<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/WhatsApp-Image-2023-09-14-at-181203-3039865133.jpeg" alt="Ilustrasi KTP elektronik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KTP elektronik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan perekaman e-KTP atau&nbsp;KTP elektronik&nbsp;di Jawa Timur terus meningkat. Namun, masyarakat masih harus memperpanjang rasa sabar lagi untuk segera mendapatkan KTP. Pemprov Jawa Timur melalui dinas-dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah tidak bisa lantas mencetak E-KTP. Sebab, jumlah ketersediaan&nbsp;blangko e-KTP&nbsp;masih terbatas. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim R. Hari Chandra Novianto. Hari Chandra mengatakan, berdasar data per 31 Agustus, jumlah Print Ready Record (PRR) atau&nbsp;KTP elektronik&nbsp;yang sudah siap dicetak tapi masih terkendala keterbatasan blangko lebih kurang 166.714 keping. &rdquo;Jumlah itu berdasar laporan harian dari kabupaten/kota,&rdquo; ungkap Hari Chandra dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group). Chandra menambahkan, proyeksi kebutuhan keping&nbsp;KTP elektronik&nbsp;kabupaten/kota se-Jatim dari September hingga Desember 1.692.17 keping. Keterbatasan blangko KTP itu ternyata ada beberapa faktor pemicunya. Pertama, chip masih belum ada di dalam negeri. Chip perlu diimpor dulu. Lalu, menurut dia, faktor penyedia blangko KTP masih terbatas. Terakhir, karena pencetakan blangko&nbsp;KTP elektronik&nbsp;oleh pihak penyedia tidak bisa sekaligus dalam jumlah besar. Candra menjelaskan, seluruh kebutuhan blangko&nbsp;KTP elektronik&nbsp;berdasar amanat undang-undang menjadi kewenangan pusat. Kendati demikian, untuk tahun ini, sudah ada kejelasan untuk mencukupi kebutuhan blangko&nbsp;KTP elektronik. &rdquo;Pemerintah pusat akan mencetak blangko&nbsp;KTP elektronik&nbsp;sebanyak 11 juta lebih untuk mencukupi seluruh kebutuhan blangko di kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia sampai dengan Desember,&rdquo; terang Candra. Masyarakat yang membutuhkan identitas kependudukan dan bersifat urgen, masyarakat bakal diarahkan untuk mendapatkan KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital.

Pemprov Jawa Timur menyebut jumlah ketersediaan blangko e-KTP masih terbatas sehingga ribuan warga masih antre untuk memiliki KTP elektronik

Hingga Agustus Ratusan Ribu Orang Jawa Timur Antre KTP Elektronik, Blangko hingga Chip Masih Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/Untitledp-1812160062.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik sejumlah pejabat pemkot." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik sejumlah pejabat pemkot.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tidak ada lagi agenda penertiban-penertiban pedagang kaki lima di Surabaya dalam daftar kegiatan harian Eddy Christijanto. Sebab, jabatannya sebagai Kepala Satpol PP telah berganti menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya. Dihubungi JawaPos.com, Eddy mengatakan, siap di tempatkan di manapun sesuai instruksi dan arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Tugas utama dan pokok fungsi dari pegawai negeri sipil adalah mengabdi dan melayani masyarakat. &rdquo;Jadi saya siap di manapun sesuai yang sudah ditetapkan Pak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya,&rdquo; kata Eddy kepada JawaPos.com. Lantas, apa rencana yang sudah disusun Eddy untuk posisi barunya itu? &rdquo;Mempercepat proses pemanfaatan identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital di Surabaya,&rdquo; terang Eddy. Saat ini, angka KTP digital di Surabaya masih 5 persen. Menurut Eddy, KTP digital bisa mencapai 25 persen lebih pada akhir 2023. Selain Eddy, ada wajah lama di posisi baru. Yakni, M. Afghani Wardhana yang menjadi nakhoda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya. Afgani bukan orang baru dalam roda pemerintahan Kota Surabaya. Akhir 2021, Afghani sempat menduduki posisi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya lalu dipindahkan di Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan. Kini, posisi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan itu diisi Irvan Widyantoro. Sebelumnya, Irvan pernah menjadi Kasatpol PP dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat. Lalu, akhir 2021, Irvan diminta Eri Cahyadi menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Eddy Christijanto dilantik menjadi kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya. Dia menarget KTP digital capai 25 persen pada 2023

Ditunjuk Jadi Kadispendukcapil, Eddy Christijanto Genjot KTP Digital di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/e-KTP.jpg" alt="Ilustrasi e-KTP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mengeluarkan surat edaran (SE) terkait pencetakan ulang KTP elektronik (KTP-el). Apa isi SE yang disampaikan kepada seluruh lurah dan camat itu?  Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, SE itu menyampaikan, dalam rangka memberikan kemudahan untuk pelayanan pengajuan KTP elektronik sekaligus mendorong penggunaan identitas kependudukan digital (IKD) secara menyeluruh di Surabaya. Menu permohonan untuk jenis layanan cetak ulang KTP elektronik dengan alasan rusak, hilang, perubahan elemen data melalui user mandiri, atau user RT Kalimasada, pada aplikasi Klampid New Generation (KNG) telah dinonaktifkan.  Selanjutnya, masih kata Sonhaji, diimbau agar para camat dan lurah segera menginformasikan kepada warga, RT Kalimasada, dan Ketua RW di wilayah masing-masing. Supaya pengajuan cetak KTP elektronik dengan alasan tersebut dapat diarahkan melalui loket layanan adminduk di kelurahan atau kecamatan.  ”Sekaligus memastikan kepada petugas pelayanan adminduk untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada gawai/handphone pemohon,” tuturnya Sonhaji.  SE itu dikeluarkan hari ini (14/2). Sonhaji menyebutkan, pihaknya berkomitmen untuk memasifkan informasi terkait aktivasi IKD kepada masyarakat. Dia tak berhenti mempermudah layanan IKD hingga ke kelurahan.

Ada Pengumuman Baru Tentang KTP dari Dispendukcapil Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/kartu-identitas-anak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, hingga saat ini sudah ada sebanyak 408.792 anak yang memiliki kartu identitas anak (KIA).  ”Jumlah ini merupakan 52,74 persen dari total anak di Surabaya, yang sekaligus melebihi target nasional sebesar 40 persen,” kata Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji.  Dia menegaskan, saat ini Pemkot Surabaya memiliki program pembayaran nontunai berbasis KIA, Katepay. Katepay itu banyak manfaat untuk anak-anak.  ”Pertama, anak-anak bisa terbiasa menggunakan sistem pembayaran nontunai yang terus digalakkan pemerintah. Kedua, dengan transaksi nontunai, tentu ini akan mempermudah memantau atau mengontrol uang saku yang diberikan kepada anak-anak,” ujar Agus Imam Sonhaji.  Selain itu, lanjut dia, hal itu menjadi sinergi kuat antara perangkat daerah Pemkot Surabaya dan stakeholder untuk terus berkolaborasi mewujudkan anak-anak yang cerdas dan sehat.  Lantas, bagaimana cara mengurus KIA? Agus Imam Sonhaji menyebutkan, pemohon dapat mengajukan KIA secara mandiri atau bisa dibantu kelurahan untuk mendaftarkan permohonan KIA. Selanjutnya, pemohon mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk PDF yang dapat dilakukan secara mandiri maupun dibantu kelurahan pada aplikasi Klampid New Generation (KNG).  ”Lalu, pemohon melakukan validasi permohonan pada aplikasi KNG. Kemudian, pemohon menerima dan mencetak ekitir sebagai tanda bukti pengurusan pelayanan kartu identitas anak,” papar Sonhaji.  Proses selanjutnya, Sonhaji menyampaikan, petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas permohonan di aplikasi KNG. Petugas registrasi Disdukcapil Kota Surabaya melakukan validasi dengan mengolah data permohonan. Lalu, petugas Disdukcapil Kota Surabaya melakukan pencetakan kartu identitas anak.  ”Kemudian, petugas Disdukcapil Kota Surabaya memilah dan memasukkan ke antrean pengiriman, lalu petugas pengirim Disdukcapil Kota Surabaya mengirim kartu identitas anak ke kelurahan, dan pemohon bisa mengambil KIA di kelurahan dengan membawa ekitir. Jadi, tidak perlu jauh-jauh lagi ke kantor Disdukcapil di Siola,” jelas Sonhaji.

Para Orang Tua Surabaya Wajib Tahu, Ini Cara Mengurus KIA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-09-at-15.04.53.jpg" alt="Layar monitor menunjukkan antrean pencetakan KTP elektronik fisik. Dispendukcapil Surabaya untuk JawaPos" width="100%">
<figcaption>Layar monitor menunjukkan antrean pencetakan KTP elektronik fisik. Dispendukcapil Surabaya untuk JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tak sedikit masyarakat menyerbu kolom komentar Instagram milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. Mereka menanyakan terkait update proses pencetakan KTP elektronik yang tak kunjung tuntas.  Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, saat ini, update antrean pengurusan KTP elektronik sudah muncul di kantor kelurahan dan kecamatan di Surabaya. Tidak hanya nomor antrean, tapi juga ketersediaan blangko KTP elektronik.  Sonhaji menyampaikan, hal itu menjadi upaya yang ditempuh dispendukcapil untuk transparan kepada publik terkait ketersediaan blangko KTP elektronik. Sehingga kondisi itu tidak dimanfaatkan orang yang kurang bertanggung jawab yang seolah-seolah membantu bisa mencetak KTP elektronik.  ”Pak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin kami terus terang dan transparan kepada warga agar semua tahu kondisi sebenarnya,” papar Sonhaji.  Jika hal itu dibiarkan, lanjut Sonhaji, membuka peluang pungli atau semacamnya. Karena itu, transparansi info nomor antrean dan ketersediaan blangko perlu disampaikan kepada publik.  ”Pembaruan data atau angka di layar diperbarui (delay) 6 jam saja dengan info proses cetak KTP elektronik,” terang Agus Imam Sonhaji.  Lantas, bagaimana jika mendesak membutuhkan identitas kependudukan? Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu menyatakan, masyarakat bisa melakukan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital.  ”KTP digital itu sah dan diakui negara,” ucap Sonhaji.

Pemkot Surabaya Tampilkan Nomor Antrean KTP di Seluruh Kelurahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ktp-dki-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mulai berlakukan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) digital secara bertahap.  ”Kami lakukan penerapan KTP digital ini secara bertahap dan untuk tahap pertama kepada aparatur sipil negara (ASN),” kata Kepala Disdukcapil Makassar Muh Hatim seperti dilansir dari Antara di Makassar, Sabtu (4/2).  Hatim mengatakan, pada awal Januari, sudah diterbitkan 400 KTP warga yang diarahkan ke format digital. Pemilik KTP tersebut merupakan pegawai lingkup Disdukcapil Kota Makassar dan Provinsi Sulsel yang berdomisili di Kota Makassar. Untuk kalangan ASN, pihaknya juga melakukan bertahap mulai pertengahan Februari.  Menurut dia, pemberlakuan KTP digital ini didahulukan bagi pegawai Disdukcapil atau seluruh ASN agar bisa menjelaskan ke masyarakat umum tentang pentingnya kartu identitas warga tersebut. ”KTP digital ini sifatnya tidak wajib, tetapi diharapkan bisa digunakan karena ada banyak kemudahan dari penggunaan KTP digital ini,” ujar Muh Hatim.  Selain itu, kata dia, aplikasi KTP digital ini tidak diwajibkan karena yang bisa miliki bagi yang memiliki gawai perangkat Android, sementara gawai perangkat IOS belum tersedia aplikasinya. KTP digital tidak akan menghilangkan KTP fisik yang sudah ada, meskipun demikian, semua warga mau beralih ke KTP digital karena seiring dengan perkembangan teknologi yang mulai banyak menggunakan perangkat elektronik.  Dia menambahkan, penerapan KTP digital yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri tersebut akan terus digagas, sehingga terus didorong kepada ASN lingkup Pemerintah Kota Makassar, kemudian kalangan pelajar, dan terakhir bagi kalangan masyarakat umum.

Disdukcapil Makassar Berlakukan KTP Digital Secara Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-28-at-22.53.06.jpg" alt="Kadispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kadispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ada momen lain ketika pelantikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadi ketua Ikatan Alumni (IA) ITS. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya tidak ingin ketinggalan momen tersebut. Dengan memanfaatkan memberikan pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD).  Kepala Dispendukcapil Agus Imam Sonhaji mengatakan, pelayanan aktivasi IKD di IKA ITS menjadi bentuk upaya Pemkot Surabaya untuk meningkatkan penggunaan IKD. Ada sekitar 80-100 orang pada momen pelantikan ketua IKA ITS yang langsung mendapatkan pelayanan IKD oleh Dispendukcapil Surabaya.  Saat ini, berdasar catatan Dispendukcapil Surabaya, ada lebih kurang 23 ribu orang Surabaya yang memiliki IKD atau KTP digital. Sonhaji mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan layanan IKD di beberapa kelurahan, 31 kantor kecamatan, atau Mal Pelayanan Publik Siola.  Wali Kota Eri Cahyadi mengajak seluruh warga Surabaya untuk beralih ke IKD. Dengan adanya IKD, masyarakat akan lebih mudah ketika melakukan transaksi pelayanan publik atau privat hanya melalui telepon genggam.  Eri menyampaikan, IKD memiliki banyak manfaat dalam hal transaksi pelayanan publik. Seperti mencegah penyalahgunaan data kependudukan dan menghemat biaya dalam pembuatan identitas.  ”Ayo seluruh warga Surabaya, mari kita gunakan identitas kependudukan digital. Banyak manfaatnya, mengurus apapun hanya dengan melalui handphone, semua bisa terealisasi,” kata Wali Kota Eri, Sabtu (28/1).  Menurut Eri, dengan adanya aplikasi IKD segala akan lebih mudah daripada menggunakan identitas fisik KTP-el. Dengan menggunakan IKD, bukan hanya pelayanan yang semakin mudah. Akan tetapi, Pemerintah Kota (Pemkot) juga semakin tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada warga miskin.  ”Saya tunggu masyarakat Surabaya, ayo segera gunakan IKD,” ungkap Eri.

Pemkot Surabaya Ajak Masyarakat Aktivasi KTP Elektronik Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KTP-digitak.jpg" alt="PELAYANAN: Petugas melayani Musthofa, warga yang mengurus KTP digital di unit pelayanan terpadu di gedung Siola. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Petugas melayani Musthofa, warga yang mengurus KTP digital di unit pelayanan terpadu di gedung Siola. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pekan lalu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya menerima blangko untuk KTP elektronik mencapai belasan ribu. Namun, blangko-blangko tersebut masih kurang.  Kepala Dispendukcapil Agus Imam Sonhaji mengatakan, Selasa (17/1), sisa 3.734 dari belasan ribu blangko. Angka itu masih proses cetak terus. Pada Rabu (18/1), lebih kurang blangko tersisa 1.200.  Menurut pria yang akrab disapa Sonhaji itu, permohonan cetak KTP-el tergolong masih tinggi. Angkanya mencapai 57 ribu lebih. Karena itu, Dispendukcapil Surabaya mengajukan permohonan lagi ke kementerian dalam negeri (kemendagri).  ”Tentunya agar dapat pasokan kembali. Warga yang sudah dapat eKitir ketika mengajukan cetak ulang KTP-el dapat melihat progres antrean yang mestinya semakin kecil dan segera mendapatkan KTP-el dalam waktu dekat,” terang Sonhaji kepada JawaPos.  Untuk sementara waktu, lanjut di, warga bisa mengaktifkan KTP-el dalam bentuk digital di kantor kecamatan atau siola agar segera mempunyai identitas diri untuk berbagai keperluan. Sonhaji memastikan produk adminduk berbentuk digital mempunyai legalitas yang sama dengan KTP-el berbentuk fisik. Hal itu diatur dalam Permendagri 72/2022.  ”Sambil menunggu kiriman (blangko) lagi, kami juga mendorong pemohon dan masyarakat bisa mengaktifkan KTP Digital karena memiliki status hukum yang sama. Hal ini telah disebutkan dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022,” tutur Sonhaji.  Dalam sehari, kemampuan cetak KTP-el mencapai 1.000 blangko. Sonhaji menyatakan, masyarakat diharapkan menunggu karena antrean pasti akan habis. ”Bergiliran warga pasti mendapatkan (KTP-el),” ucap Agus Imam Sonhaji.

Blangko KTP Kurang, Dispendukcapil Surabaya Minta Lagi ke Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/e-KTP.jpg" alt="Ilustrasi e-KTP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya menerima blangko KTP elektronik (KTP-el) kembali dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jumlahnya mencapai belasan ribu.  Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, blangko baru saja datang dan diterima. Rencananya, Dispendukcapil Surabaya langsung menggunakan blangko tersebut untuk mencetak permohonan KTP-el yang sudah masuk ke sistem.  Hingga kini, permohonan cetak KTP-el mencapai 57 ribu lebih di Surabaya. Sonhaji menuturkan, Dispendukcapil Surabaya melayani sesuai urutan dari permohonan.  ”Angka berapa blangko yang diterima ada lah, belasan ribu tapi tidak sampai puluhan ribu,” ujar Sonhaji saat dikonfirmasi.  Bagaimana cara mengetahui nomor urut cetak KTP-el? Sonhaji menjelaskan, pemohon bisa memindai barcode di ekitir yang diterima di awal. Di barcode itu, nomor urut akan muncul.  Dispendukcapil memastikan blagnko dicetak sesuai nomor urut. Tidak ada jual beli dalam urutan cetak KTP-el.  ”First in first out, minggu depan diusahakan ribuan blangko tadi tercetak dan KTP-el dikirimkan ke kelurahan-kelurahan,” papar Sonhaji.  Jika dalam keadaan urgent, Sonhaji menyarankan agar masyarakat menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital. Apabila tak memiliki handphone dengan sistem android, masyarakat diberikan opsi lain. Yakni, biodata WNI.  Sonhaji menyatakan, biodata WNI, KTP digital, hingga KTP elektronik memiliki status hukum yang sama. Tentunya sebagai identitas kependudukan.

Hore, Surabaya Dapat Blangko KTP Elektronik Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KTP-digital.jpg" alt="Aplikasi untuk mendapatkan KTP digital. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Aplikasi untuk mendapatkan KTP digital. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital dibesut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak tahun lalu. Di Surabaya, angka aktivasi KTP digital mencapai 18 ribu. Lalu, bagaimana jika handphone yang di dalamnya ada KTP digital hilang?  Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadispendukcapil) Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir apabila handphone hilang. Sebab, data di dalam aplikasi KTP digital dijamin aman.  Mantan Kepala Bappeko itu mengimbau agar setelah kehilangan handphone, pemegang KTP digital segera melaporkan ke kecamatan atau Mal Pelayanan Publik Siola Surabaya. Hal itu bertujuan untuk menonaktifkan akun terlebih dulu.  ”Setelah itu di-install ulang,” kata Sonhaji.  Dia menjelaskan, aktivasi IKD di Surabaya sehari rata-rata 200-300-an. Per Rabu (11/1), secara akumulatif sudah 18 ribu lebih akun KTP digital yang aktif. Itu didominasi usia muda.  Sonhaji menyatakan, ketika seseorang mengurus KTP digital, KTP elektronik fisiknya tak perlu dikembalikan atau diserahkan ke petugas. Sebab, menurut dia, KTP elektronik tersebut tetap bisa dimiliki dan digunakan.  Selain di kantor kecamatan, menurut dia, warga Surabaya bisa mengurus IKD atau KTP digital di 49 kantor kelurahan. Antara lain, Dukuh Setro, Ngagel Rejo, Ngagel, Jagir, Wonokromo, Gayungan, hingga Ketintang.  KTP digital diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko KTP-El, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital (IKD). Surabaya masuk ke dalam daftar kota tertinggi/terbanyak aktivasi IKD se-Jawa Timur.  Pada hari pertama saat di-launching, pada September 2022, warga Surabaya yang memiliki KTP digital mencapai 823 orang. Kini, jumlahnya lebih dari 18 ribu orang Surabaya mengantongi KTP digital.

Begini Cara Mengurus KTP Digital ketika HP Hilang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinas kependudukan dan catatan sipil

Berita Terkini