<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/rahmat-imran-disebut-sebagai-salah-satu-dalang-penyerangan-kantor-lbh_m_157947.jpeg" alt="Ketua YLBHI bidang advokasi Muhammad Isnur." width="100%">
<figcaption>Ketua YLBHI bidang advokasi Muhammad Isnur.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme beredar luas hingga memantik kritik. Salah satunya disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menolak draft perpres tersebut.</p> <p>Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyampaikan bahwa koalisi telah mendapat informasi bahwa draft perpres itu akan dikonsultasikan kepada DPR dalam waktu dekat. Konsultasi itu juga dilakukan untuk mendapat persetujuan.</p> <p>Menurut koalisi, draft Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme itu bermasalah secara formil dan materiil. Secara formil, kata Isnur, pasal yang mengatur tentang pelibatan TNI melalui Perpres, yaitu Pasal 43I Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 4 TAP MPR Nomor VII Tahun 2000.</p> <p>&rdquo;Yang menegaskan bahwa perbantuan TNI dalam tugas keamanan harus diatur dengan undang-undang. Pun demikian ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 UU TNI. Oleh karena itu, pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme melalui Perpres adalah hal yang keliru dan inkonstitusional,&rdquo; terang Isnur kepada awak media pada Rabu (7/1).</p> <p>Secara materiil atau substansi, Isnur menyampaikan bahwa draft Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme berpotensi membahayakan demokrasi, HAM, dan prinsip negara hukum. Dia menyebut, rumusan kewenangan TNI yang luas dan tidak jelas membuka ruang penyalahgunaan di luar kepentingan pemberantasan terorisme.</p> <p>&rdquo;Draft tersebut juga berisiko mendorong praktik pelabelan terorisme terhadap kelompok masyarakat kritis, sehingga menjadi ancaman serius bagi gerakan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa dan buruh,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Isnur menyebut, pada akhir Agustus 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengidentifikasi kelompok-kelompok mahasiswa yang melakukan protes sebagai kelompok teroris. Dalam konteks itu, draft Perpres tersebut dinilai oleh koalisi sebagai penegasan penguatan kewenangan untuk membangun politik ketakutan bagi masyarakat.</p> <p>&rdquo;Dalam draft Perpres yang beredar tersebut, ditemukan perluasan peran TNI yang terlampau karet dan eksesif. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan fungsi militer dalam mengatasi aksi terorisme yang mencakup fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan,&rdquo; ungkap Isnur.</p> <p>Menurut Isnur dan rekan-rekannya di koalisi, fungsi penangkalan mencakup berbagai kegiatan, termasuk operasi intelijen, teritorial, informasi, dan operasi lainnya. Menurut dia, frasa operasi lainnya bersifat sangat karet dan multitafsir.</p> <p>&rdquo;Sehingga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik kekuasaan dan mengancam kebebasan sipil serta demokrasi,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Secara tegas Isnur menyatakan bahwa TNI tidak seharusnya tidak terlibat dalam fungsi-fungsi penangkalan dan pemulihan dalam kasus terorisme. Mengingat peran TNI merupakan alat pertahanan negara, bukan lembaga penegakan hukum.</p> <p>Isnur menyebut, fungsi-fungsi itu semestinya dijalankan oleh lembaga sipil yang berwenang dan kompeten seperti BIN untuk penangkalan. Kemudian Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, BNPT dan kementerian serta lembaga lainnya untuk pemulihan dalam kerangka rekonstruksi dan rehabilitasi.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Peran TNI seharusnya dibatasi pada bantuan penindakan terorisme yang mengancam kedaulatan negara. Perbantuan kepada aparat keamanan sipil (penegak hukum), hanya dilakukan dalam situasi khusus (darurat), pilihan terakhir (last resort), dan dilakukan melalui keputusan presiden,&rdquo; beber Isnur.</p> <p>Menurut koalisi, kewenangan penangkalan dan penindakan secara mandiri yang diberikan kepada TNI berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum, membahayakan HAM, serta bertentangan dengan Pasal 30 UUD 1945.</p> <p>&rdquo;Selain itu, istilah penangkalan tidak dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut hanya mengenal istilah pencegahan, yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPT dengan kementerian atau lembaga terkait dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah bukan dengan Perpres,&rdquo; terangnya.</p> <p>Lebih lanjut, Isnur menyatakan bahwa kewenangan pencegahan juga tidak boleh diberikan kepada TNI. Tidak hanya sudah berada di luar ruang lingkup tugas pokok TNI yang diatur dalam UU TNI, kewenangan itu dinilai akan tumpang tindih dengan tugas dan wewenang lembaga lain dalam melakukan pencegahan.</p> <p>&rdquo;Karena itu, pemberian kewenangan pencegahan kepada TNI dalam draft Perpres tidak diperlukan dan justru bertentangan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Pemberian kewenangan penindakan terorisme secara langsung kepada TNI, masih kata Isnur, berisiko merusak sistem peradilan pidana atau criminal justice system sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan KUHAP.</p> <p>Koalisi juga menyebut, tugas militer dalam mengatasi terorisme seharusnya ditunjukkan khusus untuk menghadapi ancaman terorisme di luar negeri seperti pembajakan kapal atau pesawat Indonesia di luar negeri atau operasi pembebasan warga negara Indonesia di luar negeri.</p> <p>&rdquo;Militer tidak perlu memiliki kewenangan penangkalan dan penindakan untuk mengatasi terorisme di dalam negeri yang dilakukan secara langsung sebagaimana diatur dalam perpres itu,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Atas munculnya draft perpres tersebut, koalisi menolak draft perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme karena dianggap berbahaya bagi kehidupan demokrasi, negara hukum, dan penegakan HAM. Koalisi meminta kepada seluruh fraksi di DPR untuk menolak draft Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme karena bermasalah secara formil maupun substansial.</p> <p>&rdquo;Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut dan mengkaji kembali draft perpres tersebut karena membahayakan kehidupan demokrasi dan masa depan penegakan HAM di Indonesia,&rdquo; tandasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Koalisi masyarakat sipil kritik draft Perpres tugas TNI dalam mengatasi terorisme. Mereka desak Presiden Prabowo cabut draft tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Prabowo Cabut Perpres Tugas TNI Mengatasi Aksi Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/P5HYYB5djBrr7ZjP91Ep9GHTEH52ZWwK0V4CixOZ-1411468414.jpg" alt="Ilustrasi Bandara IMIP Morowali. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bandara IMIP Morowali. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Polemik Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berada di Kawasan Industri Hilirisasi Nickel berujung pada pencabutan izin penerbangan internasional komersial kembali memunculkan pertanyaan mendasar.&nbsp;</p> <p>Salah satunya, perihal apakah pernah ada pesawat luar negeri yang masuk atau keluar dari kawasan industri hilirisasi nikel terbesar di Indonesia tersebut sepanjang periode Agustus hingga Oktober 2025?&nbsp;</p> <p>Merespons hal itu, Pengamat Penerbangan Alvin Lie menegaskan bahwa tidak pernah ada penerbangan Internasional yang tercatat pada periode tersebut.&nbsp;</p> <p>Ia bahkan memastikan bahwa seluruh data resmi menunjukkan nihilnya aktivitas penerbangan internasional di IMIP, sejak sebelum ditetapkan sebagai bandara internasional.</p> <p>Baik pada saat status tersebut berlaku, hingga kemudian akhirnya dicabut oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).&nbsp;</p> <p>&ldquo;Saya sudah telusur semua data, sama sekali tidak ada penerbangan internasional ke/ dari IMIP sebelum ditetapkan, selama berstatus dan setelah dicabut statusnya sebagai bandara Internasional," kata Alvin Lie kepada JawaPos.com, Jumat (5/12).&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, ia juga meminta untuk memastikan pula terkait data itu dengan Airnav dan Kemenhub. Ia menilai instansi tersebut sudah pasti mempunyai data lebih lengkap dan akurat.&nbsp;</p> <p>Ia juga menambahkan bahwa tidak ada alasan untuk berspekulasi atau membangun asumsi berlebihan mengenai adanya penerbangan asing yang masuk ke kawasan tersebut.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kenyataannya tidak ada penerbangan internasional. Jadi tidak perlu berandai-andai,&rdquo; tegas Alvin Lie.&nbsp;</p> <p>Menurut Alvin, secara regulasi pun hal itu mustahil terjadi karena proses operasional belum pernah diberi lampu hijau oleh otoritas.&nbsp;</p> <p>Karena meskipun status bandara internasional sudah disiapkan, PT IMIP sendiri belum boleh melayani penerbangan internasional.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Selama persyaratan belum terpenuhi, ijin operasi belum diterbitkan. Sehingga belum boleh melayani penerbangan internasional walaupun sudah ditetapkan,&rdquo; jelasnya.</p>

Polemik mengenai Bandara Khusus PT IMIP berujung pada pencabutan izin penerbangan internasional. Pengamat penerbangan angkat bicara.

Izin Penerbangan Internasional Bandara IMIP Morowali Dicabut, Ada Penerbangan dari Luar Negeri? Ini Kata Alvin Lie

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/MP512GDiPaBCZSrjyf8a2eUGjANGx86zrKh3Wm6y-1098858702.jpg" alt="Kondisi rumah warga di Gresik yang tergenang, Senin (9/6) akibat luapan kali Lamong dan Avour Minggu (8/6) malam. (BPBD Gresik)" width="100%">
<figcaption>Kondisi rumah warga di Gresik yang tergenang, Senin (9/6) akibat luapan kali Lamong dan Avour Minggu (8/6) malam. (BPBD Gresik)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Debit air di Kali Lamong wilayah Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Surabaya berangsur turun sejak Jumat (13/6) lalu.</p> <p>Setelah sempat mencapai 300&nbsp;cm pada Kamis (12/6) dan masuk status siaga, hari ini, Sabtu (14/6) ketinggian air sudah turun dan berada di angka 240 cm.</p> <p>Lurah Sumberejo Rois Yunian menjelaskan bahwa penurunan debit air terjadi bertahap sejak Jumat. Turunnya sangat signifikan sejak kemarin.</p> <p>Dari 300 cm turun ke 290, lalu 270&ndash;280, dan pagi tadi sudah 240 cm. Sehingga statusnya kini bukan lagi siaga, melainkan sudah aman.</p> <p>Menurut Rois, penyebab utama surutnya air adalah intensitas hujan yang menurun dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, tidak adanya pasang air laut turut mendukung percepatan penurunan debit.</p> <p>Sebelumnya, kondisi Kali Lamong sempat mengkhawatirkan. Kamis lalu, rembesan air sudah mulai masuk ke area persawahan.</p> <p>Hal itu memicu penanganan cepat oleh Satgas DSDABM dan warga. &ldquo;Begitu masuk status siaga, tim langsung nambah penguatan tanggul di titik-titik rawan,&rdquo; kata Rois.</p> <p>Meski kondisi saat ini membaik, masih ada dua RW di wilayah Sumberejo yang tanggulnya belum permanen. Dua titik itu masih menggunakan tanggul tanah.</p> <p>Rencana pembangunan tanggul permanen sudah disampaikan BPWS ke kelurahan, tetapi belum ada sosialisasi lanjutan.</p> <p>&ldquo;Saya belum bisa menyampaikan detail titik-titik mana saja yang akan dibeton. Suratnya sudah ada, tapi belum turun ke warga. Informasinya masih fokus pengerjaan di wilayah Gresik,&rdquo; terang Rois.</p> <p>Dia berharap, pembangunan tanggul permanen segera direalisasikan agar potensi banjir dari luapan Kali Lamong bisa diminimalkan di musim hujan berikutnya.</p>

Setelah sempat mencapai 300 cm pada Kamis (12/6) dan masuk status siaga, hari ini, Sabtu (14/6) ketinggian air sudah turun menjadi 240 cm.

Debit Air Kali Lamong Turun Signifikan, Status Siaga di Sumberejo Surabaya Dicabut, 2 RW belum Punya Tanggul Permanen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/nFWnRf8rMEOOxGhDXmN7v9j0d955QbK5UfTazymd-1-1244748607.jpg" alt="Potret aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Potret aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah telah resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) 4 perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.</p> <p>Terdiri dari PT Anugerah Surya Utama, PT Nurham, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa, kecuali PT GAG Nikel yang merupakan anak usaha dari BUMN PT Antam Tbk.&nbsp;</p> <p>"Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Utama, PT Nurham, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Ini yang kita cabut," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers secara daring, Selasa (10/6).&nbsp;</p> <p>Berikut profil 4 perusahaan tambang di Raja Ampat yang dicabut izinnya tersebut:</p> <p><strong>1. PT Anugerah Surya Pratama (ASP) &nbsp;</strong></p> <p>Perusahaan ini mengantongi IUP Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013 yang diterbitkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034.</p> <p>Wilayahnya memiliki luas 1.173 Ha di Pulau Manuran. Untuk aspek lingkungan, PT ASP telah memiliki dokumen Amdal pada tahun 2006 dan UKL-UPL di tahun yang sama dari Bupati Raja Ampat. &nbsp;</p> <p><strong>2. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) &nbsp;</strong></p> <p>Perusahaan ini merupakan pemegang IUP dari SK Bupati Raja Ampat No. 153.A Tahun 2013 yang berlaku selama 20 tahun hingga 26 Februari 2033, dan mencakup wilayah 2.193 Ha di Pulau Batang Pele.</p> <p>Kegiatan perusahaan ini masih di tahap eksplorasi (pengeboran) dan belum memiliki dokumen lingkungan maupun persetujuan lingkungan. &nbsp;</p> <p><strong>3. &nbsp;PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)&nbsp;</strong></p> <p class="class-paragraph">PT KSM memiliki IUP dengan dasar hukum SK Bupati Raja Ampat No. 290 Tahun 2013, yang berlaku hingga 2033 dengan wilayah seluas 5.922 Ha.</p> <p>Untuk penggunaan kawasan, perusahaan tersebut memegang IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri LHK tahun 2022. Kegiatan produksi dilakukan sejak 2023, namun saat ini tidak terdapat aktivitas produksi yang berlangsung.&nbsp;</p> <p><strong>4. PT Nurham&nbsp;</strong></p> <p>Pemegang IUP berdasarkan SK Bupati Raja Ampat No. 8/1/IUP/PMDN/2025 ini memiliki izin hingga tahun 2033 dengan wilayah seluas 3.000 hektare di Pulau Waegeo.</p> <p>Perusahaan telah memiliki persetujuan lingkungan dari Pemkab Raja Ampat sejak 2013. Meski demikian, hingga kini perusahaan belum berproduksi.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, gelombang penolakan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya terus membesar. Di media sosial, hashtag #SaveRajaAmpat dan #SavePapua terus disuarakan.&nbsp;</p> <p>Dalam sejumlah foto dan video yang beredar, hutan di gugusan pulau Raja Ampat sudah mulai gundul akibat adanya tambang Nikel. Sejumlah truk pengangkut pun terlihat beroperasi mengangkut bahan tambang. &nbsp;</p> <p>Gelombang penolakan semakin membesar setelah sekelompok aktivis dari Greenpeace Indonesia bersama empat anak muda Papua dari Raja Ampat membentangkan banner besar bertuliskan "What&rsquo;s the True Cost of Your Nickel?" di ruang konferensi Indonesia Critical Minerals Conference 2025.&nbsp;</p> <p>Aksi itu dilakukan saat Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, sedang menyampaikan pidato.</p> <p>Selain itu, spanduk dengan pesan pedas seperti "Nickel Mines Destroy Lives" dan "Save Raja Ampat from Nickel Mining" juga dibentangkan.</p>

Pemerintah mencabut IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat, dampak penolakan masyarakat dan lingkungan perlu diperhatikan.

Ini Daftar 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat yang Izinnya Dicabut Pemerintah, Ada yang Pegang Area Hampir 6.000 hektare!

<div id=":1ac" class="ii gt"> <div id=":1ab" class="a3s aiL "> <div>&nbsp;</div> <div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/demo-buruh-2735273974.jpg" alt="Buruh mengancam mogok nasional jika tuntutan mereka untuk mendapatkan upah yang lebih banyak dan UU Ciptaker tak dicabut. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Buruh mengancam mogok nasional jika tuntutan mereka untuk mendapatkan upah yang lebih banyak dan UU Ciptaker tak dicabut. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal secara resmi mengumumkan rencana aksi mogok nasional yang melibatkan 90 persen serikat-serikat buruh di Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/diet-fitness/015233688/ini-4-kesalahan-saat-sarapan-yang-dapat-menggagalkan-diet-perhatikan-ya">Ini 4 Kesalahan Saat Sarapan yang Dapat Menggagalkan Diet, Perhatikan Ya</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Mogok nasional akan dilakukan jika pemerintah tak kunjung menuruti dua tuntutan buruh. Tuntutan pertama ialah menaikkan upah minimum sebesar 8-10 persen tanpa menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sedangkan tuntutan kedua ialah mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya pada klaster ketenagakerjaan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>" Tuntutan utama aksi ini adalah kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen tanpa menggunakan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 dan pencabutan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," tegas Presiden KSPI Said Iqbal di kawasan patung kuda Monas, Kamis (24/10/2024).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Said Iqbal menegaskan, aksi mogok nasional ini sah secara hukum. Sebab, mengacu pada Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat serta Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Saat mogok nasional berlangsung, seluruh buruh di 15.000 pabrik di seluruh Indonesia itu akan keluar pabrik dan stop produksi. Lalu, mereka akan berorasi di depan pabrik mauoun kantor-kantor pemerintahan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Pesertanya seluruh buruh di dalam pabrik Otomatis stop produksi. Keluar dari pintu gerbang pabrik, berkumpul di depan gerbang pabrik atau sebagian ada yang ke kantor-kantor pemerintahan," jelasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Serikat buruh akan bertanggung jawab penuh terhadap aksi ini, yang dianggap sebagai unjuk rasa nasional," tambahnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurut Iqbal, pemerintah dan pengusaha harus siap menghadapi aksi ini jika tuntutan mereka tak kunjung dipenuhi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Kalau mau adu nyali, silakan saja. Kami tidak takut jika itu untuk memperjuangkan hak-hak buruh,&rdquo; ucap Said Iqbal.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia menjelaskan, terdapat dua skema waktu yang dipilih untuk aksi mogok nasional di seluruh Indonesia itu.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Skema pertama, jika Pemerintah mengumumkan penetapan upah minimum pada 1 November, aksi mogok nasional akan dilakukan pada 11 dan 12 November 2024.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sedangkan, jika pemerintah baru menetapkan upah minimum pada 21 November, maka aksi mogok nasional akan digelar pada 25 dan 26 November 2024.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Tapi kami mendengar pemerintah akan menetapkan upah minimum merencananya 21 November, maka mogok nasionalnya diundur menjadi 25 dan 26 November," jelas Said Iqbal.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1ar" class="hq gt">&nbsp;</div>

Serikat Buruh mengancam Gelar Mogok Nasional Jika Tuntutan Upah Naik Tak Dituruti dan UU Ciptaker Tak Dicabut  

Serikat Buruh Ancam Gelar Mogok Nasional Jika Tuntutan Upah Naik Tak Dituruti dan UU Ciptaker Tak Dicabut  

<div><span style="color: #000000;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/04/mahfud-md-1477502062.jpeg" alt="Prof Mahfud MD. (akun X @mohmahfudmd)" width="100%">
<figcaption>Prof Mahfud MD. (akun X @mohmahfudmd)</figcaption>
</figure> </strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: #000000;"><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) baru-baru ini menerbitkan peraturan menteri terbaru terkait kurikulum untuk jenjang pendidikan PAUD hingga sekolah menengah.&nbsp;</span></div> <div>&nbsp;</div> <div>Lewat Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pramuka ditempatkan sebagai kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik.&nbsp;</div> <div><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000;">Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 25 Maret 2024 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya yakni 26 Maret 2024. </span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: #000000;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014480258/mahfud-md-sebut-terlalu-cepat-jika-ucapkan-selamat-kemanangan-ke-prabowo-gibran">Mahfud MD Sebut Terlalu Cepat jika Ucapkan Selamat Kemanangan ke Prabowo-Gibran</a></strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: #000000;">Peraturan ini otomatis menganulir Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000;">Lantas itu menjadi perbincangan, baik di kalangan akademisi ataupun masyarakat pada umumnya, tak terkecuali Prof Mahfud MD. </span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: #000000;">Melalui unggahan akun X pribadinya, Ia berpesan kepada Mendikbudristek, Nadiem Makarim agar kegiatan Pramuka tetap diberikan tempat penting di sekolah.&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014417760/tak-puas-dengan-hasil-pilpres-2024-mahfud-md-sebut-pemerintah-gunakan-politik-gentong-babi-dan-kerah">Tak Puas dengan Hasil Pilpres 2024, Mahfud MD Sebut Pemerintah Gunakan Politik Gentong Babi dan Kerah</a></strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: #000000;">"Mendikbud-Ristek Pak Nadiem Makarim Yth. Mhn dipertimbangkan agar Pramuka tetap diberi tempat penting di sekolah kita. Jadikan Pramuka sbg Ekskul wajib," tulis Mahfud MD pada akun Xnya @mohmahfudmd, pada (4/4).<br /></span></div> <div><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000;">Lebih lanjut ia membagikan pengalamannya selama berkecimpung di dunia kepanduan dan ketika ia menjadi Menkopolhukam untuk memajukan eskul ini.</span></div> <div><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000;">"Sy alumni Pramuka Gudep 449 Yogyakarta. Saat di Polhukam saya malah mengusulkan agar Pramuka dikuatkan posisinya dan dinaikkan aggarannya," tambahnya.</span></div> <div><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014397699/mahfud-md-jamin-hak-angket-tidak-akan-digemboskan">Mahfud MD Jamin Hak Angket Tidak akan Digemboskan </a></strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: #000000;">Ia juga berpendapat bahwa pramuka dapat meningkatkan dan menambah pemahaman filosofi pendidikan di Indonesia demi mencerdaskan siswa.</span></div> <div><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000;">"Filosofi pendidikan kita mencerdaskan kehidupan yg mencakup "otak" dan "watak", intelektualitas dan moralitas, skill dan kelembutan hati.</span></div> <div><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: #000000;">"Di Pramuka anak-anak mendapatkan persahabatan, cinta sesama, cinta alam, cinta tanah air, dan lain-lain yang manusiawi dan Indonesiawi. Tolong, Pak," pungkasnya.</span></div>

Artikel ini memberikan informasi terkait respon dan permohonan Prof Mahfud MD dalam menyikapi peraturan yang mencabut Pramuka sebagai eskul.

Pesan Mahfud MD Setelah Dicabutnya Pramuka sebagai Eskul Wajib: Pramuka Mencerdaskan Kehidupan Siswa

<p style="font-weight: 400;"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/JAPAN-1386850446.jpg" alt="Sebuah jalan dan rumah yang rusak akibat gempa bumi di Wajima, Prefektur Ishikawa. (Yomiuri Shimbun)" width="100%">
<figcaption>Sebuah jalan dan rumah yang rusak akibat gempa bumi di Wajima, Prefektur Ishikawa. (Yomiuri Shimbun)</figcaption>
</figure> </p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Gempa berkekuatan 7.6 Skala Richter yang terjadi di wilayah Noto, Prefektur Ishikawa, Jepang pada Senin (1/1) membuat Badan Meteorologi Jepang (JMA) mengeluarkan peringatan Tsunami.</p> <p style="font-weight: 400;">Badan Meteorologi Jepang pada Selasa (2/1) akhirnya merilis laporan baru terkait gempa yang terjadi di negara tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir laman web resmi Badan Meteorologi Jepang, mereka telah resmi mencabut peringatan tsunami pada pukul 10 pagi waktu setempat atau pukul 8 pagi Waktu Indonesia Barat (WIB).</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013687360/gempa-sumedang-dipicu-sesar-yang-belum-teridentifikasi-pemerintah-tetapkan-masa-tanggap-darurat-7-hari">Gempa Sumedang Dipicu Sesar yang Belum Teridentifikasi, Pemerintah Tetapkan Masa Tanggap Darurat 7 Hari</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Alasan Pencabutan Peringatan Tsunami</strong></p> <p style="font-weight: 400;">Berdasarkan dokumen&nbsp;<em>Press Release</em>&nbsp;yang dikeluarkan, mereka mencabut peringatan tsunami karena telah memastikan bahwa gelombang tersebut tidak akan meluas.</p> <p style="font-weight: 400;">Lembaga tersebut juga terus melakukan observasi terhadap perubahan kenampakan muka air laut di sepanjang perairan yang sebelumnya diberikan peringatan tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Mereka juga memberi peringatan pada para pemancing dan nelayan yang sedang beraktifitas di sekitar wilayah pantai dan laut untuk tetap selalu waspada.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013687252/gempa-bumi-semakin-marak-simak-tips-aman-melindungi-diri-saat-terjebak-dalam-gempa-di-beberapa-tempat">Gempa Bumi Semakin Marak, Simak Tips Aman Melindungi Diri saat Terjebak dalam Gempa di Beberapa Tempat</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Pelabuhan Wajima yang berada di wilayah Noto yang menjadi titik episentrum gempa tercatat alami gelombang tsunami setinggi 1,2 Meter pada Selasa (2/1) pukul 02.33 dinihari waktu setempat</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Peringatkan Mengenai Gempa Susulan</strong></p> <p style="font-weight: 400;">dalam dokumen tersebut, mereka menjelaskan bahwa dalam beberapa hari kedepan masih akan terjadi gempa susulan di sekitaran wilayah Noto, Prefektur Ishikawa, Jepang.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;berdasarkan kejadian sebelumnya, ada peluang sebesar 10 hingga 20 persen untuk terjadi gempa susulan dengan skala yang serupa dalam 2 atau 3 hari kedepan,&rdquo; tulis mereka dalam laporan tersebut.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013687253/imbas-gempa-jepang-76-skala-richter-korea-selatan-dilanda-tsunami-setinggi-85-cm">Imbas Gempa Jepang 7,6 Skala Richter, Korea Selatan Dilanda Tsunami Setinggi 85 cm</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Mereka juga menyebut bahwa aktivitas kegempaan di wilayah tersebut terus meningkat selama 3 tahun terakhir.</p> <p style="font-weight: 400;">Dalam laporan tersebut, JMA juga mengatakan bahwa guncangan gempa yang terjadi pada 1 Januari 2024 itu sangat keras sehingga dapat dirasakan di wilayah lain.</p> <p style="font-weight: 400;">Dalam laporan yang sama mereka juga menyebutkan bahwa setidaknya telah terjadi 147 kali gempa susulan sejak gempa pertama yang berkekuatan 7,6 Skala Richter (SR) mengguncang wilayah itu.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013687183/usai-gempa-76-sr-guncang-jepang-operasionalpenerbangan-jalan-raya-dan-kereta-api-terkendala">Usai Gempa 7,6 SR Guncang Jepang, Operasional&nbsp;Penerbangan, Jalan Raya, dan Kereta Api Terkendala</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Data tersebut dihitung sejak terjadinya gempa utama hingga pada Selasa (2/1) pukul 9 pagi waktu setempat atau pukul 7 WIB.</p>

Badan Meteorologi Jepang juga beri peringatan mengenai potensi terjadinya gempa susulan dalam beberapa hari kedepan.

Badan Meteorologi Jepang Rilis Laporan Terbaru Terkait Gempa di Negaranya, Resmi Cabut Peringatan Tsunami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-12-at-16.42.12.jpeg" alt="Pengurus Masjid Al Akbar sedang mempersiapkan untuk salat Tarawih nanti malam. Adil Adam Irsyadi/JawaPos.Com" width="100%">
<figcaption>Pengurus Masjid Al Akbar sedang mempersiapkan untuk salat Tarawih nanti malam. Adil Adam Irsyadi/JawaPos.Com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com - </strong>Sejumlah warga di Kota Surabaya, Jawa Timur, mendukung usulan anggota DPR RI yang direspons positif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah setempat agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dicabut jelang Ramadan.<br /> <br /> "Sudah dua tahun ini, sejak diberlakukan PSBB dan PPKM, saya tidak bisa ikut berbuka puasa bersama maupun bagi-bagi takjil saat Ramadan. Padahal, saya merindukan suasana Ramadan yang penuh kebersamaan itu," kata Zakhiyah, warga Rungkut, Surabaya, Senin (7/3).<br /> <br /> Zakhiyah mengatakan Ramadan biasanya menjadi momen berkumpulnya seluruh keluarga, kebersamaan dengan masyarakat sekitar, melakukan refleksi, bersedekah, berdoa, iktikaf, ngabuburit, dan lainnya.<br /> <br /> Namun, sejak adanya PPKM, lanjut dia, semua itu menjadi terbatasi. Meski sudah ada pelonggaran aturan, ia masih khawatir jika melakukan kegiatan saat Ramadan dianggap melanggar PPKM.<br /> <br /> "Sudah dua tahun atau dua Hari Raya Idul Fitri ini saya tidak pulang kampung. Saya tidak tahu, apa tahun ini saya tidak bisa pulang kampung lagi. Saya berharap bisa mudik Lebaran tahun ini. Jika ada wacana PPKM dicabut, saya pribadi mendukung," ujar ibu dua anak yang bekerja sebagai ASN di Surabaya ini.<br /> <br /> Hal sama juga diutarakan Feri, Warga Sukomanunggal, Surabaya. Pria yang bekerja sebagai pengusaha di Surabaya ini mendukung adanya wacana PPKM dicabut menjelang Ramadan tahun ini.<br /> <br /> "Saya juga sudah kangen bisa buka puasa bersama di masjid-masjid besar dilanjutkan dengan shalat Magrib, Isya' dan Tarawih secara berjamaah. Sebelum pandemi saya punya tradisi ngabuburit menjelang buka puasa," katanya.<br /> <br /> Menurut dia, kebanyakan masjid besar seperti Masjid Al Akbar Surabaya maupun masjid milik pemerintah hingga saat ini masih menerapkan PKKM secara ketat. Selain shalat berjamaah yang diatur secara berjarak, kegiatan buka puasa saat Ramadan juga tidak bisa digelar seperti sebelum pandemi. "Meski di masjid-masjid kampung sudah ada yang mulai normal, saya masih khawatir jika nantinya dianggap melanggar PPKM," katanya.<br /> <br /> Sebelumnya, anggota DPR RI Jatim Muhammad Sarmuji mengusulkan agar PPKM jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dicabut dengan pertimbangan pemerintah sudah berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Selain itu, agar umat Muslim yang menjalankan ibadah Puasa Ramadan bisa khusyuk dan tidak khawatir melanggar PPKM.<br /> <br /> Usulan tersebut kemudian mendapat dukungan dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Ahmad Muhibbin. Ia mengaku setuju dengan adanya wacana tersebut. Bahkan, ia berharap agar segenap pemangku kepentingan yang ada di Indonesia memiliki satu tujuan yang sama. Sehingga, pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan yang jatuh pada April 2022 dapat berlangsung dengan normal dan khidmat.<br /> <br /> Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya Hamri Al Jauhari. Ia menyebut jika wacana tersebut berhasil diterapkan, akan memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk beribadah di bulan Ramadan tanpa tekanan dari apapun. Namun demikian, ia mengingatkan agar penerapan prokes tetap dijunjung tinggi seandainya PPKM menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dicabut. <strong>(*)</strong>

Sejumlah Warga Surabaya Dukung Usulan PPKM Dicabut Jelang Ramadan

dicabut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dicabut

Berita Terkini