<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/didik-j-2838483508.jpg" alt="Ekonom Prof. Didik J. Rachbini (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ekonom Prof. Didik J. Rachbini (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang gencar membangun Koperasi Desa Merah Putih. Ekonom Prof Didik J Rachbini mengingatkan soal sebaran penduduk yang lebih banyak di perkotaan.&nbsp; Rektor Universitas Paramadina itu menyarankan&nbsp;Koperasi Merah Putih sebaiknya tidak&nbsp; hanya fokus di desa. Ada sejumlah pertimbangan yang mendasarinya, seperti soal populasi. Didik mengatakan, penduduk Indonesia yang tinggal di kota mencapai 59 persen. Ini berarti bahwa 167 juta penduduk Indonesia tinggal di kota. Kemiskinan di perkotaan juga sangat besar, sehingga program pengentasan kemiskinan juga harus dijalankan di kota-kota. Dia menjelaskan kecenderungan peningkatan penduduk perkotaan akan semakin besar dengan peningkatan pertumbuhan urbanisasi yang cukup pesat. "Bahkan pada tahun 2045, perkiraan penduduk wilayah perkotaan dapat mencapai 70 persen," tutur Didik, Senin (9/6).&nbsp; Alasan lainnya terkait dengan teknologi, sistem keuangan, inovasi, dan kewirausahaan di kota yang lebih siap. Contoh bisnis digital yang hebat dan sukses besar adalah Gojek atau sejenisnya. Namun, di balik kehebatan dan keunggulan Gojek, model bisnis seperti ini hanya menguntungkan perusahaan dan meninggalkan nasib dan masa depan stakeholders utamanya, yaitu pengemudi. &nbsp;"Mereka (driver ojek online) dengan model bisnis seperti ini akan selamanya miskin dan tidak akan pernah bergerak naik kelas vertikal ke atas," tuturnya. Dia juga menyampaikan dalam ideologi pemerintahan sekarang yang menjalankan sistem sosialisme pasar. Gojek atau sejenisnya akan lebih baik dibangun dan ditransformasikan menjadi koperasi. Para driver tersebut nanti menjadi pemilik entitas bisnisnya, yakni koperasi. Platform dan aplikasinya dijalankan oleh pengurus koperasi.&nbsp;"Atau pemerintah melalui Danantara membuat platform transportasi digital dengan model bisnis koperasi," katanya. Platform itu nantinya akan dimiliki oleh ratusan ribu atau bahkan jutaan pengemudi motor dan mobil. &nbsp;Skema ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintah pada saat ini. Dia menjelaskan contoh yang ada adalah co-op Ride, platform ride-sharing berbasis koperasi. Koperasi transportasi digital ini berada di New York Amerika Serikat. Koperasi ini dimiliki dan dikelola oleh para pengemudi. Bukan perusahaan besar teknologi digital seperti Uber dan Lyft. Menurut Didik, dibandingkan dengan ide Koperasi Merah Putih, gagasan transformasi digital seperti jauh lebih layak. Baginya koperasi gagasan Prabowo itu tetap penting untuk memajukan pedesaan. Tetapi koperasi transportasi digital &nbsp;ini akan lebih feasible secara ekonomi dan bisnis. Karena masyarakat perkotaan juga lebih banyak jumlahnya dibandingkan masyarakat pedesaan sekarang. Dia menyebutkan warisan Nadiem Makariem itu adalah warisan yang hebat dan sangat bernilai. "Saya menyampaikan kritik model bisnis yang tidak menyertakan pengemudi sebagai stakeholders utamanya merupakan implementasi model Kapitalisme murni," jelasnya. Sementara itu, ideologi pemerintahan Prabowo lebih bersifat sosialisme pasar. Dia mengatakan Presiden Prabowo pasti dipengaruhi oleh pemikiran Prof Sumitro. Ideologi Sumitro sulit dipisahkan dari corak nasionalisme. Yaitu memandang ekonomi Pancasila sesuai pembukaan UUD 1945 merupakan realisasi nilai-nilai Pancasila yang normatif.&nbsp; Di era awal kemerdekaan, paham nasionalisme konstitusional (berbasis UUD 1945) dan sosialisme demokratik berpengaruh besar. Artinya, Sumitro berkeyakinan perubahan struktural ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak, dengan campur tangan negara yang kuat. "Inilah yang dipraktikkan oleh Presiden Prabowo dalam kebijakan-kebijakan ekonominya pada saat ini," katanya. Kebijakan itu sejalan dengan pemikirannya di dalam bukunya Paradoks Indonesia. Yakni perlunya negara menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan konstitusi atau Ekonomi Konstitusi. (wan)&nbsp;

Prof. Didik Rachbini dorong pendirian Koperasi Merah Putih di perkotaan untuk atasi kemiskinan dan dorong kesejahteraan.

Ekonom Ingatkan Implementasi Koperasi Merah Putih Jangan Hanya di Desa, Perkotaan Perlu Dipikirkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/5821_23161_Didik-J-Rachbini.jpg" alt="Ekonom Didik J Rachbini." width="100%">
<figcaption>Ekonom Didik J Rachbini.</figcaption>
</figure> Oleh Didik J. Rachbini, ekonom PENERIMAAN negara dipatok Rp 2.997 triliun, terutama bersumber dari pajak sebesar Rp 2.490 triliun. Apakah ini masuk akal dan feasible? Sesuai tren perkembangan penerimaan negara RAPBN tahun sebelumnya (Rp 2.802 triliun) dan juga target penerimaan pada 2024 sebesar Rp 2.309 triliun, sepertinya sasaran ini feasible karena tidak naik pesat dibandingkan dengan penerimaan negara dan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya. Pemerintah sendiri saat ini masih pesimistis target penerimaan pajak pada anggaran berjalan tahun 2024 akan bisa dicapai. Apalagi, pada 2025 tantangannya jauh lebih besar lagi. Janji kampanye yang menuntut pengeluaran besar, sementara penerimaan pajak tidak bisa digenjot lebih dari kapasitasnya sekarang. Kondisi sekarang cukup berat. Daya beli masyarakat turun. Kelas menengah juga berat kondisinya dan bahkan turun kelas. Target itu sulit atau bahkan tidak bisa dicapai jika ekonomi tumbuh stagnan di bawah atau sekitar 5 persen dan tidak sesuai janji kampanye presiden terpilih yang akan tumbuh lebih tinggi lagi. Tidak usah seperti janji kampanye pertumbuhan ekonomi 8 persen. Jika pertumbuhan ekonomi bisa didorong 6&ndash;6,5 persen, sasaran penerimaan pajak tersebut bisa dicapai. Jadi, faktor ekonomi makro pertumbuhan ekonomi, investasi dan iklim investasi, serta kegiatan perdagangan, terutama ekspor, akan menentukan target penerimaan pajak tersebut bisa dicapai atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sekarang bisa dicapai jika ada kebijakan makro struktural di mana investasi dan ekspor bisa didorong menjadi lokomotifnya. Sekarang Indonesia dalam hal kebijakan seperti ini kalah dengan negara tetangga, Vietnam dan Filipina. Dalam postur RAPBN, kita dapat melihat dan membahas defisit APBN Indonesia yang terus berlanjut dari tahun ke tahun dan bahkan terus meningkat. Defisit anggaran RAPBN 2025 yang direncanakan Rp 616,2 triliun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit itu sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang. Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, kebijakan utang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo. Dengan janji politik yang banyak sekali, sulit bagi pemerintahan yang akan datang bisa mengurangi ketergantungan pada utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang ada. Sehingga, laju penerbitan surat utang negara akan terus meningkat dan merusak iklim makro karena suku bunga akan didorong naik terus. Sampai pertengahan 2024, telah ditawarkan setidaknya hampir seribu triliun rupiah SBN, tetapi laku di pasar hanya separonya sekitar Rp 517 triliun. Sebelumnya, pada 2023, SBN yang ditawarkan di pasar mencapai Rp 1.800 triliun, tetapi laku di pasar sebesar Rp 807 triliun. Jadi, selama 10 tahun ini, pemerintah Jokowi sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tutup lubang. Pemerintahan SBY mewariskan utang sekitar Rp 2.608 triliun. Sepuluh tahun berikutnya, jumlah utang mencapai Rp 8.338 triliun, naik tiga kali lipat dengan pembayaran bunga yang sangat tinggi sebesar Rp 497 triliun. Beban bunga utang ini jauh lebih besar dari pos anggaran kementerian, sektor, maupun provinsi mana pun. Jika dibandingkan misalnya dengan APBD provinsi, pembayaran utang ini 1.600 persen lebih tinggi total APBD rakyat Jawa Barat. Sekarang daya beli masyarakat turun. Target pertumbuhan ekonomi 5 persen sebenarnya tidak cukup untuk memulihkan daya beli tersebut. Jadi, harus ada upaya reformasi struktural agar tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari yang ditargetkan 5,2 persen pada 2025. Itu diperlukan agar ada ruang lebih untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak. Namun, jika daya beli masyarakat melemah atau terjadi tekanan inflasi yang tinggi, kemampuan masyarakat untuk membayar pajak bisa terpengaruh. Pemerintah sekarang akan berjibaku menjaga keseimbangan antara pengumpulan pajak dan tidak memberatkan ekonomi masyarakat. Dalam hal penerimaan pajak dan menjaga momentum ekonomi yang baik, faktor internal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak ke depan akan sangat menentukan. Kemampuan Kementerian Keuangan dan sekaligus siapa menterinya akan menjadi faktor kritis. Reformasi perpajakan mutlak perlu terus dilanjutkan, termasuk digitalisasi dan perluasan basis pajak. Sektor apa saja yang harus digali, tidak bisa tidak adalah sektor industri (nonmigas), termasuk jasa, sebagai tiang utama. Tetapi, sektor ini melorot dan tumbuh rendah serta mengalami stagnasi bertahun-tahun karena tidak ada sentuhan kebijakan. Jika sektor ini bisa tumbuh 8&ndash;10 persen, pengumpulan pajak akan mendapat ruang yang leluasa. Sektor baru yang harus digali tidak lain adalah ekonomi digital dan ekonomi kreatif, termasuk sektor telantar, yakni pariwisata. Dengan berkembangnya e-commerce, fintech, dan layanan berbasis digital, sektor ini merupakan peluang besar untuk menambah penerimaan pajak melalui pengenaan pajak pada platform digital dan transaksi daring. (*)

Pemerintah sendiri saat ini masih pesimistis target penerimaan pajak pada anggaran berjalan tahun 2024 akan bisa dicapai.

Jaga Momentum Ekonomi untuk Capai Target Pajak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/bahlil-smelter-906942582.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia secara tegas menolak usulan Dana Moneter Internasional (IMF), yang meminta pemerintah untuk menghapus secara bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas larangan ekspor komoditas lainnya. Ekonom senior Institute for Developement of Economic and Finance (Indef), Prof Didik Rachbini mendukung langkah tegas Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk tetap melanjutkan kebijakan pelarangan ekspor nikel dan fokus terhadap program hilirisasi menjadikan Indonesia sebagai negara maju. &ldquo;Hilirisasi itu adalah kebijakan industri dan kebijakan ekonomi Indonesia jadi Indonesia punya sumber daya alam dan itu akan dipakai untuk hilirisasi untuk bahan baku industri nasional,&rdquo; ujar Didik, Sabtu (1/6). &ldquo;Seperti negara maju Amerika punya minyak, minyak itu kan bahan baku industri, energinya tidak dipakai hanya untuk generasi sekarang yang akan datang bisa,&rdquo; imbuhnya. Didik menambahkan rata-rata negara maju melakukan industrialisasi dengan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. &ldquo;Semua negara melakukan industrialisasi dan ini dilakukan semaksimal mungkin agar industrialisasi itu dilakukan dengan resource base, namanya resource base industri,&rdquo; paparnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01767770/genjot-promosi-ebt-dan-hilirisasi-bahlil-gandeng-pemerintah-malaysia">Genjot Promosi EBT dan Hilirisasi, Bahlil Gandeng Pemerintah Malaysia</a> Dijelaskan Didik, komoditi atau bahan mentah yang dimiliki Indonesia merupakan hak Indonesia, tidak ada kewajiban menjualnya dan tidak ada urusan dengan lembaga atau negara lain. &ldquo;Ini resource nya Indonesia gimana barang kita mau jual, mau tidak kita jual itu basic, itu ownership nya Indonesia itu mau diatur oleh luar oleh IMF, itukan ownership hak nya Indonesia mau ekspor atau tidak,&rdquo; katanya. Menurut Didik, apa yang direkomendasikan oleh IMF didalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia itu sama saja mencoba untuk menyetir kebijakan Indonesia karena ada kepentingan dan maksud tertentu dibaliknya. &ldquo;Nah apa yang direkomendasikan oleh IMF itu penuh interest, jadi IMF itu bukan lembaga yang menaungi anggota-anggotanya tetapi disetir oleh pihak-pihak tertentu yang menguasai lembaga itu,&rdquo; ucapnya. Lebih lanjut Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu menyebut nasihat yang disampaikan IMF itu merupakan kebijakan yang ngawur. Dia mencontohkan kebijakan ngawur dari IMF yang sempat diterapkan di Indonesia pada tahun 1998 untuk mengatasi krisis namun sebaliknya terbukti malah semakin merugikan perekonomian Indonesia. &ldquo;Dan nasehat IMF itu 98 kan ngawur, nasihat yang ngawur itu kan sudah dikutip oleh ribuan orang ribuan karya akademik jadi IMF itu tidak bisa mau sebagai Godfather mengatur negara-negara lain,&rdquo; tegasnya. Dikatakan Didik, kebijakan stop ekspor bahan mentah sudah tepat, sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi nasional, tidak lagi memperkaya negara lain. IMF kata Didik, akan terus mencari celah yang bisa menekan dan mendorong Indonesia menghentikan pelarangan ekspor sumber daya alam Indonesia. &ldquo;Sebab apa nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia akan lebih baik jika diproses di Indonesia. Nah kalau kita disuruh menjual mentah-mentah itu kebijakan ngawur dan nanti dicari pasal-pasalnya oleh IMF mana dianggap perdagangan tidak adil dan seterusnya,&rdquo; urainya. Didik meminta pemerintah tidak perlu menghiraukan nasihat yang disampaikan oleh IMF yang hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. &ldquo;Dan itu nasehat yang menjerumuskan Indonesia jadi IMF itu membuat nasehat yang menjerumuskan Indonesia apa menjerumuskannya, kalau kita tidak mempunyai nilai tambah transaksi perdagangan kita kan tekor terus, nilai tambahnya tidak naik, transaksi perdagangan akan tekor terus. neraca berjalan akan tekor,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Jadi IMF itu punya kaki tangan di dalam itu bukan organisasi yang menaungi semua anggotanya itu ada kaki tangannya punya interest-interest tertentu sudah tidak perlu diikuti itu,&rdquo; tukas Didik. Sebelumnya, Bahlil menegaskan hilirisasi tak bisa ditawar-tawar atau harga mati. Indonesia akan tetap memprioritaskan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah komoditas tambang. "Bahwa langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, dan larangan ekspor tetap kita lakukan," tegas Bahlil. Bahlil menuturkan, hilirisasi merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk menjadi negara maju. Sebab salah satu kunci untuk menjadi negara maju adalah industrialisasi. "Negara-negara itu pun pada akhirnya menjadi negara-negara hebat. Ini sejarah. Apakah kita Indonesia tidak boleh mengikuti jejak mereka?," ungkapnya. Bahlil menjelaskan, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bijih nikel telah berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari hasil ekspor produk nikel yang sudah diolah di dalam negeri. Pada 2017-2018, nilai ekspor Indonesia untuk produk nikel hanya berkisar 3,3 miliar dollar AS. Namun dengan diterapkannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada awal 2020, nilai ekspor produk nikel yang sudah di olah melonjak menjadi 30 miliar dollar AS pada 2022. "Jadi dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambahnya sangat tinggi sekali di negara kita," ucap Bahlil.

Rata-rata negara maju melakukan industrialisasi dengan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Sehingga ekonominya cenderung stabil.

Ekonom Senior Dukung Bahlil Fokus Garap Hilirisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/KIB-Gelar-Silaturahmi-Fedrik-Tarigan-1JPG-2528583864.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Mardiono memberikan keterangan kepada wartawan di kediaman Erlangga di Jakarta, Kamis (27/4/2023). Pertemuan ini merupakan silaturahmi. FOTO : FEDRIK TARIG" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Mardiono memberikan keterangan kepada wartawan di kediaman Erlangga di Jakarta, Kamis (27/4/2023). Pertemuan ini merupakan silaturahmi. FOTO : FEDRIK TARIG</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembentukan poros keempat yang diwacanakan Partai Golkar dan PAN bisa mengubah konstelasi politik nasional. Jika dua partai itu mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sendiri, mereka akan mendapat keuntungan elektoral. Keduanya juga tidak akan menjadi sekadar parpol pengekor atau pendompleng dalam Pilpres 2024. Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini kemarin (27/5) mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hampir bubar karena PPP sudah menyeberang ke PDI Perjuangan (PDIP) dan ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Menurut dia, sebenarnya tempat PPP bukan di situ. Sebab, arus bawah PPP berkiblat ke capres lain. Menurut Didik, itu merupakan ketidakstabilan baru di PPP. Setelah Presiden Joko Widodo tidak lagi menjabat, dia memprediksi terjadi keributan kembali di internal PPP. "Karena perubahan kepemimpinan PPP adalah pesanan dari luar," ungkap alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut. Didik menuturkan, momentum transisi itu menjadi peluang besar bagi Golkar dan PAN untuk membentuk poros keempat demi memperkuat ketahanan partai. Jika Golkar-PAN tidak berkoalisi dan hanya menjadi pengekor parpol lain, mereka tidak akan mendapatkan tambahan suara, kecuali memperoleh jatah menteri di kemudian hari. Didik menjelaskan, Partai Golkar pernah besar dan menjadi partai paling stabil. Golkar sebenarnya berkehendak untuk membuat debut sendiri dan mengusung capres. Sebab, hal itu diharapkan berdampak pada elektabilitas partainya. Ini menjadi peluang untuk berkiprah mengusung pasangan sendiri. "Sehingga bisa membuat peta politik baru menjadi empat pasangan. Koalisi baru Golkar-PAN cukup untuk mengusung capres," ucapnya. Didik menegaskan, jika Golkar dan PAN bergabung dengan koalisi lain dan ikut mengusung Prabowo, keduanya hanya akan menjadi partai pengekor. Dampak positif dari koalisi itu hanya akan dinikmati Partai Gerindra. "Golkar dan PAN tidak mendapat apa-apa dalam hal votes, kecuali jatah menteri. Itu pun jika menang," urainya. Jadi, saat ini merupakan kesempatan besar bagi Golkar, PAN, dan partai tengah lainnya untuk berkiprah mengusung calonnya sendiri. Jika Golkar mengusung ketua umumnya, Airlangga Hartarto, dinamika partainya akan hidup selama pilpres daripada mengusung kader partai lain. Wakil dari kader PAN bisa bergabung dengan Golkar. Didik menyatakan, koalisi yang lebih tersebar menghindari dominasi kekuasaan yang otoriter seperti sekarang ini. Saat ini koalisi 82 persen di parlemen membuat demokrasi terancam dengan wajah pemerintah dan aparat yang sudah otoriter. Tentu, strategi koalisi dengan poros baru keempat akan membuat pilpres berjalan dua tahap, masuk ke putaran kedua. Dua pasangan akan lanjut, sedangkan partai-partai kalah yang berada di posisi ketiga dan keempat akan berhitung lagi dengan pembentukan koalisi baru. &rsquo;&rsquo;Golkar dan PAN tidak akan kehilangan kesempatan berkiprah di putaran kedua ini,&rsquo;&rsquo; paparnya. Didik menambahkan, Partai Golkar dan PAN bisa menjajal ikut pesta demokrasi di pilpres, sehingga akan mengambil keuntungan elektabilitas partai. &rsquo;&rsquo;Jadi, inisiatif poros keempat bisa dikatakan rasional. Dilihat dari kepentingan partai-partai yang terus bersaing satu sama lain,&rsquo;&rsquo; tandasnya. (lum/c18/oni)

Pembentukan poros keempat yang diwacanakan Partai Golkar dan PAN bisa mengubah konstelasi politik nasional. Mereka mendapat elektabilitas.

Poros Keempat Hapus Stigma Partai Pengekor, Berpotensi Naikkan Elektabilitas PAN-Golkar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/didik-rachbini-tak_bosan.jpg" alt="Didik Rachbini (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Didik Rachbini (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan, pemerintahan periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mewariskan utang lebih dari Rp 10.000 triliun untuk pemerintahan periode mendatang.  Ia membeberkan, hal tersebut terlihat dari jumlah utang pemerintah Indonesia yang telah mencapai Rp 7.554,2 triliun per November 2022. Jika ditambahkan dengan utang BUMN yang diperkirakan mencapai sekitar Rp3.000 triliun, maka total utang pemerintah berpotensi tembus Rp 10.000 triliun.  "Sekarang (pemerintahan Jokowi) utangnya itu, sampai November 2022 mencapai 7554 triliun ditambah (utang) BUMN sekitar Rp 2.000-Rp 3.000 triliun itu belasan triliun utang yang diwariskan kepada pemimpin yang akan datang," kata Didik dalam Diskusi Publik Indef yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (5/1).  Didik menyebutkan, utang pemerintah terus bertambah sebab sebelumnya posisi utang pada 2014 itu ada di posisi 2.608 triliun pada periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam hal ini, ia mewanti-wanti pemerintah untuk tidak terus menambah jumlah utang sebab menurutnya akan berimplikasi pada APBN ke depan yang akan habis untuk membayar utang.  "Implikasinya pada APBN ke depan dan akan habis untuk membayar utang dan utang itu akan terus banyak," imbuhnya.  Lebih lanjut, ia memaparkan penarikan utang akan terus melonjak. Pada awal pandemi Covid-19 pemerintah mencetak Rp 1.686 triliun utang baru pada 2020. Kemudian berangsur turun menjadi Rp 1.429 triliun pada tahun 2021.  Meski demikian, pada tahun 2022 pemerintah batal merealisasikan utang baru sebesar Rp 1.389 triliun. Hal ini dikarenakan APBN pada tahun tersebut mengalami defisit sekitar Rp 800 triliun lantaran mendapat "durian runtuh".  "APBN 2022 defisitnya sekitar Rp 800 triliun, ada keberuntungan ada Rp 400 triliun yang didapat (karena penerimaan negara melesat karena kenaikan harga komoditas) sehingga penarikan utang di 2022 itu tidak Rp 1.300 tetapi kurang dari Rp 1000. Tapi tetap, tahun berikutnya akan kembali besar," lanjutnya.  Dalam hal ini, Didik menilai hal ini terjadi karena diakibatkan perencanaan anggaran yang kurang matang semakin juga terlihat dari perkembangan utang pemerintah yang makin meningkat. Sementara itu, demokrasi yang semakin memburuk membuat peran check and balance dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak terjadi hari ini.  "Ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan. Ada fakta berdasarkan defisit anggaran terjadi karena perencanaan anggaran kurang matang. Perkembangan utang pemerintah meningkat akhirnya kondisi politik merusak demokrasi," tandasnya.

Didik Rachbini Prediksi Jokowi Bakal Wariskan Utang Rp 10 Ribu Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/didik-rachbini-tak_bosan.jpg" alt="Didik Rachbini (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Didik Rachbini (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>DI sela aktivitasnya, Didik Rachbini selalu menyempatkan berolahraga. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu menyatakan, olahraga bukan sekadar hobi, tapi juga rutinitas.  ”Olahraga selalu rutin. Saya gowes empat sampai lima kali seminggu, sambil ke kantor,” ujarnya kepada Jawa Pos baru-baru ini.  Pria yang juga menjabat rektor Universitas Paramadina itu bahkan bisa menempuh jarak yang cukup jauh. Gowes belasan kilometer tak pernah membuatnya bosan. ”Sebulan sekali gowes ke luar kota bisa 20–30 km. Baru-baru ini gowes ke Depok, ke Bogor juga,” ungkapnya.  Selain gowes, Didik menjaga kesehatan dengan tidur teratur, diet sehat, dan mengonsumsi vitamin sebagai suplemen. ”Karena usia sudah menginjak 60 tahunan,” jelas pria yang berulang tahun setiap 2 September tersebut.

Didik Rachbini Tak Bosan Gowes Jarak Jauh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ftz-batam-dinilai-tak-ramah-investor_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati." width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kabar duka datang dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Salah satu senior INDEF, Enny Sri Hartati meninggal dunia pada hari ini Kamis (1/7) pukul 19.55 WIB.  Kabar tersebut dibenarkan oleh salah satu rekan kerjanya yaitu ekonom Eko Listiyanto saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com. Covid-19 menjadi penyebab kematiannya di RSI Pondok Kopi.  "Iya benar (meninggal dunia)," ujarnya, Kamis (1/7).  Sebagai informasi, sepanjang kariernya, wanita yang lahir di Karanganyar, Jawa Tengah ini pernah menjadi staf ahli Komisi X DPR RI (2007-2010) dan mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (1996-2011) sebelum menjadi Direktur INDEF.  Enny menyelesaikan gelar doktor program studi Ilmu Pertanian dengan konsentrasi Ekonomi Pembangunan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia memperoleh gelar sarjana dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Diponegoro (Undip).  Enny juga aktif menulis opini atau kolom di berbagai media cetak nasional dan menjadi narasumber di berbagai seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti lembaga tinggi negara, BUMN, korporasi, asosiasi, media, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat (NGO). Enny juga kerap tampil di berbagai talk show di media elektronik dan radio.  Rekannya sesama ekonom di INDEF Didik J Rachbini memandang, sosok Enny merupakan seorang perempuan yang gigih, tegar, dan mau bekerja keras dalam kariernya. Semasa hidup, almarhum merupakan ekonom INDEF generasi kedua setelah Faisal Basri.  "Orang yang tekun dan berhasil melanjutkan INDEF menjadi suatu lembaga yang sukses dari generasi sebelumnya," kata Didik saat dihubungi oleh JawaPos.com, Kamis (1/7).  Didik mengenang ketika pertama berkarier di INDEF sekitar 1990an. Enny dikenalnya sebagai sosok aktifis muda yang memiliki keingintahuan tinggi di bidang akademik.  "Sejauh ini sebagai perempuan yang tegar bekerja keras. Dari muda merupakan aktifis yang selalu mencari karier di bidang akademik dan sebagai ekonom yang bekerja keras," ungkapnya.  Bahkan, kata Didik, saat terpapar Covid-19 pun Enny masih memikirkan kondisi perekonomian Tanah Air. Sehingga, Didik berharap pemerintah betul-betul serius dalam menangani pandemi ini.  "Terpapar Covid-19 cukup berat kondisinya di RS penuh. Sempat masuk namun belum berhasil. Yang penting sampaikan kepada pemerintah Covid-19 sangat berbahaya. Kondisi RS penuh yang oksigennya juga kosong karena dipakai di mana-mana," katanya.  "Pemerintah nggak boleh main-main. Bahkan di saat-saat terakhir masih mikir ekonomi. Pokoknya jangan berulang karena korban (jatuh) sangat banyak," pungkasnya.

Selamat Jalan, Enny Sri Hartati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/5821_23161_Didik-J-Rachbini.jpg" alt="Ekonom Didik J Rachbini." width="100%">
<figcaption>Ekonom Didik J Rachbini.</figcaption>
</figure>TAK berlebihan bila dikatakan bahwa pembahasan omnibus law di tengah pandemi berpotensi memperburuk keadaan. Mengebut pembahasan tidak akan membantu menyelesaikan masalah ekonomi akibat Covid-19. Beleid ini tidak memiliki urgensi untuk menyelesaikan masalah jangka pendek.  Memang tujuan yang sering disebut-sebut dari pembahasan omnibus law adalah meningkatkan investasi. Tapi, perlu dicermati lagi bahwa masalah birokrasi dan perizinan bukan satu-satunya penghambat investor masuk ke Indonesia. Peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tidak terlalu buruk. Dari peringkat ke-114 pada 2015 menjadi peringkat ke-73 pada 2020.  Sebenarnya yang perlu lebih disoroti adalah rendahnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir. Investasi kita relatif bagus jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi pertumbuhan turun. Jadi, yang harus diperbaiki bukan semata-mata perundang-undangan, melainkan membereskan masalah korupsi yang membuat birokrasi tak efisien. Itu semua perlu pengkajian yang komprehensif, tidak bisa terburu-buru, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini.  Di samping omnibus law, masih banyak masalah ekonomi jangka pendek yang harus dibereskan dalam kaitan menghadapi krisis pandemi. Misalnya, penyaluran bantuan untuk golongan bawah, bantuan dana untuk tenaga medis, hingga pengawasan tambahan anggaran Rp 405,1 triliun yang memiliki potensi moral hazard lebih tinggi.  Kecepatan pemerintah menangani pandemi Covid-19 saat ini menjadi kunci utama membaiknya perekonomian. Bukan perombakan-perombakan regulasi. Jika pandemi tidak teratasi, ekonomi juga semakin jauh dari kata pertumbuhan.  Di sisi lain, jika investor luar melihat penanganan kesehatan di Indonesia tidak kapabel, mereka tidak akan masuk ke sini. Justru membiarkan kebijakan penanganan Covid-19 seperti sekarang akan menyulitkan pemulihan ekonomi.  Omnibus law dianggap penting karena presiden kesal terhadap birokrasi yang sangat ruwet. Kemudian, presiden meminta agar segala yang menjadi hambatan di UU, baik di pusat maupun daerah, dipangkas. Tapi, perintahnya itu 100 hari harus selesai. Artinya, dalam 100 hari itu harus bisa menyisir 75 UU dan tebal naskahnya 1.078 halaman. Bagi saya, target 100 hari itu tidak masuk akal. Karena itulah pejabat yang terkait pontang-panting dan kemudian menimbulkan huru-hara.  Parahnya lagi, di dalam RUU terjadi perebutan kekuasaan untuk mengamankan rente masing-masing. Ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban dan buruh kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan yang terbaik. Omnibus law akan menggergaji banyak kepentingan publik karena terjadi perburuan rente dan pengavlingan kekuasaan melewati UU serta memanfaatkan kelengahan publik dan kekosongan check and balance.  *) Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agfi Sagittian <div></div> <div>  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Kkc2RuQuKdc&amp;ab_channel=jawapostvofficial  </div>

Target 100 Hari Itu Tidak Masuk Akal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/5821_23161_Didik-J-Rachbini.jpg" alt="Ekonom Didik J Rachbini." width="100%">
<figcaption>Ekonom Didik J Rachbini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Prediksi bahwa RI tinggal menunggu waktu untuk masuk ke jurang resesi bukan tanpa alasan. Potensi pertumbuhan ekonomi bakal kembali negatif karena penanganan Covid-19 belum maksimal.  Berbeda dengan keyakinan menteri keuangan, ekonom senior Indef Didik J. Rachbini justru meyakini bahwa RI akan masuk jurang resesi. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal III akan terkontraksi lebih dalam. Penyebabnya, pemerintah dianggap tak serius menanggulangi pandemi. ”Indef tidak menduga sampai minus 5,32 persen. Di luar dugaan. Saya yakin kuartal III masuk resesi dan IV masuk lebih jauh lagi apabila penanganan seperti ini,” katanya.  Didik mengimbau pemerintah perlu menyelamatkan masyarakat dulu. Setelah itu ekonomi akan membaik. Pemerintah, menurut dia, tidak bisa bermimpi mampu mengatasi resesi apabila tidak mengutamakan penanganan kesehatan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/23/08/2020/ancaman-resesi-indonesia-pertaruhan-15-bulan-terakhir-kuartal-iii/">Ancaman Resesi Indonesia, Pertaruhan 1,5 Bulan Terakhir Kuartal III</a>  Contohnya adalah negara-negara lain yang telah terbukti berhasil menanggulangi pandemi. ”Negara-negara yang berhasil mengatasi atau mengendalikan pandemi seperti Tiongkok dan Vietnam lebih cepat pulih ekonominya daripada Indonesia saat ini,” ungkap dia.  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga pernah memproyeksikan situasi resesi. Itu didasarkan pada proyeksi ekonomi RI di kuartal III 2020 yang mencapai -1 persen. Lalu pada kuartal IV 2020 diproyeksikan tumbuh 1,38 persen.  ”Kita perlu memompa lagi di kuartal III karena itu penentuan bagi kita. Pemerintah telah membelanjakan dari Rp 2.700 triliun anggaran yang sudah disiapkan, termasuk anggaran PEN (pemulihan ekonomi nasional, Red),” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/20/08/2020/potensi-tumbuh-negatif-indonesia-dibayangi-ancaman-resesi/">Potensi Tumbuh Negatif, Indonesia Dibayangi Ancaman Resesi</a>  Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal menganalisis, krisis kali ini terutama disebabkan adanya kontraksi terhadap sisi permintaan. Itu tidak terlepas dari pilihan orang untuk menahan konsumsi. Maka, berbagai usaha pemerintah untuk menormalkan daya beli masyarakat harus lebih gencar dan tepat sasaran.  Lantas, bagaimana masyarakat menyikapi jika resesi benar terjadi? Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyebutkan, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Di antaranya, masyarakat harus menyiapkan dana darurat. Pada situasi saat ini, masyarakat disarankan lebih banyak menabung.  Untuk berinvestasi, masyarakat sebaiknya melirik aset-aset yang terbilang aman. Misalnya emas, surat utang pemerintah, hingga deposito yang menawarkan bunga stabil dan bisa dicairkan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/22/08/2020/ekonomi-mulai-membaik-neraca-dagang-catat-surplus/">Ekonomi Mulai Membaik, Neraca Dagang Catat Surplus</a>  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UdWTKBLml6w

Antisipasi Ancaman Resesi, Kuncinya Kendalikan Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/5821_23161_Didik-J-Rachbini.jpg" alt="Ekonom Didik J Rachbini." width="100%">
<figcaption>Ekonom Didik J Rachbini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengkritisi inkonsistensi pemerintah terkait kebijakan pelarangan mudik lebaran 2020. Apalagi baru-baru ini, masyarakat dibingungkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait mudik dan pulang kampung adalah dua hal yang berbeda.  "Presiden menyatakan itu (orang-orang yang berbondong kembali ke kampung halaman) bukan mudik, tapi pulang kampung, ini adalah pernyataan yang membingungkan," kata Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini dalam diskusi online, Minggu (26/4).  Padahal, dua kalimat tersebut sama-sama memobilisasi masyarakat dalam jumlah yang besar. Pernyataan tersebut pun dikhawatirkan akan disepelekan dan dapat membuat penyebaran Covid-19 semakin masif.  Dengan pernyataan Jokowi tersebut, kata Didik, kebijakan pelarangan mudik yang sudah diusung pun berpotensi gagal dan akan membuat sentra penyebaran baru di daerah-daerah. "Ini pastilah berpotensi menyebabkan kegagalan dan taruhan kegagalannya adalah nyawa," tutur dia.  Ia berharap pemerintah, khususnya Jokowi untuk lebih tegas dalam memberikan pernyataan dan menjelaskannya. Salah satu negara yang harus dicontoh oleh Indonesia adalah Tiongkok yang dengan tegasnya melakukan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.  "Indonesia yang paling tidak tegas, presiden tidak boleh menyampaikan sinyal informasi kebijakan yang kabur dan kontradiksi, sangat berisiko kalau 1 sampai 2 juta orang mudik," terang dia.  Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa yang dilakukan masyarakat itu bukanlah mudik. Melainkan pulang kampung ke tempat tinggalnya masing-masing.  “Kalau itu bukan mudik. Itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang. Karena anak istrinya ada di kampung, jadi mereka pulang,” kata Jokowi menjawab pertanyaan Najwa Shihab, Rabu (22/4) malam.  “Ya kalau mudik itu di hari Lebaran-nya. Untuk merayakan Idul Fitri. Jadi itu beda. Kalau yang namanya pulang kampung itu yang bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung,” tambahnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8Y4CaUASVPM  https://www.youtube.com/watch?v=LCNwf2BEMfA  https://www.youtube.com/watch?v=BUgKwymoGHc

Pernyataan Jokowi Dinilai Tidak Tegas, Larangan Mudik Berpotensi Gagal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#didik j rachbini

Berita Terkini