<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/JKT-1-PLENO-REKAPITULASI-PROVINSI-DKI-FED-6JPG-1482466534.jpg" alt="KPU Provinsi DKI Jakarta membuka kotak berisi berkas rekap hasil penghitungan suara tingkat Kota saat rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi penghitungan suara Pemilu 2024, Kamis (7/3/2024)." width="100%">
<figcaption>KPU Provinsi DKI Jakarta membuka kotak berisi berkas rekap hasil penghitungan suara tingkat Kota saat rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi penghitungan suara Pemilu 2024, Kamis (7/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergeming atas keputusannya meniadakan tampilan diagram pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Bahkan, penutupan diagram itu akan dilakukan hingga penetapan hasil Pemilu 2024. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, informasi yang menampilkan hasil akan dilakukan setelah tuntas. &rdquo;Nanti pasca KPU RI menetapkan hasil, KPU RI akan menampilkan perolehan suara di tingkat nasional, baik dalam maupun luar negeri,&rdquo; ujarnya kemarin (7/3). Idham menepis tudingan yang menyebut kebijakan itu mengurangi transparansi. Dia menegaskan, hasil rekapitulasi yang sekarang berjalan tetap bisa disaksikan masyarakat. Sebab, semua rapat pleno disiapkan siaran langsung yang dapat dipantau masyarakat. Tidak hanya itu, pihaknya juga telah memerintahkan untuk memublikasikan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan. &rdquo;Apabila rekapitulator telah selesai melakukan rekapitulasi dan menetapkan hasilnya, maka wajib diumumkan ke masyarakat luas,&rdquo; terangnya. Idham mengatakan, saat ini proses rekapitulasi di daerah juga terus berlangsung. Bahkan, dalam waktu dekat akan ada provinsi yang menuntaskan rekapitulasi sehingga sudah bisa dinaikkan ke level nasional. Sementara itu, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan, sederet masalah sistem elektronik KPU, khususnya yang terkait dengan rekapitulasi suara, menyebabkan adanya distrust masyarakat terhadap sistem tersebut. Bahkan, ketidakpercayaan itu juga dialamatkan pada lembaga KPU secara keseluruhan. Meningkatnya distrust itu, kata dia, membuat berita bohong terkait KPU turut meningkat. Terutama di media sosial (medsos). Menurut Septiaji, KPU perlu memperbaiki pola komunikasi dua arah agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih baik. &rdquo;Kalau tidak, risikonya adalah ketidakpercayaan publik semakin meningkat, apalagi dengan adanya penutupan diagram itu,&rdquo; kata Septiaji kepada Jawa Pos kemarin. Sistem elektronik Sirekap KPU, lanjut dia, sejatinya bagian dari pencegahan disinformasi. &rdquo;Karena dengan disajikannya C hasil, kemudian ditampilkan ke publik itu adalah jembatan membangun kepercayaan,&rdquo; ujarnya. Ketua Cyberity Arif Kurniawan menambahkan, langkah KPU menyembunyikan tampilan diagram perolehan suara sejatinya tidak masalah. Namun, tampilan UI/UX dalam bentuk diagram itu umumnya tertuang di kesepakatan awal antara KPU dan developer yang mengerjakan arsitektur sistem elektronik. &rdquo;Jadi, nggak bisa diubah seenaknya,&rdquo; terangnya. Karena itu, Arif mempertanyakan apakah KPU sudah mengubah kesepakatan dengan developer terkait dengan tampilan tersebut. Jika sudah, KPU semestinya menjelaskan kepada masyarakat ihwal kesepakatan yang dimaksud. &rdquo;Ibaratnya, kalau mau ngecat tembok balai desa, tidak bisa seenak pilihan kepala desa, harus dibicarakan dengan masyarakat desa,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin merespons polemik aplikasi Sirekap milik KPU. Dia menegaskan bahwa data yang ditampilkan Sirekap bukan menunjukkan hasil yang resmi dan digunakan sebagai acuan negara. Data yang resmi adalah rekapitulasi manual yang berjenjang dan nanti diumumkan secara tersendiri oleh KPU. &rdquo;Hasilnya itu nanti pengumuman resmi kalau sudah ada (pengumuman) KPU,&rdquo; katanya di sela kunjungan kerja di Tangerang kemarin. Ketika nanti hasil rekapitulasi berjenjang secara resmi disampaikan, pihak-pihak terkait punya hak untuk meresponsnya, apakah menerima atau tidak. Ketika ada pihak yang tidak menerima, Ma&rsquo;ruf menekankan ada saluran resminya. Di antaranya, lewat pengaduan di Bawaslu. Atau, juga bisa melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Cara-cara resmi itu bisa digunakan untuk merespons pengumuman resmi KPU terkait hasil Pemilu 2024.(far/tyo/wan/c6/fal)

KPU bergeming atas keputusannya meniadakan tampilan diagram pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

KPU Tutup Diagram Sirekap, Masyarakat Sipil: Tampilan Sistem Tidak Bisa Seenaknya Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/23-Februari-2024-Sirekap-KPU-2074325025.jpg" alt="KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org)" width="100%">
<figcaption>KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengaku akan berkoordinasi dengan KPU RI terkait hilangnya diagram dalam aplikasi Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap). Hadi mengaku akan berkoordinasi dengan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait polemik Sirekap. <div dir="auto">"Saya mau koordinasi dulu dengan Ketua KPU juga," kata Hadi usai menghadiri Rakernas ATR/BPN di Jakarta, Kamis (7/3).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hadi memastikan, akan memberikan informasi lebih lanjut setelah berkoordinasi dengan pihak KPU. "Nanti secara detilnya akan saya sampaikan. Ya nanti saya dengarkan dulu," ucap Hadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014416771/ria-ricis-perbaiki-poin-gugatan-pihak-teuku-ryan-tak-mau-alasan-gugatan-cerai-mengambang">Ria Ricis Perbaiki Poin Gugatan, Pihak Teuku Ryan Tak Mau Alasan Gugatan Cerai Mengambang</a></div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Adapun sejak pukul 23.00 WIB, Selasa (5/3) malam, situs&nbsp;<a href="http://pemilu2024.kpu.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://pemilu2024.kpu.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1709906232022000&amp;usg=AOvVaw0V5vRwd1CeNonNRmGk9TKt">pemilu2024.kpu.go.id</a>&nbsp;tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024. Website tersebut hanya terdapat foto formulir model c hasil plano yang bisa dilihat publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan,&nbsp;grafik dan angka yang bisa diakses publik itu belakangan membuat polemik. Bahkan, Sirekap menimbulkan ketidakakuratan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Grafik angka perolehan suara tidak akan ditampilkan kembali. Akibat ketidakakuratan sebagian kecil hasil pembacaan Sirekap telah memunculkan polemik dan bahkan disinformasi atas proses rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu," ungkap Idham Holik, Rabu (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aplikasi Sirekap KPU saat ini hanya menampilkan foto formulir model c. Menurutnya, formulir model c hasil jarang dilihat oleh para pengakses Sirekap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kini, kata Idham, KPU kabupaten/kota dan provinsi yang telah melakukan rekapitulasi manual harus mempublikasikan hasilnya pada website dan media sosial. Idham menekankan, KPU hanya akan fokus menampilkan data hasil rekapitulasi secara berjenjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi KPU di daerah yang telah menyelesaikan rekapitulasinya wajib mempublikasikan hasil rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu ke publik. Kini masyarakat dapat mengaksesnya," pungkas Idham.</div> </div>

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku akan berkoordinasi dengan KPU RI terkait hilangnya diagram dalam aplikasi Sistem Rekapitulasi Suara.

Diagram Sirekap KPU Hilang, Menko Polhukam Akan Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/JKT_KPU-gelar-rekapitulasi-suara-luar-negeri-tingkat-nasional_Salman-Toyibi4-4167394325.jpg" alt="Sejumlah saksi memotret layar yang menampilkan jadwal rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi memotret layar yang menampilkan jadwal rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tidak lagi menampilkan diagram perolehan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Dalam laman tersebut, KPU kini hanya menampilkan salinan foto C Hasil setiap tempat pemungutan suara (TPS). Kepada media, Komisioner KPU Idham Holik menyatakan ingin mengembalikan fungsi utama Sirekap. Yakni, menyampaikan publikasi foto formulir C Hasil plano. Sebab, selama ini publik fokus pada diagram. "Karena selama ini foto formulir model C Hasil jarang dilihat oleh pengakses Sirekap," ujarnya kemarin. Idham menilai keberadaan diagram dalam Sirekap memicu polemik. Bahkan memunculkan prasangka kepada KPU. Padahal, Sirekap bukan hasil resmi sebagai acuan penetapan hasil. "Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi uploader dan operator Sirekap KPU kabupaten/kota, hal itu akan jadi polemik," imbuhnya. Dengan alasan itu, KPU memutuskan hanya menampilkan bukti otentik perolehan suara peserta pemilu. Dia menerangkan, formulir C Hasil mencerminkan kondisi riil per TPS. Untuk hasil rekapitulasi berjenjang, Idham menyebut masyarakat bisa menyaksikan dalam publikasi KPU di masing-masing tingkatan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyoroti kebijakan tersebut. Dia berharap ada standar operasional yang jelas. Dalam rekomendasinya, Bawaslu memang pernah meminta agar publikasi Sirekap dihentikan sampai ada perbaikan sistem. "Jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Nah, sekarang kan sudah dihentikan, misalnya, berapa lama pertanyaannya?" ujarnya. Bagja menambahkan, jika alasan peniadaan diagram agar masyarakat dapat melihat formulir C Hasil, maka KPU harus juga menyertakan formulir D Hasil sejak tingkat kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat perbedaan jika memang ada perbedaan antara C Hasil dengan rekap. Bagja mengaku belum mendapat penjelasan resmi perihal kebijakan KPU tersebut. "Kita tunggu lah, semua dibahas," kata alumnus Utrecht University itu. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengkritik kebijakan KPU. Dia menilai, secara filosofi Sirekap disiapkan untuk membantu sarana publikasi hasil pemilu. Sebagai alat bantu, semestinya Sirekap bisa memudahkan pemilih untuk memahami angka. Diakuinya, diagram dan pemaparan hasil sementara itu sangat membantu masyarakat untuk memantau hasil di tengah proses rekapitulasi yang lama. Jika ada kekurangan pada akurasi, semestinya fokus pada perbaikan, bukan justru menutupnya. &rsquo;&rsquo;Mestinya diperbaiki dengan akurasi hasilnya,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Titi mengingatkan, apa yang dilakukan KPU justru kontraproduktif dengan upaya membangun kepercayaan. &rsquo;&rsquo;Justru makin menimbulkan spekulasi ada hal-hal yang ditutupi,&rsquo;&rsquo; terangnya. Terpisah, Jubir Tim Nasional Anies-Muhaimin Iwan Tarigan menyoroti kebijakan baru Sirekap. Dia mendesak dilakukan investigasi melalui mekanisme audit IT forensik. Upaya itu harus dilakukan oleh tim independen. "Karena dana sangat besar, tapi terus menimbulkan kekacauan penghitungan suara," ujarnya kepada Jawa Pos. (far/lum/tyo/c18/oni)

KPU memutuskan untuk tidak lagi menampilkan diagram perolehan suara pada Sirekap. kini hanya menampilkan salinan foto C Hasil TPS.

Diagram Sirekap Ditutup KPU, Bawaslu Dorong Publikasi Hasil Rekap Kecamatan-Nasional

Diagram

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Diagram

Berita Terkini

KPU Tutup Diagram Sirekap, Masyarakat Sipil: Tampilan Sistem Tidak Bisa Seenaknya Diubah

Diagram Sirekap KPU Hilang, Menko Polhukam Akan Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu

Diagram Sirekap Ditutup KPU, Bawaslu Dorong Publikasi Hasil Rekap Kecamatan-Nasional

Download Aplikasi JawaPos.com