<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/unnamed-6-3649353958.jpg" alt="Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi Jelaskan 3 sektor prioritas dalam APBD 2025. (surabaya.go.id)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi Jelaskan 3 sektor prioritas dalam APBD 2025. (surabaya.go.id)</figcaption>
</figure> Jawapos.com&nbsp;- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar rapat paripurna pada Kamis (1/8/2024) kemarin. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Surabaya tersebut diantaranya membahas mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pun tampak turut hadir dalam rapat tahunan tersebut.&nbsp; Dalam rapat tersebut, Wali Kota Eri pun memberikan tanggapan dan jawaban mengenai pandangan umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ia menyebut, agar pembahasan lebih lanjut untuk segera dilakukan oleh masing-masing komisi DPRD. &ldquo;Jadi ini tanggapan dari pertanyaan dari fraksi, untuk segera ditindaklanjuti ke komisi masing-masing,&rdquo; ucapnya seperti dikutip&nbsp;<a href="http://surabaya.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://surabaya.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1722666569410000&amp;usg=AOvVaw3i9qaUyn6GEfGsvZYkZTFH">surabaya.go.id</a>. Diketahui sebelumnya, Wali Kota Eri juga menjelaskan mengenai prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014931850/monumen-knalpot-brong-diresmikan-kapolrestabes-bersama-wali-kota-surabaya">Monumen Knalpot Brong Diresmikan Kapolrestabes Bersama Wali Kota Surabaya</a> Diantaranya adalah untuk bidang kesehatan, penyelesaian banjir, dan pengentasan kemiskinan. Prioritas tersebut terlihat dari anggaran gedung dan bangunan yang naik hingga 33,71 persen. Sementara anggaran jalan, jaringan, dan irigasi juga turut meningkat hingga 16,74 persen. Lebih jauh mengenai prioritas penyelesaian banjir, Wali Kota Eri mengaku akan melanjutkan pengerjaan saluran diversi Wiyung hingga Gresik dengan target rampung pada tahun 2026. &ldquo;Jadi terkait jalan itu, yang dari Wiyung sampai Gresik gorong mari (belum selesai). Lalu, di Gunungsari dan depan Pondok Benowo Indah juga harus diselesaikan karena itu targetnya selesai 2026 nanti. Semua saluran itu akan terintegrasi,&rdquo; jelasnya. Sementara terkait prioritas kesehatan, APBD Kota Surabaya akan lebih difokuskan dalam pembangunan dan perbaikan gedung Rumah Sakit dan Puskesmas setiap kelurahan. &ldquo;Ada perbaikan terkait gedung RS, ada pula perbaikan Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan layanan Integrasi Layanan Primer (ILP), karena di setiap kelurahan harus ada satu. Layanan itu menjadi percontohan dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes), supaya berobat lebih nyaman untuk masyarakat,&rdquo; ucap Eri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014932561/bongkar-senjata-baru-toni-firmansyah-di-lini-tengah-persebaya-surabaya-setelah-juara-bersama-timnas-indonesia-u-19">Bongkar Senjata Baru Toni Firmansyah di Lini Tengah Persebaya Surabaya Setelah Juara Bersama Timnas Indonesia U-19</a> Sedangkan dalam pengentasan kemiskinan, Wali Kota Eri memilih untuk tetap mempertahankan skema yang sudah dijalankan sebelumnya. Yakni seperti pelatihan kerja oleh Disperinaker dan juga program padat karya. Di sisi lain, mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya pun sudah merencanakan skema-skema yang akan dilakukan dalam prioritas APBD 2025. ***

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar rapat paripurna pada Kamis (1/8/2024). Ini yang dibahas.

Pemkot Surabaya Sasar 3 Sektor Prioritas dalam Rancangan APBD 2025, Apa Saja, Simak!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/_SAMPAI-LARUT_-Anggota-DPRD-Rembang-mengikuti-rapat-paripurna-pembahasan-APBD-Selasa-28_11-malam-VACHRI-RINALDY-L_RADAR-KUDUS-3912573378.jpg" alt="SAMPAI LARUT: Anggota DPRD Rembang mengikuti rapat paripurna pembahasan APBD, Selasa (28/11) malam. (VACHRI RINALDY L/RADAR KUDUS)" width="100%">
<figcaption>SAMPAI LARUT: Anggota DPRD Rembang mengikuti rapat paripurna pembahasan APBD, Selasa (28/11) malam. (VACHRI RINALDY L/RADAR KUDUS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, Jawa Tengah, kabarnya menggelar rapat paripurna hingga hampir tengah malam sekitar pukul 23.45 WIB, pada Selasa (28/11) lalu. Agenda ini pun memantik pertanyaan mengenai hal apa saja yang dibahas oleh anggota dewan dalam rapat tersebut, sampai-sampai memakan waktu hingga hampir tengah malam. Dilansir dari Jawa Pos Radar Kudus, Kamis (30/11), anggota DPRD Rembang, Puji Santoso, mengungkapkan bahwa sejatinya rapat paripurna DPRD Rembang telah dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB di hari itu. Namun, saat waktunya tiba, agenda terpaksa diundur lantaran ada kesepakatan dokumen KUA PPAS antara kepala daerah dan legislatif, sehingga masih harus diinput dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Proses input SIPD itu, kata Puji, memakan waktu amat lama bahkan hingga pukul 19.00 WIB. Rapat paripurna pun dijadwalkan ulang pukul 20.00 WIB. Sayangnya, jadwal terbaru itu kembali molor lantaran menunggu kuorum atau jumlah peserta dalam rapat memenuhi batas minimal. &ldquo;Untuk memenuhi kuorum membutuhkan 2/3 dari jumlah anggota dewan Rembang&nbsp;45, yaitu minimal 30 orang,&rdquo; imbuhnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013060365/elite-ppp-bersama-ulama-hadiri-peringatan-maulid-nabi-di-ponpes-al-anwar-sarang-rembang">Elite PPP Bersama Ulama Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Ponpes Al-Anwar Sarang Rembang</a> Menunggu peserta mencapai batas minimal, rapat paripurna DPRD Rembang pun baru dimulai pukul 22.00 WIB dan berlangsung kurang lebih dua jam, hingga rampung sekitar pukul 23.45 WIB. Rapat paripurna dengan agenda membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Rembang itu, dihadiri oleh puluhan anggota dewan, sejumlah pejabat organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat dari berbagai daerah. Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati Rembang juga seharusnya hadir. Namun, karena ada agenda lain di Ibu Kota, maka keduanya diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin. &ldquo;Karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta. Saya selaku sekretasi daerah diberi mandat,&rdquo; kata Fahrudin. Fahrudin mewaliki bupati dan wakil bupati rembang, membacakan pengantar nota keuangan kabupaten rembang. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum oleh seluruh fraksi anggota dewan, yang kemudian ditanggapi oleh kepala daerah. &nbsp;***

Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, Jawa Tengah adakan rapat hingga tengah malan, ini alasannya.

Adakan Rapat hingga Tengah Malam, DPRD Rembang Jadi Sorotan, Ngapain Aja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/4D447D22-FFD1-4B8D-948A-43DD54134110.jpeg" alt="Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Batam Aspawi Nangali. Yude/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Batam Aspawi Nangali. Yude/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yang menjabat pada periode 2014-2019 kembali menjalani pemeriksaan di kantor sekretariat Dewan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi dana perjalanan dinas anggota DPRD Batam pada 2016.  ”Masih berlanjut (pemeriksaan) sampai hari ini (17/3), ada beberapa anggota DPRD Batam yang diperiksa,” ujar Sekretaris Dewan (Sekwan) Aspawi Nangali seperti dilansir dari Antara di Batam Kepulauan Riau, Jumat (17/3).  Namun dia tidak menjelaskan secara detail ada berapa banyak hari ini (17/3), yang diperiksa pihak BPK dibantu petugas Kepolisian Polresta Barelang. Namun dari pantauan di lapangan, terlihat ada belasan orang anggota DPRD yang menjalani pemeriksaan di kantor DPRD Batam.  ”Itu nanti saja kami sampaikan, karena pemeriksaan kemungkinan akan selesai pada Senin (20/3) besok,” terang Aspawi Nangali.  Di tempat yang sama, anggota komisi lV DPRD Batam Aman usai pemeriksaan menjelaskan, untuk pertanyaan penyidik masih sebatas permintaan keterangan apakah anggota dewan yang berangkat dalam perjalanan dinas sesuai dengan jadwal, atau hanya tiket saja.  ”Ditanya penyidik terkait perjalanan dinas. Saya tegaskan tidak ada yang fiktif, semua sesuai aturan dan kami betul-betul berangkat dinas,” ujar Aman.  Dia mengaku juga ditanyakan perihal pembayaran kepada pihak jasa perjalanan yang ternyata belum dibayarkan.  ”Tadi kami ditanya, apakah anggota DPRD Batam tahu kalau tiket itu tidak dibayarkan ke pihak travel? Yang kita pahami, pembayaran itu tugasnya Sekwan yang menjabat pada masa itu,” papar Aman.  Aman menambahkan, tidak mengetahui persis berapa kali perjalanan yang dilakukan dan berapa jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan dalam perjalanan dinas tersebut.  ”Kurang tahu juga berapa kali karena itu sudah lama. Apalagi nominalnya, saya sudah lupa,” ucap Aman.  Terpisah, KasrarReskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono menyebutkan, hari ini (17/3) adalah pemeriksaan hari kedua dan pihaknya dalam kasus ini hanya sebagai pendamping BPK. ”Kami hanya membantu saja, yang melakukan pemeriksaan itu BPK,” tutur Budi Hartono.  Namun dia menegaskan, pemeriksaan terhadap anggota DPRD itu bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait laporan dari salah satu agen perjalanan yang mengaku belum menerima pembayaran dari perjalanan dinas tersebut sejak 2016.  ”Jadi itu ada oknum dari anggota atau staf DPRD itu yang tidak membayarkan uang dari perjalanan tersebut, di sana dugaan korupsinya,” jelas Budi Hartono.  Dia menyebutkan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dan memintai keterangan seluruh mantan anggota DPRD Batam tahun 2016. Total, ada puluhan orang yang diperiksa.  ”Yang diperiksa banyak. Seluruh mantan (anggota dewan). Dari pemeriksaan juga diketahui ada 6 orang yang sudah meninggal,” terang Budi Hartono.

Belasan Anggota DPRD Batam Kembali Diperiksa BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230131-WA0023_11.jpg" alt="Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan saat menghadiri acara silaturahmi pedagang Plaza Bogor di Kota Bogor, Selasa (31/1). DPRD Kota Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan saat menghadiri acara silaturahmi pedagang Plaza Bogor di Kota Bogor, Selasa (31/1). DPRD Kota Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Bogor sepakat menunda pembongkaran Plaza Bogor dari rencana Februari menjadi April. Itu dilakukan untuk memberikan peluang para pedagang hingga Idul Fitri 1444.  Penundaan disetujui langsung Wali Kota Bogor Bima Arya dan DPRD Kota Bogor yang diwakili Ketua Komisi II Anita Primasari Mongan dan anggota Komisi II Rizal Utami di Kota Bogor. Anita menyampaikan bersepakat terhadap langkah yang diambil Pemkot Bogor, karena mau mendengarkan keinginan dan aspirasi pedagang yang sudah disampaikan sejak 4,5 tahun.  ”Ya ini proses yang panjang karena sudah sejak 4,5 tahun lalu wacana pembongkaran ini mencuat. Nah saat akan dieksekusi tahun ini, kami DPRD mengapresiasi langkah pemkot yang mau menunda hingga habis Lebaran nanti,” ujar Anita seperti dilansir dari Antara.  Anita akan terus melakukan pengawasan agar proses relokasi pedagang berjalan sesuai prosedur dan tidak merugikan pedagang.  ”Kami akan mengawasi Perumda Pasar Pakuan Jaya agar terus berkomunikasi dengan pedagang agar prosesnya dan teknisnya berjalan lancar,” kata Anita.  Anita meminta pemkot dan pihak pasar harus membuka komunikasi seluas-luasnya agar tidak ada disinformasi pada proses revitalisasi pasar bersejarah untuk kota hujan itu.  Anggota Komisi II DPRD Rizal Utami Rizal Utami meminta pedagang bersiap-siap agar saat waktunya direlokasi bisa berjalan lancar. Dia berharap tempat penampungan sementara (TPS) untuk para pedagang pasca dibongkar mendapatkan tempat yang layak.  ”Ada 360 pedagang, tapi kan ada karyawannya di situ. Nah kami harap di TPS nanti tersedia dan pedagang bisa tetap berjualan,” tutur Rizal.  Rizal juga meminta Perumda PPJ memberikan kepastian lapak dagang para pedagang dari Plaza Bogor yang baru. ”Mereka harus mendapatkan kepastian berdagang pasca direvitalisasi. Jangan sampai nanti malah diisi orang lain,” ucap Rizal.

DPRD dan Pemkot Bogor Tunda Pembongkaran Plaza Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/7BA0F7A5-5F86-420D-87A7-439D1D1C4D761.jpeg" alt="Polresta Barelang tetapkan anggota DPRD Batam sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, Selasa (31/1). Yude/Antara" width="100%">
<figcaption>Polresta Barelang tetapkan anggota DPRD Batam sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, Selasa (31/1). Yude/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota Barelang menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Kepulauan Riau, berinisial ADY, sebagai tersangka kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu.  Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Komisaris Polisi Lulik Febyantara mengatakan, dalam kasus itu juga menetapkan rekan ADY berinisial N yang sama-sama ditangkap ketika penggerebekan di salah satu hotel di Batam sebagai tersangka.  ”Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti memiliki narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram,” ujar Lulik seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, tersangka ADY sebagai pemilik sekaligus pembeli sabu-sabu. Hal itu terungkap setelah polisi melakukan pengembangan kasus itu.​​​​​​​  ”ADY ini yang meminta tersangka N untuk membeli satu paket sabu-sabu itu. Kemudian tersangka N memesan ke penjual barang tersebut melalui pesan Whatsapp,” terang Lulik Febyantara.  Dalam transaksi pembelian sabu-sabu itu, ADY juga terbukti mentransfer uang pembelian senilai Rp 1,5 juta. Saat diperiksa penyidik, tersangka ADY mengaku baru pertama kali memakai barang haram tersebut.  ”Ini baru pertama kali katanya. Pengakuannya dulu pernah, tapi hanya menggunakan pil ekstasi pada 2020. Hasil tes urine keduanya juga negatif narkoba jenis lain,” ujar Lulik Febyantara.  Saat ini, tambah Lulik, jajarannya masih melakukan pendalaman untuk menemukan kurir serta pemasok narkotika yang diketahui berinisial BED.  ”Untuk tersangka, kami kenakan pasal 114 ayat 1, juncto pasal 112 ayat 1, juncto pasal 132 UU Narkotika dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara,” tutur Lulik Febyantara.  Pada Rabu (25/1), jajaran Satresnarkoba Polresta Barelang menangkap anggota DPRD Kota Batam berinisial ADY atas kepemilikan narkoba di salah satu hotel di Batam. Lulik mengungkapkan, saat ditangkap ADY berada di dalam kamar hotel bersama seorang perempuan. Saat pemeriksaan oleh penyidik, baru diketahui bahwa ADY merupakan anggota DPRD Kota Batam.

Polisi Tetapkan Anggota DPRD Batam Sebagai Tersangka Kasus Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Marowali Utara. Pemanggilan itu sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Marowali Utara.  ”Hari ini (30/1), pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Gedung Kantor DPRD Tahap 1 Tahun Anggaran 2016 di Pemerintahan Kabupaten Marowali Utara,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Senin (30/1).  Ali menerangkan, ada dua saksi yang akan diperiksa yakni Anggota Panitia Pemeriksaan dan penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Sekretariat DPRD Kabupaten Marowali Utara TA 2017 Yohanis Pither Bandaso dan wiraswasta atas nama Abraham Robert Paringkuang alias Ampi.  Sebelumnya, penyidik KPK juga telah memanggil Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi, Wakil Bupati Morowali Utara Djira Kendjo, dan Kepala BPKAD Kabupaten Morowali Utara Masjudin Sudin. Tim penyidik saat itu mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan dugaan pengembalian sejumlah uang dari proyek pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara oleh pihak yang terkait dengan kasus tersebut kepada pihak Pemkab Morowali Utara.  KPK saat ini tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Morowali Utara.  ”KPK saat ini melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan terkait pembangunan kantor DPRD di Pemkab Morowali Utara. Jadi, pasalnya adalah pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/11/2022).  Dia mengatakan, kasus tersebut sebelumnya ditangani tim penyidik Polda Sulteng dan KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi melakukan pengambilalihan.  ”Jadi, setelah dilakukan koordinasi kemudian supervisi disimpulkan bahwa perkara ini harus diambil alih KPK sesuai dengan ketentuan pasal 10 huruf a Undang-Undang KPK. Artinya, mekanisme proses itu sudah berlangsung maka saat ini perkara ini diselesaikan KPK,” ujar Ali.  KPK akan menyampaikan secara lengkap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, uraian dugaan perbuatan pidana, dan pasal yang disangkakan setelah penyidikan dirasa cukup. Saat ini, proses pengumpulan alat bukti sedang dilakukan KPK, di antaranya dengan memanggil dan memeriksa berbagai pihak sebagai saksi.

KPK Panggil Staf Sekretariat DPRD Marowali Utara sebagai Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/ADDA1E15-6CBA-4C93-845B-162BF7A3C744.jpg" alt="Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri. Yude/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri. Yude/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polresta Barelang mencari tahu asal dan pemilik sabu-sabu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, ADY yang ditangkap terkait kepemilikan narkoba pada Rabu (25/1).  ”Saat ini kami masih mencari tahu dulu barang (sabu-sabu) itu dari mana dan didapat dari siapa,” kata Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri seperti dilansir dari Antara di Batam Kepulauan Riau, Senin (30/1).  ia menjelaskan, saat ini, pihaknya sudah mendapatkan titik terang saat melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait kasus tersebut. ”Permasalahannya sudah jelas dan nanti kami sampaikan ke rekan-rekan sekalian,” ucap Nugroho Tri.  Selain itu kata dia, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang terlibat dalam penangkapan tersebut. ”Baru satu saksi, perempuan yang kami tangkap juga bersama ADY,” terang Nugroho Tri.  Satres Narkoba Polresta Barelang menangkap oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam berinisial ADY atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Dia ditangkap di salah satu hotel di Kota Batam, Rabu (25/1).  ”Iya benar, kami mengamankan seorang pria berinisial ADY,” ujar Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol Lulik Febyantara, Kamis (27/1).  Lulik menyebutkan, saat diamankan ADY berada di dalam kamar hotel bersama dengan seorang perempuan. Saat diamankan, kedua orang tersebut tidak melakukan perlawanan. Saat pemeriksaan oleh petugas penyidik, baru diketahui bahwa ADY merupakan anggota DPRD Kota Batam.  ”Waktu kami amankan pertama kali belum diketahui kalau itu anggota DPRD Batam. Setelah pemeriksaan di kantor baru kita tau kalau ADY merupakan anggota DPRD Kota Batam, tutur Lulik.  Dari penangkapan kedua pelaku tersebut, petugas mendapatkan barang bukti berupa 0,68 gram sabu-sabu. Petugas tengah mengembangkan dan mendalami kasus tersebut.

Polri Cari Tahu Asal Sabu-Sabu Milik Anggota DPRD Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230130_0717021.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIJ mendukung penuh rencana Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengucurkan bantuan sosial seumur hidup bagi warga miskin berusia 60 tahun ke atas.  ”Kami mendukung penuh rencana Ngarsa Dalem (Sultan HB X). Apa pun untuk mengurangi angka kemiskinan DPRD DIJ tidak pernah menolak,” kata Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Senin (30/1).  Huda mengatakan, program tersebut bisa segera direalisasikan pada 2023 dengan menggunakan dana keistimewaan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2023.  Namun demikian, jika menggunakan APBD perubahan, pelaksanaan baru bisa direalisasikan pada September.  ”Dalam waktu dekat paling memungkinkan menggunakan dana keistimewaan. Kalau dana keistimewaan tidak perlu persetujuan DPRD, kami hanya perlu memberikan dukungan secara politis saja,” ujar Huda Tri Yudiana.  Selain mampu menekan angka kemiskinan di DIJ, menurut Huda, warga dengan kedalaman kemiskinan yang ekstrem perlu mendapat tambahan bansos agar kualitas hidupnya lebih layak. ”Warga-warga ini memang berhak dan semestinya menjadi tanggung jawab negara sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945, misalnya lansia yang miskin, disabilitas berat, dan sebagainya,” ujar Huda Tri Yudiana.  Agar tepat sasaran, dia meminta proses pendataan harus dilakukan secara seksama sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. ”Tetapi hal ini, saya yakin akan bermanfaat besar, sehingga tidak ada anggaran yang sia-sia dalam hal ini, karena kewajiban pemda membantu warga yang kesulitan,” tutur Huda.  Sebelumnya, Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X mewacanakan bantuan sosial seumur hidup bagi warga miskin berusia 60 tahun ke atas sebagai upaya menekan tingkat kemiskinan di wilayahnya. Terkait rencana adanya bansos seumur hidup itu, Sultan mengaku telah berdialog dengan jajaran eksekutif serta pimpinan DPRD DIJ.  ”Kalau saya, ya, sudah kira-kira yang umurnya 60 tahun lebih sampai 70 tahun, dia pendidikannya mungkin hanya SD, tidak punya fasilitas apa pun, tidak bisa bekerja, ya, sudah dibantu saja sampai meninggal (seumur hidup),” ujar Sultan HB X.  Menurut Sultan HB X, untuk tahap awal program tersebut akan diuji coba di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo.

DPRD DIJ Dukung Penuh Rencana Sultan Kucurkan Bansos Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/252BC127-D2CD-41EE-98A4-307CB246F9DB.jpg" alt="Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husein. Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husein. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Kepulauan Riau memberikan sanksi tegas kepada anggota DPRD yang tersangkut kasus narkoba.  Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husein mengatakan, tindakan tegas tersebut diberikan karena yang bersangkutan telah mencoreng nama baik DPRD Kota Batam.  ”Karena kasus ini sudah ditangani yang berwajib, akan diambil sesuai dengan langkah hukum. Menurut saya kemungkinan besar di-PAW jika sudah terbukti bersalah,” kata Harmidi seperti dilansir dari Antara di Batam, Kamis (26/1).  Harmidi menambahkan, badan kehormatan segera melakukan rapat internal untuk menerbitkan surat rekomendasi yang akan diberikan kepada partai yang menaungi oknum DPRD itu. ”Kami rapat internal dulu kemudian buat surat rekomendasi untuk diberikan ke partainya,” ujar Harmidi.  Anggota DPRD Kota Batam Azhari David Yolanda tersangkut kasus narkoba. Politisi muda Nasdem itu menduduki kursi DPRD Kota Batam dari Daerah Pemilihan (Dapil) Belakangpadang.  Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Amsakar Achmad menyesali kadernya yang juga anggota DPRD Kota Batam Azhari David Yolanda yang tersandung kasus kepemilikan narkoba. Pihaknya akan menunggu proses hukum yang menimpa Azhari hingga selesai, karena kasus sudah memasuki ranah hukum, dan tengah diproses untuk kasus atas penangkapannya karena obat-obatan terlarang.  ”Saya baru tahu juga kasus dia (Azhari) ini. Jadi kita tunggu dulu proses hukumnya yang sedang berjalan,” kata Amsakar.  ”Yang jelas saya sangat menyayangkan hal ini. Kenapa hal ini harus terjadi. Saya sudah sering sekali mengingatkan kepada kader untuk bekerja serius dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat,” tambah dia.  Amsakar menambahkan, pihaknya menunggu keputusan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batam terkait sanksi yang akan diberikan kepada Azhari.  Sebelumnya Satresnarkoba Polresta Barelang menangkap oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam berinisial ADY atas kepemilikan narkoba di salah satu hotel di Batam, Rabu (25/1) malam.  ”Iya benar, kami mengamankan seorang pria berinisial ADY pada Rabu (25/1) kemarin,” ujar Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol Lulik Febyantara.  Lulik menyebutkan, saat diamankan ADY berada di dalam kamar hotel bersama dengan seorang perempuan. Saat diamankan, kedua orang tersebut tidak melakukan perlawanan dan ketika pemeriksaan petugas penyidik baru diketahui bahwa ADY merupakan anggota DPRD Kota Batam.

Badan Kehormatan Beri Sanksi Anggota DPRD Batam Tersangkut Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1661341815047.jpg" alt="Ilustrasi sabu-sabu. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satresnarkoba Polresta Barelang menangkap oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam berinisial ADY atas kepemilikan narkoba. Anggota dewan itu ditangkap di salah satu hotel di Batam, Rabu (25/1) malam.  ”Iya benar, kami mengamankan seorang pria berinisial ADY pada Rabu (25/1) kemarin,” ujar Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol Lulik Febyantara seperti dilansir dari Antara, Kamis (26/1).  Lulik menyebutkan, saat diamankan, ADY berada di dalam kamar hotel bersama dengan seorang perempuan. Kedua orang tersebut tidak melakukan perlawanan dan ketika pemeriksaan oleh petugas penyidik baru diketahui bahwa ADY merupakan anggota DPRD Kota Batam.  ”Waktu kami amankan pertama kali, belum diketahui kalau itu anggota DPRD Batam. Setelah pemeriksaan di kantor baru kita tahu kalau ADY merupakan anggota DPRD Kota Batam,” terang Lulik Febyantara.  Dari penangkapan kedua pelaku tersebut, petugas mendapatkan barang bukti berupa 0,68 gram sabu-sabu. Saat ini pihaknya tengah mengembangkan dan mendalami kasus tersebut.  ”Masih kami dalami. Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dimana, dengan siapa dan peran masing-masing dari dua orang yang kami amankan itu, masih kami dalami. Saat ini, anggota terus melakukan pengembangan. Nanti kalau sudah dapat informasi lengkap kami sampaikan,” ucap Lulik Febyantara.  Dari informasi yang diterima, ADY merupakan anggota DPRD Batam yang berasal dari Fraksi Nasdem. ADY juga diketahui menjabat sebagai sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam.  Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Kepri Kamaluddin mengatakan, baru mendapatkan informasi penangkapan kader tersebut. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait penangkapan tersebut.  ”Saya juga baru dapat informasi tadi. Saya mau konfirmasi dulu informasi ini apakah benar atau tidak,” ujar Kamaluddin.

Polisi Tangkap Anggota DPRD Kota Batam Terkait Narkoba

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berita Terkini