<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/IMG-20250820-WA0063-975021523.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Johanis Tanak saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Dery Ridwan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Johanis Tanak saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Dery Ridwan</figcaption>
</figure> <p></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi.</p> <p>Hal ini setelah DPR RI mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang, dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).</p> <p>"Ya, menurut saya sih nggak terlalu banyak pengaruhnya," kata Setyo Budiyanto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11).</p> <p>Setyo mencontohkan soal aturan pendampingan pengacara untuk saksi dalam perkara pidana, termasuk kasus korupsi. Menurutnya, pengaturan itu tidak menjadi hambatan bagi kerja KPK, karena berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia bagi saksi.</p> <p>"Karena kan itu ya memedomani bahwa itu asasi daripada para pihak yang diperiksa gitu dan itu menyangkut masalah teknik dan praktik ajalah, gitu, nggak akan banyak berpengaruh," jelasnya.</p> <p>Hal serupa juga disampaikan terkait pengaturan penyadapan dalam KUHAP yang baru. Setyo menegaskan, KPK telah memiliki aturan internal terkait penyadapan yang wajib dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.</p> <p>"Ya, pastinya kan kami ini pelaksana gitu ya, pelaksana daripada undang-undang tersebut, gitu. Tentu nanti menjadi sebuah kajian, ditelaah oleh biro hukum, mana-mana yang harus kami laksanakan. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi kewenangan KPK, tidak berubah dengan adanya undang-undang hukum acara pidana yang pertama," imbuhnya.</p> <p>KUHAP yang baru disahkan itu akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, urgensi pembaharuan KUHAP memang dibutuhkan. Mengingat, UU KUHAP yang lama sudah berusia 44 tahun, sehingga dibutuhkan penyesuaian dengan kebutuhan zaman.</p> <p>"Dalam pembaharuannya, itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang," ucap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).</p>

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pengaturan baru dalam KUHAP tidak akan berdampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi.

Ketua KPK Yakin KUHAP Baru Tak Berdampak Signifikan Terhadap Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Anggota-Dewas-KPK-Albertina-Ho-Dery-Ridwansah-2JPG-1252415249.jpg" alt="Anggota Dewas KPK  Albertina Ho" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewas KPK  Albertina Ho</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>JawaPos.com &ndash; Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) belum bisa memutus dugaan pelanggaran etik wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Sebab, belum ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait perkara yang diajukan Nurul Ghufron.</p> <p>Karena itu, Anggota Dewas KPK Albertina Ho meminta majelis hakim untuk segera memutuskan perkara yang diajukan oleh Nurul Ghufron.</p> <p>Albertina mengaku curiga ada indikasi memperlambat pembacaan putusan di PTUN Jakarta. Sehingga Dewas KPK sulit untuk membacakan putusan etik terhadap Nurul Ghufron.</p> <p>&ldquo;Kami melihat ada indikasi memperlambat persidangan. Karena masuknya pembuktian, pihak penggugat (Nurul Ghufron) sendiri yang menggugat tidak siap dengan pembuktian," kata Albertina di kantor Indonesia Corrruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis (15/8).</p> <p>Albertina menegaskan, pihaknya telah siap untuk membuktikan di persidangan. Selain itu, Dewas juga telah siap untuk membacakan putusan etik Nurul Ghufron. "Sementara kami pihak tergugat justru siap dengan pembuktian,&rdquo; ujar Albertina.</p> <p>Albertina menjelaskan, perkara nomor 142/G/TF/2024/PTUN.JKT yang digugat Nurul Ghufron sudah masuk tahap pembuktian. Sementara pada Selasa (20/8) pekan depan, sidang akan kembali digelar dengan agenda kesimpulan.</p> <p>&ldquo;Kami juga berharap hakim TUN segera memutuskan masalah ini sehingga ada kejelasan. Karena ada putusan sela dari Pengadilan TUN yang mengakibatkan putusan etik terhambat untuk dibacakan,&rdquo; cetus Albertina.</p> <p>Sebelumnya, PTUN Jakarta menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Dewas KPK untuk menunda proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik Ghufron.</p> <p>Ghufron saat ini masuk dalam daftar 40 calon pimpinan KPK periode 2024-2029 yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan tertulis oleh panitia seleksi (Pansel). Nurul Ghufron akan mengikuti tahap penilaian profil atau <em>profile assesment</em> pada 28&ndash;29 Agustus 2024.&nbsp;</p>

Dewas KPK belum bisa putuskan dugaan pelanggaran etik Nurul Ghufron, Albertina Ho curiga ada indikasi memperlambat sidang di PTUN.

Dewas KPK Belum Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron, Albertina Ho: Ada Indikasi Perlambat Sidang di PTUN   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Joko Widodo diharapkan tidak mengulangi kesalahan dalam pembentukan panitia seleksi (pansel) pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024&ndash;2029. Pansel harus memiliki kompetensi dan tak memiliki rekam jejak buruk.</p> <p>Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai pilihan pansel KPK pada 2019 sarat akan kontroversi. Mulai indikasi konflik kepentingan, mengesampingkan nilai integritas saat proses penjaringan, hingga tidak mengakomodasi masukan masyarakat. &rdquo;Akibatnya bisa dirasakan saat ini. Penegakan hukum KPK bobrok, tata kelola kelembagaan buruk, dan integritas komisionernya juga layak dipertanyakan,&rdquo; bebernya kemarin (9/5).</p> <p>Kurnia mencontohkan, dua pimpinan KPK yang diklaim terbaik oleh pansel nyatanya melanggar etik. Yakni, eks Ketua KPK Firli Bahuri dan eks Wakil Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar. Bahkan, Firli sebagai ketua KPK saat itu tidak sekadar melanggar etik, tetapi juga berurusan dengan hukum lantaran ditengarai melakukan praktik korupsi. Hal itu menjadi bukti konkret buruknya proses seleksi pimpinan KPK periode sebelumnya.</p> <p>Menurut Kurnia, setidaknya ada tiga kriteria yang harus dipenuhi presiden dalam memilih pansel. Pertama, kompetensi. Presiden harus menunjuk figur yang memahami kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia secara utuh dan mengetahui permasalahan-permasalahan di KPK belakangan waktu terakhir. Dengan begitu, orientasi kerja pansel berbasis realitas permasalahan sebenarnya.</p> <p>Kedua, integritas pansel. Dalam hal ini, rekam jejak kandidat calon pansel harus benar-benar diperhatikan, baik hukum maupun etika. &rdquo;Sebab, bagaimana mungkin pansel bisa menemukan kandidat calon komisioner maupun dewan pengawas yang klir jika mereka saja memiliki rekam jejak buruk?&rdquo; katanya. Ketiga, pansel harus terbebas dari konflik kepentingan.</p> <p>Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut pemerintah masih menggodok nama yang akan menjadi calon anggota pansel calon pimpinan dan Dewas KPK. Pemerintah tidak mau sembrono dengan hal tersebut karena ingin memperhatikan harapan masyarakat. &rdquo;Harapan masyarakat mendapatkan anggota pansel yang kredibel dan berintegritas,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Presiden nanti menetapkan siapa anggota pansel. Ari menyebut pansel berjumlah sembilan orang. Lima orang berasal dari unsur pemerintah dan sisanya dari unsur masyarakat.Meski pergantian pimpinan dan Dewas KPK masih akhir tahun, hal tersebut tetap membutuhkan persiapan. Untuk itu, kata Ari, pansel akan diumumkan bulan ini.<strong>(elo/lyn/c7/fal)</strong></p>

Presiden Joko Widodo diharapkan tidak mengulangi kesalahan dalam pembentukan panitia seleksi (pansel) pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.

Jelang Pergantian Pimpinan dan Dewas KPK, ICW Minta Presiden Jangan Salah Pilih Pansel

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/Pungli-KPK-3867489589.jpg" alt="Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) bertopeng buronan Harun Masiku dan empat pimpinan KPK beraksi teaterikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1). (ANTARA FOTO)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) bertopeng buronan Harun Masiku dan empat pimpinan KPK beraksi teaterikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1). (ANTARA FOTO)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan segera menindaklanjuti kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan puluhan pegawai KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) KPK tersebut, diketahui bahwa tidak kurang dari 93 pegawai diduga terlibat dalam pelanggaran kode etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan proses etik yang dilakukan oleh Dewas KPK, secara keselurahan tercatat ada sebanyak 169 saksi yang diperiksa dalam kasus pungli tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013769346/komisi-iii-dpr-tegaskan-pengisian-pimpinan-kpk-harus-melalui-pansel">Komisi III DPR Tegaskan Pengisian Pimpinan KPK Harus Melalui Pansel</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dimana keseluruhannya terdiri dari pihak internal dan eksternal KPK, termasuk para mantan tahanan yang saat ini sudah menjadi narapidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak eksternal itu 27 orang mantan tahanan KPK. Jadi kami harus pergi memeriksa ke lapas-lapas karena mereka sudah menjadi narapidana," terang Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Jakarta seperti dikutip dari Pontianak Post (Jawa Pos Group) pada Selasa (16/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari 169 saksi tersebut, Dewas KPK berhasil menemukan 65 bukti dalam bentuk dokumen, termasuk dokumen penyetoran uang. Albertina kemudian membuka data penerimaan uang dalam praktik ilegal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013769228/dewas-kpk-pastikan-terus-pantau-pencarian-harun-masiku">Dewas KPK Pastikan Terus Pantau Pencarian Harun Masiku</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kami hubungkan dengan uang-uang yang diterima. Itu paling sedikit menerima Rp 1 juta. Dan yang paling banyak menerima Rp 504 juta," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah dilakukan akumulasi, tidak tanggung-tanggung, jumlah total pungli yang mereka lakukan tersebut mencapai nilai kurang lebih Rp 6,148 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantaran kasus ini masih ditangani oleh KPK, Albertina juga mengatakan bahwa sangat mungkin ada perbedaan angka penerimaan uang dalam kasus pungli tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013769218/dewas-periksa-169-orang-pegawai-untuk-usut-dugaan-pungli-di-rutan-kpk-senilai-rp-61-m">Dewas Periksa 169 Orang Pegawai untuk Usut Dugaan Pungli di Rutan KPK Senilai Rp 6,1 M</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tapi yang pasti, hingga sejauh ini, Dewas KPK mendapati total penerimaan uang dalam kasus pungli di Rutan KPK tersebut kurang lebih senilai Rp 6,148 miliar. Sedangkan proses sidang akan segera dilakukan secepatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasus pungli rutan akan mulai disidangkan pada Rabu tanggal 17 (Januari 2024) dan seterusnya," kata dia memastikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puluhan pegawai KPK yang diduga melanggar etik tersebut oleh Dewas KPK dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang dan akan disidang secara bertahap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013769180/fantastis-albertina-ho-ungkap-pungli-di-rutan-kpk-capai-rp-61-miliar">Fantastis! Albertina Ho Ungkap Pungli di Rutan KPK Capai Rp 6,1 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat sebanyak 90 orang yang akan disidangkan dalam enam berkas terpisah dan tiga orang lainnya disidangkan dalam tiga berkas terpisah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau bicara pelaku utama nanti biar penindakan yang melanjutkan terkait dengan masalah pidananya. Nanti di situ akan terungkap semuanya," kata dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Albertina juga memastikan bahwa pihaknya akan menyampaikan data secara terbuka kepada publik apabila sidang etika tersebut sudah selesai dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013735068/biar-tak-jadi-polemik-panjang-ampk-minta-kpk-sespons-soal-harta-kepala-ppatk">Biar Tak Jadi Polemik Panjang, AMPK Minta KPK Sespons Soal Harta Kepala PPATK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pihaknya juga tidak lupa untuk menyampaikan saran kepada KPK agar kasus serupa tidak terulang lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam rangka mencegah terulangnya pungli di rutan, perlu ada perbaikan tata kelola di rutan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewas KPK Tumpak H. Panggabean juga turut menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah luput untuk meminta informasi terkait perkembangan upaya penangkapan Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013734373/dewas-telah-periksa-169-orang-terkait-dugaan-pungli-di-rutan-kpk">Dewas Telah Periksa 169 Orang Terkait Dugaan Pungli di Rutan KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan bahwa Dewas KPK selalu menagih informasi tersebut dalam setiap rapat pengawasan bersama pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semuanya dilaporkan kepada Dewas (KPK dalam rapat pengawasan). Mereka juga ada yang berangkat ke Filipina untuk mencari Harun Masiku. Tapi, sampai sekarang memang belum ketemu," jelasnya.</div>

(Dewas KPK) akan segera melakukan sidang secara bertahap para pegawai KPK yang terlibat pungli hingga Rp 6,1 miliar.

Puluhan Pegawai KPK yang Terlibat Pungli hingga Total Rp 6,1 Miliar akan Disidang Secara Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-5JPG-565849753.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung  Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas (Dewas) KPK akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Ketua (nonaktif) KPK Firli Bahuri kemarin. Dalam sidang putusan dugaan pelanggaran itu, dewas merekomendasikan Firli untuk mengundurkan diri dari KPK.</p> <p>Dosa-dosa Firli dikuliti dalam sidang yang digelar di gedung C1 tersebut. Dalam sidang itu juga terungkap komunikasi antara Firli dan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. &rdquo;Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK,&rdquo; ucap Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam putusan sidang.</p> <p>Sanksi tersebut menjadi yang pertama dan terberat sejak lembaga antirasuah itu didirikan pada 21 tahun lalu. Sebab, dalam putusan pelanggaran berat, hanya dua rekomendasi yang dituntut. Yakni, pemotongan gaji sebesar 40 persen selama setahun. Kedua, diminta untuk mundur dari jabatannya. Sementara itu, rekomendasi pemberhentian atau pemberhentian secara tidak hormat belum tercantum dalam peraturan dewas. Alasannya, pemecatan pimpinan KPK merupakan kewenangan presiden.</p> <p>Dewas dalam putusannya merangkum tiga pelanggaran etik Firli. Pertama, Firli diduga mengadakan hubungan langsung maupun tak langsung dengan pihak lain yang sedang beperkara di KPK. Kedua, Firli tak melaporkan pertemuan itu kepada pimpinan KPK lainnya. Ketiga, Firli dianggap tak jujur dalam melaporkan harta kekayaannya dalam formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).</p> <p>Soal pertemuan dengan SYL, Dewas KPK mencatat Firli tak hanya bertemu sekali di GOR badminton pada 2 Maret 2022. SYL pernah bertemu Firli di rumah sewa Kertajaya Nomor 46 pada 12 Februari 2021. Serta di rumah pribadi Firli di Vila Galaxy Bekasi pada 23 Mei 2021.</p> <p>&rdquo;Tak hanya pertemuan langsung. Firli dan SYL juga berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp,&rdquo; ujar anggota Dewas KPK Albertina Ho. Percakapan tersebut terjadi beberapa kali selama 2021. Bahkan, komunikasi SYL dan Firli masih sempat berlangsung di pengujung September 2023. Saat SYL telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Saat itu SYL berkirim pesan kepada Firli. &rdquo;Mohon izin jenderal. Baru dapat infonya. Kami mohon petunjuk dan bantuan. Karena masih di luar negeri. Tabe,&rdquo; ucap Albertina membacakan pesan.</p> <p>Firli sempat menjawab pesan tersebut. Namun, jawaban tersebut buru-buru dihapus Firli. Pesan dikirim SYL saat dirinya berada di Roma, Italia.</p> <p>Sementara itu, peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, pihaknya mendesak Dewas KPK segera mengirimkan surat kepada presiden. Isinya tentang permintaan penerbitan keppres pemberhentian Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK disertai lampiran putusan sanksi berat.</p> <p>Kedua, ICW berharap presiden tidak menerbitkan keputusan presiden atas dasar permintaan Firli Bahuri untuk mengundurkan diri. &rdquo;Melainkan karena terbukti melakukan perbuatan tercela,&rdquo; jelasnya. Sesuai dengan putusan Dewas KPK dan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK.</p> <p><strong>Polda Periksa Firli Lagi</strong></p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim kembali memeriksa Firli sebagai tersangka kemarin. Firli diam-diam masuk ke Bareskrim tanpa diketahui awak media.</p> <p>Wadir Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Kombespol Arief Adiharsa mengatakan, Firli diperiksa sejak pukul 10.00. &rdquo;Sudah diperiksa,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Hingga pukul 18.00, Firli masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Belum diketahui apakah Firli ditahan atau tidak. Namun, banyak desakan yang meminta agar Firli segera ditahan.</p> <p>Sementara itu, kuasa hukum Firli, Ian Iskandar, mengatakan bahwa pihaknya yakin Firli tidak ditahan. Sebab, kliennya sangat kooperatif selama proses kasus tersebut.</p> <p>Untuk pemeriksaan kali ini, lanjut dia, akan diklarifikasi terkait aset Firli yang belum masuk ke LHKPN. Salah satu aset tersebut berupa apartemen. &rdquo;Iya, ada yang belum masuk LHKPN,&rdquo; katanya. Terkait aset tersebut, statusnya hingga saat ini masih proses status ganti kepemilikan. Belum sepenuhnya milik Firli sehingga belum bisa dimasukkan LHKPN. &rdquo;Belum sampai ke akta jual beli. Masih proses,&rdquo; terangnya. <strong>(elo/idr/c19/oni)</strong></p>

Dewas KPK akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Ketua (nonaktif) KPK Firli Bahuri. Dewas merekomendasikan Firli untuk mengundurkan diri.

Dewan Pengawas KPK Minta Firli Bahuri Mundur

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com_KPK_MUHAMAD-ALIJAWA-POS_Jawa-Pos-1.jpg" alt="Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, seorang tahanan kasus korupsi yang berkunjung ke ruang Pimpinan KPK lantai 15 adalah Dadan Tri Yudianto, yang merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dadan Tri Yudianto merupakan mantan Komisaris Independen PT. Wika Beton yang tersangkut kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau di laporan itu sih katanya Dadan Tri, tapi betul atau nggak, ya kita nggak tahu," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Rabu (13/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012959374/eks-pegawai-sebut-pimpinan-kpk-yang-lakukan-pertemuan-dengan-tahanan-tak-punya-nilai-integritas">Eks Pegawai Sebut Pimpinan KPK yang Lakukan Pertemuan dengan Tahanan Tak Punya Nilai Integritas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Albertina enggan menjelaskan secara rinci Pimpinan KPK yang dilaporkan bertemu dengan Dadan Tri tersebut. Ia memastikan, akan mendalami dugaan itu kepada setiap pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pimpinan nanti kita dalami dulu ya, apa semua nanti dipanggil apa atau bagaimana," ungkap Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012958221/dewas-dalami-dugaan-informasi-tahanan-main-ke-ruang-pimpinan-kpk">Dewas Dalami Dugaan Informasi Tahanan Main ke Ruang Pimpinan KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat disinggung Pimpinan KPK yang melakukan pertemuan dengan tahanan kasus korupsi itu, Johanis Tanak, Albertina hanya menjawab diplomatis.</div> <div dir="auto">"Kalian sudah tahu toh, kok kalian nanya saya," papar Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Albertina pun memastikan, pihaknya akan mengumpulkan alat bukti untuk mendalami dugaan tersebut. Termasuk memeriksa CCTV yang ada di Gedung Merah Putih KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya nanti akan dicek semua, kita akan kumpulkan alat bukti," pungkas Albertina.</div> <p>&nbsp;</p>

Dadan Tri Yudianto merupakan mantan Komisaris Independen PT. Wika Beton yang tersangkut kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Dewas Ungkap Sosok Tahanan yang Bertemu Pimpinan KPK Adalah Dadan Tri Yudianto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com_KPK_MUHAMAD-ALIJAWA-POS_Jawa-Pos-1.jpg" alt="Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama Dewan Pengawas KPK lainnya yakni, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (kedua kiri), Albertina Ho (kedua kanan) dan Artidjo Alkostar memberikan keterangan, Selasa (14/1/2020) di gedung ACLC</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengakui menerima informasi terkait dugaan tahanan kasus korupsi yang main ke lantai 15 ruang pimpinan KPK. Dewas KPK pun akan mendalami dugaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, informasi masih didalami," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Selasa (12/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga tahanan tersebut merupakan pihak yang terjerat kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012890653/dewas-kpk-tentukan-nasib-pelanggaran-kode-etik-johanis-tanak-pada-14-september-2023">Dewas KPK Tentukan Nasib Pelanggaran Kode Etik Johanis Tanak pada 14 September 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri enggan menjawab tegas informasi yang berkembang tersebut. Ia hanya berujar setiap pemeriksaan dilangsungkan di lantai dua Gedung Merah Putih KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011823980/dilaporkan-maki-ke-dewas-kpk-alexander-marwata-terserah-saya-nggak-peduli-nggak-bermutu">Dilaporkan MAKI ke Dewas KPK, Alexander Marwata: Terserah Saya Nggak Peduli, Nggak Bermutu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini informasi dari teman-teman [jurnalis] sendiri ya. Maksud saya, kami hanya bisa menjelaskan sejauh ini dalam pemeriksaan setiap tahanan dalam kapasitasnya sebagai tersangka ataupun saksi selalu dilakukan di lantai dua," ucap Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali berujar, pemeriksaan saksi dan tahanan kasus korupsi hanya berada di lantai 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya hanya ingin sampaikan setiap pemeriksaan tersangka itu yang kami tahu di lantai dua," pungkas Ali.</div> <p>&nbsp;</p>

Diduga tahanan yang masuk ruangan Firli itu  merupakan pihak yang terjerat kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dewas Dalami Dugaan Informasi Tahanan Main ke Ruang Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220915_125923.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) berencana memeriksa Ketua KPK terkait dugaan bocornya surat penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Firli Bahuri akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terlapor.</p> <p>"Insya Allah Kamis (ini)," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Kamis (11/4).</p> <p>Dewas KPK juga telah memeriksa sejumlah pihak dalam pengusutan dugaan bocornya surat penyelidikan itu. Salah satunya mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, pada Rabu (10/4) kemarin. Saut merupakan salah satu pihak yang melaporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK.</p> <p>Dewas KPK sebelumnya telah menerima laporan, terkait dugaan Ketua KPK Firli Bahuri membocorkan dokumen penyelidikan kepada Kementerian ESDM. Firli diduga membocorkan dokumen KPK yang menginformasikan akan melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi di Kementerian ESDM.</p> <p>Dokumen rahasia KPK itu ditemukan ketika tim penindakan KPK menggeledah kantor Kementerian ESDM, tepatnya di ruangan Kepala Biro Hukum ESDM Idris Sihite.</p> <p>Padahal, laporan tersebut bersifat rahasia dan hanya diperuntukkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas penyelidikan kepada Pimpinan KPK. Saat ditemukan, Idris Sihite diinterogasi dan diduga dokumen tersebut diperoleh dari Menteri ESDM Arifin Tasrif yang mendapatkannya dari Mr. F (Pimpinan KPK).</p> <p>Tujuan penyampaian dokumen tersebut agar berhati-hati dan melakukan antisipasi terhadap upaya penindakan yang dilakukan KPK. Padahal di sisi lain, tim KPK sedang melakukan operasi tertutup untuk mengungkap kasus korupsi di Kementerian ESDM.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Tim penindakan KPK menemukan dokumen rahasia saat menggeledah kantor Kementerian ESDM pada ruangan Kepala Biro Hukum ESDM Idris Sihite.

Hari Ini Firli Bahuri Diperiksa Dewas KPK Terkait Bocornya Dokumen Penyelidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/Eks-pimpinan-KPK-Demo-Protes-kepemimpinan-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-5JPG-161485229.jpg" alt="Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para aktivis antikorupsi melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Senin (10/4)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para aktivis antikorupsi melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Senin (10/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para aktivis antikorupsi melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Pelaporan ini terkait dugaan pelanggaran kode etik berupa bocornya dokumen rahasia penyelidikan di Kementerian ESDM.</p> <p>Beberapa mantan Pimpinan KPK yang melaporkan Firli Bahuri di antaranya Abraham Samad, Saut Situmorang, dan Bambang Widjojanto.</p> <p>"Intinya adalah potensi pelanggaran yang terjadi baik etik maupun pidana yang dilakukan hal ini sebagai Ketua KPK," kata Saut Situmorang di Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (10/4).</p> <p>Selama menjabat Ketua KPK, kata Saut, Firli tak terlepas dari aksi kontroversial. Bahkan, mantan Deputi Penindakan KPK itu selama menjadi pimpinan tak terlepas dari nuansa konflik kepentingan.</p> <p>"Di dalam kronologis perjalanannya, kita bercerita juga sepanjang karirnya (Firli Bahuri) tidak habis dari abuse of power," tegas Saut.</p> <p>Oleh karena itu, Saut meminta Dewan Pengawas KPK dapat memeriksa Firli Bahuri secara profesional dan objektif. Ia pun menduga bocornya dokumen rahasia itu berpotensi terjadinya pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana.</p> <p>"Kita mendatangi Dewan Pengawas dengan harapan mereka bekerja profesional, transparan, akuntabel dan berintegritas, untuk kemudian mendalami kasus ini supaya Indonesia bisa terselamatkan dan marwah KPK kembali ke tempat semula," ucap Saut.</p> <p>Sebelumnya, media sosial dihebohkan beredarnya rekaman suara Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga menjabat Plh Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) M. Idris F. Sihite. Diduga rekaman suara itu terkait pembicaraan Idris mengenai bocornya surat rahasia dokumen penyelidikan.</p> <p>Adapun isi rekaman suara itu menyebutkan bahwa Idris menunjukkan sebuah dokumen rahasia yang diperoleh dari Ketua KPK Firli Bahuri.</p> <p>"Oh ini, saya yang cerita tadi. Saya disebut di sini, itu dari Pak Menteri dapatnya dari Pak Firli, dari pak Firli dapatnya. Sebaiknya jangan, sensitif," ucap Idris dalam rekaman suara tersebut.</p> <p>Idris sebelumnya juga telah menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM, Senin (3/4) lalu. Tim penyidik KPK menelisik soal mekanisme pemberian dan pencairan tunjangan kinerja pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM.</p> <p>Selain itu, penyidik KPK juga turut menelisik adanya aliran uang yang terkait dengan perkara ini. KPK menduga terdapat pihak-pihak yang diuntungkan dalam pengurusan tunjangan kinerja tersebut.</p> <p>Dokumen rahasia KPK itu dikabarkan sempat ditemukan tim KPK saat menggeledah ruangan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, pada 27 Maret 2023. Dokumen tersebut diduga menyerupai laporan hasil penyelidikan KPK yang bersifat rahasia.</p> <p>Dalam informasi yang beredar, Menteri ESDM Arifin Tasrif memperoleh dokumen rahasia itu dari seorang berinisial F. Dokumen itu disampaikan, agar berhati-hati dan melakukan antisipasi terhadap upaya penindakan yang dilakukan KPK.</p> <p>Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menegaskan, isu tersebut tidak benar. Ia mempersilakan pihak-pihak yang mempunyai data valid untuk melaporkan dugaan itu ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.</p> <p>"Sejauh ini informasi yang kami terima, tidak benar ya seperti apa yang dituduhkan tersebut. Namun bila ada yang merasa memiliki informasi dan data valid silakan saja laporkan kepada Dewas KPK," ucap Ali Fikri.</p> <p>Ali menekankan laporan kepada Dewas harus berbasis data, bukan bermodalkan narasi asumsi saja. Selanjutnya, data tersebut akan diuji sebagaimana tugas pokok Dewas KPK.</p> <p>Ali memastikan Dewas akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Ia menegaskan, Dewas akan bersikap independen. "Di sanalah akan diuji, bukan diobral di ruang publik dengan dibumbui narasi bermodalkan asumsi. Laporan harus berbasis data, bukan asal tuduh dan persepsi semata," ujar Ali.</p> <p>Selain itu, Ali menjelaskan status perkara dugaan korupsi tukin di Kementerian ESDM ini sudah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Menurutnya, semua pimpinan KPK sepakat untuk menaikan status perkara dugaan korupsi ini.</p> <p>Langkah tersebut diambil setelah KPK menemukan dua bukti permulaan yang cukup. "Semua pimpinan sepakat, dengan dasar ditemukan setidaknya dua alat bukti permulaan dan menemukan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kami akan tuntaskan semua," tegas Ali.</p> <p>Menurut Ali, terkait adanya tuduhan ke KPK ketika sedang menangani perkara korupsi merupakan hal yang biasa. Ia pun mencontohkan, saat KPK mengusut perkara mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.</p> <p>Dalam memproses kasus Rafael, KPK juga dituduh tidak melanjutkan proses penyelidikan. Mengingat salah satu pimpinan KPK merupakan teman seangkatan Rafael di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).</p> <p>"Nyatanya hanya kesengajaan untuk menghambat proses saja. Sudah biasa kami dituduh macam-macam seperti itu, ataupun bahkan di framing negatif oleh media tertentu," pungkas Ali.</p>

Sejumlah mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para aktivis antikorupsi melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas

Sejumlah Mantan Pimpinan KPK Laporkan Firli Bahuri ke Dewan Pengawas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Formula-E-seri-ke-9-Haritsah-Almudatsir-5-1.jpg" alt="Pembalap melaju usai start pada balapan Formula E seri kesembilan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (4/6/2022). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Pembalap melaju usai start pada balapan Formula E seri kesembilan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (4/6/2022). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Endar Priantoro, serta Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dilaporan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Kedua pejabat tinggi KPK itu, dilaporkan terkait dugaan melanggar perintah atasan.<br /> <br /> Pelaporan itu diduga berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi pada ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta. Dewas KPK sedang menelaah adanya laporan tersebut. "Laporan sudah diterima Dewas dan sedang dipelajari, yang dilaporkan Dirlidik dan Deputi Penindakan," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Selasa (24/1).<br /> <br /> Pelaporan terhadap kedua pejabat tinggi di KPK dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, Dewas KPK tidak menjelaskan secara rinci LSM tersebut. "Pelapornya sebuah LSM," ucap Haris.<br /> <br /> Disinyalir, pelaporan itu dibuat karena tim penyelidik tak kunjung menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi Formula E ke tahap penyidikan. Bahkan, tiga pimpinan KPK dikabarkan juga sempat mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memaksakan adanya kerugian negara dalam ajang balap Formula E.<br /> <br /> Ekspos itu digelar KPK bersama BPK pada Selasa (10/1) lalu yang didampingi tiga pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata dan Johanis Tanak. Gelar perkara itu juga turut melibatkan tim penindakan KPK termauk Karyoto, Endar Priantoro, Direktur Penyidikan Asep Guntur, Plh Direktur Penuntutan, Satgas Lidik, Satgas Sidik, dan Satgas Penuntutan.<br /> <br /> Gelar perkara oleh KPK itu sempat mendapat kritik dari mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto alias BW. Menurutnya, permintaan audit BPK hanya bisa dilakukan jika kasus dugaan korupsi sudah naik ke tahap penyidikan. Sementara, kasus pengusutan Formula E masih dalam penyelidikan. "KPK sudah sengaja menarik BPK untuk melakukan tindakan melawan hukum," ucap BW, Senin (16/1).<br /> <br /> BW menilai, terdapat tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pimpinan KPK. Sebab, tradisi tersebut tidak pernah dilakukan selama KPK bediri. "Tahapan kasus Formula E baru dalam tahap penyelidikan tapi kemudian dilakukan ekspos kepada Lembaga lain adalah merupakan hal yang tidak lazim dalam tradisi KPK," tegas BW.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya telah menegaskan, pihaknya bekerja sesuai aturan dalam menyelidiki terkait laporan dugaan korupsi Formula E. Hal ini merespons adanya tudingan pengusutan dugaan korupsi Formula E yang dinilai dipaksakan.<br /> <br /> "Saya ingiin jelaskan saja terkait dengan penyelidikan suatu perkara, itu tunduk pada ketentuan hukum dan undang-undang. Karena sesungguhnya KPK sangat menjunjung tinggi azas tugas pokok pelaksaan KPK, sebagaimana diamanatkan undang-undang," tegas Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/1).<br /> <br /> Firli mengklaim, setiap penanganan perkara KPK selalu menjunjung tinggi azas HAM. Dia pun menegaskan, lembaga antirasuah bekerja berdasarkan aturan hukum yang berlaku. "Kami tunduk pada prinsip-prinsip hukum pidana. Apakah itu diatur UU KPK sendiri atau hukum acara, karena disebutkan di dalam Pasal 38 UU 19/2019 di situ adalah segeala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam UU," tegas Firli. <strong>(*)</strong>

Dua Pejabat Tinggi KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Kasus Formula E

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dewan pengawas kpk

Berita Terkini