<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/AHSBDma2qb8RERVgu8DonLSvsBESZknOfNp1G5uK-2315160777.jpg" alt="Deputi Bidang Geostrategi DPN Mayjen TNI Ari Yulianto memimpin pelaksanaan admin game cyber security di Jakarta pada Kamis (6/11). (Kemhan)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Geostrategi DPN Mayjen TNI Ari Yulianto memimpin pelaksanaan admin game cyber security di Jakarta pada Kamis (6/11). (Kemhan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyelenggarakan admin game cyber security di Jakarta pada Kamis (6/11). Kegiatan itu dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk mengantisipasi serangan siber ke Indonesia. Perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat, DPN menilai admin game cyber security penting untuk dilaksanakan.&nbsp;Melalui sambutan yang dibacakan Deputi Bidang Geostrategi DPN Mayjen TNI Ari Yulianto, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menyampaikan bahwa ancaman siber saat ini semakin kompleks, terstruktur, dan masif.&nbsp;Serangan siber berpotensi memunculkan gangguan yang besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.&nbsp; &rdquo;Serangan siber berpotensi mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Ari menyampaikan bahwa ancaman siber saat ini mewujud berbagai bentuk. Di antaranya information warfare, cyber warfare, cognitive warfare, hingga neocortex warfare. Ancaman tersebut dinilai bisa melemahkan kedaulatan negara meski tidak melalui konfrontasi fisik. DPN memandang diperlukan langkah antisipatif.&nbsp; &rdquo;Dan upaya mitigasi yang terencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman di ruang digital,&rdquo; jelas Ari.&nbsp; Apalagi saat ini sistem koordinasi untuk mengatasi ancaman tersebut masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya didukung regulasi yang memadai. DPN memandang perlu dilakukan admin game yang khusus berkaitan dengan cyber security. Dia berharap, dari admin game tersebut muncul rumusan kebijakan untuk memperkuat kapasitas pengambilan keputusan. &rdquo;Dalam menghadapi krisis siber nasional, demi menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa Indonesia,&rdquo; kata Ari. Admin game cyber security diikuti lebih kurang 300 peserta dari berbagai instansi. Mulai Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kemenko Polkam, BNPP, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Kementerian ESDM dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).&nbsp;

Dewan Pertahanan Nasional mengadakan admin game cyber security di Jakarta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber

Antisipasi Serangan Siber ke Indonesia, DPN Selenggarakan Admin Game Cyber Security

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/image-6-4.jpg" alt="Ilustrasi gempa bumi. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gempa bumi. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Potensi terjadinya gempa bumi megathrust di pesisir barat dan selatan Jawa disebut sebagai ancaman nyata oleh Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Karena itu, pada Kamis (28/8), DPN mengajak kementerian dan lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana melaksanakan Admin Game untuk mengantisipasi dampak megathrust di Indonesia.&nbsp; Sekretaris DPN Donny Ermawan Taufanto hadir secara langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat (Jakpus) itu. Dia menyampaikan bahwa melalui Admin Game tersebut, DPN akan menyampaikan masukan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto yang juga bertugas sebagai ketua DPN.&nbsp; &rdquo;Kita semua menyadari bahwa Indonesia, khususnya pesisir barat dan selatan Pulau Jawa, termasuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan sekitarnya, menghadapi ancaman nyata berupa potensi gempa bumi megathrust &nbsp;berkekuatan besar di Samudera Hindia,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Melalui Admin Game yang dilaksanakan oleh DPN bersama instansi seperti BMKG, BNPB, Basarnas dan lainnya, pejabat yang juga bertugas sebagai wakil menteri pertahanan (wamenhan) tersebut berharap muncul solusi kebijakan strategis dari lintas sektor. Sehingga ada skenario darurat untuk menghadapi bencana gempa bumi megathrust yang dapat memicu terjadinya tsunami.&nbsp; &rdquo;Tujuan utama penyelenggaraan Admin Game ini adalah untuk menguji sejauh mana tingkat interoperabilitas, melatih penerapan regulasi terkait bencana, dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan instansi terkait,&rdquo; kata Donny.&nbsp; Nantinya, usulan kebijakan strategis itu akan disampaikan oleh DPN kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Ketua Harian DPN Sjafrie Sjamsoeddin. Untuk itu, dia ingin Admin Game tersebut dilaksanakan semaksimal mungkin. Sebab, nantinya hasil dari kegiatan tersebut bisa menjadi salah satu pedoman untuk mengantisipasi bencana tersebut.&nbsp; &rdquo;Ini bukan di level operasional, bukan di level taktis lapangan, tetapi ini di posko, di level strategis untuk kita menguji regulasi yang ada, bagaimana interoperabilitas antar kementerian lembaga. Saya berharap kalau selama ini kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, lebih rutin, lebih sering,&rdquo; ucap Donny.&nbsp; Dia pun mengingatkan kembali bahwa masyarakat Indonesia tinggal di wilayah rawan bencana. Termasuk bencana gempa bumi, tsunami, kebakaran, banjir, longsor, dan bencana lainnya. Sehingga antisipasi dampak bencana harus dilaksanakan secara maksimal. Tujuannya untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. &rdquo;DPN melaksanakan kegiatan ini nantinya untuk memberikan solusi kebijakan kepada ketua DPN, kepada presiden, melalui ketua harian DPN. Karena bagaimanapun juga bencana alam yang terjadi berakibat pada keselamatan bangsa, yang itu menjadi tugas kami di DPN,&rdquo; ujarnya.&nbsp; &nbsp;

Potensi terjadinya gempa bumi megathrust di pesisir barat dan selatan Jawa disebut sebagai ancaman nyata oleh Dewan Pertahanan Nasional

Dewan Pertahanan Nasional Sebut Megathrust Pesisir Barat dan Selatan Jawa Sebagai Ancaman Nyata Bagi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/O18kHuhPeoJw52yAwwbnHrjcXK4yBo2t5prdJx5n-1021495335.jpg" alt="Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto melepas Satgas Kesehatan Gelombang IV ke Palestina pada Kamis (14/8). (Kemhan)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto melepas Satgas Kesehatan Gelombang IV ke Palestina pada Kamis (14/8). (Kemhan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) mengumpulkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait penanggulangan bencana pada Kamis (28/8) di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat (Jakpus). Mulai BMKG, BNPB, hingga Basarnas. Mereka melakukan Admin Game sebagai bentuk antisipasi dampak terjadinya megathrust di Indonesia, khususnya yang mengancam pesisir barat selatan Jawa.&nbsp; Sekretaris DPN Donny Ermawan Taufanto menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara yang dilalui oleh Ring of Fire memang harus mengantisipasi dampak bencana. Termasuk ancaman megathrust. Dia menyatakan bahwa potensi gempa bumi berkekuatan besar tersebut adalah ancaman nyata bagi Indonesia. Termasuk masyarakat yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya.&nbsp; &rdquo;Kita semua menyadari bahwa Indonesia, khususnya pesisir barat dan selatan Pulau Jawa, termasuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan sekitarnya, menghadapi ancaman nyata berupa potensi gempa bumi megathrust &nbsp;berkekuatan besar di Samudera Hindia,&rdquo; kata dia.&nbsp; Tidak hanya berpotensi mengguncang pesisir selatan dan barat Jawa, gempa bumi megathrust juga dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Karena itu, DPN tidak berdiam diri. DPN mengajak kementerian dan lembaga terkait melakukan Admin Game sebagai langkah antisipasi. Sehingga bila ancaman nyata gempa bumi megathrust, pemangku kepentingan dan masyarakat sudah siap berhadapan dengan bencana tersebut.&nbsp; &ldquo;Jika skenario itu terjadi, dampaknya dapat menimbulkan gelombang tsunami yang berpotensi melanda wilayah pesisir, mengancam keselamatan jutaan jiwa, serta membahayakan pusat pemerintahan dan perekonomian nasional,&rdquo; kata dia.&nbsp; Untuk itu, DPN hadir menjalankan peran dan fungsinya. Yakni memberikan solusi kebijakan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua DPN. Menurut Donny, peran dan fungsi tersebut sangat penting. Khususnya untuk urusan-urusan terkait pertahanan nirmiliter dan keselamatan bangsa. Termasuk ancaman nyata bernama megathrust.&nbsp; &rdquo;Ancaman bencana megathrust dan tsunami tidak hanya berdimensi geologis, tetapi juga berdampak langsung terhadap keamanan nasional, ketahanan sosial, dan keberlangsungan pemerintahan. Oleh karena itu, kehadiran DPN dalam forum ini merupakan wujud dari strategi kebijakan pertahanan yang policy, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan bangsa,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Meski begitu, Donny menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Masyarakat dapat tetap beraktivitas seperti sedia kala. Meski megathrust menjadi ancaman yang nyata, pemerintah berharap bencana tersebut tidak terjadi. Dia menekankan kembali, Admin Game yang dilaksanakan oleh DPN adalah bentuk antisipasi agar presiden mendapat masukan strategis terkait ancaman tersebut. &nbsp; &nbsp;

DPN mengumpulkan sejumlah kementerian untuk antisipasi megathrust di Indonesia, khususnya pesisir barat selatan Jawa.

Antisipasi Dampak Megathrust di Pesisir Barat dan Selatan Jawa, Dewan Pertahanan Nasional Kumpulkan BMKG, BNPB, Hingga Basarnas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/IaZBJgPh4JhGOjOdHzWVNxrjtJ2YUyAHAgshcqMK-1-288338360.jpg" alt="Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Serangan yang dilancarkan Israel kepada Iran membuat tensi konflik di antara kedua negara kembali memanas. Kondisi tersebut diprediksi berpengaruh secara global. Namun, sejauh ini belum ada pembahasan spesifik yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait hal itu. Termasuk dalam pertemuan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Jakarta pada Jumat (13/6).&nbsp; Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas mengonfirmasi hal itu. Dia mengakui bahwa ada banyak hal terkait dengan DPN yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Sebab, ranah DPN memang tidak hanya soal isu-isu domestik, melainkan juga sampai pada isu-isu regional dan global di seluruh dunia.&nbsp; &rdquo;Karena tentunya faktor eksternal itu juga berpengaruh pada internal, namun secara spesifik belum dibahas tadi terkait dengan isu Israel dengan Iran,&rdquo; kata Frega Ferdinand Wenas dikonfirmasi oleh awak media di Jakarta.&nbsp; Frega mengakui, dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai ketua harian DPN itu hadir sejumlah tokoh militer seperti mantan panglima ABRI Wiranto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Siwi Sukma Adji, dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Ida Bagus Putu Dunia.&nbsp; Selain itu, hadir pula beberapa jenderal purnawirawan Polri seperti mantan kapolri Sutanto dan Bambang Hendarso Danuri. Juga dikumpulkan oleh Sjafrie akademisi dan tokoh-tokoh besar seperti Jimly Asshidiqie, Purnowo Yusgiantoro, Hikmahanto Juwana, Bambang Kesuwo, dan Refly Harun.&nbsp; &rdquo;Pertemuan itu fokus pada DPN, bagaimana sosialisasi DPN. Walaupun memang disampaikan bahwa DPN ini nantinya bukan hanya berpikir pada pertahanan nasional dalam arti sempit, dalam isu-isu domestik. Tapi, juga melihat dengan isu-isu global dan regional,&rdquo; jelas Frega.&nbsp; &nbsp;

Kementerian Pertahanan belum membahas isu konflik Israel dan Iran dalam pertemuan Dewan Pertahanan Nasional

Tensi Konflik Antara Israel dengan Iran Memanas, Kemhan Sebut Belum Ada Pembahasan Spesifik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/PTDI.jpg" alt="Jajaran manajemen PT Dirgantara Indonesia sata menerim kunjungan Tim Wantannas RI di Bandung." width="100%">
<figcaption>Jajaran manajemen PT Dirgantara Indonesia sata menerim kunjungan Tim Wantannas RI di Bandung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Dirgantara Indonesia (Persero) menyatakan kesiapan dan harapannya untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kemandirian Alutsista dalam negeri. Hingga kini, PT DI yang berada di Bandung ini telah berhasil melakukan pengiriman pesawat dan helikopter baik dalam dan luar negeri sebanyak 463 unit.  “Kami berharap dapat diberikan kesempatan terhadap pemenuhan Renstra sampai tahun 2024 yang kemudian bisa dijadikan sebagai landasan dalam membangun kapabilitas perusahaan melalui strategic partners untuk memperoleh alih teknologi lebih awal,” kata Dirut PT DI Gita Amperiawan saat menerima kunjungan Tim Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Bandung.  Sesjen Wantannas RI, Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro beserta jajarannya melaksanakan kunjungan kerja ke PT. DI, pada Selasa hingga Kamis, 17 – 19 Mei 2022. Tujuannya, meninjau kesiapan dan kemampuan PT. DI dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan produk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dalam negeri di bidang dirgantara.  Saat menerima Tim Wantannas RI, Gita Amperiawan didampingi oleh Direktur Produksi, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM, Sekertaris perusahaan beserta staf.  Sesjen Wantannas RI dalam kesempatan itu menjelaskan langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan kemandirian industri pertahanan nasional.  “Salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan kemandirian industri pertahanan nasional adalah melalui penunjukkan PT. PAL sebagai Lead Integrator di industri alpahankam Matra Laut, PT. Dirgantara Indonesia sebagai Lead Integrator di industri alpahankam Matra Udara, dan PT. Pindad (persero) sebagai Lead Integrator di industri alpahankam Matra Darat,” ujar Sesjen Wantannas.  Oleh karenanya, lanjut Sesjen, Wantannas RI sebagai representatif dari pemerintah akan mengupayakan semaksimal mungkin mendukung PT. DI menjadi ikon kemajuan Kedirgantaraan Indonesia. Diharapkan PT DI mampu berkembang dan mendukung kebutuhan alut nir-militer dan militer melalui pemecahan persoalan - persoalan yang menghambat. Adapun hal tersebut telah menjadi komitmen Wantannas RI ke depan untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri karena “tidak ada negara kuat tanpa industri pertahanan yang kuat”.  Dari hasil kunjungan tim Wantannas RI, diketahui bahwa pencapaian kinerja PT. DI sampai saat ini telah berhasil melakukan pengiriman pesawat dan helikopter baik dalam dan luar negeri sebanyak 463 unit, dimana 53 unit telah diekspor kepada international customer dan 410 unit kepada domestic customer. Adapun untuk operator dalam negeri yang memanfaatkan produk PT. DI seperti pesawat NC 212i series adalah TNI AU, AD, AL, Kepolisian dan BPPT.

Telah Hasilkan 463 Pesawat, PT DI Siap Dukung Kemandirian Alutsista

Dewan Pertahanan Nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dewan Pertahanan Nasional

Berita Terkini

Antisipasi Serangan Siber ke Indonesia, DPN Selenggarakan Admin Game Cyber Security

Dewan Pertahanan Nasional Sebut Megathrust Pesisir Barat dan Selatan Jawa Sebagai Ancaman Nyata Bagi Indonesia

Antisipasi Dampak Megathrust di Pesisir Barat dan Selatan Jawa, Dewan Pertahanan Nasional Kumpulkan BMKG, BNPB, Hingga Basarnas

Tensi Konflik Antara Israel dengan Iran Memanas, Kemhan Sebut Belum Ada Pembahasan Spesifik

Telah Hasilkan 463 Pesawat, PT DI Siap Dukung Kemandirian Alutsista

Download Aplikasi JawaPos.com