<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/0a110ad2-61f4-4937-b3e6-6fe773bfc705-2916846525.jpg" alt="Quipper yang menyediakan Learning Management System (LSM) menggandeng produsen perangkat keras raksasa yaitu HP dan Vertiv." width="100%">
<figcaption>Quipper yang menyediakan Learning Management System (LSM) menggandeng produsen perangkat keras raksasa yaitu HP dan Vertiv.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebagai bentuk komitmen yang besar terhadap kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, Quipper yang menyediakan Learning Management System (LSM) menggandeng produsen perangkat keras raksasa yaitu HP dan Vertiv. Mereka sebagai penyedia global infrastruktur digital dan solusi kontinuitas untuk melakukan kolaborasi pendidikan dengan meluncurkan paket belajar sekolah cerdas yang dapat mengoptimalkan kegiatan belajar di sekolah. Paket belajar sekolah cerdas terdiri dari akun Quipper School yang sangat mebantu guru dalam menyediakan materi pengajaran, mengatur kegiatan pembelajaran dengan mudah dan mengetahui perkembangan belajar dari masing-masing siswa. Selain akun Quipper, HP All in One PC juga tersedia untuk meningkatkan efisiensi dan keringkasan sarana belajar di sekolah, HP printer serta Uninterruptible Power Supply (UPS) dari Vertiv yang sangat bermanfaat untuk mencegah data hilang saat ada pemadaman listrik selama proses belajar di ruang komputer atau ruang kelas. "Kami selalu berupaya untuk sejalan dengan program digitalisasi pendidikan di era Merdeka Belajar yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Untuk memberikan manfaat yang lebih bagi pengguna kami di sekolah, maka kami menghadirkan sebuah solusi infrastruktur ruang kelas maupun ruang komputer yang ideal bagi guru dan murid melalui paket belajar sekolah cerdas," sebut Riko Okta Setiawan, Head of Business Development &amp; Strategic Partnership, Quipper Indonesia. "Pendidikan di Indonesia merupakan sektor industri yang penting bagi HP, tingkat pertumbuhan sekolah yang signifikan di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun, serta program digitalisasi pemerintah yang mendorong pemerataan sarana dan prasarana pembelajaraan berbasis TIK secara bertahap ke sekolah di seluruh Indonesia, memberikan peluang yang sangat baik bagi pelaku usaha komputer dan perangkat-perangkatnya. HP memiliki ragam produk yang dapat mendukung akselerasi proses pembelajaran digital di sekolah baik untuk guru maupun siswa," beber Frans Adiredja, Business Personal System Category Head, HP Inc. Indonesia &ldquo;Selain LMS dan perangkat komputer yang mumpuni, UPS juga sangat diperlukan untuk mencegah kehilangan data saat proses belajar mengajar di sekolah akibat pemadaman listrik secara mendadak. Selain itu, UPS juga dapat menjaga perangkat komputer dari kerusakaan akibat arus listrik yang terputus secara tiba-tiba, sehingga meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan perangkat-perangkat TIK,&rdquo; kata Daniel Sim, Senior Director of Channel Business, Vertiv Asia. Quipper School Premium adalah layanan unggulan dari Quipper yang mendukung sekolah, guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar (KBM) yang lebih efektif. Quipper School Premium menyediakan fitur terbaik untuk seluruh komponen pendidikan berupa silabus siap pakai untuk guru, laporan hasil belajar terintegrasi, materi ajar yang komprehensif sebagai referensi KBM dan peningkatan kompetensi guru. Teknologi modern Quipper School Premium membantu efisiensi tugas administrasi guru, pemantauan proses dan hasil belajar siswa secara maksimal dan optimalisasi operasional sekolah. Dengan fitur, layanan, dan pendampingan terbaik tersebut kami siap mendukung sekolah untuk menjadi sekolah unggul pilihan masyarakat. Sementara, HP AiO menggabungkan semua komponen desktop dalam satu unit tertutup, bukan di dalam tower komputer yang terpisah dari monitor layar, sehingga dapat menghemat ruang secara signifikan dengan desain AiO yang lebih ramping dan ringkas. Fungsinya sama seperti pada pengaturan desktop tradisional, tetapi biasanya memiliki profil yang lebih kecil dan menggunakan lebih sedikit ruang penyimpanan. Sedangkan HP Smart Tank 585 menyatu dengan kehidupan modern dengan berbagai fitur cerdas yang dimiliki. Pengguna dapat dengan mudah mencetak, memindai, dan bahkan menyimpan konten dari aplikasi HP Smart yang dilengkapi dengan Wi-Fi. Vertiv Liebert PSA720 LITE mempermudah penggunaan secara menyeluruh dengan fitur-fitur power protection yang kompatibel dengan perangkat all-in-One PC maupun perangkat komputer tradisional. UPS ini mampu mencegah kehilangan data dari pemadaman listrik saat pemakaian perangkat komputer dengan menyediakan waktu back up hingga 5 menit untuk menyimpan data.

Paket belajar sekolah cerdas terdiri dari akun Quipper School yang sangat mebantu guru dalam menyediakan materi pengajaran.

Kolaborasi Teknologi di Bidang Pendidikan untuk Optimalkan Digitalisasi Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/boleh-ke-sekolah.jpg" alt="Guru memberikan materi saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada siswa kelas XI secara daring di SMA Negeri 8 Jakarta, Senin (13/7/2020). Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkunga" width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada siswa kelas XI secara daring di SMA Negeri 8 Jakarta, Senin (13/7/2020). Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkunga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di masa pandemi ini, pembelajaran relatif lebih bergantung kepada teknologi digital. Insiden WhatsApp (WA) yang down pada Senin (4/10) malam pun menjadi momok tersendiri bagi dunia pendidikan Tanah Air karena banyak anak yang bergantung pada platform tersebut.  Menurut Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zaenatul Haeri, kendala ini terjadi bagi wilayah yang memikiki akses listrik dan internet. Namun, bagaimana daerah yang tidak memilikinya?  Upaya digitalisasi sekolah pun dinilai bukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dari ini, yang akan terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan wilayah yang memiliki dan minim akses.  "Dengan kondisi listrik dan sinyal yang masih belum merata diberbagai daerah, digitalisasi sekolah bukan jawaban utama," terangnya kepada JawaPos.com, Selasa (5/10).  Oleh sebab itu, pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak harus selalu daring, seperti menggunakan WA. Kata dia Kemendikbudristek bisa memaksimalkan PJJ luring melalui TVRI, Radio Edukasi atau TV edukasi.  "Kemudian terus mengembangkan teknologi lokal, yang bisa digunakan untuk membantu pembelajaran. Sejatinya teknologi pendidikan adalah setiap alat yang bisa dipakai dalam membantu pembelajaran," tambahnya.  Jadi, sebaiknya ada alternatif lain dalam pembelajaran di masa pandemi. "Penggunaan intensif pada satu platform pembelajaran membuat guru tidak memiliki alternatif jika platform tersebut bermasalah dan terputus jaringannya," tandas Iman.

Tak Melulu Soal Teknologi, Belajar Era Pandemi Butuh Alternatif Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, pandemi mempercepat adaptasi terhadap sistem dan teknologi digital. Sebab, sebagian besar pembelajaran dilakukan secara jarak jauh sehingga para guru dan murid terpacu untuk menguasai teknologi.  Dengan demikian, diharapkan digitalisasi sekolah dapat lebih cepat terwujud. Di mana salah satu tujuannya adalah mempermudah akses pada materi belajar yang lebih variatif serta bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan dinamis.  “Kita harus bisa mengubah tantangan ini menjadi kesempatan, di mana murid dan guru bisa belajar dari sumber manapun. Untuk itu, digitalisasi sekolah menjadi salah satu program terpenting kita, baik penyediaan TIK-nya, maupun pembuatan platform-platform digital gratis untuk guru dan siswa kita,” ungkap Nadiem dikutip, Senin (23/8).  Dalam jangka pendek, target terbesar Kemendikbudristek adalah mengubah sekolah-sekolah menjadi lebih gesit dalam merespons perubahan yang diakselerasi pandemi.  “Pekerjaan rumah besar kita adalah menciptakan suatu proses pembelajaran yang inovatif. Itu bukan hanya pekerjaan rumah Kemendikbudristek, tetapi seluruh masyarakat, termasuk orang tua, pemerintah daerah, dan terutama para guru di sekolah kita,” imbuhnya.  Sementara itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Lenny N Rosalin mengungkapkan, dampak pandemi yang kerap ditemui adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, baik karena dirawat di rumah sakit atau pusat isolasi ataupun meninggal dunia.  Pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencari pengasuh anak alternatif/pengganti bagi korban pandemi, sehingga proses belajar mengajar tetap bisa dilakukan.  “Kami melakukan pencarian pengasuh ini sambil melakukan healing terhadap anak korban pandemi, bekerja sama dengan himpunan psikolog. Kita belajar bersama dengan tetap jaga jarak, tapi yang paling penting jangan sampai meninggalkan pendidikan,” ungkap Leny.  Kementerian PPPA mengapresiasi inovasi berbagai pemangku kepentingan di berbagai daerah yang memastikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dapat terjaga. “Inovasi juga sangat dibutuhkan bagi daerah, jadi tidak selalu bergantung pada pemerintah. Yang penting kita juga terus melakukan evaluasi terhadap proses ini,” tandasnya.

Nadiem Sebut Pandemi Adalah Pengelolaan Tantangan Jadi Kesempatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ujian-EHB-BKS.jpg" alt="SISTEM ONLINE: Sejumlah pengawas dari SMAN 15 Surabaya memantau siswa-siswanya yang sedang mengikuti ujian EHB-BKS di ruang kelas, Senin (22/3). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SISTEM ONLINE: Sejumlah pengawas dari SMAN 15 Surabaya memantau siswa-siswanya yang sedang mengikuti ujian EHB-BKS di ruang kelas, Senin (22/3). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendukung upaya pemerintah dalam mendorong belanja produk dalam negeri (PDN). Untuk sektor pendidikan adalah produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK).  Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek, M Samsuri mengatakan, ini sejalan dengan semangat Merdeka Belajar. Sehingga diharapkan belanja produk TIK akan mendorong digitalisasi sekolah sebagai upaya mewujudkan infrastruktur kelas dan sekolah masa depan.  “Pengadaan barang TIK untuk digitalisasi pendidikan ini mendukung produk dalam negeri sehingga sejalan dengan program pemerintah agar kita menjadi penggerak kemajuan negeri kita sendiri,” jelas dia, Minggu (1/8).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/29/06/2021/dirjen-dikti-sebut-rencana-kuliah-tatap-muka-masih-maju-mundur/">Dirjen Dikti Sebut Rencana Kuliah Tatap Muka Masih Maju Mundur</a>  Adapun, setiap pihak yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa ini wajib mengikuti proses lelang untuk kemudian bisa terdaftar dan menyediakan produk dalam e-katalog sesuai standar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).  Industri TIK dalam negeri yang akan berpartisipasi untuk menyediakan produk TIK juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sehingga produknya memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).  Dana program ini untuk tahun 2021 berjumlah Rp 3,7 triliun yang terdiri dari dua alokasi. Pertama dari anggaran Kemendikbudristek senilai Rp 1,3 triliun, dan kedua senilai Rp 2,4 triliun dari dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2021.  Selain pengadaan TIK sebagaimana dijelaskan di atas, Kemendikbudristek mendorong produksi laptop Merah Putih melalui konsorsium perguruan tinggi yaitu UI, ITB, ITS, dan UGM. Konsorsium tersebut telah menyiapkan peta jalan, desain produk, dan akan terlibat penuh dalam produksi laptop bersama dengan industri mulai tahun 2022.  "Selain itu pelajar SMK dan mahasiswa perguruan tinggi vokasi akan dilibatkan pada kegiatan perakitan hingga pascapenjualan," pungkasnya.

Kemendikbud Ristek Digitalisasi Sekolah dengan Produk Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/nadiem-di-papua-antara.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim saat berkunjung di Sorong, Kamis (11/ 2). (Foto Antara Papua Barat/ Ernes Kakisina)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim saat berkunjung di Sorong, Kamis (11/ 2). (Foto Antara Papua Barat/ Ernes Kakisina)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim terus mendorong transformasi pendidikan dan digitalisasi di Provinsi Papua Barat terutama daerah-daerah tertinggal, terluar ,dan terdepan atau 3T.  ’’Daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan akan menjadi salah satu area prioritas untuk digitalisasi sekolah,’’ kata Nadiem saat melakukan kunjungan kerja di Kota Sorong, Kamis.  Ia mengatakan Kemendikbud mendorong program-program kerja prioritas pada 2021 terutama digitalisasi sekolah. Selain itu, kata Mendikbud, revitalisasi pendidikan vokasi, penguatan guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan pendidikan dan pemajuan kebudayaan juga menjadi program prioritas 2021.  Dalam kunjungan kerja di Sorong, Mendikbud memastikan pemanfaatan bantuan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dari Kemendikbud sampai dan dimanfaatkan oleh para guru dan siswa di daerah tersebut.  Ia menjelaskan peralatan TIK yang disalurkan bermanfaat bagi para guru dan siswa di Papua Barat sangat bermanfaat. Bahkan permintaan lebih banyak dan hal tersebut menunjukkan bahwa peralatan tersebut digunakan serta dibutuhkan.  Namun, dia menyadari bantuan TIK ini masih belum sesuai dengan jumlah murid dan banyak sekolah membutuhkan lebih peralatan tersebut. Dia memastikan bahwa ke depan akan terus mengakselerasi bantuan TIK ini lebih banyak lagi. Bantuan TIK Kemendikbud diberikan kepada 29 sekolah di Provinsi Papua Barat. Daerah 3T menjadi prioritas. ’’Mereka yang benar-benar butuh pemerataan tersebut, butuh akses internet yang berimbang sama seperti di kota,’’ ungkapnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dBMTnkgrkng

Nadiem: Kemendikbud Dorong Digitalisasi Sekolah di Daerah 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Sekolah-Daring-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Guru memberikan materi mata pelajaran olahraga secara daring di sebuah kelas kosong di SDN Pondok Cabe Udik 01, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (8/1/2021). Rencana kegiatan belajar tatap muka pada awal Januari di wilayah Tangerang Selatan dibatalkan k" width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi mata pelajaran olahraga secara daring di sebuah kelas kosong di SDN Pondok Cabe Udik 01, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (8/1/2021). Rencana kegiatan belajar tatap muka pada awal Januari di wilayah Tangerang Selatan dibatalkan k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR Ri Ferdiansyah mengatakan bahwa secara rata-rata sekolah belum diuntungkan apabila mulai dilakukan digitalisasi sekolah. Sebab, banyak permasalahan yang harus diselesaikan.  "Sekolah belum diuntungkan, kita harus bedah satu per satu. Pertama pemetaan, berapa tentang listrik yang belum dijangkau, berapa jumlah yang belum ada jaringan, lalu gawai, laptop atau komputer, kemudian pendidik dan tenaga pendidik kesiapan dan persiapannya," jelas dia dalam diskusi daring Kebijakan Digitalisasi Pendidikan Siapa yang Diuntungkan?, Minggu (31/1).  Kemudian, setelah semua permasalahan tersebut selesai maka baru lah masuk ke dalam aspek konten. Apabila pemetaan itu telah selesai, maka konten pun akan berjalan dengan baik.  "Itu yang harus dilakukan pemetaan tersebut konten-konten ini juga akan terverifikasi. Kontennya siap, sedang dan ringan berapa, karena masing-masing peserta didik mempunyai latar belakang," ucapnya.  Penyeragaman tanpa pemetaan itu tidak bisa dilakukan di Indonesia, karena setiap wilayah memiliki permasalahannya masing-masing. Selain itu, untuk menjalankan digitalisasi sekolah ini, perlu keterlibatan lembaga lain.  "Oleh karena itu, dasar hukum supaya nanti KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), BPK (Badan Pengawas Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bisa mencermati pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut," imbuhnya.  Kemudian, yang penting juga agar teknologi tidak merubah jati diri bangsa. Semua hal tersebut perlu di evaluasi agar tidak terjadi hilangnya jati diri bangsa.  "Oleh karena itu yang perlu kita dalami adalah teknologi benar kita perlukan untuk menunjang, tapi teknologi adalah pendukung utama dalam proses belajar mengajar, tapi bukan satu-satunya (tolak ukur) keberhasilan peserta didik. Data-data perlu kita benahi," pungkas dia.

Komisi X Sebut Digitalisasi Tidak Akan Untungkan Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/NADIEM-OK-1.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim saat membuka Webinar Peringatan Hari Guru Sedunia Tingkat Nasional Tahun 2020, di Jakarta, Kamis (8/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim saat membuka Webinar Peringatan Hari Guru Sedunia Tingkat Nasional Tahun 2020, di Jakarta, Kamis (8/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pada program digitalisasi sekolah di 2021, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) akan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan. Adapun bantuan yang akan diberikan berupa laptop, proyektor, serta perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).  "Digitalisasi sekolah itu bukan hanya penyediaan sarana TIK tetapi juga mempermudah guru untuk memilih apa yang paling cocok untuk anaknya," terang dia, Kamis (12/11).  Program digitalisasi yang akan dimulai tahun depan ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dikerjakan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kemenkominfo dalam hal ini akan memenuhi kebutuhan jaringan internet di semua wilayah sasaran.  Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memastikan ada alat yang bisa digunakan di setiap sekolah. "Jadi itu yang pasti akan kita dorong untuk tahun depan, digitalisasi sekolah," kata Nadiem.  Pada program digitalisasi sekolah ini rencananya Kemendikbud akan membuat suatu platform di mana para guru bisa dengan mudah mengunduh kurikulum dan memilih kurikulum dalam bentuk modul-modul sehingga proses pembelajaran akan jauh lebih efisien.  Kemudian Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri menjelaskan, untuk tahun depan anggaran untuk digitalisasi sekolah mencapai Rp 3 triliun. Rencananya, setiap sekolah akan menerima 15 laptop dan satu access point.  Laptop yang akan diberikan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti untuk asesmen kompetensi minimun, asesmen nasional, dan praktikum.  "Total dana yang diinginkan untuk digitalisasi sekolah ini sebenarnya mencapai Rp 15 triliun, namun untuk setiap tahunnya baru bisa dianggarkan Rp 3 triliun," tutur dia.  Nadiem juga menambahkan, laptop dinilai lebih tahan lama daripada tablet. Selain itu, laptop yang dimiliki sekolah itu dapat digunakan oleh siswa atau guru, serta memiliki fungsi yang lebih banyak. Salah satu keunggulan lain adalah membuat produsen meningkatkan produksinya.  "Yang penting itu. Bukan merknya yang penting. Yang penting adalah produksinya disini dan mengerjakan dan ada industri. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kita beli sekaligus banyak itu bisa membantu produksi di dalam negeri dan mengundang mereka melakukannya," tutupnya.

Nadiem Pastikan Wilayah 3T Akan Prioritas Dalam Digitalisasi Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Balai-Warga-Untuk-Belajar-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Sejumlah pelajar melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Balai Warga RT 05/RW 02 Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2020). Pelajar yang datang ke balai warga berasal dari berbagai tingkatan sekolah mulai dari SD, SMP dan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pelajar melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Balai Warga RT 05/RW 02 Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2020). Pelajar yang datang ke balai warga berasal dari berbagai tingkatan sekolah mulai dari SD, SMP dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan fokus digitalisasi sekolah pada 2021. Namun, beberapa pihak mengkritisi hal itu. Salah satunya Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih.  Dia mengatakan, program digitalisasi sekolah pada 2021 yang menelan anggaran hingga Rp 3 trilliun, masih belum matang dari sisi perencanaan. Terkesan terburu-buru yang dikhawatirkan akan berantakan implementasinya. ”Wilayah 3T belum ter-cover penuh jaringan internet. Sedangkan SDM guru kita juga masih belum siap. Harusnya selesaikan PR ini dulu,” ungkap Abdul Fikri Faqih dalam keterangan kepada JawaPos.com, Rabu (11/11).  Niat pemerintah untuk digitalisasi sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) melalui pengadaan laptop, proyektor, dan perangkat teknologi informasi (TIK), dinilai kurang tepat sasaran. ”Sarana pendukung digital itu wajib ada akses internet, sedangkan data pemerintah menunjukkan, wilayah 3T masih sulit dijangkau sinyal,”  terang Abdul Fikri Faqih.  Apalagi, berdasar data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 2020, pemerintah masih belum optimal menyediakan akses internet hingga 100 persen di wilayah 3T.  Saat ini, infrastruktur 4G yang telah dibangun mencapai 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dari 20.341 desa di wilayah 3T, masih ada 9.113 desa yang belum terjangkau jaringan 4G. ”Baru setengah dari total desa di wilayah 3T yang terjangkau jaringan 4G,” ujar Fikri.  Menurut Fikri, bantuan laptop hanya akan menjadi barang pajangan mewah di sekolah, tanpa adanya sinyal internet sebagai akses pendukung utama. ”Alat-alatnya diadakan, tapi buat apa bila tidak bisa akses informasi dan update bahan pelajaran,” kata Fikri.  Selain itu, Fikri menyinggung soal kesiapan sumber daya manusia terutama guru dan tenaga kependidikan dalam program digitalisasi tersebut. ”Surveinya kan 60 persen guru masih gagap teknologi informasi, perkembangan sekarang kita belum tahu, apakah masih sama atau ada perkembangan,” tutur Abdul Fikri Faqih.  Untuk itu, politisi PKS tersebut meminta diadakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas pemerintah terlebih dahulu. ”Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, kreativitas dan kualitas pendidik benar-benar diuji untuk menjamin kegiatan belajar mengajar tetap kondusif secara virtual,” ujar Fikri.  Setiap program pendidikan nasional, lanjut Fikri, semestinya juga memperhatikan kondisi kelokalan yang menjadi sasaran.  ”Mas Menteri ini tampaknya kurang dapat support data yang cukup. Sebaiknya walaupun Think globally, tapi harus tetap Act Locally sesuai data lapangan yang bahkan sudah tersedia dan telah dirilis Kemendikbud sendiri,” ucap Abdul Fikri Faqih.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CoRNHGYWnKs

Kritisi Digitalisasi Sekolah 2021, Komisi X Sebut Nadiem Kurang Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/9-persen-sekolah-belum-terjangkau-internet_m_.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy (kiri) saat melakukan sidak UNBK di SMK El Hayat, Kota Malang, Selasa (26/3). - (Fiska Tanjung/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy (kiri) saat melakukan sidak UNBK di SMK El Hayat, Kota Malang, Selasa (26/3). - (Fiska Tanjung/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak semua sekolah bisa menikmati pesatnya perkembangan teknologi. Karena itu, untuk mempercepat pemerataan digitalisasi sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi.  Dana BOS afirmasi berbeda dengan BOS regular. Dana itu disediakan untuk mendukung operasional rutin dan mengakselerasi pembelajaran. Termasuk untuk pembelajaran perkembangan teknologi. Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal, total dana BOS afirmasi dianggarkan Rp 2,85 triliun.  Selain itu, disiapkan dana BOS kinerja untuk sekolah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Jumlahnya mencapai Rp 1,5 triliun.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menuturkan, tahun ini program digitalisasi sekolah akan direalisasikan untuk 30.227 sekolah melalui BOS afirmasi dan 6.004 sekolah melalui BOS kinerja.  Melalui program itu, pemerintah akan memberikan komputer tablet sebagai sarana pembelajaran di sekolah. Target penerima adalah 1,753 juta siswa kelas VI, kelas VII, dan kelas X se-Indonesia.  Khususnya sekolah yang berada di daerah pinggiran. Sebagai langkah awal, program itu akan diluncurkan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada 18 September 2019.  Muhadjir mengamini bahwa salah satu tantangan saat ini adalah akses pendidikan di daerah pinggiran, pendidikan karakter, dan perkembangan teknologi yang belum merata. Karena itu, pihaknya akan fokus untuk mengejar hal tersebut. ”Tahun depan kalau bisa sepuluh kali lipat. Dengan begitu, digitalisasi sekolah bisa berjalan secepat mungkin,” tegasnya.  Untuk memastikan penggunaan sarana pembelajaran berfungsi dengan baik, Kemendikbud bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah. Untuk jaringan internet, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sedangkan untuk energi listrik, Kementerian ESDM sudah menyanggupi.  Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menambahkan, kepala dinas pendidikan akan dilibatkan penuh. Diharapkan, kepala dinas bisa ikut memberikan pembinaan kepada sekolah.  ”Juga, mengawasi sekolah agar betul-betul memberikan peralatan yang sesuai dengan yang diharapkan. Jangan sampai membeli yang tidak diperlukan,” ungkapnya.

Kemendikbud Siapkan Dana Rp 2,85 T untuk Digitalisasi Sekolah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#digitalisasi sekolah

Berita Terkini