<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-1JPG-3451017292-558977678.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menyoroti kehadiran Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di acara yang sama dengan salah satu saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) bank BUMN periode 2020-2024. Dia menegaskan, pertemuan itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Meski pertemuan itu terjadi dalam sebuah acara seremonial berupa pencegahan korupsi. Hal ini setelah Johanis menghadiri acara di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (7/10). Dalam acara tersebut, hadir juga Dirut Dana Pensiun Bank BRI, Ngatari.&nbsp; Pada Senin (6/10), atau sehari sebelum acara tersebut digelar, Ngatari diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC.&nbsp; "Klaim bahwa kehadiran tersebut semata-mata untuk pencegahan tidak dapat dijadikan pembenaran. Pencegahan yang baik harus tetap berpijak pada integritas, independensi, dan profesionalitas," kata Praswad kepada wartawan, Minggu (12/10). Praswad menjelaskan, kehadiran dalam forum yang melibatkan pihak yang sedang diperiksa KPK, jelas berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan pelanggaran prinsip kehati-hatian yang semestinya dijaga oleh setiap insan KPK. Menurut dia, pencegahan tidak dapat dijadikan dalih untuk mengaburkan batas antara fungsi edukatif dan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. "Pimpinan KPK wajib meminta keterangan kepada pihak penyelenggara, siapa saja yang akan hadir dalam setiap agenda yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga terkait. Untuk menghindari pelanggaran kode etik bertemu dengan pihak terkait perkara baik secara langsung maupun tidak langsung," tegasnya. "Jikalau dalam situasi serta kondisi tertentu secara tidak sengaja bertemu, Pimpinan KPK wajib menghindar untuk berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan pihak terkait perkara tersebut, dan segera pergi dari lokasi pada kesempatan pertama," sambungnya. Ia menekankan, KPK merupakan lembaga yang dibangun di atas asas independensi dan akuntabilitas publik. Karena itu, setiap tindakan atau kehadiran pejabatnya harus menjaga jarak dari potensi interaksi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum. "Dalam konteks ini, pimpinan KPK seharusnya menolak atau menunda kehadiran apabila di lokasi terdapat pihak yang sedang diperiksa atau terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Hal ini penting untuk menghindari munculnya persepsi tebang pilih atau kedekatan personal yang bisa merusak legitimasi lembaga," cetusnya. Karena itu, Praswad mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK dapat terlibat aktif memeriksa Johanis Tanak untuk memperdalam potensi pelanggaran kode etik dalam peristiwa tersebut. "Agar terciptanya detterence effect/efek jera dan perbuatan tersebut tidak diulangi lagi oleh jajaran pimpinan KPK yang lain maupun struktural serta pegawai di seluruh kedeputian dan direktorat yang ada di KPK," desaknya. <h2>Johanis Tanak Klaim Tidak Ada Pelanggaran</h2> Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak angkat bicara soal tudingan yang menyasar dirinya diduga bertemu dengan salah satu saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) bank BUMN periode 2020-2024. Pertemuan itu terjadi saat Johanis menghadiri acara di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (7/10).&nbsp;Johanis berada pada satu acara yang sama dengan Ngatari. Namun, Johanis mengklaim tidak ada pelanggaran dalam kegiatan tersebut. "Apanya yang melanggar, saya dan tim datang untuk melaksanakan tugas sesuai persetujuan rekan Pimpinan KPK," klaim Johanis Tanak dikonfirmasi, Jumat (10/10). Sebab, Pasal 36 Undang-Undang KPK menyatakan bahwa Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Dalam acara tersebut, Johanis membahas soal membangun ekosistem bisnis bersih. Ia memastikan, kedatangannya ke acara tersebut tidak seorang diri, melainkan bersama pegawai KPK lainnya. Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu menegaskan, dugaan pelanggaran terjadi bila tidak ada persetujuan dari pimpinan lainnya. "Melanggar bila datang tanpa ada kepentingan dinas dan tanpa persetujuan pimpinan. Saya dan tim datang untuk urusan dinas, dan berdasarkan persetujuan pimpinan," pungkasnya.

Mantan penyidik KPK mendesak Dewas untuk memeriksa Johanis Tanak terkait dugaan pertemuan dengan saksi kasus korupsi EDC.

Eks Penyidik KPK Desak Dewan Pengawas Periksa Johanis Tanak soal Dugaan Bertemu Saksi Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali mencuat ke publik seiring dengan munculnya bocoran struktur BPN yang telah disusun Presiden Prabowo. Bocoran struktur BPN itu sebagaimana disampaikan Mantan Dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Edi Slamet Irianto dalam acara ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs di Kantor PBNU, Jakarta, belum lama ini. Dalam paparan pada acara tersebut, Edi menyebut, BPN yang dalam hal ini disebut sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) akan bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo. BPN akan dipimpin Menteri Negara/Kepala BOPN. Satu hal yang menjadi perhatian, dalam struktur yang disusun bahwa BPN akan melibatkan pejabat ex officio sebagai dewan pengawas. Meliputi, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala PPATK, serta Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Kemudian ditambah empat orang dewan pengawas yang diambil dari independen. Selanjutnya, BPN juga akan memiliki enam deputi yang akan mengurus soal Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, Pengawasan dan Penerimaan Pajak, Pengawasan dan Penerimaan PNBP, Pengawasan Kepabeanan/Costum, Penegakan Hukum dan Intelijen. Tak hanya itu, nantinya dalam BPN memiliki satu Pusat Data Sains dan Informasi serta Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai. Kemudian, BPN juga akan memiliki sejumlah Kepala Perwakilan Provinsi Setingkat Eselon IB. Lebih lanjut Edi menyampaikan, fungsi penerimaan dan pengeluaran di pemerintah memang perlu untuk dipisahkan. Pasalnya dengan pemisahan ini akan menjadi prinsip dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel. &ldquo;Ketika satu pihak menerima sekaligus membelanjakan dana, di situlah benih penyimpangan tumbuh. Harus ada pengawasan silang. Ini bukan hanya prosedur teknis, tapi soal integritas dan pencegahan moral hazard,&rdquo; ujar Edi. Dia mengungkapkan, fungsi penerimaan atau revenue collection akan bertugas mencatat, menyetorkan, dan melaporkan dana yang masuk tanpa ikut menentukan arah belanja. Sedangkan untuk fungsi pengeluaran atau expenditure akan dilakukan oleh unit terpisah berdasarkan persetujuan struktur organisasi dan mekanisme anggaran yang disepakati. Melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara ini, dia meyakini akan membantu pemerintah dalam mencapai target rasio penerimaan negara sebesar 23 persen. Penerimaan negara harus diselamatkan dari ketergantungan pada utang. "Tanpa reformasi, kita tak akan mampu membiayai program strategis seperti makan siang gratis dan penguatan sektor pangan,&rdquo; ungkap Edi.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara oleh Presiden Prabowo untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan mencapai target penerimaan

Bocoran Struktur Badan Penerimaan Negara: Kapolri hingga Panglima TNI Bakal Jadi Dewan Pengawas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 281 orang dikabarkan telah mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim-Dewas KPK). Ratusan orang itu mendaftarkan diri, satu hari menjelang penutupan pendaftaran pada Senin (15/7). &rdquo;Registrasi 765, submit dokumen lengkap Calon Pimpinan 160 dan Calon Dewas 121,&rdquo; kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim-Dewas KPK Muhammad Yusuf Ateh dikonfirmasi, Minggu (14/7). Jumlah pendaftar Capim dan Dewas KPK mengalami kenaikan dari hari-hari sebelumnya. Dia mengaku, pihaknya sudah melakukan upaya jemput bola agar pihak-pihak yang memiliki kapasitas mendaftar. &rdquo;Dari awal sudah dilakukan itu, prosedur standar,&rdquo; papar Yusuf. Yusuf mengakui, pihak internal KPK pun telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Capim dan Dewas KPK. Salah satunya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. &rdquo;Insya Allah yang Capim ada dan Dewas juga ada,&rdquo; ucap Yusuf. Pendaftaran Capim dan Dewas KPK dibuka hingga 15 Juli 2024. Menurut Muhammad Yusuf Ateh, pendaftaran akan ditutup pada pukul 00.00 WIB.

Jelang penutupan, 281 orang telah mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Sehari Jelang Penutupan, 281 Orang Telah Mendaftar Capim dan Dewas KPK

<div id="m#msg-f:1800558849507212530" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/31/Screenshot_2024-05-31-16-13-14-422_comgoogleandroidgm-edit-319658111.jpg" alt="Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/5)." width="100%">
<figcaption>Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/5).</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Tim panitia seleksi (Pansel) resmi membuka pendaftaran calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Pendaftaran dibuka sejak 26 Juni sampai dengan 15 juli 2024. Pansel mempersilakan seluruh warga negara Indonesia mendaftarkan diri sebagai capim maupun dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014711640/lebih-efektif-dan-ampuh-begini-7-cara-menagih-hutang-dengan-cara-terhormat">Lebih Efektif dan Ampuh! Begini 7 Cara Menagih Hutang dengan Cara Terhormat</a></div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">"Pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024," kata Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusuf Ateh menjelaskan&nbsp; sejumlah tugas panitia seleksi. Pertama, mengumumkan penerimaan calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Setelah itu, pihaknya akan menyeleksi nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, akan menentukan nama-nama capim dan Dewas KPK untuk disampaikan kepada Presiden RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK," ucap dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusuf menyatakan, semua warga negara Indonesia bisa mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi lebih lanjut mengenai persyarakatan dan tata cara pendaftaran dapat dilihat melalui laman&nbsp;<a href="http://kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://KPK.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1717233174162000&amp;usg=AOvVaw193OYuCs48iEhY1W7YLfwS">KPK.go.id</a>&nbsp;dan laman resmi Kementerian Sekretariat Negara,&nbsp;<a href="http://setneg.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://setneg.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1717233174163000&amp;usg=AOvVaw3gHEbPeA2ro8tjQycCUVYu">setneg.go.id</a>," ujar dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Yusuf mengaku pihaknya belum menerima arahan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kriteria capim dan Dewas KPK ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kami ini berdelapan juga baru ketemu dan belum bertemu dengan Pak Presiden, ini Pak Presiden tentu belum memberikan arahan cuma memang ada pesan yang disampaikan," ucap dia. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Tim panitia seleksi (Pansel) resmi membuka pendaftaran calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Pansel Resmi Buka Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Hingga 15 Juli 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/1000018557-353728096.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewan Pengawas KPK ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang. &rdquo;Saya melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim itu dengan dua pasal. Pasal 421 KUHP adalah perbuatan penyelenggara negara memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat. Lanjutnya bisa dibaca di KUHP. Yang kedua pasal 310 KUHP, yaitu pencemaran nama baik,&rdquo; kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, seperti dilansir dari Antara. Namun Ghufron tidak menjelaskan lebih lanjut soal detail mengapa melaporkan anggota Dewas KPK tersebut ke polisi. &rdquo;Apa dasar-dasarnya? nanti, kan ini masih berproses,&rdquo; ujar dia. Ghufron tidak menyebut secara langsung siapa anggota Dewas KPK yang dilaporkan ke Bareskrim. Namun, dia mengatakan, ada lebih dari satu orang yang dilaporkan. &rdquo;Ada beberapa, tidak satu,&rdquo; ujar Nurul Ghufron. Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi tersebut mengaku langkahnya menempuh jalur hukum adalah hak setiap warga negara dan merupakan fasilitas yang disediakan negara untuk menyelesaikan sengketa. &rdquo;Saya ini sudah diperiksa. Sebelum diperiksa sudah diberitakan dan itu bukan hanya menyakiti dan menyerang nama baik saya. Nama baik keluarga saya dan orang-orang yang terikat, memiliki hubungan dengan saya itu juga sakit. Mohon maaf ini teman-teman saya semuanya adalah bagian yang merasa terpanggil untuk membantu dan membela saya,&rdquo; tutur Nurul Ghufron. Saat ini Nurul Ghufron tengah menjalani sidang kode etik setelah pada awal Desember 2023 diadukan ke Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan membantu mutasi aparatur sipil negara Kementerian Pertanian ke Malang, Jawa Timur. Ghufron pun angkat bicara mengenai hal tersebut dan membenarkan menelepon Sekretaris Jenderal Kementan 2021&ndash;2023 Kasdi Subagyono pada periode Maret 2022. &rdquo;Faktanya saya benar menelepon, tetapi telepon sifatnya adalah meneruskan pengaduan dan sebelum meneruskan pengaduan itu saya sudah berdiskusi dan kemudian minta pendapat kepada Pak Alex (Marwata). Pak Alex bahkan kemudian juga mencarikan nomor telepon Pak Kasdi. Saya tidak kenal (dengan Kasdi),&rdquo; kata Ghufron. Dia kemudian menerangkan tidak mengenal ASN tersebut, namun kenal dengan mertua dari ASN itu. Sang mertua menceritakan soal menantunya yang sudah dua tahun mengajukan permohonan untuk mutasi dari Jakarta ke Malang, namun tak kunjung dikabulkan. &rdquo;Jadi, sifat telepon saya adalah meneruskan pengaduan tentang adanya seseorang ASN di Kementan yang mengajukan diri untuk mutasi, izin ikut suami, karena memelihara ataupun merawat anaknya tidak mampu di Jakarta, dia ingin mutasi. Setelah dua tahun berproses tidak dikabulkan, kemudian yang bersangkutan mengatakan ya sudah kalau mutasi tidak boleh, saya memutuskan memilih mundur,&rdquo; terang Nurul Ghufron. &rdquo;Ketika mundur diproses, orang tuanya, mertuanya, yang kemudian kontak saya menyampaikan kok bisa ya mutasi tidak boleh karena alasan kekurangan SDM, tetapi mundur dibolehkan atau diproses. Kan sama-sama akan mengurangi jumlah SDM,&rdquo; tutur Nurul Ghufron. Ghufron pun menghubungi Kasdi tentang hal itu dan akhirnya permohonan mutasi ASN tersebut dikabulkan. Namun, hal itu juga yang akhirnya membuat Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengaruh. Dia juga angkat bicara soal tudingan pelanggaran kode etik insan KPK berkomunikasi dengan pihak yang beperkara di KPK. Komunikasi tersebut dilakukan jauh sebelum Kasdi Subagyono menjadi pihak beperkara di KPK bersama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. &rdquo;Faktanya Anda tahu, peristiwa itu 15 Maret (2022), laporan yang ada kasusnya Pak Kasdi itu di Desember 2022, jadi setelahnya. Jadi, kalau saya merasa berutang budi ada kebaikan dari Pak Kasdi, kemudian peristiwa setelahnya ini tentu saya akan memberikan privilege, meringankan ataupun menghambat. Tapi, faktanya Anda tahu semua bahwa kasusnya yang menyeret Pak Kasdi sekarang saat ini sedang disidangkan, diproses. Artinya apa yang kami lakukan sesungguhnya tak ada kaitan dengan kasus dan tidak menurunkan integritas saya,&rdquo; papar Ghufron. Meski demikian, Ghufron menegaskan, akan menghormati keputusan apa pun keputusan majelis sidang kode etik. &rdquo;Sekali lagi saya menghormati otoritas dan kewenangan majelis kode etik. Saya akan pasrahkan kepada kesimpulan dan putusan dari majelis kode etik,&rdquo; ujar Nurul Ghufron.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewan Pengawas KPK ke Bareskrim terkait dugaan pencemaran nama baik, penyalahgunaan wewenang

Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK ke Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/JKT-1-ENDAR-PRIANTORO-LAPORKAN-PEJABAT-KPK-KE-DEWAS-FED-2JPG-2964298608.jpg" alt="Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro usai membuat aduan ke Dewan Pengawas KPK di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa (4/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro usai membuat aduan ke Dewan Pengawas KPK di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa (4/4/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai direktur penyelidikan KPK terus memicu polemik. Sebagian kalangan di internal KPK, khususnya di Direktorat Penyelidikan, menyatakan penolakan atas pemberhentian itu. Bahkan, ada yang mengancam akan mogok kerja. Jika belum ada penjelasan masuk akal dari pimpinan KPK terkait pemberhentian Endar. Seorang pegawai KPK mengungkapkan, komunikasi internal di KPK sejauh ini belum menjawab pertanyaan-pertanyaan para pegawai negeri Polri yang ditugaskan (PNYD) di KPK tentang pemberhentian Endar. Klarifikasi KPK terkait hal itu justru lebih banyak disampaikan ke media massa daripada diinformasikan ke jajaran internal. &rdquo;Mirip seperti kisruh TWK (tes wawasan kebangsaan, Red) dulu,&rdquo; ujarnya kemarin (6/4). Dia menambahkan, pemberhentian Endar memicu polemik di kalangan internal PNYD dari Polri. Mereka melakukan protes dengan berbagai cara. Ada yang mengirim surat tertulis, ada pula yang walk out saat audiensi dengan pimpinan KPK. &rdquo;Ada juga yang mogok kerja dengan berbagai alasan,&rdquo; tuturnya. Dia menerangkan, penjelasan KPK soal pemberhentian Endar yang berpedoman pada Peraturan Komisi Nomor 1/2022, Permen PAN-RB Nomor 62/2020, Peraturan BKN Nomor 16/2022, dan Perkap Nomor 4/2017 juncto Nomor 12/2018 dinilai kurang pas. Sebab, penugasan Polri tidak termasuk dalam konsep PNS yang dimaksud dalam permen PAN-RB dan peraturan BKN. Sementara itu, terkait perkom, dia menyebut aturan itu hanya mengatur PNS/PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) KPK serta keabsahan KPK untuk menerima bantuan dari PNS lain dan anggota Polri. &rdquo;Teman-teman dari Polri yang bertugas di KPK itu sejatinya pegawai negeri pada Polri, bukan pegawai negeri sipil (PNS, Red),&rdquo; terangnya. Kepala Bidang Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Gufroni menambahkan, kisruh pencopotan Endar harus segera diselesaikan. Sebab, itu bisa memengaruhi kinerja pemberantasan korupsi di KPK, khususnya dalam hal penindakan. Saat ini, posisi Dirlidik definitif belum terisi pasca ditinggalkan Endar. Gufroni menyebut, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mestinya menjadi penengah untuk menyelesaikan kerumitan itu. Dia mendesak dewas segera menindaklanjuti aduan terkait dugaan pelanggaran etik Firli dkk atas pemberhentian Endar yang kontroversial itu. &rdquo;Dewas harus menjatuhkan sanksi tegas untuk Firli jika terbukti melanggar etik,&rdquo; ungkapnya. Di sisi lain, pemberhentian Endar direspons Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dengan aksi demonstrasi di gedung KPK, Jakarta. Mereka mendesak Firli mundur dari jabatannya karena semena-mena mencopot Endar sebagai Dirlidik. Massa yang mengenakan jas merah itu menilai pemberhentian Endar sarat muatan politis. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan bahwa pemberhentian Endar sudah sesuai ketentuan. Pasal 3 Ayat (2) Perkom Nomor 1/2022, kata dia, jelas menyebutkan bahwa KPK dapat meminta dan menerima penugasan dari PNS dan anggota Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ali menambahkan, penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah juga diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 62/2020. Pasal 1 peraturan itu menyebut bahwa PNS diberi penugasan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan dan penugasan dari instansi induknya. Selain itu, KPK berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 16/2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. Pasal 10 ayat (2) peraturan itu menyebutkan bahwa penugasan PNS pada instansi pemerintah dapat diperpanjang jika ada persetujuan pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi induk. Sedangkan penugasan anggota Polri secara eksplisit KPK merujuk pada Perkap Nomor 4/2017 juncto Nomor 12/2018 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri. Dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa masa penugasan anggota Polri di dalam negeri dilaksanakan berdasar kepentingan organisasi Polri dan kebutuhan organisasi pengguna dan/atau pembinaan karier. &rdquo;Peraturan dan ketentuan tersebut menjadi dasar KPK dalam mengelola SDM-nya,&rdquo; jelas Ali. Dengan aturan-aturan itu, KPK memastikan seluruh proses yang telah dilakukan terkait berakhirnya masa tugas Endar di KPK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (tyo/c17/oni)

Pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai direktur penyelidikan KPK terus memicu polemik. Sebagian kalangan di internal KPK.

Pimpinan KPK Tetap Berhentikan Brigjen Endar Priantoro, Jabatan Direktur Penyelidikan Masih Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/DSC07416_1611148774771.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sidang perdana terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Sidang dilaksanakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (5/7).  ”Sidang etik tertutup tetapi putusan terbuka,” kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho seperti dilansir dari Antara.  Sebagaimana Peraturan Dewas KPK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan majelis menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik secara tertutup. Kecuali pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka.  Sedangkan dalam pasal 11 ayat (5), lanjut Albertina Ho, disebutkan bahwa sidang pelanggaran kode etik diperiksa dan diputus majelis atau Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) dalam waktu paling lama 60 hari kerja.  ”Ada waktunya dalam Perdewas paling lama 60 hari kerja harus sudah putus,” ucap Albertina.  Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). KPK meyakini dewas profesional dalam menangani dugaan pelanggaran etik Lili tersebut.  ”KPK meyakini setiap tahapan dilakukan secara profesional sesuai fakta dan penilaian dewas,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta.  Menurut dia, KPK menghormati seluruh proses di dewas sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37B Undang-Undang (UU) KPK.  Lili pernah dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.

Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Siregar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/BPJS-22-A.jpg" alt="Achmad Yurianto, mantan Juru Bicara Covid-19 RI yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan" width="100%">
<figcaption>Achmad Yurianto, mantan Juru Bicara Covid-19 RI yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara Covid-19 RI, Achmad Yurianto tutup usia setelah sekian lama berjuang melawan sakitnya. Jenazah almarhum dimakamkan di Kota Batu, Jawa Timur.  "Bersama ini kami sampaikan bahwa benar Bapak Achmad Yurianto telah berpulang. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian beliau. Hari ini Indonesia kehilangan salah satu putra bangsa terbaiknya," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Sabtu (21/05).  Ghufron mengatakan, sepanjang hidupnya, almarhum telah begitu banyak memberikan kontribusi dan dedikasi yang luar biasa di berbagai bidang, termasuk dalam penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan. Menurut Ghufron, almarhum dikenal sebagai sosok yang sangat bijak, low profile, bersahabat, profesional dan berintegritas tinggi dalam bekerja.  "Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan empati seluruh pihak, termasuk rekan-rekan media, terhadap almarhum. Mari sejenak kita panjatkan doa bersama agar almarhum dapat beristirahat dengan tenang di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan," ucapnya.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Tutup Usia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/DIRUT-PDAM-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Akhirnya, perjalanan panjang pengisian direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Giri Tirta Gresik selesai. Nama-nama yang bakal duduk sebagai dewan pengawas (dewas) dan direksi Perumda Giri Tirta periode 2022–2027 telah diumumkan.  Total, ada enam nama yang diumumkan tim seleksi. Terdiri atas tiga dewas dan tiga direksi. Dalam surat nomor 801/121/437.22/2022 itu, Bupati Fandi Akhmad Yani menunjuk Gunawan Setiaji sebagai ketua dewas dengan didampingi Zakik dan Elvi Wahyudi. Ditunjuknya mantan kepala Dinas PUTR Gresik itu sekaligus menjadi representasi Pemkab Gresik di jajaran perumda.  Sementara itu, ada hal yang tidak kalah menarik dari susunan direksi yang diumumkan tim seleksi. Yani, sapaan Bupati Fandi Akhmad Yani, menunjuk Kurnia Suryandi sebagai direktur utama di jajaran perusahaan yang awalnya bernama PDAM tersebut.  Nama Kurnia Suryandi tidak asing di lingkungan Perumda Giri Tirta Gresik. Pria yang kini berusia kepala empat itu sebelumnya merupakan karyawan PT Meta Adhy Karya Umbulan. Kesuksesan kerja sama antara Perumda Giri Tirta Gresik dan PT Meta salah satunya disebut-sebut berkat tangan dingin pria yang tinggal di Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik Kota, itu.  Nah, untuk menjalankan bisnis perusahaan, Kurnia, sapaan akrabnya, akan didampingi Ahmad Rusdilfahmi dan Hartadi Agung Sutono sebagai direktur teknik dan direktur umum. Keduanya tidak berasal dari internal Perumda Giri Tirta Gresik.  Ketua Tim Seleksi Perumda Giri Tirta Gresik Achmad Wasil membenarkan bahwa pihaknya telah mengumumkan nama-nama yang lolos menjadi dewas dan direksi Perumda Giri Tirta Gresik. ’’Benar, tadi siang (kemarin, Red) kami sudah mengumumkan,’’ ujar Wasil.  Sementara itu, kapan akan dilakukan pelantikan, pria yang juga duduk sebagai Sekda Pemkab Gresik itu belum mau menjawab. Namun, sebelumnya dia menyampaikan bahwa direksi baru Perumda Giri Tirta itu mulai bekerja pada April nanti.  Sebelumnya, seleksi terbuka di Perumda Giri Tirta itu dilakukan setelah pada akhir Desember 2021 lalu, bupati memberhentikan dirut yang dijabat Siti Aminatus Zariyah dan direksi lain. Sebetulnya, masa jabatan dirut tersebut sampai 2025 mendatang. Namun, karena layanan buruk pasokan air bersih ke para pelannggan, akhirnya dicopot di tengah jalan.  Kini, jajaran petinggi salah satu BUMD yang baru itu mesti tertuntut untuk dapat memperbaiki layanan kepada para pelanggan.Banyak PR menanti. Baik kualitas, kontinuitas, maupun cakupan distribusi yang hingga kini nasih rendah.  &nbsp;

Banyak PR, Ini Sosok Dirut PDAM Gresik Hasil Seleksi Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) da" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) da</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a>) <a href="https://www.jawapos.com/tag/firli-bahuri/">Firli Bahuri</a> dilaporkan ke Dewan Pengawas karena diduga melanggar kode etik terkait SMS blast atau pesan berantai. Menanggapi hal tersebut, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pengadaan program SMS blast telah dianggarkan oleh negara dalam anggaran lembaga antirasuah. SMS blast tersebut dilakukan agar pejabat pemerintahan patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).  "Pengadaan untuk SMS blast LHKPN itu hampir setiap tahun dilakukan. Ini tujuannya untuk menyampaikan imbauan, konfirmasi kekurangan atau kelengkapan dari data LHKPN terhadap wajib LHKPN yang disampaikan kepada KPK, begitu," ujar Ali kepada wartawan, Sabtu (12/3).  Sementara mengenai Firli Bahuri dilaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku, Ali mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK.  "Ya, tentu kami sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya kepada <a href="https://www.jawapos.com/tag/dewan-pengawas/">Dewan Pengawas</a> KPK, karena sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam UU KPK, menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat," katanya.  Ali meyakini Dewan Pengawas KPK akan bekerja profesional dan transparan dalam setiap pengaduan yang diberikan oleh masyarakat, terkait kinerja pimpinan lembaga antirasuah ini. "Kami berharap juga jangan kemudian menyimpulkan secara dini terkait dengan laporan-laporan dimaksud," ungkapnya.  Sebelumnya, Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Kali ini laporan berkaitan dengan dugaan penggunaan anggaran keuangan negara dalam pengadaan SMS blast atau pesan berantai. Firli dilaporkan oleh mantan pegawai KPK yang tergabung dalam Indonesia Memanggil 57 (IM57+) Institute.  "Laporan berkaitan dengan dugaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketua-kpk/">Ketua KPK</a> telah sewenang-wenang menggunakan fasilitas KPK yang dibiayai oleh anggaran negara untuk kepentingan pribadinya berupa menyampaikan pesan SMS yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua KPK," ujar Senior Investigator IM57+ Institute Rizka Anungnata.  Rizka menyebut, pesan berantai yang diterima masyarakat dari Firli tidak berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi. Bahkan, menurut Rizka, pesan berantai tersebut cenderung bersifat personal. Adapun isi pesan tersebut yakni 'manusia sempurna, bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang selalu belajar dari kesalahan. Ketua KPK RI'.  Karena itu, Rizka mempertanyakan sumber anggaran terkait pengadaan pesan berantai tersebut. Rizka melaporkan Firli atas dugaan melanggar Nilai Dasar Integritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, ayat (1) huruf o, dan ayat (2) huruf i Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewan Pengawas, Begini Respons KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan pengawas

Berita Terkini