<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663234575560.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terdapat enam calon Deputi Penindakan dan Eksekusi yang lolos seleksi penulisan policy brief atau makalah. Mereka akan menggantikan posisi Brigjen Asep Guntur Rahayu yang saat ini memegang jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini berdasarkan pengumuman nomor: B/004/PANSELKPK/08/2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Ketua Tim Pansel Supranawa Yusuf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka yang lolos antara lain Bahtiar Ujang Purnawa (KPK) dengan nilai 77,84; Edgar Diponegoro (Otorita Ibu Kota Nusantara) dengan nilai 81,32; Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi (KPK) dengan&nbsp; nilai 81,96. Kemudian, Rakhmad Setyadi (Polri) dengan nilai 79,16; Rudi Margono (Kejaksaan RI) dengan nilai 83,12; dan Rudi Setiawan (Kepolisian) dengan nilai 85,54.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/012779647/guardiola-akan-lewatkan-2-pertandingan-manchester-city-karena-alasan-kesehatan">Guardiola akan Lewatkan 2 Pertandingan Manchester City karena Alasan Kesehatan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, KPK juga menyampaikan nama-nama kandidat lain yang lolos seleksi penulisan policy brief atau makalah untuk jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama. Jabatan Deputi Bidang Informasi dan Data ini terdapat enam calon yang lolos, mereka di antarabya Ade Komara Mulyana (Badan Informasi Geospasial) dengan nilai 82,74; Bastian (Kemenkop UKM) dengan nilai 76,34; Eko Marjono (KPK) dengan nilai 85,42.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Iwan Herniwan (LKPP) dengan nilai 77,54; R. Dian Muhammad Johan Johor Mulyadi (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dengan nilai 76,46; dan Yusran Lapananda (Pemkab Gorontalo) dengan nilai 74,94.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk jabatan Direktur Penuntutan, ada lima calon yang lolos. Seluruhnya dari Kejaksaan RI. Mereka ialah Bima Suprayoga (80,1); Diah Yuliastuti (73,5); Eri Satriana (77,84); Irene Putrie (79,9); dan Yudi Kristiana (81,66).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012785187/setelah-nyawa-naufal-dihabisi-altafasalya-langsung-melakban-kaki-dan-tangan-korban">Setelah Nyawa Naufal Dihabisi, Altafasalya Langsung Melakban Kaki dan Tangan Korban</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian untuk jabatan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, terdapat enam calon yang lolos. Mereka adalah David Hartono Hutauruk (KPK) yang mendapat nilai 77,98; Edi Suryanto (KPK) dengan nilai 81,3; Imam Turmudhi (KPK) dengan nilai 78,64.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Niken Ariati (KPK) dengan nilai 80,9; Rini Triningsih (Kejaksaan RI) dengan nilai 79,86; dan Tessa Mahardhika Sugiarto (KPK) dengan nilai 78,7.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi peserta yang dinyatakan lolos pada tahapan seleksi penulisan policy brief makalah dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan KPK, diwajibkan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural," demikian pengumuman yang disampaikan KPK.</div>

KPK mengungkapkan terdapat enam calon Deputi Penindakan dan Eksekusi yang lolos seleksi penulisan policy brief atay makalah.

Ini Kandidat 6 Calon Deputi Penindakan KPK dari Unsur Polri dan Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/kapuspenkum-kejagung-antara.jpg" alt="Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana (ANTARA/HO-Puspenkum Kejaksaan Agung)" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana (ANTARA/HO-Puspenkum Kejaksaan Agung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung RI menyatakan tengah mempersiapkan anggotanya untuk menduduki jabatan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yang selama ini duduki oleh unsur Polri. &ldquo;Kejaksaan akan mempersiapkan jaksa-jaksa terbaik yang sudah memiliki pengalaman yang bagus baik di Kejaksaan maupun di KPK,&rdquo; kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (3/4). Menurut Ketut, langkah ini dilakukan agar ke depan ada keseimbangan komposisi jabatan yang dapat mendukung fungsi penindakan di KPK. &ldquo;Kejaksaan menginginkan KPK juga dapat menjadi pendorong bagi penegak hukum yang lain dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar sebagaimana harapan dari masyarakat dan Ketua Dewan Pengawasan (Dewas) KPK,&rdquo; kata Ketut. KPK telah menunjuk Brigjen Pol Asep Guntur sebagai pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Jabatan itu sebelumnya dipegang oleh Irjen Pol Karyoto yang ditunjuk Kapolri sebagai Kapolda Metro Jaya. Irjen Pol Karyoto menggantikan Irjen Pol Fadil Imran yang mendapat promosi mengampu jabatan sebagai Kabaharkam Polri. Sertijab keduanya dilakukan Jumat (31/3) lalu.

Kejaksaan Agung RI menyatakan tengah mempersiapkan anggotanya untuk menduduki jabatan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Kejagung Siap Gantikan Polri Isi Jabatan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK

JawaPos.com - Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu ditunjuk sebagai pelaksanaan tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Penunjukan Asep dilakukan menyusul kosongnya jabatan Deputi Penindakan, usai Irjen Pol. Karyoto ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya. "Informasi yang kami peroleh, betul Pak Asep Guntur Rahayu selaku Direktur Penyidikan sementara ini merangkap juga sebagai Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, dikutip dari Antara Sabtu (1/4). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/Brigjen-Asep-Guntur-ANT-4251988318.jpg" alt="Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur" width="100%">
<figcaption>Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur</figcaption>
</figure> Ali mengatakan, Asep akan menjabat sebagai Plt. Deputi Bidang Penindakan hingga pejabat definitif nya terpilih melalui mekanisme seleksi. Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1996.Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01389826/jadi-direktur-penyidikan-kpk-asep-guntur-naik-pangkat-jadi-brigjen">Jadi Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Naik Pangkat jadi Brigjen</a> Karier Asep di KPK dimulai pada 2007, saat lembaga antirasuah tersebut dipimpin oleh Antasari Azhar. Pada 2012 Asep kembali bertugas ke Polri dan pada 2013 ditugaskan di Dittipikor Mabes Polri. Selanjutnya pada 2015, Asep Guntur dilantik sebagai Kapolres Cianjur dan pada 2017 ditugaskan menjadi Wakapolres Jakarta Pusat dan kemudian diangkat menjadi Kabag Penkopeten Biro Pembinaan Karier SSDM Polri. Asep kemudian kembali bertugas di KPK dengan jabatan sebagai Direktur Penyidikan menggantikan Brigjen Pol. Setyo Budiyanto yang menjadi Kapolda NTT. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01444896/deputi-penindakan-kpk-jadi-kapolda-metro-irjen-fadil-jabat-kabaharkam">Deputi Penindakan KPK Jadi Kapolda Metro, Irjen Fadil Jabat Kabaharkam</a> Kemudian pada 2023, Asep Guntur ditunjuk sebagai Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK yang ditinggalkan Irjen Pol. Karyoto. Irjen Pol. Karyoto ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Pol. Fadil Imran yang diangkat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Informasi yang kami peroleh, betul Pak Asep Guntur Rahayu selaku Dirdik sementara ini merangkap juga sebagai Plt. Deputi Penindakan

Brigjen Asep Guntur jadi Plt Deputi Penindakan KPK Gantikan Irjen Karyoto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Screenshot_20210903-173127_YouTube.jpg" alt="Caption: Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/9)." width="100%">
<figcaption>Caption: Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol Karyoto telah ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya yang baru. Dia akan menggantikan Irjen Pol Fadil Imran yang dipromosikan menjadi Kabarhakam Polri.  Karyoto sendiri terbilang orang baru di lingkup Polda Metro Jaya. Sepanjang karirnya, belum ada jabatan strategis di lingkup Polda Metro Jaya yang dia jabat. Perwira lulusan Akpol 1990 ini berpengalaman di bidang reserse selama berkarir di Korps Bhayangkara. Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya.  Di antaranya Kapolres Ketapang (2008), Kasubbid Infodata Kominter Set NCB Interpol (2009), Penyidik Utama Tk. II Dit III/Kor Dan WCC Bareskrim Polri (2010), Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri (2011), Kapolresta Barelang (2012), Dirreskrimum Polda Jogjakarta (2014).  Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri (2015), Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN (2016), Analis Kebijakan Utama Bidang Pidkor Bareskrim Polri (2018), Wakapolda Sulawesi Utara (2018), Wakapolda Jogjakarta (2019), dan terakhir menjadi Deputi Penindakan KPK (2020).  Karyoto tercatat menangani beberapa kasus besar selama menjadi Deputi Penindakan KPK. Seperti kasus korupsi izin ekspor benih lobster yang menjerat eks Menteri KKP Edhy Prabowo, kasus korupsi Bansos Covid-19, hingga kasus dugaan korupsi pengadaan tanah PD Sarana Jaya di Munjul Jakarta Timur.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi jabatan. Kali ini sejumlah jabatan penting berpindah tangan, ada pula yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.  Mutasi ini tertuang dalam 4 surat telegram (ST) tertanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Yakni ST/712/III/KEP./2023 sebanyak 8 personel, ST/713/III/KEP./2023 sebanyak 155 personel, ST/714/III/KEP./2023 sebanyak 193 personel, dan ST/715/III/KEP./2023 sebanyak 117 personel.  "Terdapat 4 ST Mutasi pada tanggal 27-03-2023. Secara keseluruhan terdapat 473 personel yang mutasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/3).  Dalam telegram ini ada 7 Kapolda yang dipromosikan. Salah satu yang paling krusial adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dipromosikan menjadi Kabarhakam Polri. Posisinya digantikan oleh Irjen Pol Karyoto yang sebelumnya menjabat Deputi Penindakan di KPK.

Profil Irjen Pol Karyoto, Kapolda Metro Jaya yang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Deputi-Bidang-Penindakan-dan-Eksekusi-KPK-Karyoto-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi jabatan. Kali ini sejumlah jabatan penting berpindah tangan, ada pula yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.  Mutasi ini tertuang dalam 4 surat telegram (ST) tertanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Yakni ST/712/III/KEP./2023 sebanyak 8 personel, ST/713/III/KEP./2023 sebanyak 155 personel, ST/714/III/KEP./2023 sebanyak 193 personel, dan ST/715/III/KEP./2023 sebanyak 117 personel.  "Terdapat 4 ST Mutasi pada tanggal 27-03-2023. Secara keseluruhan terdapat 473 personel yang mutasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/3).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Kapolda-Metro-Jaya-Irjen-Pol-Fadil-Imran-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikan keterangan pers terkait kasus pembunuhan di Bekasi, Jakarta, Kamis (19/01/2023). Polisi mengungkapkan kasus sekeluarga yang tewas di Bekasi ternyata bukan keracunan, melainkan dibunuh menggunakan racun" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikan keterangan pers terkait kasus pembunuhan di Bekasi, Jakarta, Kamis (19/01/2023). Polisi mengungkapkan kasus sekeluarga yang tewas di Bekasi ternyata bukan keracunan, melainkan dibunuh menggunakan racun</figcaption>
</figure> Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran dipromosikan menjadi Kabaharkam Polri. Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Dalam telegram ini ada 7 Kapolda yang dipromosikan. Salah satu yang paling krusial adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dipromosikan menjadi Kabarhakam Polri. Posisinya digantikan oleh Irjen Pol Karyoto yang sebelumnya menjabat Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Selain itu, ada 2 pejabat utama Mabes Polri lainnya yang berganti. Yakni Kalemdiklat dijabat oleh Komjen Pol Purwadi Ariyanto, dan Kasetum dijabat oleh Kombes Pol Nanang Chadarusman.

Deputi Penindakan KPK Jadi Kapolda Metro, Irjen Fadil Jabat Kabaharkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Deputi-Bidang-Penindakan-dan-Eksekusi-KPK-Karyoto-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Pol Karyoto dan Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro ke Polri, dikabarkan akan ditarik ke institusi Polri, di tengah isu panas pengusutan kasus Formula-E.  Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah isu kembalinya Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Pol Karyoto dan Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro ke Polri, berkaitan dengan penanganan kasus Formula E. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, surat pengusulan promosi Karyoto dan Endar Priantoro ke Polri sudah ada sejak November 2022.  "Jadi benar berdasarkan informasi yang kami peroleh, ada surat yang dikirimkan KPK terkait pengusulan promosi di lingkungan Polri untuk keduanya," kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (9/2).  "Yang kami ketahui surat promosi dimaksud sudah diajukan sekitar awal November tahun lalu," sambungnya.  Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini menjelaskan, KPK mengusulkan kenaikan jabatan bagi Karyoto dan Endar Priantoro, karena lembaga antirasuah menilai keduanya memerlukan pengembangan karier di institusi asal.  Mekanisme tersebut dinilai wajar. Sehingga, KPK mengklaim dasar pengembalian Karyoto dan Endar Priantoro ke Korps Bhayangkara tak berkaitan dengan Formula E.  "Didasari karena perlu ada pengembangan karir dari setiap Pegawai Negeri Yang di Pekerjakan di KPK termasuk pegawai dari unsur Polri pada instansi asalnya," ucap Ali.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membenarkan adanya surat rekomendasi dari Ketua KPK Firli Bahuri yang meminta Karyoto dan Endar Priantoro untuk ditarik kembali ke Polri. Keduanya ditarik untuk mendapatkan promosi kenaikan jabatan di institusi Polri. Menurut Sigit, surat rekomendasi tersebut memang telah diterimanya.  "Iya, memang betul ada (surat rekomendasi)," ujar Sigit setelah melakukan rapat pimpinan (rapim) Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/2).  Sigit menuturkan, pihaknya masih sedang menimbang surat rekomendasi yang dikirimkan oleh Firli Bahuri tersebut. "Namun demikian tentunya kita akan melihat peluang-peluang yang ada. Nanti akan kita rapatkan," ucap Sigit.  Surat rekomendasi dari Firli Bahuri kepada Listyo Sigit Prabowo itu buntut dari kontroversi penanganan kasus Formula E. Firli disebut-sebut tetap berusaha agar kasus Formula E dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.  Bahkan, Karyoto dan Endar Priantoro dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan melawan perintah atasan. Keduanya diadukan ke Dewas KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.

Karyoto-Endar Priantoro Dipulangkan ke Polri, Buntut Kasus Formula E?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Meski sempat menuai kritik, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melaksanakan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola KPK (Ortaka). Kemarin (5/1) pimpinan KPK mengangkat dan melantik 38 pejabat struktural sebagai tindak lanjut aturan yang diklaim turunan dari UU 19/2019 tentang KPK itu.  KPK menyebut organisasi baru itu untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan preventif melalui pendidikan antikorupsi. Kemudian perbaikan sistem atau kebijakan dengan pencegahan. Dan terakhir penindakan untuk memberikan efek jera.  ”Tiga pendekatan itu dilakukan secara paralel dan terkait satu dengan lainnya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata beberapa waktu lalu. Secara umum, Perkom Ortaka itu hanya menambah tujuh jabatan baru. Meliputi enam jabatan struktural dan satu jabatan nonstruktural.  Pelantikan 38 pejabat struktural kemarin sekaligus mengukuhkan posisi sembilan jenderal polisi aktif di lingkungan KPK. Di posisi pucuk ada Komjen Firli Bahuri yang menjabat ketua. Kemudian Irjen Karyoto yang menduduki posisi deputi bidang penindakan dan eksekusi. Berikutnya Brigjen Setyo Budiyanto sebagai direktur penyidikan.  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebutkan, pimpinan KPK kembali menciptakan kontroversi karena mengangkat dan melantik 38 pejabat struktural itu. Menurut dia, landasan hukum yang digunakan sebagai dasar perombakan susunan organisasi tersebut bermasalah. ”Pelantikan itu dapat dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang pimpinan,” tukasnya.  Kurnia menjelaskan, perubahan regulasi KPK menjadi UU 19/2019 tidak diikuti pergantian substansi pasal 26 dalam UU 30/2002. Artinya, nomenklatur struktur KPK semestinya tetap merujuk pasal 26 UU 30/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2019. Yaitu bidang pencegahan, penindakan, informasi dan data, serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.  Nomenklatur baru KPK, kata Kurnia, juga bertolak belakang dengan konsep reformasi birokrasi yang menitikberatkan efisiensi. ”Di struktur lama KPK hanya memiliki 4 kedeputian dengan 12 direktorat. Tapi, setelah berlakunya perkom yang baru, struktur KPK membengkak menjadi 5 kedeputian dengan 21 direktorat,” paparnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/3Q5jylVJaog

Struktur Kedeputian dan Direktorat KPK Makin 'Gemuk'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ali-fikri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto tengah menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Polri, terkait prosedur mitigasi penanganan Covid-19. Diduga Karyoto positif Covid-19.  "Berdasarkan informasi yang kami terima benar deputi penindakan KPK saat ini sedang isolasi mandiri di RS Polri sehubungan prosedur mitigasi penanganan Covid 19," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (15/12).  Ali memastikan, saat ini kondisi Karyoto dalam keadaan baik dan sehat. Dia meminta masyarakat untuk mendoakannya.  "Saat ini kondisi dalam keadaan baik dan sehat. Mohon doa rekan-rekan media semuanya," ujar Ali.  Sementara itu, terkait tugas bidang penindakan KPK, Ali menyampaikan, saat ini masih berjalan seperti biasa.  Namun, saat ini Direktur Penyidikan didapuk menjadi pelaksana harian Deputi Penindakan selama Karyoto dirawat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/09/2020/106-pegawai-kpk-disebut-terkonfirmasi-positif-covid-19/">106 Pegawai KPK Disebut Terkonfirmasi Positif Covid-19</a>  "Terkait tugas bidang penindakan KPK saat ini tetap berjalan seperti biasa. Pelaksana harian Deputi Penindakan dijabat oleh Direktur Penyidikan KPK," ucap Ali.  Ali berujar, mitigasi yang sudah dilakukan seluruh ruangan, baik di gedung merah putih dan gedung KPK C1 pada Sabtu, 12 Desember 2020 telah dilakukan penyemprotan disinfectan.  "Rapid test juga telah dilakukan terhadap beberapa orang pegawai KPK," pungkas Ali.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lnzUgWLb4JM

Positif Covid-19, Deputi Penindakan KPK Isolasi Mandiri di RS Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto menyatakan, rencana pengadaan mobil dinas untuk pejabat eselon satu, Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK hingga saat ini masih dalam pembahasan. Karyoto menyebut, wacana pengadaan mobil dinas itu, karena kini KPK merupakan lembaga di bawah kekuasaan eksekutif.  KPK yang berada di bawah kekuasaan eksekutif tidak lain akibat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  "Rencana pengadaan mobil dinas ya memang sekarang ini kalau KPK sebelum ada peralihan ke dalam rumpun eksekutif, tentunya hak-hak pimpinan dan pejabat struktural sudah jelas tidak ada mobil dinas, yang ada tunjangan transportasi. Kemudian kalau nanti sudah beralih menjadi rumpun eksekutif ya, tentunya pimpinan akan membuat kebijakan yang sangat bijak dan ini juga belum diputuskan," kata Karyoto dikonfirmasi, Jumat (13/11).  Menurut Karyoto, jika Pimpinan KPK memutuskan untuk membutuhkan mobil dinas, maka tunjangan transportasi sebagaimana sudah diberikan tidak akan diterima. Dia memastikan, Pimpinan KPK tidak akan menerima mobil dinas dan tunjangan transportasi secara bersamaan.  "Saya yakin pimpinan sangat bijak mencermati itu, terhadap hak-hak apa yang dapat diperolehnya. Apakah dapat hubungan transportasi atau mobil dinas. Kalau transportasi berarti kan nggak ada mobil dinas. Kalau ada mobil dinas berarti tidak ada transportasi," tegas Karyoto.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, rencana pengadaan fasilitas mobil dinas untuk pejabat, pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, karena memang belum ada fasilitas tersebut. Sehingga yang diterima hanya tunjangan transportasi.  "Menerima apapun penilaiannya tentang mobil dinas, KPK sebagai aparatur negara difasilitasi menurut peraturan salah satunya adalah transportasi. Namun karena belum ada fasilitas tersebut diganti dengan tunjangan transport, sehingga selama ini pimpinan KPK menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinasnya," kata Ghufron dalam keterangannya, Senin (19/10).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/10/2020/soal-pengadaan-mobil-dinas-kpk-tinjau-ulang-bukti-kami-mendengar/">Soal Pengadaan Mobil Dinas, KPK: Tinjau Ulang Bukti Kami Mendengar</a>  Kendati demikian, Ghufron merasa mobil dinas tersebut perlu untuk fasilitas kerjanya. "Saya tidak akan menerima pun tidak akan menolak. Silakan saja ke rumah saya untuk melihat rumah kontrakan saya, lihat makanan saya, lihat kendaraan, pakaian dan semua yang ada. Setelah itu saya akan menerima apapun penilaiannya," ujar Ghufron.  Akademisi Universitas Jember ini menyebut, penganggaran mobil dinas tersebut dinilai sudah beberapakali direncanakan, bukan hanya pada rencana anggaran 2021. Menurutnya, baru pada tahun anggaran 2021 disetujui DPR RI.  "Tahun-tahun anggaran sebelumnya diajukan ke DPR, bukan hanya tahun 2021 ini, namun karena kondisi ekonomi belum diberikan," ujar Ghufron.  Terkait harga mobil, sambung Ghufron, KPK tidak menentukan mengenai standart mobil dan harganya. Dia menyebut, hal itu diatur dalam peraturan standart fasilitas aparatur negara.  "Dengan segala tingkatannya, bahkan KPK meminta standart yang paling minim harganya," tandas Ghufron. Dalam rencana anggaran KPK untuk 2021, terdapat wacana pengadaan mobil dinas untuk Ketua KPK yang dianggarkan Rp 1,45 miliar. Sedangkan untuk empat Wakil Ketua KPK, masing-masing dianggarkan Rp 1 miliar dengan spesifikasi mobil 3.500 cc.  Sementara itu, untuk mobil dinas lima Dewan Pengawas KPK, masing-masing dianggarkan Rp 702 juta, totalnya mencapai Rp 3,5 miliar lebih. Anggaran mobil senilai Rp 702 juta juga disiapkan untuk enam pejabat eselon I KPK.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NL1ZXXbff1A

Soal Rencana Pengadaan Mobil Dinas, Begini Kata Deputi Penindakan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/syamsudin-Haris-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor UNJ Komarudin berbuntut panjang. Meskipun akhirnya kasusnya dilimpahkan ke pihak kepolisian dan belakangan dihentikan perkaranya karena dinilai tidak cukup bukti, namun pihak Deputi Penindakan KPK Karyoto terkena imbasnya.  Ini karena Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan membahas laporan perihal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Deputi Penindakan KPK Karyoto. Adapun dugaan adanya pelanggaran etik tersebut sebelumnya dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).  "Ya benar, dewas akan membahas laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh MAKI tersebut," ucap Anggota Dewas KPK Sjamsuddin Haris melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5).  Sebelumnya pada Selasa (26/5), MAKI telah menyampaikan surat kepada Dewas KPK berupa laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Karyoto dalam memberikan rilis operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 20 Mei 2020.  Dalam keterangan tertulisnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan, ​Karyoto menyampaikan rilis OTT itu seorang diri. Tindakan tersebut menurut Boyamin bertentangan dengan arahan dan evaluasi Dewan Pengawas KPK, yang berisi bahwa yang diperkenankan memberikan pernyataan terkait penanganan suatu perkara atau kasus kepada media adalah pimpinan KPK dan/atau juru bicara KPK.  Selain itu, MAKI juga mempersoalkan penyebutan nama-nama secara lengkap tanpa inisial terhadap orang-orang yang dilakukan pengamanan dan/atau pemeriksaan terkait OTT di Kemendikbud tersebut.  "Padahal semestinya penyebutan nama dengan inisial demi azas praduga tidak bersalah dan selama ini rilis atau konferensi pers KPK atas OTT selalu dengan penyebutan inisial untuk nama-nama yang terkait dengan OTT," imbuh Boyamin.  Selanjutnya, MAKI juga menyoroti pernyataan Karyoto dalam narasi pembukaan awal rilis yang menyebut "merespons pertanyaan rekan-rekan wartawan soal informasi adanya kegiatan OTT, dapat kami jelaskan sebagai berikut".  "Hal ini diduga tidak benar karena informasi OTT tidak bocor, sehingga tidak ada wartawan yang menanyakan kabar OTT dan diduga OTT diberitahukan oleh Karyoto kepada wartawan dalam bentuk rilis," ujar Boyamin.  Sebelumnya, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dari hasil operasi kedap di kantor Kemendikbud pada Rabu(20/6) sekitar jam 11.00 Wib, tim berhasil mengamankan Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000.  Usai mengamankan pegawai kementerian yang kini dipimpin Nadiem Makariem tersebut, Tim memeriksa sejumlah pihak, antara lain; Komarudin (Rektor UNJ), Sofia Hartati (Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan), Tatik Supartiah (Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud), Diah Ismayanti (Karo SDM Kemendikbud), Dinar Suliya (Staf SDM Kemendikbud), serta Parjono ( Staf SDM Kemendikbud).  Pemeriksaan terhadap para pihak ini dilakukan karena mereka dinilai terlibat dalam perkara pemberian uang ‘THR’.  Menelisik lebih mendalam terkait kasus ini, dalam konstruksi perkara yang dipaparkan Deputi Penindakan KPK Karyoto melalui siaran pers pada Kamis (21/5) malam, Komarudin disebut aktif meminta sejumlah uang kepada sejumlah pihak.   Tercatat, Komarudin pada 13 Mei 2020, diduga meminta duit kepada Dekan Fakultas dan Lembaga di UNJ. Permintaan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) masing-masing Rp 5 juta melalui Dwi Achmad Noor. Atas permintaan Komarudin, pada tanggal 19 Mei 2020 terkumpul uang sebesar Rp 55 juta dari 8 Fakultas, 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana.  Adapun, setelah uang terkumpul, rencanannya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud. Sebagai tindak lanjut dari instruksi sang Rektor, pada tanggal Rabu (20/5) kemarin, Dwi Achmad Noor membawa uang Rp 37.000.000 ke kantor Kemendikbud. Sesampainya di kantor Kemendikbud, selanjutnya duit ‘THR’ langsung diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp2,5 juta serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud ) masing-masing sebesar Rp 1 juta. Namun nahas, usai aksi bagi-bagi duit dilakukan, Dwi Achmad Noor diciduk tim KPK dan Itjen Kemendikbud.  Yang mengejutkan, alih-alih menetapkan sang Rektor sebagai tersangka, KPK justru memutuskan menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, dengan alasan belum belum menemukan ‘unsur pelaku penyelenggara negara’.   Penyerahan perkara ini terkesan aneh, sebab berdasarkan konstruksi perkara, Rektor UNJ Komarudin disebut aktif meminta uang kepada sejumlah pihak, guna diberikan kepada sejumlah pejabat Kemendikbud. Di lain pihak, jabatan rektor masuk dalam unsur penyelenggara negara, yang perkaranya bisa ditangani oleh KPK. Hal ini sesuai Pasal 2 Angka 7 UU No 28 TAHUN 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.  Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan ‘pejabat lain yang memiliki fungsi strategis’ adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Dewas KPK Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Deputi Penindakan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#deputi penindakan kpk

Berita Terkini