<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/9177a660-4ff3-4bd3-ad24-8f4d5568a5fc-594759757.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sesuai dengan keterangan yang disampaikan pekan lalu oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri menyelenggarakan dialog publik bersama sejumlah ahli dan perwakilan koalisi masyarakat sipil. Dalam dialog yang berlangsung pada Senin (29/9), Jenderal Sigit menyinggung pentingnya menjaga stabilitas keamanan.&nbsp; Meski tidak dapat hadir secara langsung karena tengah mendampingi Presiden Prabowo, dalam sambutan yang disampaikan melalui rekaman video, Sigit menyampaikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sangat penting. Sebab, pengaruhnya luas. Bukan hanya pada aktivitas masyarakat sehari-hari, melainkan turut berpengaruh pada iklim perekonomian nasional.&nbsp; &rdquo;Oleh karena itu, kita harus menjaga stabilitas kamtibmas sehingga iklim investasi tetap kondusif serta pertumbuhan pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan optimal untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat,&rdquo; kata Sigit.&nbsp; Menurut orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu, stabilitas kamtibmas dibutuhkan agar program-program pemerintah yang dilaksanakan untuk kebaikan masyarakat dapat terlaksana. Tanpa stabilitas kamtibmas, program-program yang diantaranya bertujuan menghadirkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan terlaksana.&nbsp; &rdquo;Kita harus ingat bahwa ada pembangunan nasional yang harus kita kawal guna mendorong kemajuan bangsa,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Mantan kepala Bareskrim Polri itu menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu berdampak pada stabilitas kamtibmas dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional. Termasuk timbulnya kekhawatiran di kalangan investor yang sudah berniat berinvestasi di Indonesia. Sigit menyatakan bahwa kerusuhan itu menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. &rdquo;Selain kerugian material seperti rusaknya fasilitas publik, gedung DPR, markas polisi di berbagai daerah, juga terdapat korban jiwa serta kerugian yang bersifat immaterial berupa rasa takut, kekhawatiran, dan rasa trauma di tengah masyarakat,&rdquo; jelas Sigit.&nbsp; Karena itu, Sigit menyatakan bahwa semua pihak harus memastikan kebebasan berpendapat dijalankan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. Dia tegas menyebut, ruang demokrasi harus tetap hidup. Namun demikian, tidak boleh menjadi celah bagi tindakan yang menghambat kemajuan bangsa. Apalagi sampai menyebabkan korban jiwa.

Kapolri Jenderal Sigit Prabowo menekankan pentingnya stabilitas keamanan untuk mendukung program pemerintah dalam dialog publik

Gelar Dialog Publik Bersama Ahli dan Masyarakat Sipil, Kapolri Singgung Pentingnya Menjaga Stabilitas Keamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/Anies-cak-imin-1091453392.jpg" alt="Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah) bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Solo, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah) bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Solo, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah selenggarakan Dialog Publik Terbuka, agenda ini dimaksudkan sebagai sarana untuk literasi politik warga Muhammadiyah dan publik luas. Rakyat yang akan menentukan pilihan pada 2024 supaya memiliki pengetahuan tentang visi, misi dan gagasan para calon pemimpin yang akan berlaga. Mengingat tantangan Indonesia ke depan semakin kompleks dan tidak mudah. Muhammadiyah berkomitmen menghadirkan literasi politik yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter agar warga yang mempunyai hak pilih betul-betul melek politik, salah satunya dengan menggelar acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013310548/wamen-atrbpn-minta-percepat-legalisasi-tanah-untuk-pesantren-muhammadiyah">Wamen ATR/BPN Minta Percepat Legalisasi Tanah untuk Pesantren Muhammadiyah</a> Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/11) dilansir dari Antara, berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat menjadi paham, mengetahui pemikiran, dan rekam jejak calon pemimpin bangsa. "Kami tidak ingin kontestasi pemilu berjalan rutin seperti biasa tanpa ada pembaruan, kemajuan untuk Indonesia ke depan. Yang kami juga harapkan bahwa Indonesia ke depan adalah Indonesia yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa," katanya usai acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang menghadirkan pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu, lanjut Haedar, selain pemilu ini berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, bermartabat, beretika, Muhammadiyah ingin agar pemilu berdiri tegak di atas konstitusi dan peraturan, serta yang tidak kalah pentingnya juga cerdas dan bertanggung jawab. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013307759/muhadjir-effendy-sebut-muhammadiyah-bisa-edukasi-masyarakat-tentang-sejarah-organisasinya-lewat-wisata">Muhadjir Effendy Sebut Muhammadiyah Bisa Edukasi Masyarakat tentang Sejarah Organisasinya Lewat Wisata</a> Disinggung mengenai dukungan Muhammadiyah kepada pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi nonpolitik praktis. "Juga ormas-ormas yang lain tidak dalam kapasitas untuk mendukung, yang dukung-mendukung itu parpol. Kami justru lewat cara yang dialogis, cara yang bersifat keilmuan, dan lewat cara elegan membuka ruang masyarakat untuk tahu dan cerdas dengan yang mereka pilih, bertanggung jawab apa yang mereka pilih," katanya.&nbsp; Haedar menilai pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar merupakan aset strategis bangsa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013307670/muhadjir-effendy-dorong-muhammadiyah-lebih-berperan-aktif-dalam-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat">Muhadjir Effendy Dorong Muhammadiyah Lebih Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</a> "Kami berharap Rahmatullah melimpahi Mas Anies dan Gus Imin sebagai aset strategis bangsa," katanya. Panelis dalam Dialog Terbuka di UMS untuk Paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 ini ada Kiai Saad Ibrahim (Ketua PP Muhammadiyah), Sofyan Anif (Rektor UMS), Aidul Fitriciada Azhari (Mantan Komisi Yudisial), Siti Zuhro (Peneliti BRIN), dan Zuly Qodir (Pakar Politik Islam dari UMY). Setelah dialog ditutup Paslon nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar mendapat hadiah berupa Anggota Kehormatan Muhammadiyah, dan beberapa dokumen Muhammadiyah tentang pandangan keindonesiaan, keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah selenggarakan Dialog Publik Terbuka, agenda ini dimaksudkan sebagai sarana untuk literasi politik.

Adakan Dialog Terbuka Bersama Calon Pemimpin Bangsa, Muhammadiyah Tegaskan Sebagai Organisasi Nonpolitik Praktis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/Konferensi-Pers-Muhammadiyah-722609362.jpeg" alt="Abdul Mu&rsquo;ti dalam konferensi pers saat milad Muhammadiyah ke &ndash; 111 /muhammadiyah.or.id" width="100%">
<figcaption>Abdul Mu&rsquo;ti dalam konferensi pers saat milad Muhammadiyah ke &ndash; 111 /muhammadiyah.or.id</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Muhammadiyah sudah mengkonfirmasi soal kedatangan dari ketiga calon presiden dan wakil presiden untuk menghadiri dialog publik. Kepastian kedatangan dari ketiga paslon capres dan cawapres untuk mengikuti dialog publik tersebut langsung disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu&rsquo;ti pada Sabtu (18/11) di tengah rangkaian Semarak Milad ke-111 Muhammadiyah di Yogyakarta. &ldquo;Sehubungan dengan undangan Dialog Publik PP Muhammadiyah, semua pasangan calon presiden-wakil presiden menyatakan akan hadir,&rdquo; kata Abdul Mu&rsquo;ti dilansir laman resmi Muhammadiyah. Kegiatan dialog publik sudah beberapa kali mengalami perubahan dari rencana awal, seperti tempat dan waktu untuk paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Paslon tersebut pada awalnya bakal melakukan di Universitas Muhammadiyah Malang namun, berubah ke Universitas Muhammadiyah Surabaya. &ldquo;Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat 24 November pukul 09.00-11.00 di Universitas Muhammadiyah Surabaya,&rdquo; ujar Mu&rsquo;ti. Pada pasangan lain masih sesuai dengan rencana awal. Pelaksanaan dialog publik paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berlokasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Rabu, 22 November 2023. Acara tersebut mulai pukul 09.00-11.00 WIB. Untuk paslon nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tetap di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Kamis, 23 November 2023. Acara dimulai pukul 13.00&ndash;15.00 WIB. UMSurabaya siap menjadi tempat dialog publik. Hal ini disampaikan langsung oleh dr. Sukodiono selaku rektor. Pihaknya sudah menyiapkan aula yang memiliki kapasitas 1.000 orang, tetapi untuk menjaga kondusifitas ruangan dan efektivitas pada tempat tersebut maka akan diisi setengah dari kapasitas. Prof. Ma&rsquo;mun Murod, selaku Rektor UMJ menyampaikan kesiapan untuk acara dialog publik dengan menyediakan aula yang berkapasitas 2.000 orang. Pihak UMJ juga memiliki pendapat yang sama dengan pihak UMSurabaya. Pihaknya akan membatasi jumlah orang yang akan mengikuti acara tersebut. Sementara itu, penguji dalam acara dialog publik akan berasal dari lingkup internal dan eksternal Persyarikatan Muhammadiyah. Pendapat berbeda dari UMSurabaya, Ma&rsquo;mun Murod menyampaikan rencana bahwa salah satu penguji dalam acara Dialog Publik Capres dan Cawapres itu berasal dari unsur PP Muhammadiyah. Abdul Mu&rsquo;ti juga menyampaikan terima kasih atas kesediaan ketiga Paslon Capres dan Cawapres untuk mengikuti acara dialog publik. Sekretaris PP Muhammadiyah ini juga berharap acara tersebut lancar dan bermanfaat untuk edukasi politik dan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas untuk Indonesia Berkemajuan.

Muhammadiyah mengkonfirmasi akan hadirnya semua paslon capres dan cawapres dalam acara dialog publik yang akan diselenggarakan di tiga kota.

Dialog Publik Bersama Muhammadiyah, Ketiga Capres dan Cawapres Siap Hadir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/sudah_final.jpg" alt="DIALOG TERBUKA: Mahfud MD (dua dari kiri) bersama Ali Aziz didampingi Wamenag Zainul Tauhid (kiri) dan Rektor UINSA Akhmad Muzzaki (kanan) di sela-sela memberi penjelasan terkait RUU KUHP di Surabaya kemarin (21/9). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIALOG TERBUKA: Mahfud MD (dua dari kiri) bersama Ali Aziz didampingi Wamenag Zainul Tauhid (kiri) dan Rektor UINSA Akhmad Muzzaki (kanan) di sela-sela memberi penjelasan terkait RUU KUHP di Surabaya kemarin (21/9). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Pemerintah Sosialisasi dan Gelar Dialog Publik Pasal-Pasal Krusial JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bakal disahkan akhir tahun ini. Saat ini terus dilakukan finalisasi dengan menggelar sosialisasi dan dialog publik di berbagai kota. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, pembahasan RUU KUHP memasuki tahap final. ”Rencananya mau disahkan pada hari kemerdekaan tahun ini. Namun, presiden mengarahkan untuk menyosialisasikan dan mendialogkan dengan masyarakat luas karena menyangkut orang banyak,” kata Mahfud saat sosialisasi dan dialog publik RUU KUHP di Surabaya kemarin (21/9). Menurut dia, RUU KUHP telah didiskusikan selama 59 tahun. KUHP yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintahan Belanda dan telah berlaku 104 tahun. Nah, sosialisasi dilakukan karena adanya sejumlah pasal krusial. ”Sudah hampir final. Tapi, dibersihkan dulu sejumlah hal yang bersifat teknis. Tidak lagi bersifat ideologi. Insya Allah akhir tahun ini sudah bisa disahkan menjadi UU oleh DPR bersama pemerintah,” terang mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Dialog publik RUU KUHP di Surabaya melibatkan lembaga pendidikan, pondok pesantren, ormas keagamaan, dan masyarakat. Mahfud mengatakan, Kementerian Agama turut dilibatkan. Sebab, sepanjang proses pembahasan RUU KUHP, muncul pro-kontra dari kalangan agama. Misalnya, terkait pasal perzinaan, hukuman mati, hingga hak asasi manusia. Menurut Mahfud, isi RUU KUHP mengakomodasi berbagai kepentingan, aliran, paham, hingga situasi budaya sehingga menjadi satu visi bersama tentang Indonesia. Anggota tim sosialisasi RUU KUHP I Gede Widhiana Suarda mengungkapkan, dikaji secara sosiologis, urgensi RUU KUHP harus mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebab, meski sebagian KUHP saat ini masih bisa diadopsi, nilainya berasal dari Belanda. ”Urgensi lainnya, KUHP saat ini tidak ada terjemahan resmi dari pemerintah. Yang ada hanya terjemahan bebas yang selama ini digunakan sebagai penegakan hukum. Kan itu mengerikan,” tuturnya. Gede lantas membahas beberapa pasal di antara 14 pasal krusial yang solusinya mengambil jalan tengah. Misalnya, terkait pidana mati bersyarat. Terpidana boleh divonis hukuman mati, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun untuk menjalani hukuman penjara. Jika terpidana menunjukkan perubahan positif, pidana mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan mengacu pada proses yudisial. ”Kalau kita lihat, sebagian besar negara sudah menghapus pidana mati,” ungkapnya. Gede juga menyosialisasikan pasal terkait penghinaan presiden dan wakil presiden. Jalan tengah yang diambil, pasal itu adalah delik aduan dan hanya bisa dituntut jika presiden dan wakil presiden yang melaporkan. Dengan demikian, kritik tidak akan dihukum atau dipidana selama tidak ada pengaduan. Ada dua poin yang dikategorikan sebagai penghinaan, yaitu fitnah dan penistaan. Misalnya, penyampaian dengan cara yang kurang baik seperti menggunakan umpatan. ”Penghinaan dan kritik sangat mudah dibedakan. Kalau lebih kompleks, bisa menghadirkan saksi ahli ketika di pengadilan,” katanya. Selain itu, Gede menerangkan pasal mengenai perdukunan, penistaan agama, perzinaan, serta living law. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember itu, penolakan terhadap penyusunan RUU baru merupakan sesuatu yang wajar. Jika masih ada pihak yang tidak setuju, bisa mengajukan judicial review setelah pengesahan.

RUU KUHP Sudah Final, Disahkan Akhir Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663402290.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar dialog publik, membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kegiatan ini dilakukan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak.  “Masukan dari lembaga pendidikan dan ormas keagamaan sangat diharapkan,” kata Sekjen Kemenag Nizar, Senin (19/9).  Nizar mengatakan, KUHP harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Karenanya, KUHP juga perlu disempurnakan secara berkesinambungan, meski selalu saja ada pro-kontra dalam penyusunannya.  “Salah satu upaya meminimalisir pro-kontra, diperlukan dialog publik dan diskusi dengan masyarakat dan para ahli hukum dan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan pihak terkait lainnya,” imbuhnya.  Sementara itu, Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD menyampaikan, banyak aturan peninggalan zaman kolonial yang masih berlaku dan sudah berumur lama. Aturan-aturan itu sudah seharusnya diubah dan menyesuikan dengan tatanan hidup masyarakat, salah satunya KUHP.  “Hukum adalah bagian dari proses pelayan publik, di mana ada masyarakat di sana ada hukumnya. Sehingga harus selalu update dan melindungi masyarakat, ketika masyarakat berubah, hukum seharusnya berubah,” ucap Mahfud.  RUU KUHP ini, kata Mahfud, sudah lama disusun, sekitar 39 tahun. Sudah seharusnya ditetapkan, apalagi banyak diskusi, baik uji publik maupun dialog publik, yang sudah dilakukan. Presiden minta agar tiap kementerian menggelar dialog publik untuk membahas RUU KUHP ini dengan melibatkan ormas dan lembaga terkait.  “Dialog Publik ini dilakukan oleh 11 kementerian terkait, salah satunya adalah Kementerian Agama. Ini untuk mengakomodir masukan dari lembaga dan ormas masyarakat dan keagamaan. Ini demi untuk mencapai pemahaman yang sama dan penyempurnaan RUU KUHP,” tandasnya.

Jaring Masukan, Kemenag Gelar Dialog Publik Bahas RUU KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1646817364661.jpg" alt="Pelaksanaan PTM di salah satu sekolah dasar. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan PTM di salah satu sekolah dasar. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainudin Maliki mengapresiasi komitmen Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang membuka ruang partisipasi publik terhadap Rancangan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).  Dengan keterlibatan publik seluas-luasnya, isi dari rancangan regulasi tersebut diharapkan dapat memenuhi gagasan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat.  “Saya sangat senang bahwa Kemendikbudristek menjamin penyusunan RUU ini dibuka dialog yang sangat luas. Beberapa pihak juga sudah diajak untuk berdialog mengenai RUU Sisdiknas,” kata Zainudin dalam diskusi virtual, Jumat (15/4).  Selain partisipasi publik, kualitas dialog juga perlu menjadi perhatian. Dengan begitu, rumusan RUU Sisdiknas sudah menampung gagasan dan pandangan masyarakat.  “Ruang partisipasi perlu dibuka seluas-luasnya karena memang secara sosiologis undang-undang itu hanya akan bisa dilaksanakan. Hanya akan efektif kalau memang relevan dengan yang berkembang di masyarakat,” jelasnya.  Dukungan serupa juga disampaikan Guru Besar Universitas Negeri Jogjakarta, Suyanto. Menurutnya, pelibatan publik akan mempermudah pembahasan RUU Sisdiknas untuk kedepannya. Berdasarkan pengalaman pribadinya saat menjadi ketua tim penyusunan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada resistensi penolakan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap pasal tertentu.  “Kalau sampai terulang, itu akan menghambat. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi hikmah yang baik untuk mengawal rancangan undang-undang kita di masa depan,” ucapnya.  Sementara itu, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BKSAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan, pemerintah sudah beberapa kali menjalankan uji publik, baik yang digagas Kemendikbudristek maupun Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun pihak yang dilibatkan mulai pakar, organisasi masyarakat, serta organisasi profesi.  Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 96 Ayat (1) Undang Undang Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup partisipasi masyarakat.  “Untuk uji publik, ada sekitar 42 lembaga/organisasi yang terlibat. Kemendikbudristek akan terus memperluas keterlibatan publik. Kami betul-betul percaya pelibatan publik itu bermakna, tidak hanya ditampung tapi juga didengarkan,” ucap Anindito.  Anindito menjelaskan, RUU Sisdiknas saat ini masih dalam tahap perencanaan. Setelah draf RUU dan naskah akademik diserahkan pemerintah dan diterima DPR, partisipasi publik akan semakin bertambah besar.  “Kami belum membuka drafnya secara umum karena ini tugas pemerintah untuk memberikan kepada DPR. Kami ingin draf yang diberikan tidak hanya suara pemerintah, tapi juga suara publik,” tegasnya.  Adapun RUU Sisdiknas akan menggantikan tiga undang-undang sistem pendidikan yang selama ini berlaku yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Buka Ruang Dialog, DPR Harapkan RUU Sisdiknas Tampung Aspirasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG_20190411_173446.jpg" alt="Dialog Publik Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumatera Selatan yang bertemakan meningkatkan penyerapan karet rakyat melalui hilirisasi industry karet domestic di Hotel The Zuri Palembang. (Alwi Alim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dialog Publik Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumatera Selatan yang bertemakan meningkatkan penyerapan karet rakyat melalui hilirisasi industry karet domestic di Hotel The Zuri Palembang. (Alwi Alim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Wacana menghadirkan industri ban baru di Sumatera Selatan (Sumsel) dinilai bakal tidak optimal. Pasalnya, investasi yang harus dikeluarkan sangat tinggi dan harga ban baru pun mahal. Karena itu, industri ban vulkanisir dianggap lebih menjanjikan.  Hal ini terungkap dalam kegiatan Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumatera Selatan yang bertemakan meningkatkan penyerapan karet rakyat melalui hilirisasi industri karet domestik di Hotel The Zuri Palembang, Kamis (11/4).  Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, A Aziz Pane mengatakan, selama ini Indonesia hanya dijadikan pasar oleh dunia. Bahkan, sarung tangan, latex nya pun masih impor. Karena itu, pengembangan industri ban bisa dilakukan. Di Palembang sendiri pabrik ban milik negara pernah ada hingga tahun 1989 dijual, sekarang yang masih eksis yakni di Medan dan Jawa Barat bahkan hingga ke luar negeri.  Menurutnya, produksi yang dihasilkan sudah bagus. Hanya saja, standar kualitas dibuat harus disesuaikan dengan jalan yang ada. Meskipun begitu, ia mengaku untuk di Sumsel khususnya di Palembang yang sangat berpeluang untuk menjadi hilirisasi yakni ban vulkanisir.  “Ban vulkanisir ini sangat berpeluang, ban bekas yang diperbarui telapaknya. Ban ini bisa dua hingga tiga kali di daur ulang,” katanya.  Saat ini, pabrik ban di dunia juga sedang terancam. Itu dikarenakan protes negara pemakai ban akibat efek samping dari ban bekas yang tidak bisa dihancurkan. Contohnya, di Kalimantan ban bekas yang ditanam bisa merusak struktur tanah.  “Terlebih lagi investasi untuk membangun pabrik ban ini sangat besar,” ujarnya.  Kelebihan utama ban vulkanisir, yakni relative murah dibandingkan harga ban yang baru. Apalagi, jumlah truk pengangkut karet yakni berskisar 400 unit yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Sumsel. belum lagi truk pengangkut batubara, pengangkut pupuk dan lain sebagainya sehingga potensi ini sangat besar untuk industry ban vulkanisir.  “Kalau Asosiasi UPPB kabupaten bisa dijadikan IKM ban vulkanisir, maka setiap sentra karet bisa melayani truk untuk menyediakan ban vulkanisir ini. Tentunya, penyerapan karet rakyat pun akan bertambah untuk industry hilir,” tutupnya.  Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Yunita Resmi Sari mengatakan, komoditi karet memiliki kontribusi pada PDRB ekonomi di Sumsel. Karena, mampu menyerap tenaga kerja, berkontribusi terhadap ekspor dan berkorelasi terhadap program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.  Karena itu, bagaimana caranya untuk menambah nilai tambah terhadap komoditi karet. Salah satu upayanya yakni mendirikan industry hilir sehingga timbul permintaan terhadap karet rakyat dan mendongkrak harga karet.  “Banyak potensi hilir yang dapat dibangun. Namun, harus ditentukan mana yang cocok dan jangan hanya fokus hanya satu alternative saja,” katanya.  Dirinya belum dapat menghitung potensi kenaikan harga karet dengan adanya industry hilirisasi. Namun, semuanya bergantung pada industry hilirisasi itu sendiri. Namun, pada intinya mendirikan hilir ini dalam rangka meningkatkan penyerapan karet rakyat sehingga dapat meningkatkan harga karet.  “Semakin banyak karet terserap maka harga pun dapat meningkat,” tutupnya.

Industri Ban Vulkanisir Lebih Menjanjikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gusdurian-suarakan-pemilu-damai_m_.jpg" alt="Gusdurian Sulawesi menggelar dialog publik Demokrasi Jalan Menuju Pemilu Damai 2019, di Makassar, Sabtu (19/1). " width="100%">
<figcaption>Gusdurian Sulawesi menggelar dialog publik Demokrasi Jalan Menuju Pemilu Damai 2019, di Makassar, Sabtu (19/1). </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang Pemilu 2019, Gusdurian Sulawesi kembali menggelar dialog publik dengan tema Demokrasi Jalan Menuju Pemilu Damai, di Jalan Hertasning Makassar, Sabtu (19/1). Kegiatan ini, digelar berangkat dari keprihatinan akan pelaksanaan pemilu 2019 mendatang. We Presidium Gusdurian Sulawesi, Suaib Amin Prawono mengatakan, perhelatan Pemilu 2019 tidak menutup kemungkinan rawan konflik. Kondisi itu, berangkat dari persitiwa masala lalu, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Baik berita bohong atau hoaks hingga isu SARA kerap kali mewarnai perhelatan politik bangsa ini.&nbsp; "Tanpa disadari, kedua isu tersebut berjalan senyap dan bermain di alam bawah sadar kita. Parahnya lagi, hal itu tak hanya disebarkan oleh orang-orang awam. Tapi juga orang yang berpendidikan," kata Suaib dalam keterangan resminya.&nbsp; Ia melanjutkan, fenomena ini terjadi karena minimnya gagasan. Selain itu, juga karena hasrat berkuasa lebih dominan ketimbang upaya untuk menegakkan prinsip kemanusiaan dalam berpolitik. Akibatnya, nilai-nilai kemanusiaan yang sejatinya menjadi basis perjuangan politik menjadi terlupakan.&nbsp; "Tentu hal ini sangat berbahaya. Sebab, fenomena ini tak hanya berpotensi melahirkan konflik horizontal serta lemahnya ikatan solidaritas antar sesama. Tapi juga berpotensi menciptakan disintegrasi bangsa. Jika sudah demikian, mimpi tentang pemilu damai menjadi sesuatu yang mustahil diwujudkan," terangnya. Tak hanya itu, narasi politik berseliweran di berbagai media sosial terlihat semakin tidak mendidik. Karena tak hanya diwarnai berita-berita bohong, tapi juga kebencian; dendam; dan kecurigaan antar masing-masing pendukung Pasangan Calon (Paslon). Lebih lanjut kata Suaib, dalam konteks inilah penting untuk terus menyuarakan pemilu damai.&nbsp; Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah, terus mewacanakan pentingnya kesadaran berdemokrasi dengan melibatkan semua kalangan. "Lewat dialog ini, kita berharap demokrasi tidak hanya dipahami sebatas instrumen politik. Tapi lebih dari itu, menjadi basis nilai kemanusiaan," lanjutnya.&nbsp; Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini, Pengamat Politik Sulsel, Dr Firdaus Muhammad; Komisioner Komisi Pemiluhan Umum (KPU) Sulsel, Asram Jaya; Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Saiful Jihad; dan Direktur Lembag Advokasi Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel, Iqbal Arsyad.

Gusdurian Suarakan Pemilu Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pln-punya-peran-sukseskan-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Dewan Komisaris PLN, Komjen Purnawirawan (Purn) Oegroseno, bersama Direktur Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Sumut, Nazir Salim Manik dan Ketua IWO Medan Erie Prasetyo Dialog Publik PLN dan IWO Kota Medan, Jumat (14/12)." width="100%">
<figcaption>Dewan Komisaris PLN, Komjen Purnawirawan (Purn) Oegroseno, bersama Direktur Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Sumut, Nazir Salim Manik dan Ketua IWO Medan Erie Prasetyo Dialog Publik PLN dan IWO Kota Medan, Jumat (14/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kedepan terus melakukan pembenahan. Itu dilakukan, agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Dewan Komisaris PLN, Komjen Purnawirawan (Purn) Oegroseno, Jumat (14/12) di Berastagi, Kabupaten Karo. Peningkatan jaringan pun terus dilakukan diberbagai daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk Indonesia semakin terang. Untuk itu, ia juga mengimbau agar masyarakat ikut berperan dalam mewujudkan hal Indonesia terang. Oegro menyatakan, pihaknya juga berkonsentrasi menghadapi pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) agar berjalan dengan lancar. "Pada pilpres mendatang, kita full benar-benar harus konsentrasi. Jangan sempat ada pemadaman terutama saat penghitungan suara," ujar mantan Wakapolri itu, dalam Dialog Publik PLN dan IWO (Ikatan Wartawan Online) Kota Medan, Jumat (14/12). Hal itu diutarakannya, agar nantinya tidak ada dugaan-dugaan adanya permainan disaat pemungutan suara berlangsung. Karena menurutnyam tidak menutup kemungkinan jika pemadaman terjadi, dapat disalahartikan oleh kubu 1, kubu 2 dan seterusnya bahwa dianggap PLN tidak netral. “Dan ini sangat dijaga oleh pihak PLN,”tegasnya. Sebelum mengakhiri, Oegro menambahkan, agar masyarakat juga ikut mendukung upaya PLN mewujudkan Indonesia terang. peran masyarakat dalam mewujudkan Indonesia terang bisa dilakukan dengan kesadaran untuk membayar tunggakan listrik. Dengan begitu, pembangunan menjadi lancar. "Ada memang masyarakat yang tidak mampu untuk membayar. Namun, ketika ada subsidi dari pemerintah, segeralah bayar, sehingga tunggakanpun berkurang," ujarnya. “Pembangunan jaringan PLN di seluruh Indonesia tak terkecuali Provinsi Sumatera Utara, tetap kita upayakan dalam menikmati listrik. Sehingga tidak ada lagi pemadaman," tandas Oegro. Terkait dengan peran PLN pada Pemilu 2019, Direktur Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Sumut, Nazir Salim Manik menyatakan, PLN memang punya andil dalam mensukseskan pilpres dan pileg pada 2019. Hal itu tertuang pada Pasal 374 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, huruf c tentang Pemilu. "Jadi kalau penerangan kurang atau tidak memadai, berpotensi salah dan mengulang proses pemilihan," jelas mantan Komisioner KPU Sumut itu. Berdasarkan pengalamannya, banyak TPS di desa terpencil membutuhkan penerangan. Ia pun berpesan kepada PLN untuk memberikan perhatian terkait hal itu.

PLN Punya Peran Sukseskan Pemilu 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/moeldoko-mahasiswa-jangan-mimpi-jadi-pns-dan-pegawai-bank_m_-1.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko saat menghadiri dialog publik di Universitas Brawijaya, Kamis (22/11)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko saat menghadiri dialog publik di Universitas Brawijaya, Kamis (22/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko berpesan kepada para mahasiswa agar tidak terpaku untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai perbankan ketika lulus nanti. Mahasiswa&nbsp;seharusnya bisa membangun kreativitas. Salah satunya dengan menjalankan bisnis. "Maka yang diperkuat adalah bagaimana membangun kreativitas pada setiap manusia. Jangan lagi bergantung menjadi pegawai negeri, jangan lagi bergantung menjadi pegawai perbankan dan seterusnya," ujarnya saat menghadiri acara Dialog Publik 'Daya Saing Indonesia' di Universitas Brawijaya (UB), Kamis (22/11). Di hadapan ratusan mahasiswa, Moeldoko menyampaikan bahwa mereka harus mampu membangun dirinya. Sehingga para agent of change&nbsp;itu&nbsp;mampu menjadi manusia kreatif dan produktif, yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu. "Setiap orang Indonesia harus bisa membangun dirinya, menjalankan bisnis masing-masing. Melalui dunia perguruan tinggi ini salah satunya. Sebab mereka (mahasiswa)-lah yang nanti menjadi aktornya," paparnya. Saat ini dunia&nbsp;telah memasuki dunia revolusi industri gelombang keempat atau dikenal revolusi industri 4.0. Banyak tenaga manusia yang digantikan oleh robot. Sehingga, ke depan manusia harus bisa kreatif untuk bertahan hidup. Moeldoko menyebut, berdasarkan data dari McKinsey, perkembangan e-commerce di Indonesia menunjukkan tren luar biasa. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mencontohkan, ada satu perusahaan handycraft di Jogjakarta yang sebelum memasuki dunia e-commerce hanya bisa menjual sekitar 20 produk dalam satu bulan. Namun, setelah bergabung dengan e-commerce, dia bisa menjual 50 ribu produk per bulan. "Ini sebuah perkembangan yang besar. Sehingga menurut pandangan saya, dunia kreativitas diakselerasi oleh perkembangan teknologi digital, akan menghasilkan sebuah rumusan prosperity (kemakmuran) dan security (keamanan)," terangnya. Dia mengungkapkan, demokrasi di Indonesia sudah sangat mapan. Selanjutnya negara akan melakukan kapitalisasi, sehingga memungkinkan inovasi akan berkembang dengan pesat. "Industri kreatif akan tumbuh dengan luar biasa," pungkasnya.  *Judul berita telah direvisi dari sebelumnya, "Moeldoko: Mahasiswa Jangan Mimpi Jadi PNS dan Pegawai Bank". Redaksi mohon maaf.

Moeldoko: Mahasiswa Jangan Bergantung Jadi PNS dan Pegawai Bank Saja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dialog publik

Berita Terkini