<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/DINAS-286107844.jpg" alt="Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dan Kepala Kejati DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya memberikan keterangan usai Penandatanganan Kerjasama di kantor Kejati DKI Jakarta. (Ryandi Zahdomo)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dan Kepala Kejati DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya memberikan keterangan usai Penandatanganan Kerjasama di kantor Kejati DKI Jakarta. (Ryandi Zahdomo)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terus mendalami dugaan kasus korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta senilai Rp. 150 miliar. Sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.</p> <p>Ketiga tersangka tersebut ialah Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW), Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) dan Gatot Arif Rahmadi (GAR) yang merupakan pemilik event organaizer (EO).</p> <p>Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya menuturkan, pihaknya terus melakukan pengembangan terhadap kasus korupsi di Dinas Kebudayaan. Pihaknya pun terus melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi lainnya.</p> <p>Namun, Patris enggan menyebutkan penambahan jumlah saksi yang diperiksa.</p> <p>"Banyak, banyak," ujar Patris saat ditemui di kantornya, Selasa (21/1).</p> <p>Modus yang digunakan oleh ketiga tersangka ialah dengan membuat kegiatan fiktif. Mulanya, Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW) dan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bidang Pemanfaatan Budaya M. Fairza Maulana (MFM) menjalin kerja sama dengan pemilik event organaizer (EO) Gatot Arif Rahmadi (GAR). </p> <p>EO milik GAR ini kemudian membuat beberapa perusahaan sebagai vendor penyedia barang. Setelah itu, Dinas Kebudayaan DKI membuat beberapa kegiatan dengan menggunakan jasa EO GAR dan bekerja sama dengan vendor-vendor fiktif yang telah dibuat.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang diselenggarakan ada yang sebagian betul dilaksanakan dan sebagian lainnya fiktif secara penuh alias kegiatan tersebut tidak digelar.</p> <p>Namun, seluruh kegiatan itu dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Tersangka membuat foto dokumentasi palsu dengan memfoto penari seolah-olah tengah berada di panggung kegiatan. Stempel-stempel palsu pun dibuat agar kegiatan terlihat betul-betul dilaksanakan.</p> <p>Patris menyebut, modus yang digunakan tersangka korupsi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta merupakan cara lama, tapi masih dilakukan hingga kini.</p> <p>"Ya kayaknya antara lama dan barulah. Dibilang lama masih dipakai sampai sekarang," terang Patris.</p>

Kegiatan yang diselenggarakan ada yang betul dilaksanakan dan sebagian lainnya fiktif alias kegiatan tersebut tidak digelar.

Korupsi Rp 150 Miliar di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Kejati DKI: Modus Lama yang Masih Dipakai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/WhatsApp-Image-2024-11-05-at-002106-2143722314.jpeg" alt="&ndash; Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono, hari ini menghadiri taklim bulanan &quot;Muthmainnah Hulwani&quot; di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Khoirudin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>&ndash; Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono, hari ini menghadiri taklim bulanan &quot;Muthmainnah Hulwani&quot; di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Khoirudin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1819132074450076710" data-legacy-message-id="193edafbc91dc426"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1j6" class="ii gt"> <div id=":1j5" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta memastikan akan memanggil Dinas Kebudayaan dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terkait dugaan korupsi Rp 150 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menuturkan, pemanggilan dilakukan untuk melihat lebih jelas kasus korupsi yang dilakukan di Dinas Kebudayaan pada 2023 itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu secara resmi kami akan panggil untuk dialog untuk mendapat informasi yang sebenarnya, yang objektif. Apa sih yang terjadi," ujar Khoirudin, Minggu (22/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015448652/3-zodiak-paling-beruntung-pada-besok-23-desember-2024-rezeki-mengalir-deras">3 Zodiak Paling Beruntung pada Besok 23 Desember 2024, Rezeki Mengalir Deras</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain untuk melihat korupsi ini lebih jelas, pemanggilan juga dilakukan sebagai langkah pencegahan kedepannya. Diharapkan tidak ada lagi kasus korupsi ditemukan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua yang terkait, ya. Termasuk sekretaris dinas tadi, kemudian Inspektorat, Irbannya (inspektur pembantu) juga kami panggil. Bahkan semua Irban se-DKI Jakarta kami panggil. Untuk sama-sama preventif. Jangan sampai hal ini terjadi lagi di hiburan hari," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PKS itu mengatakan, DPRD DKI Jakarta baru akan melakukan pemanggilan pada awal Januari 2025. Sebab, saat ini sudah memasuki masa libur natal dan tahun baru (nataru).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kan kita mau liburan tahun baru dulu ya. Mungkin setelah tahun baru selesai. Setelah 2 atau 3 Januari (2025)," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khoirudin mengaku terkejut dengan adanya penggeledahan kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta itu terkait dugaan korupsi senilai Rp150 miliar di Dinas Kebudayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DPRD DKI Jakarta dengan adanya penggeledahan terkejut dengan adanya berita itu," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, selama ini pihaknya menilai tidak ada persoalan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.&nbsp; "Selama ini kami nilai baik-baik saja. Ternyata memang ada indikasi," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015449000/isi-suara-di-film-zanna-whisper-of-volcano-isle-robby-purba-seperti-berantem-dengan-diri-sendiri">Isi Suara di Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle, Robby Purba seperti Berantem dengan Diri Sendiri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Khoirudin memastikan DPRD DKI Jakarta akan mendukung seluruh langkah hukum yang dilakukan oleh Kejati DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu aparat penegak hukum kita dalam bertindak, berbuat, ada data awal yang mendasari. Dan saya mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," ucap Khoirudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, kasus korupsi ratusan miliar ini bisa menjadi evaluasi bagi semua pihak terutama Pemprov DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan ke depan kita semua saling mengingatkan. Terutama tugas-tugas Inspektorat bisa dilakukan lebih dini, sehingga hal ini tidak terjadi kembali di kemudian hari," kata Khoirudin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasipenkum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan sebelumnya menyatakan, pihaknya menyita uang tunai senilai Rp 1 miliar dari penggeledahan sejumlah tempat terkait dugaan korupsi Dinas Kebudayaan Jakarta senilai Rp150 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak lima lokasi telah digeledah terkait dengan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta. Lima tempat tersebut ialah Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kantor EO GR-Pro, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan dan Rumah tinggal di Jalan H. Raisan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Rumah tinggal di Jalan Kemuning, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan Rumah tinggal di Jalan Zakaria, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015448989/byd-dolphin-jadi-ev-pertama-raih-bintang-lima-dalam-uji-tabrak-dan-keselamatan-ncap-latin">BYD Dolphin jadi EV Pertama Raih Bintang Lima dalam Uji Tabrak dan Keselamatan NCAP Latin,</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam penggeledahan ini dilakukan penyitaan PC, alat bukti elektronik lainnya berupa HP, laptop flashdisk dan uang tunai Rp 1 Miliar dan berkas lainnya yang diduga atau dianggap penting dalam proses penyidikan nanti," ujar Syahron.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini berawal dari adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan-kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang bersumber dari Anggaran Dinas Kebudayaan Jakarta tahun anggaran 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, pihaknya menemukan adanya tindak pidana korupsi dan menaikkan status ke penyidikan pada tanggal 17 Desember 2024.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus ini, penyidik menemukan indikasi kuat adanya perbuatan pidana dengan nilai dugaan kerugian negara mencapai Rp150 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barulah pada Rabu (18/12/2024), dilakukan penggeledahan dan penyitaan di lima lokasi untuk mengamankan bukti-bukti terkait.</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Khoirudin memastikan DPRD DKI Jakarta akan mendukung seluruh langkah hukum yang dilakukan oleh Kejati DKI Jakarta terkait korupsi di Disbud

Dinas Kebudayaan Diduga Korupsi Rp 150 Miliar, Ketua DPRD DKI Akan Panggil Jajaran Dinas Hingga Inspektorat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/IMG-20241218-WA0058-2750795243.jpg" alt="Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta telah menggeledah lima lokasi terkait dugaan korupsi pada Dinas Kebudayaan Jakarta, Rabu (18/12). Tim penyidik Kejaksaan berhasil mengamankan berbagai barang bukti barang bukti dari upaya paksa penggeledahan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Serangkaian tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik salah satunya, yaitu melakukan penyitaan beberapa unit laptop, handphone, PC, flashdisk untuk dilakukan analisis forensik, turut disita uang, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKJ, Syahron Hasibuan kepada wartawan, Jumat (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kegiatan penggeledahan itu merupakan proses penyidikan dari dugaan korupsi yang bersumber dari anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun anggaran 2023, dengan nilai kegiatan kurang lebih sebesar Rp 150 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015442134/ramalan-shio-kambing-kesehatan-keuangan-dan-asmara-di-tahun-ular-kayu-2025">Ramalan Shio Kambing: Kesehatan, Keuangan, dan Asmara di Tahun Ular Kayu 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana Surat Perintah&nbsp;Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor PRINT-5071/M.1/Fd.1/12/2024 tanggal 17 Desember 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggeledahan dan penyitaan dimaksud, dilakukan di lima lokasi," ungkap Syahron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, kelima lokasi yang digeledah itu di antaranya Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Jalan Gatot Subroto Nomor 12-14-15, kantor EO GR-Pro di jalan Duren 3 Jakarta Selatan, rumah tinggal Jalan H. Raisan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, rumah tinggal Jalan Kemuning Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur, dan rumah tinggal Jalan Zakaria Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015441935/7-hal-yang-orang-introvert-harapkan-mertua-mereka-mengerti-menurut-psikologi">7 Hal yang Orang Introvert Harapkan Mertua Mereka Mengerti Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Syahron menyatakan bahwa penggeledahan itu dilakukan untuk menambah terang penyidikan dugaan korupsi pada Dinas Kebudayaan DKJ.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta telah menggeledah lima lokasi terkait dugaan korupsi pada Dinas Kebudayaan Jakarta, Rabu (18/12).

Kejati DKJ Amankan Berbagai Barang Bukti Usai Geledah 5 Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Dinas Kebudayaan DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/IMG-20241218-WA0059-1-2459558838.jpg" alt="Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemprov DKI Jakarta akhirnya buka suara perihal dugaan korupsi di lingkup Dinas Kebudayaan terkait anggaran tahun 2023 senilai Rp 150 miliar. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan, siap bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi yang sedang menyelidiki dan mendalami permasalahan ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mengonfirmasi bahwa benar Kejaksaan Tinggi menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (18/12). Penggeledahan dilakukan mulai pukul 10.40 WIB sampai dengan saat ini masih berjalan di lantai 15, tepatnya di ruang Kepala Dinas, dan lantai 14 di ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan,&rdquo; ujar Budi Awaluddin, di Jakarta, Rabu malam (18/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan penyimpangan aktivitas anggaran di Dinas Kebudayaan. Kemudian, Pj. Gubernur DKI Jakarta telah menginstruksikan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk mendalami dan menginvestigasi kegiatan anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015437637/ramalan-zodiak-sagitarius-dan-capricorn-19-desember-2024-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 19 Desember 2024: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari hasil investigasi, ditemukan beberapa dugaan telah terjadi kerugian daerah akibat ketidaksesuaian pada beberapa sampling kegiatan. Saat ini, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta masih menghitung besaran kerugian daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga siaran pers ini diterbitkan, Kepala Dinas Kebudayaan masih berada di kantor Dinas Kebudayaan untuk menjalani pemeriksaan. Kemudian, pada Kamis (19/12), Kepala Dinas Kebudayaan akan dinonaktifkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi dari Sekretaris Dinas Kebudayaan, tidak hanya kantor Dinas Kebudayaan yang digeledah, tetapi juga rumah Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan dan kantor pihak ketiga (swasta).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait permasalahan kasus ini dari Kejaksaan Tinggi. Tentunya, kami siap membantu Kejaksaan Tinggi untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas,&rdquo; ucap Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Seksi Penerangan Hukum Syahron Hasibuan menuturkan, kasus ini berawal dari adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan-kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang bersumber dari Anggaran Dinas Kebudayaan Jakarta tahun anggaran 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, pihaknya menemukan adanya tindak pidana dan menaikkan status ke penyidikan pada tanggal 17 Desember 2024. Dalam pengembangan kasus ini, penyidik menemukan indikasi kuat adanya perbuatan pidana dengan nilai dugaan kerugian negara mencapai Rp150 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015437633/ramalan-zodiak-leo-dan-virgo-19-desember-2024-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 19 Desember 2024: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barulah pada hari ini, Rabu (18/12/2024), dilakukan penggeledahan dan penyitaan di lima lokasi untuk mengamankan bukti-bukti terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun serangkaian tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh Penyidik salah satunya, yaitu melakukan penyitaan beberapa unit Laptop, Handphone, PC, flashdisk untuk dilakukan analisis forensik, turut disita uang, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo," ujar Syahron dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Lima tempat yang menjadi target penggeledahan meliputi:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">- Kantor EO GR-Pro, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">- Rumah tinggal di Jalan H. Raisan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">- Rumah tinggal di Jalan Kemuning, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.</div> <div dir="auto">- Rumah tinggal di Jalan Zakaria, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.</div>

Pemprov DKI Jakarta akhirnya buka suara perihal dugaan korupsi di lingkup Dinas Kebudayaan terkait anggaran tahun 2023 senilai Rp 150 miliar

Selain Kejaksaan Tinggi, Inspektorat Pemprov Jakarta juga Temukan Korupsi Rp 150 Miliar di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Kepala Dinas Langsung Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/IMG-20241218-WA0058-2750795243.jpg" alt="Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kepala Seksi Penerangan Hukum Syahron Hasibuan menuturkan, kasus ini berawal dari adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan-kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang bersumber dari Anggaran Dinas Kebudayaan Jakarta tahun anggaran 2023.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kemudian, pihaknya menemukan adanya tindak pidana dan menaikkan status ke penyidikan pada tanggal 17 Desember 2024.&nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015437633/ramalan-zodiak-leo-dan-virgo-19-desember-2024-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 19 Desember 2024: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam pengembangan kasus ini, penyidik menemukan indikasi kuat adanya perbuatan pidana dengan nilai dugaan kerugian negara mencapai Rp150 miliar.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Barulah pada hari ini, Rabu (18/12/2024), dilakukan penggeledahan dan penyitaan di lima lokasi untuk mengamankan bukti-bukti terkait.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Adapun serangkaian tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh Penyidik salah satunya, yaitu melakukan penyitaan beberapa unit Laptop, Handphone, PC, flashdisk untuk dilakukan analisis forensik, turut disita uang, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo," ujar Syahron dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015437625/bi-menilai-dampak-kenaikan-ppn-terhadap-inflasi-dan-ekonomi-masih-terbatas">BI Menilai Dampak Kenaikan PPN Terhadap Inflasi dan Ekonomi Masih Terbatas</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Lima tempat yang menjadi target penggeledahan meliputi:</div> <div>&nbsp;</div> <div>- Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.</div> <div>- Kantor EO GR-Pro, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan.</div> <div>- Rumah tinggal di Jalan H. Raisan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.</div> <div>- Rumah tinggal di Jalan Kemuning, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.</div> <div>- Rumah tinggal di Jalan Zakaria, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.</div>

Kejati Daerah Khusus Jakarta menggeledah 5 lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI.

Kejati Selidiki Dugaan Korupsi Rp150 Miliar di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Geledah Kantor hingga Rumah di Lima Lokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/banggar-dprd-4278972125.jpg" alt="Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyusun Rancangan KUA-PPAS APBD 2025, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/10/2024). (Ryandi zahdomo)" width="100%">
<figcaption>Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyusun Rancangan KUA-PPAS APBD 2025, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/10/2024). (Ryandi zahdomo)</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1816255674202692985" data-legacy-message-id="1934a2e9aa239d79"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":19e" class="ii gt"> <div id=":19d" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Justin Adrian Untayana menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengajuan anggaran yang dilakukan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejanggalan muncul lantaran anggaran yang diajukan jauh diatas harga pasaran saat ini. Justin mencontohkan, dalam rencana pembelian Mobile Planetarium, Dinas Kebudayaan mengajukan anggaran sebesar Rp 5,8 Milyar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kata Justin, harga Mobile Planetarium di pasaran hanyalah Rp1,2 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015336387/soal-rencana-tax-amnesty-jilid-iii-pengamat-bilang-berpotensi-tidak-adil-dan-hanya-menguntungkan-kalangan-tertentu">Soal Rencana Tax Amnesty Jilid III, Pengamat Bilang Berpotensi Tidak Adil dan Hanya Menguntungkan Kalangan Tertentu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;"Saya temukan, bahwa barang yang sama di pasaran hanya berharga di kisaran 70an ribu Dollar, yaitu hanya sekitar Rp.1,2 Milyar, itupun sudah yang memiliki kemampuan resolusi 4,5juta pixel, sebaiknya Dinas Kebudayaan dapat menampilkan e-catalogue nya dalam rapat ini, supaya dapat kita ketahui apakah spesifikasi 5,8 milyar tersebut lebih dari 4,5juta pixel, ujar Justin saat rapat rancangan APBD DKI Jakarta 2025 di Grand Cempaka Resort &amp; Convention, Rabu (20/11/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain rencana pengadaan Mobile Planetarium, Justin juga mempertanyakan rencana Dinas Kebudayaan untuk membeli tiga unit proyektor dengan resolusi XGA 1024x768 senilai Rp214 juta per unit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015336382/ramalan-weton-kamis-pahing-dari-hari-nahas-keberuntungan-dan-pengapesan-tubuh-menurut-primbon-jawa">Ramalan Weton Kamis Pahing: dari Hari Nahas, Keberuntungan dan Pengapesan Tubuh Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang menghadiri rapat, akhirnya tidak menampilkan e-cataloque. Ia kemudian menyerahkan kepada Komisi E untuk mengalihkan anggaran tersebut ke pos lain yang lebih membutuhkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Justin memperingatkan, pengadaan ini berpotensi menjadi temuan di kemudian hari jika dipaksakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekalipun anggaran DKI bernilai 91 Triliun, akan tetapi setiap rupiahnya harus dipastikan agar tidak digunakan secara serampangan," tegas Justin.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Justin Adrian mencontohkan, dalam rencana pembelian Mobile Planetarium, Dinas Kebudayaan mengajukan anggaran sebesar Rp 5,8 Milyar.

DPRD DKI Jakarta Soroti Anggaran Pengadaan Mobile Planetarium dan Proyektor yang Berkali Lipat dari Harga Pasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/31/WhatsApp-Image-2024-08-31-at-175248-1825742477.jpeg" alt="Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth ketika bersama seniman ondel-ondel. (Dok. Pribadi)." width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth ketika bersama seniman ondel-ondel. (Dok. Pribadi).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ondel-ondel adalah salah satu bentuk seni tradisi Betawi yang masih lestari di Jakarta. Kini ondel-ondel tidak saja sekadar untuk karya untuk kegiatan kebudayaan, bahkan menjadi sumber ladang penghidupan bagi kelompok menengah ke bawah. Mereka berprofesi pengamen dengan menggunakan ondel-ondel.</p> <p>Biasanya para pengamen ondel-ondel mencari rupiah demi rupiah dengan modal boneka ondel-ondel berjalan dan gerobak kecil dilengkapi dengan piranti audio lawas dengan melodi lagu Betawi. Pemainnya memakai kaos dan celana hitam ditambah peci merah. Penampilan itu kian menguatkan tampilannya sebagai &lsquo;Orang Betawi&rsquo;.</p> <p>Biasanya pengamen ondel-ondel dilakoni tiga orang. Ada yang satu keluarga. Mereka membagi peran. Mulai dari menjadi ondel-ondel, mendorong gerobak, hingga membawa kaleng bekas untuk menadah receh atau lembaran rupiah.</p> <p>Jakarta, bukan satu-satunya kota tempat pengamen ondel-ondel yang eksis. Sejumlah kota Bodetabek mereka tetap saja eksis. Mulai dari Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang, dan Bogor.</p> <p>Ondel-ondel pun menjadi adalah salah satu ikon kebudayaan bagi masyarakat Betawi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2017. Aturan tentang ondel-ondel ini ditetapkan secara langsung oleh pejabat pelaksana Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017.</p> <p>Dalam peraturan itu disebutbkan kriteria penggunaan ondel-ondel sebagai salah satu ikon kebudayaan masyarakat Betawi. Penetapan sebagai ikon budaya Betawi itu merupakan upaya pelestarian budaya melalui pengenalan yang menggambarkan ciri khas masyarakat Betawi.</p> <p>Melihat perkembangannya saat ini, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta kepada Pemprov Jakarta untuk melakukan penertiban terhadap pengamen yang menggunakan seni tradisional Betawi atau ondel-ondel. Sebab, ondel-ondel memiliki nilai luhur dalam budaya Betawi.</p> <p>"Budaya bangsa, termasuk kesenian Betawi seperti ondel-ondel harus ditempatkan ke tempat yang baik. Pemprov DKI sebagai penanggung jawab tunggal mempunyai kewajiban melestarikan dan melindungi nilai sosial budaya masyarakatnya," ungkap Hardiyanto Kenneth kepada wartawan pada Sabtu (31/8).</p> <p>Menurut anggota DPRD yang biasa disapa Kenneth itu, kini terjadi pergeseran fungsi ondel-ondel. Dulunya menjadi simbol budaya, kini digunakan untuk mengamen. Penggunaan ondel-ondel sebagai alat untuk mengamen menjadi masalah tersendiri. Karena, ondel-ondel sebagai budaya ditujukan bukan untuk seperti yang saat ini sering di temukan di jalan-jalan.</p> <p>Hal itu tidak sesuai dengan Pasal 11 Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi yang menyatakan, "Memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian Betawi.</p> <p class="class-paragraph">Kenneth yang juga akrab disapa Bang Kent itu membeberkan fungsi dan penempatan ondel-ondel yang dijelaskan di Pergub Nomor 11 Tahun 2017 sebagai berikut:</p> <p>1. Sebagai pelengkap berbagai upacara adat tradisional masyarakat Betawi. <br />2. Sebagai dekorasi pada acara seremonial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, festival, pentas artis asing, pameran, pusat perbelanjaan, Industri Pariwisata, gedung pertemuan dan area publik yang memungkinkan dari aspek estetika dan keselamatan umum. <br />3. Penempatan di sisi kanan kiri pintu masuk, di lobby sebagai pelengkap photo (photo wall), di panggung pementasan atau dalam bentuk visual di LED/Videotron, atau di tempat lain sesuai estetika</p> <p>Kent mendorng Pemprov Jakarta harus peduli terhadap sanggar-sanggar tradisional Betawi sehingga dapat terjalin kerja sama yang aktif dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta. Dalam kerja sama itu sanggar-sanggar ondel-ondel itu bisa disalurkan untuk event-event di mal, tampil dalam pertunjukan ondel-ondel, dan sebagainya.</p>

Ondel-ondel adalah salah satu bentuk seni tradisi Betawi yang masih lestari di Jakarta. Kini ondel-ondel tidak saja sekadar untuk karya seni

Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Jakarta Perhatikan Kesejahteraan Pengamen Ondel-Ondel