<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/IMG_20260204_134637-3960822161.jpg" alt="Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)" width="100%">
<figcaption>Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komika Pandji Pragiwaksono menjalani sidang adat, Selasa (10/2), buntut atas materi stand up comedy yang sempat dibawakannya dan dinilai menghina adat Toraja pada saat tampil di sebuah acara. Pandji Pragiwaksono menghadiri sidang adat dengan ditemani kuasa hukumnya, Haris Azhar. Sidang adat berlangsung di Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja, dengan dihadiri 32 perwakilan tokoh adat Toraja. Dalam sidang adat tersebut, Pandji Pragiwaksono dikenakan denda berupa 1 ekor babi dan 5 ayam. Pandji mengakui kesalahan yang telah dia lakukan sekaligus menyesalinya. Menurut sang komika, lawakannya bukan bertujuan untuk merendahkan atau menghina tradisi masyarakat Toraja. Kesalahannya terjadi karena Pandji melihat masyarakat Toraja dari perspektif orang luar berdasarkan jurnal yang dibacanya dan tidak benar-benar memahami tradisi adat Toraja yang hidup di masyakat setempat. Pandji mengakui tidak pernah menginjakkan kaki ke sana sebelumnya. "Niat saya adalah untuk mengingatkan seluruh orang Indonesia bahwa terhadap satu buah isu, kita tidak bisa melihat hanya dari satu sudut pandang," kata Pandji Pragiwaksono. "Harus mengerti, harus memaklumi dan harus mendukung sudut pandang berbagai macam adat, tradisi dan budaya yang ada di Indonesia," imbuhnya. Pandji menyesal melakukan pertunjukan menyinggung tradisi adat Toraja tanpa memahami secara lebih lengkap terkait tradisi dan budaya dari sudut pandang orang dalam. Dengan Pandji Pragiwaksono datang secara langsung ke Tanah Toraja, dia mengaku jadi semakin mengenal tradisi dan masyarakat di sana. "Namun, dalam bentuk pertunjukannya, saya rasa ada kesalahan sebagai hasil dari persiapan yang mungkin kurang matang. Dan untuk itu, sekali lagi saya berterima kasih sudah ditegur, berterima kasih diberi masukan," ungkap Pandji. Selain itu, dia juga mengungkapkan kekagumannya pada para tokoh adat Toraja yang telah menerimanya dengan baik dan diberikan kesempatan untuk bertemu berinteraksi secara langsung. "Bukan itu (untuk menghina) yang saya maksud, tugas seorang pelawak harusnya adalah membuat hati jadi bahagia. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya," ungkap Pandji.

Komika Pandji Pragiwaksono menjalani sidang adat, Selasa (10/2), buntut atas materi stand up comedy yang dinilai menghina adat Toraja.

Ini Denda yang Dijatuhkan Terhadap Pandji Pragiwaksono di Sidang Adat Toraja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Kapolres-1.jpg" alt="Kepala Polres Jayawijaya AKBP Muh Safei. Marius F. Yewun/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Polres Jayawijaya AKBP Muh Safei. Marius F. Yewun/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keluarga korban penembakan menuntut denda adat kepada Kepolisian Resor Jayawijaya, Polda Papua, sebesar Rp 4 miliar ditambah 30 babi.  Kepala Polres Jayawijaya AKBP Muh Safei mengatakan, mereka meminta waktu satu bulan untuk menyiapkan tuntutan denda dari keluarga. ”Karena polres sebagai orang yang dituntut, kami minta waktu satu bulan untuk konsolidasi menyiapkan apa yang harus kita siapkan. Keluarga minta Rp 4 miliar dan 30 ternak babi,” kata Muh Safei seperti dilansir dari Antara, di Wamena, Papua.  Setelah dilakukan persiapan terkait tuntutan itu, lanjut dia, polisi akan memanggil lagi pihak keluarga untuk bernegosiasi terkait kemampuan menyanggupi tuntutan keluarga korban yang meninggal dunia itu.  ”Pelaku di sini oknum anggota. Tidak masuk akal kalau minta Rp 4 miliar sehingga nanti kami, Polres Jayawijaya, yang menjembatani,” tutur Muh Safei.  Dia mengatakan, dua anggota pelaku penembakan, akan dilibatkan dalam pembayaran denda. ”Kami siapkan uang, paling tidak sesuai kemampuan dari dua orang yang dituntut. Kami (Polres Jayawijaya) bantu-bantu,” ujar Muh Safei.  Babi merupakan ternak berharga untuk masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua. Hewan ternak berkaki empat itu biasa digunakan untuk penyelesaian berbagai persoalan sosial atau hukum di wilayah tersebut. Sehingga, harga babi pun cukup mahal dibandingkan hewan ternak lain.

Korban Penembakan Tuntut Polisi Jayapura Rp 4 Miliar dan 30 Babi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/diduga-berbuat-mesum-pasangan-digerebek-warga-lalu-didenda_m_117309.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tanah Aceh dikenal dengan daerah yang kuat menjalani syariat Islam. Sehingga ketika ada kecurigaan masyarakat melanggar aturan agama, seperti berbuat mesum langsung ditindak tegas secara hukum adat setempat. Seperti yang dilakukan oleh Nurhasanah (35) warga Dusun Rajawali, Desa Landuh Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Dia digerebek warga karena berselingkuh dengan tetangganya, Aris (27). Akibat perbuatannya itu, Nur yang suaminya masih mendekam di penjara didenda Rp 2 juta oleh Datok Penghulu (Kepala Desa) dan perangkat desa setempat. Informasi diperoleh Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), kejadian itu berlangung pada pada Selasa (14/3) minggu lalu, sekira pukul&nbsp; 23.00 WIB di rumah Nur, Dusun Rajawali. Ketika itu warga melihat, seorang lelaki masuk ke rumah Nur. Kecurigaan ini kemudian dilaporkan ke warga lainnya dan ke kepala dusun setempat. Mendengar laporan tersebut, sejumlah warga bersama Kepala Dusun Rajawali, Kamalulrahman melakukan penggerebekan dan menemukan Aris bersembunyi di dalam kamar di samping tempat tidur Nur. Ketika itu Nur dan Aris mengaku tidak berbuat apa-apa. Namun pengakuan tidak percaya oleh warga maupun perangkat desa setempat. Kepala Dusun Rajawali, Kamalulrahman alias Encu Kamal&nbsp; membenarkan penggerebekan tersebut. &ldquo;Saya bersama warga, Ketua Pemuda Dusun Rajawali, Ismail dan Wakil Ketua Pemuda Desa Landuh Mukhsin ikut dalam penggerebekan tersebut dan kami temukan Aris bersembunyi di kamar&nbsp; Nur,&rdquo; ungkap Encu Kamal seperti dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Senin (20/3). Lantas pasangan terlarang itu digiring warga ke kantor Datok Penghulu Kampung Landuh. Di Kantor itu pasangan yang masing-masingnya sudah berumahtangga tersebut diinterogasi. Kepada Datok Penghulu, Wan Aula pasangan itu mengaku tidak berbuat apa-apa. Namun keduanya dianggap telah berbuat senonoh dan mengotori kampung, maka dikenakan denda adat dengan membayar Rp 2 juta. Wan Aula menegaskan, pasangan itu memang harus membayar denda Rp 2 juta karena telah mengotori dan melanggar adat-istiadat yang berlaku di desa tersebut. (urd/min/iil/JPG)

Diduga Berbuat Mesum, Pasangan Digerebek Warga, Lalu Didenda

denda adat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#denda adat

Berita Terkini

Ini Denda yang Dijatuhkan Terhadap Pandji Pragiwaksono di Sidang Adat Toraja

Korban Penembakan Tuntut Polisi Jayapura Rp 4 Miliar dan 30 Babi

Diduga Berbuat Mesum, Pasangan Digerebek Warga, Lalu Didenda

Download Aplikasi JawaPos.com