<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Jokowi-Jateng-897022638.jpeg" alt="Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Digital Government Award dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai provinsi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Digital Government Award dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai provinsi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Digital Government Award dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai provinsi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024. Sebab, berdasar evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), indeks SPBE Pemprov Jateng mencapai angka 4,26 dengan predikat memuaskan. Bahkan, indeks SPBE Pemprov Jateng menunjukkan peningkatan sejak 2021. Secara berturut indeks SPBE Jateng tahun 2021 sebesar 2,74; kemudian 2022 sebesar 3,34; dan 2023 sebesar 4,26. &rsquo;&rsquo;Ini suatu kebanggaan bagi kami bahwa Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan Digital Government Award-SPBE Summit 2024. Alhamdulillah tadi langsung diberikan Presiden,&rsquo;&rsquo; kata Nana usai menerima penghargaan. Sejumlah sistem elektronik yang diterapkan oleh Pemprov Jateng dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain, LaporGub, Open Data Jateng, e-makaryo, e-planning, e-budgeting, dan lainnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Jokowi-Award-1533088585.jpeg" alt="Pemberian penghargaan Digital Government Award 2024 oleh Presiden Jokowi." width="100%">
<figcaption>Pemberian penghargaan Digital Government Award 2024 oleh Presiden Jokowi.</figcaption>
</figure> Nana mengatakan, penghargaan yang diperoleh tersebut sebagai motivasi agar ke depan semakin baik dalam melayani masyarakat. &rsquo;&rsquo;Tentu saja ini merupakan kepercayaan yang harus terus ditingkatkan. Kinerja dalam melayani masyarakat harus yang terbaik,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Pengembangan SPBE di lingkungan Pemprov Jateng pun diikuti dengan tata kelola pengamanan sistem informasi. &rsquo;&rsquo;Dalam penyelenggaraan SPBE, tentu jangan lupa bagaimana kita menjaga sistem informasi kita. Karena pengamanan sistem informasi berbeda dengan pengamanan secara manual. Sehingga butuh perhatian kita semua,&rsquo;&rsquo; ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno beberapa waktu lalu.&nbsp; Sumarno menyebut, penguatan pengamanan sistem informasi sangat penting dilakukan dan harus menjadi perhatian banyak pihak. Hal itu sebagai upaya mencegah peretas menyerang dan menjebol sisi keamanan sistem informasi, sistem data, maupun sistem jaringan yang ada. Dia menambahkan, pengembangan SPBE di Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Pemprov Jateng terus berupaya melakukan penyempurnaan, termasuk mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar mengembangkan SPBE dan mengintegrasikan semuanya. Dengan begitu, dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya benar sesuai prosedur, tapi ditambah dengan cepat. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, birokrasi harus hadir melayani, bukan mempersulit dan memperlambat. Tolok ukurnya adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan memudahkan urusan masyarakat. Jokowi menyatakan agar semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitaskan aplikasi, data, dan layanannya. Dia menyebut kesederhanaan dalam pelayanan dapat berdampak kepada masyarakat.

Berdasar evaluasi Kemen PAN-RB, indeks SPBE Pemprov Jateng mencapai angka 4,26 dengan predikat memuaskan. Ada Peningkatan signifikan.

Diberikan Langsung oleh Presiden Jokowi, Pemprov Jateng Raih Digital Government Award

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/WhatsApp-Image-2024-05-28-at-105332-1267853166.jpg" alt="Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno." width="100%">
<figcaption>Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) meraih penghargaan Digital Government Award. Kemenparekraf meraih nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 2023 tertinggi untuk kategori kementerian. Penghargaan diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diterima Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).&nbsp; &rdquo;Kami mendapatkan penghargaan di sisi kementerian dengan peringkat terbaik se-Indonesia. Penghargaan ini menunjukkan kami sudah menciptakan transformasi digital sistem pemerintahan yang baik di Kemenparekraf untuk pelayanan publik,&rdquo; kata Menparekraf Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno. Berdasar Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024, Kemenparekraf memperoleh nilai Indeks SPBE 4,67 (kategori memuaskan), tertinggi di antara 621 instansi yang dinilai pada 2023. Penghargaan itu diberikan atas hasil evaluasi penerapan SPBE kepada seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah. SPBE penting untuk pemerintahan digital yang transparan, efisien, dan responsif, mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kolaborasi antarinstansi. &rdquo;Seperti apa yang Pak Presiden sampaikan, tidak boleh birokrasi itu lama, menyulitkan, membuat repot. Tapi justru harus berorientasi terhadap layanan yang cepat, layanan yang simpel, sederhana. Karena itu, kita harus gerak cepat, gerak bersama, dan gaspol yakni garap semua potensi online kita agar bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan publik,&rdquo; ujar Sandiaga. Menparekraf Sandiaga mengatakan, Kemenparekaf telah berhasil melakukan digitalisasi yang transparan, efisien, dan responsif. &rdquo;Kita mengintegrasikan layanan publik sehingga akuntabel dan yang penting agar pelayanan kepariwisataan dan ekonomi kreatif itu bisa terselenggara dengan baik,&rdquo; ujar Menparekraf Sandiaga.

Kemenparekraf/Baparekraf raih penghargaan Digital Government Award dengan nilai SPBE 2023 tertinggi untuk kategori kementerian

Kemenparekraf Raih Penghargaan Digital Government Award dengan Nilai SPBE Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/Pemprov-Jateng-1-1785937531.jpg" alt="Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Digital Government Award dari Presiden Jokowi atas prestasi Indeks SPBE tertinggi." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Digital Government Award dari Presiden Jokowi atas prestasi Indeks SPBE tertinggi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Digital Government Award dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai provinsi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024. Sebab, berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), indeks SPBE Pemprov Jateng mencapai angka 4,26 dengan predikat memuaskan. Bahkan, indeks SPBE Pemprov Jateng menunjukkan peningkatan sejak 2021. Secara berturut-turut indeks SPBE Jateng tahun 2021 sebesar 2,74; kemudian 2022 sebesar 3,34; dan 2023 sebesar 4,26. "Ini suatu kebanggaan bagi kami bahwa Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan digital government award-SPBE Summit 2024. Alhamdulillah tadi langsung diberikan Presiden," kata Nana usai menerima penghargaan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/Pemprov-Jateng-2-1875301748.jpg" alt="Presiden Jokowi memberikan penghargaan Digital Government Award kepada kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi memberikan penghargaan Digital Government Award kepada kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.</figcaption>
</figure> Sejumlah sistem elektronik yang diterapkan oleh Pemprov Jateng dalam menjalankan roda pemerintahan diantaranya LaporGub, Open Data Jateng, e-makaryo, e-planning, dan e-budgeting. Seperti dikatakan Nana, penghargaan yang diperoleh tersebut sebagai motivasi agar kedepan semakin baik dalam melayani masyarakat. "Tentu saja ini merupakan kepercayaan yang harus terus ditingkatkan. Kinerja dalam melayani masyarakat harus yang terbaik," katanya. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, birokrasi harus hadir melayani, bukan mempersulit dan memperlambat. Tolok ukurnya adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan memudahkan urusan masyarakat. Jokowi menyatakan, agar semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitas aplikasi, data, dan layanannya. Ia menyampaikan kesederhaan dalam pelayanan dapat berdampak pada masyarakat.

Secara berturut-turut indeks SPBE Jateng tahun 2021 sebesar 2,74; kemudian 2022 sebesar 3,34; dan 2023 sebesar 4,26.

Pemprov Jateng Terima Penghargaan Digital Government Award dari Presiden Jokowi atas Prestasi Indeks SPBE Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/sumedang.png" alt="Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir bersama Menpanrb Abdullah Azwar Anas, dan Menko Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir bersama Menpanrb Abdullah Azwar Anas, dan Menko Luhut Binsar Pandjaitan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang meraih penghargaan pencapaian Indeks SPBE tertinggi untuk kategori daerah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan itu diberikan dalam ajang Digital Government Award: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 di Jakarta, Senin (20/3).  Ajang Digital Government Award tersebut diikuti oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah se-Indonesia di Hotel Kempinski Jakarta. Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menerima langsung penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.  Bupati Dony bersyukur dan bahagia karena Sumedang mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten dengan indeks SPBE tertinggi di Indonesia atau terbaik di nasional. "Ini berkat kerja keras kita semua, termasuk seluruh ASN dan masyarakat Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah menjadi Juara SPBE. Indeks SPBE Sumedang 2022 menembus 3,84, tertinggi nasional untuk kategori daerah. Komitmen kita berikutnya, menjadi juara juga di hati masyarakat karena bisa mensejahterakan masyarakat dengan teknologi digital sebagai alatnya," Ucapnya.  Bupati mengajak agar terus meningkatkan Indeks SPBE dan memanfaatkan berbagai aplikasi yang ada didalamnya untuk lebih mempermudah layanan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Ayo manfaatkan semua platform digital untuk mempermudah semua urusan, termasuk layanan digital WAKEPO (What App Kebutuhan Informasi dan Layanan Online) . Di Sumedang semua urusan masyarakat yang penting, sudah dibantu teknologi digital. WAKEPO adalah gateway-nya," Ajaknya.  Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik. “Tidak ada rumusnya pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah tanpa teknologi, tanpa digitalisasi. Itu kuncinya. Ketika negara indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya bagus, artinya pelayanan investasinya bagus; indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus,” ujar Anas.  “Contohnya Denmark, dia Indeks SPBE nomor satu, yang lain-lain mengikuti: indeks persepsi korupsi, kemudahan berusaha, sampai indeks penegakan hukumnya juga di peringkat atas seluruh dunia,” imbuh Anas.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam arahannya mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam digitalisasi dengan skala yang besar. Yakni penggunaan aplikasi Peduli Lindungi semasa pandemi Covid-19. Luhut juga berulang kali menyebut bahwa kerja untuk digitalisasi harus dilakukan bersama-sama.  “Digitalisasi ini penting, kita bantu ramai-ramai. Penerimaan pajak kita ini bukan datang dari batu, tapi karena digitalisasi. Di tempat kita ini banyak anak muda yang pintar mengembangkan aplikasi hebat-hebat. Saya minta kita sama-sama menyatukan ini. Saya percaya yang ada di sini sudah bagus, tinggal bagaimana kita mengkoneksikan saja, sehingga kita bisa menghemat dana-dana yang tidak perlu,” ujar Luhut  Dalam SPBE Summit selain memberikan arahan strategis para menteri koordinator, juga memberikan penghargaan anugerah Digital Government Award kepada para pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil menerapkan SPBE dengan efektif.

Sumedang Juara Nasional Digital Government

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-20-at-17.04.53.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Timur komitmen meningkatkan kualitas layanan publik dan administrasi berbasis digital di seluruh organisasi perangkat daerah. Termasuk kabupaten/kota se-Jawa Timur.  Hal itu diharapkan memberi dampak positif bagi layanan publik yang bisa diakses masyarakat luas. Hari ini (20/3), Pemprov Jatim mendapatkan Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) kategori penerapan layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).  Penghargaan digital government SPBE Summit 2023 diserahkan Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas bersama Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Anugerah Digital Government Award kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta.  Penghargaan tersebut dibagi menjadi enam kategori penerapan SPBE terbaik. Kategori Penerapan Layanan SPBE IPPD, Kategori Pencapaian Indeks SPBE IPPD, Kategori Peningkatan Indeks SPBE IPPD, Kategori Pelaksanaan Tata Kelola SPBE IPPD, Kategori Penguatan Kebijakan SPBE IPPD, dan Kategori Penerapan Manajemen SPBE IPPD.  Gubernur Khofifah mengatakan, keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim. Dibentuk tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2022 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188.469/KTPS/013/2022.  ”Arsitektur proses bisnis diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/3022 tentang arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemprov Jatim 2023-2024,” tutur Khofifah.  Dia menyebutkan, Pemprov Jatim dalam menguatkan layanan publik antara lain melalui moto Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR) yang terus  digaungkan Pemerintah Provinsi Jatim dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat.  ”Mereka (ASN) Pemprov Jatim harus menjalankan moto CETTAR yaitu  cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif, yang  merupakan roh yang harus dilakukan seluruh tim di jajaran Pemprov Jawa Timur,” ujar Khofifah.

Pemprov Jatim Raih Digital Government Award dari Kemenpan RB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-20-at-16.59.53.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan penerapan pelayanan SPBE yang diserahkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Pemkot Surabaya untuk JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan penerapan pelayanan SPBE yang diserahkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Pemkot Surabaya untuk JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Digital Government Award di Jakarta, Senin (20/3). Penghargaan yang diraih Pemkot Surabaya adalah, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).  Penghargaan penerapan pelayanan SPBE itu, diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Disaksikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, sejumlah menteri, gubernur, dan bupati/wali kota se-Indonesia.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot Surabaya dinilai menjadi yang terbaik dalam kategori penerapan layanan SPBE dan sukses menerapkan pemerintahan digital secara terintegrasi dan lebih maju.  ”Kami menerapkan digitalisasi di segala lini, karena selain mempercepat pelayanan publik, juga membuat semuanya menjadi transparan dan akuntabel, mengurangi signifikan potensi korupsi,” kata Wali Kota Eri.  Dia menjelaskan, saat ini ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan publik makin tinggi. Bahkan, pelayanan publik kerap dibandingkan dengan pelayanan di sektor swasta seperti perbankan yang cepat dan efektif.  ”Instansi pemerintahan tidak boleh lagi berada di zona nyaman. Kuncinya hanya satu, yaitu digitalisasi. Dengan digitalisasi, layanan semakin cepat, semakin presisi karena jalurnya jelas. Tak ada lagi orang ketemu orang, tidak ada diskriminasi karena semua by digital (serba digital),” jelas Wali Kota Eri.  Wali kota mencontohkan, bagaimana integrasi pelayanan publik bisa dilakukan antara Pemkot Surabaya, pengadilan negeri, dan pengadilan agama untuk berbagai dokumen kependudukan. Demikian pula dengan integrasi pelayanan dengan kementerian agama untuk penanganan stunting, dari data calon pengantin yang terintegrasi dengan Puskesmas.  ”Sehingga, begitu calon pengantin bersiap, dicek mulai dari soal kesehatan, apakah ada risiko kekurangan energi kronis atau kekurangan gizi, sehingga bisa diantisipasi agar kelak anaknya tidak berpotensi stunting. Ini bukti bahwa integrasi pelayanan bisa menjawab berbagai persoalan,” papar Eri.  Integrasi data stunting itu, lanjut Eri, kemudian ditautkan dengan berbagai fasilitas kesehatan, dunia usaha, hingga sekolah, untuk diberi solusi secara bersama-sama. Hasilnya, prevalensi stunting Surabaya turun drastis menjadi 4,8 persen pada 2022, terendah se-Indonesia.  Eri Cahyadi menjadi salah satu penggagas sistem pengadaan berbasis elektronik (e-procurement) dan penganggaran berbasis elektronik (e-budgeting) yang kemudian banyak direplikasi berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

Pemkot Surabaya Raih Penghargaan di SPBE Summit