara, bahwa inilah artinya negara. Kalau tidak memahami ini tidak usah jadi pejabat negara. &lrm;Yang jadi soal hari ini adalah, pemerintah tidak paham bahwa hal-hal ini tanggung jawab pemerintah,&quot; tukasnya. (dna/JPG)

Pengadilan di Den Haag Untuk Mengungkap Sejarah Kelam Indonesia

den haag

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#den haag

Berita Terkini