<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/kantor-madas-2998380192.jpg" alt="Ratusan anggota Madas berjaga di depan kantor DPD Jatim setelah mendengar kabar akan dieksekusi oleh juru sita PN Surabaya, Senin (12/1). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan anggota Madas berjaga di depan kantor DPD Jatim setelah mendengar kabar akan dieksekusi oleh juru sita PN Surabaya, Senin (12/1). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menunda eksekusi penyegelan kantor Ormas Madura Asli (Madas) DPD Jawa Timur, yang berada di Jalan Raya Darmo 153, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Senin (12/1). Dalam salinan surat yang diterima JawaPos.com, eksekusi ini atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Surabaya sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor 20/Pdt.Sus-pailit/2021/PN Niaga Sby. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah negara seluas 440 m&sup2; dengan batas-batas sisi barat Jalan Raya Darmo, sisi utara kantor Jalan Raya Darmo Nomor 151, sebelah selatan rumah tinggal Raya Darmo Nomor 155 Surabaya. Kabar tersebut memicu ketegangan. Ratusan anggota Ormas Madas pun berjaga di depan kantor sejak Senin pagi (12/1). Demi mencegah terjadinya bentrokan, PN Surabaya memutuskan untuk menunda proses eksekusi. Humas Pengadilan Negeri Surabaya Slamet Pujiono membenarkan bahwa proses penyegelan kantor Ormas Madas DPD Jawa Timur di Jalan Raya Darmo Nomor 153 ditunda karena alasan keamanan. &ldquo;Jadi itu penyegelan, ya. Bukan eksekusi, penyegelan karena ini perkara pailit atas permintaan kurator perkara perdata pailit nomor 20 tahun 2021,&rdquo; tutur Pujiono di PN Surabaya, Senin (12/1). Pujiono mengatakan bahwa penyegelan ini dilakukan atas permohonan kurator Albert Riyadi Suwono. Sementara bangunan rumah yang akan disegel adalah aset pailit milik Achmad Sidqus Syahdi. "Tanggal 9 Januari kemarin, hari Jumat sore, kita terima surat dari Kapolrestabes Surabaya (Kombes Pol Lutfhie Sulistiawan) yang menyatakan bahwa minta ditunda karena situasi keamanan kamtibmas," terang dia. Oleh karena itu, eksekusi penyegelan yang dijadwalkan hari ini pun ditunda. Terkait proses penyegelan selanjutnya, Pujiono belum bisa memastikan. Yang jelas, PN Surabaya akan menunggu permohonan kembali dari kurator. &nbsp; &nbsp;

PN Surabaya menunda eksekusi kantor Ormas Madas di Jalan Darmo setelah ratusan anggota berjaga. Penundaan dilakukan demi alasan keamanan

Dihadang Ratusan Orang, PN Surabaya Tunda Eksekusi Kantor Ormas Madas di Jalan Darmo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/02/JKT_PERLUASAN-JARINGAN-MIRKOTRANS_HANUNG-HAMBARA_03072025-4-4173631896-2375668359.jpg" alt="Ilustrasi armada Transjakarta Mikrotrans. Mikrotrans rute JAK41 Kampung Melayu-Pulogadung berhenti beroperasi sementara. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi armada Transjakarta Mikrotrans. Mikrotrans rute JAK41 Kampung Melayu-Pulogadung berhenti beroperasi sementara. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Layanan Transjakarta Mikrotrans rute JAK41 (Pulogadung&ndash;Kampung Melayu) terpaksa dihentikan sementara sejak Sabtu (1/11) sore. Penghentian ini terjadi setelah adanya aksi penghadangan dan penutupan jalur di Jalan Persahabatan Raya oleh sejumlah sopir angkutan reguler M02. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani menuturkan, penghentian layanan dilakukan demi menjaga keselamatan pelanggan dan petugas di lapangan. Pihaknya pun telah bahwa pihaknya langsung menurunkan petugas ke lokasi untuk menangani situasi. "Rute Jak41 (Pulogadung - Kp. Melayu) tidak beroperasi melayani pelanggan. Penghentian layanan ini disebabkan oleh aksi penghadangan dan penutupan jalur di Jl. Persahabatan Raya oleh oknum pengemudi angkutan reguler M02," ujar Ayu dalam keterangannya, Minggu (2/11). Ayu menambahkan, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait untuk mencari solusi terbaik agar layanan dapat kembali beroperasi. "Saat ini, petugas Transjakarta, didukung aparat keamanan dan instansi terkait terus berkoordinasi dan melakukan mediasi di lokasi untuk mencari jalan keluar terbaik," katanya. Transjakarta menegaskan bahwa penghentian ini bersifat sementara dan akan dipulihkan secepat mungkin setelah situasi dinyatakan aman. "Transjakarta akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan berkomitmen untuk pemulihan layanan, agar layanan Rute JAK41 dapat segera kembali dan melayani pelanggan dengan normal," tambah Ayu. Transjakarta juga meminta maaf kepada pelanggan yang terdampak.&nbsp;"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pengertian pelanggan dalam situasi ini. Kami juga telah melaporkan insiden ini kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan arahan dan bantuan," imbuh Ayu. Hingga saat ini, petugas Transjakarta dan pihak terkait masih berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan keamanan. BUMD DKI itu berjanji akan segera menginformasikan kembali kepada publik begitu layanan JAK41 dapat beroperasi normal.

Layanan Transjakarta rute JAK41 dihentikan sementara akibat aksi penghadangan di Jalan Persahabatan Raya, demi keselamatan.

Dihadang Sopir Angkot, Mikrotrans Rute JAK41 Pulogadung–Kampung Melayu Jakarta Stop beroperasi Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/20250318_164118-1-645129071.jpg" alt="Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan (tengah) memberikan keterangan mengenai pelarangan operasional truk sumbu tiga selama periode Lebaran 2025. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan (tengah) memberikan keterangan mengenai pelarangan operasional truk sumbu tiga selama periode Lebaran 2025. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan pelarangan operasional truk sumbu tiga selama periode Lebaran 2025. Tak main-main, mereka siap menggelar aksi mogok nasional pada 20&ndash;21 Maret 2025, menghentikan seluruh operasional sebagai bentuk protes. Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan menegaskan, aksi ini sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera merevisi aturan pembatasan operasional truk. "Cukup dua hari saja, 20-21 Maret. Kami menuntut revisi aturan pembatasan operasional truk," tegas Gemilang dalam konferensi pers di kantor DPP Aptrindo, Selasa (18/3). Saat ini, Aptrindo menaungi 1.954 pengusaha dari 24 provinsi, termasuk 825 pengusaha di Jakarta. Gemilang menyebut, aksi mogok ini akan melibatkan seluruh pengusaha dan sopir truk yang terkena dampak aturan tersebut. Ia memastikan tidak akan ada sopir truk yang beroperasi saat mogok masal dilakukan. Pihaknya pun akan menghalau truk yang masih nekat beroperasi disaat mogok masal. "Maka kita akan halau truk yang masih beroperasi agar ikut tidak beroperasi," tegasnya.&nbsp; Gemilang mengaku sudah jengah dengan pemerintah. Sebab, pihaknya telah melakukan audiensi dengan pihak terkait namun tidak dipertemukan dengan kepala instansi tertinggi sebagai pengambil keputusan. Hal itu membuat masukan dari Aptrindo tak kunjung di dengar.&nbsp; "Juga kami sesalkan mengenai koordinasi pelarangan hanya dihadiri kasubdit. Sehingga apa yang kita sampaikan hanya bisa ditampung dan disalurkan," katanya. Diketahui, pemerintah telah mengeluarkan surat kesepakatan bersama (SKB) tiga lembaga, pembatasan angkutan barang atau truk dimulai Senin (24/3) pukul 00.00 sampai Selasa (8/4) pukul 24.00. Larangan selama 16 hari itu berlaku di jalan tol maupun non-tol. Pembatasan dilakukan melalui pembatasan waktu operasional pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan. Kebijakan tersebut diambil dengan melihat data kejadian khusus 2024 yang menyatakan bahwa pada tahun tersebut terjadi 186 kejadian yang didominasi keterlibatan truk sebesar 53%.&nbsp; Selain itu, angkutan barang dengan tiga sumbu ke atas berpotensi menyebabkan kemacetan karena kecepatannya yang di bawah standar. &nbsp;

Aptrindo menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan pelarangan operasional truk sumbu tiga selama periode Lebaran 2025.

Truk Dilarang Melintas saat Mudik Lebaran, Pengusaha Truk Akan Mogok Massal Dua Hari, Truk yang Nekat Beroperasi Bakal Dihadang

dihadang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dihadang

Berita Terkini

Dihadang Ratusan Orang, PN Surabaya Tunda Eksekusi Kantor Ormas Madas di Jalan Darmo

Dihadang Sopir Angkot, Mikrotrans Rute JAK41 Pulogadung–Kampung Melayu Jakarta Stop beroperasi Sementara

Truk Dilarang Melintas saat Mudik Lebaran, Pengusaha Truk Akan Mogok Massal Dua Hari, Truk yang Nekat Beroperasi Bakal Dihadang

Download Aplikasi JawaPos.com