<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/IMG-20240521-WA0009-4037516808.jpg" alt="Kegiatan evaluasi dan pematangan konsep atas pelaksanaan program Desmigratif di Jakarta pada 20-22 Mei 2024." width="100%">
<figcaption>Kegiatan evaluasi dan pematangan konsep atas pelaksanaan program Desmigratif di Jakarta pada 20-22 Mei 2024.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, program Desa Migran Produktif (Desmigratif) harus lebih diperbarui agar lebih maksimal. Hal itu dikatakan saat melakukan evaluasi dan pematangan konsep atas pelaksanaan program Desmigratif di Jakarta pada 20-22 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kegiatan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) serta akan diisi dengan breakout room untuk melakukan pendalaman dan mengumpulkan data primer langsung dari para peserta.&nbsp;Menurut Ida, evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis aktor yang terlibat dalam keberlangsungan program Desmigratif dan keberhasilan program desmigratif itu sendiri, serta bagaimana interaksi dan peran yang dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, evaluasi juga akan difokuskan terhadap implementasi integrasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan dan keterlibatan peran Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan empat pilar Program Desmigratif dan membahas bagaimana program ini dikelola dan dijalankan sehari-hari di desa, menilai Tingkat komitmen pihak-pihak terkait dalam menjalankan dan mendukung program Desmigratif," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Evaluasi juga dilakukan untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman para koordinator, penanggung jawab desa dan petugas Desmigratif mengenai program dengan fokus khusus pada penerapannya di desa, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan program Desmigratif tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun terkait dengan keberlanjutan program, ia menyarankan agar mendiskusikan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program Desmigratif dan membahas inisiatif, serta strategi untuk mempertahankan keberlanjutan program di masa yang akan datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, kami meminta kepada para peserta untuk dapat berpartisipasi aktif serta memberikan saran dan masukkan terkait keberlangsungan program Desmigratif ini," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat membuka kegiatan evaluasi tersebut, Ida mengemukakan bahwa sejak 2016 hingga 2022, Kemnaker telah membentuk 503 Desmigratif. "Tidak terasa Program Desmigratif sudah berjalan kurang lebih selama 8 Tahun. Terakhir pembentukkan lokasi Desmigratif baru pada tahun 2022, hal ini dikarenakan akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu terkait program desmigratif tersebut," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Estiarty Haryani dalam laporannya mengatakan, kegiatan evaluasi Desmigratif diikuti oleh 200 orang yang terdiri atas 40 orang koordinator yang berasal dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan, 80 orang kepala desa lokasi Desmigratif, dan 80 orang petugas Desmigratif 2017 sampai dengan 2024.</div>

Menurut Ida, evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aktor yang terlibat dalam keberlangsungan program Desmigratif.

Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif, Kemnaker: Fokus pada Integrasi dan Kolaborasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/IMG-20240521-WA0010-2996459595.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat membuka kegiatan Evaluasi Program Desmigratif Tahun 2024 pada Senin (20/5) malam." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat membuka kegiatan Evaluasi Program Desmigratif Tahun 2024 pada Senin (20/5) malam.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Dalam rangka penanganan desa-desa kantong pekerja migran secara terpadu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melaksanakan program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Program yang telah berjalan sekitar 8 tahun ini dinilai mampu menjawab tantangan dan layak untuk dilanjutkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, program Desmigratif ini dapat menjawab tantangan terhadap empat pilar utama, yaitu pembentukan pusat layanan migrasi, menumbuhkembangkan usaha produktif, memfasilitasi pembentukan komunitas, membangunan keluarga (Community Parenting), dan memfasilitasi penumbuh kembangan Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program Desmigratif layak dilanjutkan. Desmigratif ini sangat keren banget karena dapat menjawab berbagi tantangan&nbsp;empat pilar," ucap Menaker Ida Fauziyah saat membuka kegiatan Evaluasi Program Desmigratif Tahun 2024 pada Senin (20/5) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, Ida mengatakan bahwa dalam rangka keberlanjutan dan semakin baiknya program Desmigratif ini dibutuhkan tanggung jawab semua pihak dan sinergi dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat desa setempat. Sebab, program ini tidak hanya bergantung pada Kemnaker, melainkan tugas bersama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mari sama-sama ikut bertanggung jawab terhadap kepastian pelindungan pekerja migran, pelindungan bagi keluarganya, dan pelindungan bagi pekerja migran yang purna," ucapnya.</div>

"Desmigratif ini sangat keren banget karena dapat menjawab berbagi tantangan empat pilar," ucap Menaker Ida Fauziyah.

Program Desmigratif Layak Dilanjutkan, Menaker Sebut Butuh Sinergi Semua Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/KEMNAKER-10-B-1446516824.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah ersama Bupati Indramayu Nina Agustina berkunjung ke Desa Kenanga yang merupakan Desa Migran Produktif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (10/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah ersama Bupati Indramayu Nina Agustina berkunjung ke Desa Kenanga yang merupakan Desa Migran Produktif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (10/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selain menghadiri sosialisasi mengenai jaminan sosial pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama Bupati Indramayu Nina Agustina berkunjung ke Desa Kenanga yang merupakan Desa Migran Produktif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (10/10/2023). Menaker Ida dalam sambutannya mengapresiasi setinggi-tingginya atas upaya yang luar biasa dari Pemerintah dan masyarakat Desa Kenanga dalam menyukseskan kebijakan peningkatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui program pemberdayaan Desa Migran Produktif. "Saya mengapresiasi kerja keras Bapak/Ibu dalam meningkatkan pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, dengan meningkatkan kemandirian ekonomi bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Purna," kata Menaker Ida. Menaker Ida menjelaskan, pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi pekerjaan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Pemerintah Desa. Ia menyebut, aparatur Pemerintah Desa, masyarakat, dan para Pekerja Migran Indonesia Purna dapat berperan dalam memberikan informasi tentang prosedur bekerja ke luar negeri yang benar kepada masyarakat yang ingin mencari kerja ke luar negeri. "Kami ingin masyarakat pencari kerja dapat berinteraksi dengan lingkungan tempatnya berasal," ujarnya. Menaker mengharapkan, program desmigratif dapat memberikan manfaat besar terhadap pembangunan manusia di desa, dan juga memberikan kontribusi bagi keluarga pekerja migran tersebut. "Semoga niat saudara-saudara untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan bekerja ke luar negeri, dapat terwujud dan membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakatnya," pungkasnya.

Menaker Ida menjelaskan, pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi pekerjaan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Pemerintah Desa.

Menaker Apresiasi Pemerintah Desa Kenanga Berdayakan Desmigratif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/KEMNAKER-22-B-831667459.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan kunjungan kerja di Desa Pagersari di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (22/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan kunjungan kerja di Desa Pagersari di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (22/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melakukan kunjungan kerja ke salah satu desa yang menjadi pilot project pemberdayaan pekerja migran Indonesia melalui Desa Migran Produktif (Desmigratif), yaitu Desa Pagersari di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (22/9/2023). Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Ida Fauziyah juga berdialog dengan perwakilan kementerian/lembaga, Pengelola Desmigratif, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta warga desa Desmigratif. Dalam kesempatan tersebut, Ida Fauziyah mengapresiasi kolaborasi Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pilot project di tiga Desa di Tulungagung yaitu Desa Pagersari, Desa Betak, dan Desa Tunggangri, untuk melaksanakan program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia melalui Desmigratif di Kabupaten Tulungagung. "Kami tahu bahwa kerja membangun Desmigratif dengan 4 pilar tadi tidak bisa dilakukan oleh 1 kementerian saja. Ini perlu ada kolaborasi, sinergitas, dari kementerian/lembaga," kata Ida Fauziyah. Ida Fauziyah mengatakan, dalam pelaksaannya, Desmigratif mengusung konsep Kolaboratif di mana pelaksanaannya bekerjasama, bersinergi, dan berintegrasi dengan berbagai kegiatan dan program yang terkait dari para pemangku kepentingan. Kemudian konsep partisipatif, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses. Selanjutnya, konsep berkelanjutan, di mana setiap pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan program Desmigratif harus mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan. Ida Fauziyah pun menyebut, selain kolaborasi lintas kementerian/lembaga, keberlanjutan dari Desmigratif juga membutuhkan dukungan pemrintah daerah. "Keberadaan desmigratif ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten, apalagi pemerintah kabupaten sudah memiliki perda, sehingga menurut saya desmigratif ini adalah salah satu bentuk kita menterjemahkan UU pelindungan pekerja migran kita," ujarnya.

Desmigratif mengusung konsep Kolaboratif di mana pelaksanaannya bekerjasama dengan melibatkan berbagai para pemangku kepentingan.

Menaker Tinjau Pilot Project Pemberdayaan Pekerja Migran Melalui Desmigratif

Desmigratif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Desmigratif

Berita Terkini

Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif, Kemnaker: Fokus pada Integrasi dan Kolaborasi

Program Desmigratif Layak Dilanjutkan, Menaker Sebut Butuh Sinergi Semua Pihak

Menaker Apresiasi Pemerintah Desa Kenanga Berdayakan Desmigratif

Menaker Tinjau Pilot Project Pemberdayaan Pekerja Migran Melalui Desmigratif

Download Aplikasi JawaPos.com