<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/mendikti-4138107632.jpg" alt="Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. (Humas Kemendiktisaintek)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. (Humas Kemendiktisaintek)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus mendorong semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa atau perguruan tinggi. Bahkan sejumlah kampus mempunyai inkubasi bisnis, serta usaha yang dijalankan masyarakat binaannya. Perguruan tinggi diminta ikut meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia.&nbsp; Pesan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam forum Urun Rembug Ekspor Nasional UMKM &ldquo;BISA&rdquo; EKSPOR di Jakarta. Dia mendorong perguruan tinggi mengembangkan berbagai skema kemitraan untuk mendukung peningkatan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Ada tiga bentuk kemitraan yang saat ini dijalin perguruan tinggi dengan dunia usaha," kata Satryo dalam keterangannya Rabu (11/12). Yaitu lewat magang mahasiswa, pelatihan industri dan riset bersama, serta penyelarasan kurikulum. Dia mendorong transformasi pendekatan kemitraan yang lebih strategis, inovatif, dan relevan antara perguruan tinggi dan dunia usaha serta industri. Hal ini menurutnya diperlukan untuk menghasilkan kemitraan yang lebih luas, berdampak, dan berkelanjutan. Satryo mendorong perguruan tinggi untuk&nbsp;menawarkan berbagai bentuk program yang relevan bagi dunia usaha dan industri secara lebih mendalam. Sehingga akan menjadi investasi strategis bagi dunia usaha dan industri. Kedepannya dia berharap agar kemitraan yang terjalin dapat membawa pengaruh positif bagi mahasiswa dan kalangan usaha serta industri di Indonesia.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa pasar dalam negeri Indonesia itu cukup besar. Budi melihat banyak potensi yang dapat digarap dan dikembangkan oleh industri dalam negeri khususnya oleh para UMKM. Untuk itu, Budi Santoso mengajak perguruan tinggi untuk berkolaborasi membangun sektor UMKM. "Banyak kampus, universitas, yang mempunyai inkubator bisnis, kita ingin kerjasama, kita ingin berkolaborasi sehingga bisnis binaan bapak ibu, dari kampus, dari universitas, bisa go global," ujar Budi.&nbsp; Dia mengungkapkan bahwa Kementerian Perdagangan memiliki tiga program, yaitu pengaman pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan UMKM BISA Ekspor. Sementara itu di dari kalangan kampus, mahasiswa saat ini terus diasah jiwa kewirausahaan. Dosen Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Dian Mardiana mengatakan pentingnya kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Menurut dia, era digital mempermudah para entrepreneur atau wirausaha. Misalnya memanfaatkan sosial media untuk memasarkan produk secara online. Cara ini membuat jangkauan pasarnya semakin luas.&nbsp; Dian memaparkan kemampuan kewirausahaan sangat didukung dan jadi arus utama pemerintah serta perguruan tinggi. Agar mahasiswanya ikut berpartisipasi dalam wirausaha, antara lain disiapkan mata kuliah kewirausahaan digital. Kemudian juga ada Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemdiktisaintek.&nbsp;"Melalui P2MW, mahasiswa memiliki peluang besar untuk mendapatkan modal usaha sekaligus bimbingan wirausaha," katanya dalam webinar Cerdas Finansial di Usia Muda: Panduan Menabung, Investasi, dan Bisnis untuk Mahasiswa. Dian juga mengajak mahasiswa menjadikan usaha mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat.&nbsp;Sementara itu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Subekti Nurmawati, mengatakan, komitmen untuk mendidik mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang siap berkiprah di masa depan. "Bukan berarti harus menjadi pegawai tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja," kata Subekti. Menurutnya bekal untuk mengelola finansial, termasuk memilih instrumen investasi, merupakan sesuatu yang harus dipersiapkan. Supaya bisa menjadi kecerdasan finansial yang dapat dimanfaatkan. Kemampuan ini sangat relevan antara tema webinar dan kehidupan di masa sekarang. "Harapannya, mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai kesempatan dan peluang yang ada sehingga dapat berkiprah di wirausaha sehingga saat lulus dapat menjadi Entrepreneur yang dapat dibanggakan," tegasnya.

Dia mendorong transformasi pendekatan kemitraan yang lebih strategis, inovatif, dan relevan antara perguruan tinggi dan dunia usaha.

Banyak Kampus Bangun Inkubator Bisnis, Diminta Dukung Peningkatan Kualitas UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/pascasarjana-73530279.jpg" alt="Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka (UT) Prof Maman Rumanta (tengah) di Tangerang Selatan (5/12). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka (UT) Prof Maman Rumanta (tengah) di Tangerang Selatan (5/12). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Universitas Terbuka (UT) mulai menyisir mahasiswa yang tidak kunjung lulus, atau akrab disebut mahasiswa abadi. Khususnya untuk program pascasarjana, baik jenjang magister (S2) atau doktor (S3). Idealnya studi S2 selesai dua tahun dan studi S3 bisa tamat dalam tempo tiga tahun saja.&nbsp; Upaya menyisir mahasiswa yang tidak kunjung lulus itu disampaikan Direktur Sekolah Pascasarjana UT Prof Maman Rumanta. "Pada prinsipnya di kami tidak ada DO (drop out)," katanya di sela&nbsp; First Forum for University Scholars in Interdisciplinary Opportunities and Networking (FUSION) pada Kamis (5/12).&nbsp; Dia menegaskan kuliah magister atau S2 bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun atau 2,5 tahun saja. Begitupun dengan kuliah doktor atau S3 dapat selesai dalam waktu 3 tahun. "Jadi, jangan lama-lama (kuliahnya)," tegasnya. Dia mengatakan, akan menjalankan penanganan khusus kepada mahasiswa abadi, atau mahasiswa lewat masa studi itu. Penanganan dilakukan dengan pendekatan yang khusus.&nbsp; Tujuannya adalah mendorong mahasiswa tersebut untuk segera menyelesaikan studi Pascasarjana. Mereka diberikan semangat supaya segera menuntaskan studinya. Tidak hanya diam, tidak melakukan upaya apapun.&nbsp; Prof Maman mengatakan walaupun di UT tidak ada aturan DO atau drop out, tetapi mereka punya sikap tegas. "Mau lanjut diselesaikan atau mundur. Yang mau mundur silahkan," katanya.&nbsp; Dia menegaskan ke depan kampus UT akan terus mendorong mahasiswanya untuk lulus tepat waktu. Khususnya bagi mahasiswa program Pascasarjana. Pasalnya mereka saat kuliah melalui proses seleksi. Prof Maman mengatakan, idealnya kuliah itu masuknya mudah dan keluarnya mudah. "Jangan masuknya susah, keluarnya juga susah," katanya lantas tersenyum.&nbsp; Untuk mendukung mahasiswanya tepat waktu, mereka menjalin kerjasama dengan banyak kampus. Karena jumlah dosennya hanya sekitar 700 orang. Sementara total mahasiswa UT sekitar 500 ribu orang.

Dia mengatakan, akan menjalankan penanganan khusus kepada mahasiswa abadi, atau mahasiswa lewat masa studi itu.

Kuliah Pascasarjana Cukup 2 Tahun, Universitas Terbuka Sisir Mahasiswa Abadi yang Tak Kunjung Lulus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/UT-1386433650.jpg" alt="Kampus Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Banten. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kampus Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Banten. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berlomba meningkatkan jumlah hasil penelitian di kampus masing-masing. Tidak terkecuali dengan Universitas Terbuka (UT). Tahun depan mereka mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk kegiatan riset atau penelitian para dosen.&nbsp;Pengumuman anggaran riset yang cukup besar itu, disampaikan langsung oleh Wakil Rektor UT Rahmat Budiman. "Jadi, untuk anggaran penelitian di kampus UT, dari tahun ke tahun meningkat," katanya usai pembukaan ajang International Conference of Multidiciplinary Academic Studies (ICoMUS) di kampus UT, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis (31/10).&nbsp; Rahmat mengatakan untuk tahun depan, anggaran penelitian yang bisa diperebutkan oleh para dosen mencapai Rp 40 miliar. Anggaran tersebut mengacu pada alokasi dana riset atau penelitian tahun-tahun sebelumnya. Para dosen diharapkan terus melakukan penelitian dengan tema yang berkualitas.&nbsp;"Anggaran penelitian itu bisa berubah," katanya. Disesuaikan dengan banyaknya jumlah proposal penelitian yang didaftarkan. Rahmat menegaskan setiap proposal penelitian yang masuk, akan diperiksa atau direview oleh tim independen. Sehingga bisa dipastikan proposal penelitian yang lolos, memiliki manfaat. Baik untuk internal kampus maupun masyarakat pada umumnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama Ketua LPPM UT Dewi Artati Padmo Putri mengatakan, saat ini berlaku kebijakan baru di UT. Yaitu setiap dosen hanya bisa mendapatkan satu kesempatan kegiatan penelitian bersumber dari anggaran internal. Selebihnya didorong untuk berkompetisi merebutkan dana penelitian lembaga lain.&nbsp;"Kecuali untuk penelitian yang bersifat penugasan," katanya. Dewi mencontohkan kegiatan penelitian yang bersifat penugasan dari kampus terkait dengan kecerdasan buatan (AI). Dia mengatakan saat ini UT sedang gencar eksplorasi pemanfaatan kecerdasan buatan. "Misalnya untuk tutor asisten, jadi penilai, atau lainnya," katanya.

Tahun depan mereka mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk kegiatan riset atau penelitian para dosen.

Bikin Kantong Dosen Tebal, Kampus Universitas Terbuka Alokasikan Anggaran Penelitian Rp 40 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/JKT_-Sertijab-Mendikbudristek-dengan-tiga-menteri-baru_MIFTAHUL-HAYAT11-1403762398.jpeg" alt="Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim (kanan) bersama tiga menteri penggantinya dari Kabinet Merah Putih, Menteri Kebudayaan Fadli Zon (kiri), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro (kedua kiri), dan Ment" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim (kanan) bersama tiga menteri penggantinya dari Kabinet Merah Putih, Menteri Kebudayaan Fadli Zon (kiri), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro (kedua kiri), dan Ment</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti-Sainstek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengaku akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan Nadiem di ranah perguruan tinggi, riset, dan teknologi sebelumnya. Sebab, dia tak ingin ada stagnasi akibat perubahan pucuk kepemimpinan. Karena itu, dia akan langsung bekerja tanpa harus alasan "belajar&rdquo; terlebih dahulu. "Perbaiki mana yang harus diperbaiki. Perbaikan sambil jalan karena pendidikan itu proses yang berjalan,&rdquo; ungkapnya. Terkait program kerja, Satryo bakal membuat metode pembelajaran baru untuk dunia pendidikan tinggi. Tujuannya agar generasi muda memiliki kemampuan berpikir kritis yang diperlukan dunia kerja. "We will transform our educational methodology, enggak bisa lagi memorizing, tapi harus membuat anak-anak kita punya critical thinking,&rdquo; tegasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/Fadli-Zon_MIFTAHUL-HAYAT04-3-2852645835.jpeg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan menggarap berbagai aturan terkait kebudayaan. Hal itu akan diwujudkan melalui mekanisme omnibus law kebudayaan. "Nanti mungkin ada semacam omnibus law kebudayaan. Sehingga UU Kebudayaan itu menjadi satu,&rdquo; jelasnya. UU tersebut akan mengatur kebijakan terkait budaya, perfilman, hingga museum. Termasuk mengenai cagar budaya. "Sekarang kan terpisah, undang-undang perfilman sendiri, cagar budaya sendiri, nanti didiskusikan lah, kita kaji supaya substansinya tidak lepas,&rdquo; jelasnya. Pada bagian lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini mengaku memiliki target cukup besar dalam sebulan pertama kepemimpinannya. Pasalnya, pihaknya harus melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. "Kami tentunya bersama-sama dengan menteri sekretaris negara dan menteri keuangan, kita akan menata. Bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga bagaimana kita menata sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian yang baru,&rdquo; terangnya. (idr/far/mia/lyn/c17/oni)

Menteri Dikti-Sainstek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengaku akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan Nadiem di ranah perguruan tinggi.

Menteri Dikti-Sainstek Lansung Kerja, Fadli Zon Siapkan Omnibus Law UU Kebudayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/14/1726262879558-511601796.jpg" alt="Kemenag dan Kemendikbudristek kerja sama integrasikan data. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kemenag dan Kemendikbudristek kerja sama integrasikan data. (istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;&ndash; Secara umum data pendidikan tinggi selama ini terpecah di Kemenag dan Kemendikbudristek. Di Kemenag data pendidikan tinggi disimpan di EMIS (Education Management Information System) di bawah Ditjen Pendidikan Islam (Pendis). Sedangkan di Kemendikbudristek ada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) yang dikelola Ditjen Diktiristek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di penghujung Kabinet Indonesia Maju (KIM), kedua kementerian itu bersepakat untuk mengintegrasikan data pendidikan tinggi masing-masing. Sehingga diharapkan bisa mempermudah pengurusan data-data terkait pelayanan pendidikan tinggi. Sekaligus menjalankan amanah UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Integrasi data pendidikan tinggi tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Ditjen Pendis Kemenag dengan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek. Ruang lingkup perjanjian tersebut cukup luas. Selain integrasi data, juga ada migrasi, sinkronisasi, keamanan data, serta interkoneksi infrastruktur pada PD-Dikti dan EMIS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aspek kerja sama lainnya adalah pemanfaatan sistem rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Kemudian juga sinkronisasi data program kerjasama bergelar, pemanfaatan sistem penomoran ijazah serta penomoran sertifikasi secara nasional. Serta kerjasama terkait dengan pengawasan mutu dan kesehatan perguruan tinggi, hingga pertukaran data dan informasi pendidikan tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirjen Pendis Kemenag Abu Rokhmad menyambut baik integrasi data pendidikan tinggi itu. Dia mengatakan integrasi antara PD-Dikti dengan EMIS merupakan keseriusan mereka mendukung perbaikan dan penningkatan kualitas pelayanan data pendidikan tinggi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berharap integrasi data itu diharapkan dapat menyajikan data yang akurat. &rsquo;&rsquo;Baik data di EMIS maupun di PD-Dikti,&rsquo;&rsquo; tuturnya kemarin (13/9). Abu mengatakan integrasi dan penyelarasan data itu akan meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola pendidikan tinggi. Sehingga dapat menghasilkan data yang akurat di PD-Dikti maupun EMIS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abu mengatakan kerjasama tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas data pendidikan tinggi. Menurut dia tantangan pendidikan tinggi umum maupun keagamaan Islam ke depan semakin komplek. Sehingga harus menciptakan iklim pendidikan tinggi yang lebih siap dan adaptif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Abdul Haris mengatakan, kerja sama yang diteken pada Kamis (12/9) itu merupakan langkah strategis. Penyelarasan data PD-Dikti dan EMIS dapat meningkatkan kualitas layanan data dan informasi. Karena meskipun terpisah di dua kementerian, layanan data pendidikan tinggi di kampus umum di Kemendikburistek dan kampus keagamaan Islam di Ditjen Pendis Kemenag kerap bersinggungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rsquo;&rsquo;Integrasi PD-Dikti dan EMIS akan menjadi pusat data seluruh insan pembelajar di Nusantara,&rsquo;&rsquo; katanya. Sesuai dengan amanah UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Haris berharap kebutuhan informasi mahasiswa, dosen, dan institusi pendidikan tinggi dapat diakses dengan mudah dan akurat. Selain itu peningkatan kualitas data akan memudahkan evaluasi kinerja perguruan tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengingatkan bahwa pengelolaan data, apalagi yang bersifat digital sangat krusial. Karena dihadapkan pada berbagai tantangan, khususnya sisi keamanan data. Dia mengatakan kedua institusi harus berkomitmen untuk menyiapkan sistem keamanan data yang baik. Urusan keamanan data harus menjadi perhatian serius kedua pihak.</div>

Abdul Haris mengatakan, penyelarasan data PD-Dikti dan EMIS dapat meningkatkan kualitas layanan data dan informasi.

Integrasikan PD-Dikti dengan EMIS, Kemendikbudristek dan Kemenag Selaraskan Data Pendidikan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/KAMPUS.jpg" alt="Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang berlokasi di Komplek RRI Cimanggis, Depok, Jawa Barat diharapkan selesai Juni 2021." width="100%">
<figcaption>Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang berlokasi di Komplek RRI Cimanggis, Depok, Jawa Barat diharapkan selesai Juni 2021.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberitaan Surat Keputusan (SK) yang diduga palsu Universitas Painan membuat resah civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) STIH Painan Rahmatullah.  Ia mengatakan bahwa setelah adanya pemberitaan SK diduga palsu Universitas Painan, sejumlah mahasiswa STIH Painan merasa resah akan pemberitaan tersebut. "Hampir 90 persen mahasiswa mengirim WhatsApp ke saya, dampaknya betul-betul merugikan sekali ke STIH Painan. Bahkan ada informasi dari kampus banyak mahasiswa rumornya mau pindah," jelasnya, di Restoran Batik Kuring, Jakarta, Senin (3/5).  Untuk itu, dirinya menegaskan bahwa STIH Painan tidak ada kaitannya dengan pembuatan SK Universitas Painan. Oleh karenanya, mahasiswa dan civitas akademika serta masyarakat umum tidak perlu khawatir akan kredibilitas para lulusan STIH Painan.  "STIH Painan itu sudah berdiri 2012 dan meluluskan ribuan alumni. Untuk izin ini STIH Painan baik Sarjana (S1) dan Magister (S2) legal formal sah menurut hukum, tidak ada yang dipalsukan," tegas dia.  Sebelumnya, Ahli Biro Hukum Kemendikbud Ristek Polaris Siregar mengatakan bahwa terdapat perguruan tinggi swasta yang melakukan pemalsuan. PTS tersebut menamakan dirinya Universitas Painan.  Polaris juga mengungkapkan bahwa sebenarnya universitas itu sendiri belum pernah ada. Akan tetapi, dugaan pemalsuan izin yang dilakukan ini tentunya merupakan pelanggaran pidana.  "Tapi itulah yang mereka coba palsukan izinnya, berkedudukan di Tangerang. Ini yang sedang dikerjakan oleh penyidik Polri. Kita harapkan akan lebih cepat terungkap, agar terang benderang siapa yang harus bertanggung jawab," imbuhnya dalam telekonferensi pers, Kamis (29/4).  https://www.youtube.com/watch?v=McfnSELq4l8

Kasus Dugaan SK Palsu Meresahkan Mahasiswa STIH Painan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/20210503_170613.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengatakan bahwa terdapat kampus yang diduga melakukan pemalsuan surat keputusan (SK) izin operasional. Adapun kampus tersebut diketahui bernama Universitas Painan.  Mengenai hal tersebut, Kuasa Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan Sabaruddin menyampaikan bahwa hal itu keliru. Artinya tidak ada pemalsuan sama sekali.  Malahan, pihaknya melakukan pendirian Universitas Painan Nasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mulai dari kelengkapan surat izin yayasan serta surat penunjang lainnya.  "Soal SK yang dianggap palsu, kami sampaikan kronologi bahwa pihak STIH Painan dalam proses SK itu sudah melakukan prosedur-prosedur," ungkap dia di Restoran Batik Kuring, Jakarta, Senin (3/5).  Ia pun menyampaikan kronologi bagaimana SK tersebut dinyatakan palsu. Ternyata tahapan prosedur ini diminta oleh orang berinisial NP yang mengaku bagian dari pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).  "NP Ini mengaku bagian daripada Dikti. Kemudian syarat-syarat dipenuhi, mulai dari SK yayasan, kemudian persyaratan yang sesuai permintaan dipenuhi semua. Maka diterbitkanlah SK. Setelah terbit, kemudian, STIH berusaha melakukan permohonan, kemudian yayasan berusaha melanjutkan keinginannya untuk meningkatkan atau mengembangkan Universitas Painan tersebut," imbuhnya.  Namun, SK tersebut menjadi masalah. Setelah menerima SK, Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Biro Hukum Dikti pun melakukan investigasi ke kampus dan menyatakan SK tersebut palsu. Kemudian, terjadi mediasi dari pihak yang terlibat termasuk NP.  "Ketika ditanya hasil pembicaraan itu tidak ada (pengurusan SK) dari pihak kampus. Ketika ditanya apakah ada oknum dari pihak Dikti, dikatakan ada. Awalnya dia tidak mau menyebutkan (pihak terlibat dari Dikti), setelah didesak NP menyebutkan inisial nama oknum pegawai dikti yang terlibat, yaitu berinisial R dan AW," tambahnya.  Akan tetapi dari pertemuan tersebut, tim EKA tidak membuat berita acara hasil kunjungan tersebut. Ketika ditanya apa hasil investigasinya, Biro Hukum Dikti justru melakukan tindakan pelaporan terhadap Ketua Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) dan Ketua STIH Painan.  "Muncul berita yang membuat resah, 5 orang dinyatakan tersangka, 1 diantaranya adalah Ketua STIH Painan," ujar dia.  Menurut dia, tindakan yang diambil oleh Biro Hukum Dikti tidak bijaksana. "Ini menurut kami Biro Hukum Dikti kurang bijaksana. Masalah ini menjadi luas dan kita beri klarifikasi agar masyarakat luas tahu apa yang sebenarnya," terang dia.  Lalu, Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) STIH Painan, Rahmatullah mengatakan bahwa Universitas Painan sendiri pun belum ada. Selain itu, STIH Painan juga tidak akan disatukan dengan Universitas Painan Nasional.  "Perlu disampaikan STIH Painan dan Universitas Painan itu berbeda, STIH Painan legal dan sah menurut hukum baik S1 dan S2. Yayasan ingin mengembangkan perguruan tinggi ini menjadi universitas. Ketua yayasan ingin melebarkan perguruan tinggi menjadi universitas, STIE di kediri mau di take over, dipindahkan di Serang dan Tangerang. Sama seperti STIH Painan, ini dari Sumbar, di take over oleh ketua yayasan Serang," pungkasnya.  Sebelumnya, Ahli Biro Hukum Kemendikbud Ristek Polaris Siregar mengatakan bahwa terdapat perguruan tinggi swasta yang melakukan pemalsuan. PTS tersebut menamakan dirinya Universitas Painan.  Polaris juga mengungkapkan bahwa sebenarnya universitas itu sendiri belum pernah ada. Akan tetapi, dugaan pemalsuan izin yang dilakukan ini tentunya merupakan pelanggaran pidana.  "Tapi itulah yang mereka coba palsukan izinnya, berkedudukan di Tangerang. Ini yang sedang dikerjakan oleh penyidik Polri. Kita harapkan akan lebih cepat terungkap, agar terang benderang siapa yang harus bertanggung jawab," imbuhnya dalam telekonferensi pers, Kamis (29/4).  https://www.youtube.com/watch?v=McfnSELq4l8

STIH Painan Beberkan Kronologi Pengurusan SK hingga Dugaan Pemalsuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/simulasi-vaksin.jpg" alt="HANYA SIMULASI: Petugas kesehatan menyutikkan vaksin kepada relawan uji klinis vaksin Covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Kamis (6/8). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>HANYA SIMULASI: Petugas kesehatan menyutikkan vaksin kepada relawan uji klinis vaksin Covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Kamis (6/8). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bukan hanya tenaga kesehatan saja yang mendapat insentif, relawan Covid-19 Nasional (RECON) yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) juga disiapkan stimulus serupa. Dikti telah mengalokasikan dana sebesar Rp 54 miliar untuk para relawan ini.   Sekretaris Direktorat Jenderal Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Paristiyanti Nurwardani menuturkan, para relawan ini berasal dari mahasiswa program studi kesehatan dan non kesehatan, tenaga medis profesional, dan juga masyarakat umum yang peduli terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Saat ini sendiri, tercatat ada 15 ribu RECON yang tersebar di berbagai daerah.   ”Mereka berada di bawah koordinasi Fakultas Kedokteran (FK) perguruan tinggi yang terlibat dalam penangan Covid-19,” ujarnya.  Relawan mahasiswa ini, kata dia, utamanya berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Edukasi ini bakal dilakukan secara daring dan luring, yang dimulai dari orang-orang terdekat di sekitar lokasi tinggal para relawan. Seperti anggota keluarga, tetangga, pengurus tempat ibadah, dan lain-lain.   Sebelum mereka melaksanakan tugasnya, para relawan ini juga mendapat bimbingan secara online. Pembekalan dilakukan oleh pihak-pihak terkait, diantaranya Dikti, Kementerian Kesehatan, hingga Satgas Covid-19.   ”Harapannya, dengan adanya relawan ini maka protokol kesehatan semakin bisa ditegakkan dan pandemi bisa segera berlalu,” ungkapnya.   Dikti sendiri secara keseluruhan telah mengalokasikan dana sebanyak Rp 405 Miliar dalam perang melawan Covid-19 ini. Anggaran ini terbagi menjadi Rp 199 Miliar untuk pengadaan di pusat dan Rp 205 Miliar untuk dana realokasi ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Alokasi anggaran Covid-19 di pusat bertujuan mendanai pengadaan APD, PCR, dan Reagen untuk PTN dan PTS sebanyak Rp 145 Miliar. Sementara, Rp 54 Miliar merupakan alokasi insentif untuk relawan. Sisanya, Rp 205 Miliar direalokasikan antara lain ke 25 Rumah Sakit dan Fakultas Kedokteran PTN.

Dikti Alokasikan Rp 54 Miliar untuk Relawan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/NIZAM-ANTARA.jpg" alt="Pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam." width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Nizam menyambut baik inisiasi program #temanKIP. Program tersebut bertujuan untuk memastikan manfaat Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat tepat sasaran bagi mahasiswa yang berhak menerima.  Program ini diprakarsai oleh Staf Khusus Presiden RI, Aminuddin Ma’ruf. Untuk pelaksanaannya telah disiapkan anggaran sebesar Rp 4,1 triliun dari APBN 2020.  “Apresiasi tinggi untuk Mas Amin yang telah menginisiasi #temanKIP suatu program sosial dan kerelawanan untuk memastikan manfaat KIP-K tepat sasaran," ujar Nizam dalam keterangan resmi, Selasa (4/8).  Terdapat berbagai skema, pertama adalah Rp 1 triliun yang dialokasikan untuk bantuan UKT/uang kuliah mahasiswa. Skema ini ditargetkan menyasar 419.000 mahasiswa dengan perluasan penerima manfaat, tidak hanya mahasiswa PTN namun juga menyasar mahasiswa PTS.  Skema kedua, sebesar Rp 1,3 triliun dialokasikan untuk beasiswa KIP-K Tahun 2020 reguler mahasiswa baru semester I tahun 2020. Skema dua ini ditargetkan menyasar 200.000 mahasiswa. "Terakhir skema tiga sebesar Rp 1,8 triliun dialokasikan untuk beasiswa Bidikmisi on going dan afirmasi perguruan tinggi dengan menyasar 267.000 mahasiswa," jelasnya.  Dia pun mendorong dan mengajak masyarakat untuk saling peduli, bergotong royong untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena ketiadaan biaya. "Saya berharap dengan adanya program KIP Kuliah, mahasiswa dapat melanjutkan perkuliahan dan tidak ada mahasiswa yang putus kuliah karena ketiadaan biaya kuliah," tambahnya.  Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma’ruf menjelaskan bahwa #temanKIP merupakan program kerja sosial bersifat kerelawanan untuk memastikan manfaat KIP Kuliah sampai kepada mahasiswa yang berhak. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam afirmasi perluasan akses pendidikan tinggi untuk masyarakat Indonesia.  Terkait teknis pelaksanaan #temanKIP, Aminuddin Ma'ruf menyampaikan bahwa #temanKIP akan mendelegasikan koordinator di setiap kampus dan wilayah dari unsur mahasiswa untuk membantu memberikan informasi, pendampingan dan pengaduan terkait KIP-Kuliah. "Kami juga akan bersinergi dengan Rektorat setiap perguruan tinggi penyelenggara KIP Kuliah," pungkas Aminuddin.

Program Teman KIP Anggarkan Rp 4,1 Triliun, KIP Supaya Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/mahasiswa-unair-bikin-game-kemaritiman-untuk-anak-anak_m_137967.jpeg" alt="UNTUK ANAK: Tampilan games Snail." width="100%">
<figcaption>UNTUK ANAK: Tampilan games Snail.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebagai negara maritim terbesar di dunia Indonesia memiliki kekayaan alam bawah laut yang sangat besar pula. Berbagai biota laut hidup dan berkembang di perairan Indonesia. Namun, pengetahuan mengenai kondisi kemaritiman itu masih sangat kurang. Hal ini terkait dengan lemahnya pendidikan kemaritiman di Indonesia, yang hingga saat ini belum ada metode maupun media yang memfasilitasi pembelajaran dengan menerapkan sistem kemaritiman.  Berlatar belakang persoalan itulah empat mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) Universitas Airlangga (UNAIR) menawarkan karya cipta sebuah sarana edukasi kemaritiman untuk usia dini menggunakan perangkat lunak permainan (software game) melalui piranti telepon genggam dengan sistem operasi android.  Di bawah bimbingan dosen mereka, Annur Ahadi Abdillah, SPi Msi, keempat mahasiswa tersebut adalah Rusdiatin (ketua kelompok), Nur Wantika, M. Athoillah Sholahudin, dan Shobrina Silmi Qori&rsquo; Tartila.  Progresnya, sejauh ini tentang software ini berhasil lolos dari penilaian Dirjen Dikti pada Kemenristekdikti, yang kemudian memberinya dana pengembangan melalui Program Kreativitas Mahasiswa bidang Karsa Cipta (PKM-KC) tahun 2016.  Rusdiatin mengatakan, game yang diberi nama SNAIL ini dapat dimainkan oleh dua orang atau lebih. Ketika ingin bermain, pemain disuguhkan dengan dua tema background berbeda yang dapat dipilih. Tema tersebut terdiri dari laut dan terumbu karang.  Disamping memilih tema, pemain juga diharuskan memilih karakter dan jumlah karakter yang ingin dimainkan. Karakter tersebut antara lain: clawn fish, starfish, jellyfish dan crab. Ketika pemain memilih tema dan karakter sesuai dengan yang diinginkan, maka akan muncul sebuah informasi mengenai tema maupun karakter yang dipilih.  Tidak hanya pertanyaan seputar kemaritiman yang ditonjolkan, tetapi juga dari segi tampilan, background, dan karakter yang dapat menambah pengetahuan anak mengenai maritim. &rsquo;&rsquo;Dengan anak bermain game ini diharapkan para orang tua tidak perlu khawatir dan takut anaknya akan lalai atau lengah dengan tugas sekolahnya seperti pada game-game lain yang tidak memberikan manfaat pada anak. SNAIL dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang edukatif dan kreatif pada anak,&rdquo; kata Rusdiatin. (ina/JPG)

Mahasiswa Unair Bikin Game Kemaritiman untuk Anak-Anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dikti

Berita Terkini