<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/puskesmas-3675616283.png" alt="Pengembangan Layanan Puskesmas Kedurus (Instagram/@sehatsurabayaku)" width="100%">
<figcaption>Pengembangan Layanan Puskesmas Kedurus (Instagram/@sehatsurabayaku)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia pada Jumat (1/12), Puskesmas Surabaya dan Dinkes Surabaya mengadakan serangkaian kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas Surabaya dan Dinkes ini bertujuan untuk memberikan layanan pencegahan penyebaran virus HIV AIDS, terutama di Surabaya. Layanan pencegahan ini mengacu pada beberapa kelompok sasaran yang pantas mendapatkan PrEP atau Profilaksis Pra Pajanan. Dalam unggahan Instagram @sehatsurabayaku menyebutkan, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari tema yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Surabaya yakni &ldquo;Let&rsquo;s Communitas Lead&rdquo;. Yang maksudnya adalah bergerak bersama komunitas yang menggandeng sejumlah lembaga masyarakat dalam upaya penanggulangan pencegahan HIV dan AIDS. Adapun lembaga masyarakat yang ikut andil dalam program ini adalah Dinkes Jawa Timur bersama Aliansi Surabaya Peduli AIDS (ASPA). Kemudian ada KDS Sahabat Bersama, Kelompok Dukungan Sebaya, Peer Edukator, Satgas TBC, Jaringan Indonesia Positif sampai WHO. Dalam unggahan foto rangkaian kegiatan yang ada di Instagram @sehatsurabayaku, Dinas Kesehatan Surabaya sedang melakukan pengembangan layanan di berbagai Puskesmas di Surabaya. Assessment atau penilaian pengembangan layanan tersebut terkait PrEP (Pre Exposure Profilaksis) sedang dilaksanakan di Puskesmas Jagir, Kedurus, dan Klinik PKBI. PrEP sendiri merupakan penggunaan obat Antiretroviral (ARV) agar menghindari orang yang berisiko HIV AIDS terhindar dari penyakit itu. Orang yang akan diberi PrEP sendiri adalah orang yang memiliki resiko tinggi untuk tertular HIV AIDS, namun masih dalam tahap negatif atau belum terpapar. Dalam pengertian tersebut, Puskesmas Surabaya dan Dinkes Surabaya telah menjabarkan orang yang menjadi sasaran pengobatan PrEP. Orang tersebut antara lain laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL), wanita pekerja seks juga waria. Kemudian ada para pengguna NAPZA suntik, serta orang yang memiliki pasangan seksual dengan status HIV positif. Tujuan kegiatan ini adalah dengan memberikan layanan PrEP yang dapat diminum secara rutin oleh para sasaran, yang akan melindungi dan mencegah penularan tersebut. Namun, pelayanan ini baru bisa didapatkan di puskesmas tertentu di Surabaya, tidak semua puskesmas di Surabaya ada. Puskesmas yang melayani pemberian PrEP ini adalah Puskesmas Kedungdoro, Putat Jaya, Perak Timur, dan Sememi. Tetapi, untuk saat ini, Dinas Kesehatan Kota Surabaya sedang melakukan pengembangan layanan PrEP di enam Puskesmas dan satu klinik berbasis komunitas. Puskesmas yang sedang dilakukan pengembangan layanan, yakni Puskesmas Jagir, Kedurus, Kali Rungkut, Tanjung Sari, Dupak, Tanah Kali Kedinding. Sedangkan untuk klinik yang berbasis komunitas yang dilakukan pengembangan layanan PrEP adalah Klinik PKBI Jatim.

Dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia pada Jumat (1/12), Puskesmas Surabaya dan Dinkes Surabaya mengadakan serangkaian kegiatan.

Puskesmas Surabaya Jabarkan Sasaran untuk Layanan Pencegahan HIV AIDS dengan PrEP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/bpbd-surabaya-551743440.png" alt="TAMBAH FASKES: Petugas BPBD Kota Surabaya Ibnu berjaga di RS Lapangan Tembak, Sabtu (3/6). Faskes tersebut akan dibuat permanen." width="100%">
<figcaption>TAMBAH FASKES: Petugas BPBD Kota Surabaya Ibnu berjaga di RS Lapangan Tembak, Sabtu (3/6). Faskes tersebut akan dibuat permanen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Pemkot Surabaya tengah menyiapkan pengembangan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Surabaya Timur sebagai kawasan superblok. Fasilitas kesehatan (faskes) yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp 503,57 miliar itu bakal menjadi proyek prestisius pemkot. Tahapan pembangunan fisik sudah mulai masuk lelang. Targetnya, akhir Juni lelang tuntas. Fase pertama pembangunan akan mengerjakan bangunan bertingkat 10 lantai. Dibangun di lahan aset Pemkot Surabaya dengan luas lebih dari 5,5 hektare. Dalam masterplan yang disusun Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, pembangunan itu akan dibagi tiga tahap. Tahap 1 di lahan seluas 17.700 meter persegi. Tahap 2 seluas 14.450 meter persegi dan tahap pengembangan di masa depan seluas 23.300 meter persegi. Rumah sakit khusus unggulan itu pun bakal dikemas sebagai sebuah superblok. Ada integrasi layanan utama dan penunjang. Pun terintegrasi dengan kawasan sekitar. Di antaranya, akses terhadap transportasi umum. Kelebihan tersebut belum dimiliki dua RSUD lain di Surabaya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, pembangunan dengan menggunakan APBD selalu mempertimbangkan dampak ekonomi lingkungan sekitar. Termasuk pembangunan RSUD baru itu. Rumah sakit tersebut bakal menjadi sebuah kebangkitan ekonomi anyar di Kota Pahlawan. Apalagi pengemasannya juga seperti tata kota yang dikembangkan sekarang. Yakni, compact city atau kota kompak. &rsquo;&rsquo;Artinya, suatu kawasan akan mendukung tumbuhnya usaha penunjang lain. RSUD tersebut dibangun dalam kawasan perdagangan dan jasa,&rsquo;&rsquo; katanya&nbsp;Sabtu (3/6). Dengan begitu, bakal muncul peluang usaha yang dibutuhkan dari aktivitas rumah sakit di area sekitar. Misalnya, usaha hotel, resto, atau rumah makan. Termasuk usaha turunan kesehatan, hospitality, hingga keuangan. Apalagi Surabaya Timur adalah limited area atau pengembangan terbatas. Menjadi kawasan pembangunan yang eksklusif. &rsquo;&rsquo;Sesuai dengan unit pengembangan atau unit distrik yang dimiliki Surabaya. Itu menjadi dasar bagaimana kami menata pembangunan agar maksimal dengan daya dukung area sekitarnya,&rsquo;&rsquo; lanjut Febri, sapaan Febrina Kusumawati. Kawasan tersebut masuk ke dalam UP 1 atau UP Rungkut. Sektor unggulan distrik itu bukan hanya kesehatan. Tapi, juga berkembang jadi kawasan pendidikan, wisata, hunian, dan pusat perdagangan modern. Hadirnya faskes itu akan semakin menjadi kawasan kompak. Mobilitas masyarakat di UP 1 tidak perlu lintas wilayah karena dalam satu kawasan ada fasilitas lengkap. Konsep seperti itu juga sama dengan beberapa rumah sakit di luar negeri. Misalnya, Changi General Hospital, Singapura, dan Pantai Hospital di Kuala Lumpur, Malaysia. Sementara itu, Kepala Dinkes Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, RSUD tersebut rencananya memiliki fasilitas lengkap. Di antaranya, spesialisasi yang belum ada di RSUD lain. Dengan fasilitas unggulan pelayanan ibu dan anak. Pertimbangan itu diambil karena melihat beban Surabaya yang belum maksimal dalam pelayanan pada dua kategori tersebut. &rsquo;&rsquo;Jadi, masalah utama di Surabaya itu adalah perawatan jantung anak. Daftar tunggu penanganan anak-anak Surabaya itu lama sekali, bahkan bisa 6&ndash;1 tahun,&rsquo;&rsquo; kata Nanik. Selain itu, juga ada layanan hemodialisis. Pihak dinkes menyadari adanya kenaikan angka kasus gagal ginjal akut dan kronis pada anak. Karena itu, dibutuhkan faskes yang mumpuni untuk menangani hal tersebut.&nbsp;(gal/c6/may) <div class="box-header bg-blue-active"> <h3>Jadikan Lapangan Tembak Rumah Sakit Permanen</h3> </div> <div class="box-body">PENYEDIAAN&nbsp;faskes yang cukup bagi warga terus dilakukan Pemkot Surabaya. Tidak sekadar membangun rumah sakit anyar, tapi juga merencanakan beragam pilihan. Opsi lain yang sedang dipertimbangkan adalah mengubah lapangan tembak di Kecamatan Bulak menjadi rumah sakit permanen. Alih fungsi itu sangat memungkinkan dari segi teknis maupun kelayakan pembangunan.</div> <div class="box-body">&nbsp;</div> <div class="box-body">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01703297/seorang-fan-man-united-ditangkap-gara-gara-pakai-jersey-no-97-di-final-piala-fa">Seorang Fan Man United Ditangkap Gara-gara Pakai Jersey No 97 di Final Piala FA</a></div> <div class="box-body"> Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya memang sedang memikirkan opsi alih fungsi itu. Pembahasan pun terus dilakukan agar bisa dipastikan opsi yang dipilih benar-benar sesuai ekspektasi masyarakat. Sebab, sebelumnya lokasi itu juga pernah menjadi rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19. &rsquo;&rsquo;Ini sedang kami buatkan hitungannya. Karena memang lapangan tembak direncanakan sebelum pandemi Covid-19. Kalau dilanjutkan, kira-kira kurangnya berapa. Setelah itu, dihitung operasionalnya berapa,&rsquo;&rsquo; paparnya. Terlebih kondisi RSUD dr Moh. Soewandhie yang menjadi tumpuan rujukan pasien wilayah Surabaya Utara, Timur, dan sebagian Selatan hampir mencapai ambang batas. Jika dipaksakan, antrean panjang tak terhindarkan. Padahal, efisiensi sudah dilakukan saat ini. &rsquo;&rsquo;Soewandhie sudah overload. Sehari bisa mencapai 2.000 pasien. Durung sing rawat inap. Jadi, ada antrean panjang,&rsquo;&rsquo; katanya. Karena itu, dibutuhkan sarana penunjang untuk memotong kepadatan di sana. Tujuannya, pasien yang terlayani juga semakin banyak dan akses merata. Selain melakukan pembangunan fisik, pelayanan faskes di Surabaya pun terus ditingkatkan.&nbsp;(gal/c6/may) </div> SEPUTAR FASKES MODERN 1. Pembangunan RSUD di Surabaya Timur membutuhkan anggaran Rp 503,57 miliar dan digarap secara multiyear. 2. RSUD dikemas sebagai kawasan superblok layanan kesehatan yang modern dan terintegrasi. 3. Tahap awal, RSUD dibangun di atas lahan seluas 1,77 hektare, terdiri atas bangunan 10 lantai. 4. Memiliki spesialisasi pelayanan untuk ibu dan anak. Mulai masalah jantung anak hingga reproduksi. 5. Menjadi rumah sakit yang ramah anak dengan penyediaan ruang rawat dan penindakan terpisah. 6. Selain menyandang status rumah sakit umum, ke depan juga dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan. Diolah dari berbagai sumber

Pemkot Surabaya tengah menyiapkan pengembangan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Surabaya Timur sebagai kawasan superblok.

Pengembangan RSUD Surabaya Timur: Dikonsep Superblok, Terintegrasi Transportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/pasien-rs-2732427168.png" alt="KLINIK SORE: Sejumlah pasien antre di RSUD dr Mohamad Soewandhie Rabu (17/5). RSUD tersebut berencana membuka layanan poli sore untuk mengurangi antrean." width="100%">
<figcaption>KLINIK SORE: Sejumlah pasien antre di RSUD dr Mohamad Soewandhie Rabu (17/5). RSUD tersebut berencana membuka layanan poli sore untuk mengurangi antrean.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;RSUD dr Mohamad Soewandhie menjadi jujukan sebagian warga Surabaya. Itu tergambar dari banyaknya kunjungan pasien rawat jalan. Menjelang hari libur misalnya, jumlah pasien bisa mencapai 1.600 orang. Warga berharap pemkot membenahi layanan RSUD agar lebih nyaman. Martinah, salah seorang pasien, meminta pihak rumah sakit membuat inovasi agar pasien tidak menunggu lama saat hendak kontrol. Di beberapa poli, kata Martinah, jumlah pasien mencapai 250 orang. &rdquo;Seperti poli penyakit dalam. Setiap berobat ke sini, pasiennya bisa sampai segitu,&rdquo; ucapnya&nbsp;Rabu (17/5). Perempuan 58 tahun itu berharap, pemkot meningkatkan layanan RSUD. Selain itu, dia juga meminta pemkot membangun RSUD baru. Tujuannya, warga Surabaya yang hendak berobat tidak menumpuk di dua RS saja. &rdquo;Sangat butuh penambahan rumah sakit daerah,&rdquo; jelasnya. Kondisi layanan di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) sudah membaik. Itu disampaikan Kasiyah. Lima bulan terakhir, warga Manukan itu rutin berkunjung ke RS di Benowo tersebut. &rdquo;Anak saya kalau antre sekarang sudah lebih cepat. Sepertinya karena sudah banyak digital,&rdquo; ucapnya. Dinda, salah seorang pengantar pasien, mengungkapkan bahwa durasi layanan lebih cepat dari perkiraan. &rdquo;Baru dua kali ke sini. Ternyata enggak lama banget seperti stereotipe orang-orang,&rdquo; tuturnya. Meski begitu, antrean tetap terjadi di depan poliklinik. Dia berharap jadwal pelayanan tidak terlalu pendek agar semua pasien bisa tertangani hari itu juga. &rdquo;Jadi bukan bolak-balik karena sudah tutup,&rdquo; ujar warga asal Benowo itu. Selain rumah sakit, puskesmas juga melayani puluhan pasien setiap hari. Namun, akses menuju puskesmas masih sering dikeluhkan warga. Iva Tovani misalnya. Menurut dia, jalan menuju Puskesmas Wonokromo terlalu sempit. Hanya bisa dijangkau oleh pengendara roda dua. Dari segi pelayanan, antrean sudah semakin baik. Kian ramah, cepat. &rdquo;Sekarang sudah bagus meskipun tidak terlalu luas,&rdquo; ujar dia. Kabag Tata Usaha Puskesmas Wonokromo Asikin mengamini akses menuju ke puskesmas yang tidak lebar. Sayangnya, hingga kini belum ada rencana pemkot untuk memindah faskes itu. Lahan yang minim membuat Puskesmas Wonokromo tidak bisa menggelar layanan rawat inap. Apabila ada pasien yang membutuhkan fasilitas itu, pihak puskesmas akan memberikan rujukan ke rumah sakit terdekat. &rdquo;Ambulans siaga di jalan utama andaikata ada insiden kedaruratan,&rdquo; jelas Asikin. Alternatif lain yang tengah dikaji adalah rehabilitasi Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) Wonokromo. Usulan itu pernah diajukan pada 2021 dan seharusnya terealisasi tahun lalu. Namun, urung karena terbatasnya anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya. Padahal, sangat perlu untuk membagi beban pasien ataupun peserta saat ada kegiatan. &rdquo;Rencana dua lantai, ada poli umum dan ruang pertemuan,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; <div class="box-header bg-blue-active"> <h3>BDH Digitalisasi Layanan, RSUD dr Soewandhie Buka Klinik Sore&nbsp;</h3> </div> <div class="box-body"> DIREKTUR&nbsp;RSUD BDH drg Bisukma Kurniawati MKes berusaha memangkas durasi pendaftaran hingga pengambilan obat. Pendaftaran sudah dilakukan secara daring dan pasien bisa langsung datang sesuai slot waktu. &rdquo;Dia cukup bawa kartu berobat yang sudah ada barcode, kartu langsung di-scan di loket poli yang dituju. Otomatis masuk antrean dan bisa dibaca di layar poli,&rdquo; jelasnya&nbsp;Rabu (17/5). Cara itu memangkas proses manual yang membuat data pasien rentan ketlisut. Perawat tak lagi ribet mencari dan mengantar berkas rekam medik. Dokter spesialis sudah bisa mengakses semua data di komputer. Penyerahan resep manual ke farmasi juga dihilangkan. Dokter dan perawat cukup melakukan input digital dan terkoneksi ke pihak farmasi untuk menyiapkan obat. &rdquo;Jadi, pasien keluar hanya bawa cetakan nomor farmasi. Nggak bawa-bawa resep, numpuk-numpuk di loket. Cukup duduk di depan loket saja, nanti dipanggil,&rdquo; imbuhnya. Proses digitalisasi itu diklaim mampu memotong durasi penanganan 2&ndash;4 jam. Sebab, mereka membatasi waktu pelayanan 60 menit di poliklinik dan maksimal 60 menit di loket farmasi. &rdquo;Kalau manual di farmasi, bisa dua jam sendiri,&rdquo; tuturnya. Tak hanya perbaikan sistem, rumah sakit daerah juga berencana menambah jam layanan. Kepala Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Pendidikan, dan Penelitian RSUD dr Mohamad Soewandhie drg Mohamad Junaidi mengatakan, ada rencana pembukaan poliklinik sore pada awal Juni nanti. Jam pelayanan mulai pukul 16.00 hingga 20.00. &rdquo;Tapi, loket sudah buka sejak pukul 15.00 hingga 19.00,&rdquo; terang Junaidi kemarin (17/5). Dibukanya layanan klinik sore tersebut sekaligus memecah banyaknya pasien yang harus ditangani oleh dokter ketika jam pelayanan pagi. Mengingat pasien poli penyakit dalam merupakan pasien rawat jalan terbanyak di RSUD dr Mohamad Soewandhie. Junaidi menjelaskan adanya layanan pada sore itu untuk mengakomodasi pasien yang tidak bisa datang ke rumah sakit pagi dengan alasan pekerjaan hingga kesibukan yang lain. (ata/dya/dho/c6/aph) </div> PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN DI RS DAN PUSKESMAS - Siapkan anggaran Rp 26,3 miliar untuk rehabilitasi beberapa puskesmas. - Pembukaan layanan sore hari di poliklinik RSUD yang ramai pasien. - Efisiensi sistem lewat layanan digital di RSUD dan puskesmas. - Anggaran dan proses lelang untuk penambahan bangunan fisik puskesmas dan RSUD. Sumber: Reportase Jawa Pos

RSUD dr Mohamad Soewandhie menjadi jujukan sebagian warga Surabaya. Itu tergambar dari banyaknya kunjungan pasien rawat jalan.

Gambaran Layanan Kesehatan di Surabaya: Penanganan di RS Lebih Cepat, Puskesmas Sempit Direlokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/bpjs-surabaya-3728222492.png" alt="LAYANAN KESEHATAN: Petugas memeriksa dokumen kepesertaan BPJS Kesehatan (5/5)." width="100%">
<figcaption>LAYANAN KESEHATAN: Petugas memeriksa dokumen kepesertaan BPJS Kesehatan (5/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lili, warga Rungkut, dibuat bingung saat hendak mengantar ibunya yang kakinya bengkak untuk berobat ke salah satu rumah sakit swasta. Sebab, kepesertaan BPJS Kesehatan milik ibunya tidak aktif. Alhasil, pengobatan pun harus tertunda. Sepekan berlalu, masalah itu belum juga tuntas. Lili sejatinya sudah mengakses aplikasi Pandawa untuk mengaktifkan lagi kepesertaan BPJS Kesehatan ibunya. Namun, dia diarahkan menghubungi contact center Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya. Setelah menghubungi contact center dinkes, Lili diminta datang ke puskesmas. Kamis (11/5) lalu, dia datang ke puskesmas. Sayangnya, masalah itu belum juga klir. &rdquo;Oleh puskesmas, saya diminta ke kantor dinkes di Jemursari. Waktu tiba di kantor dinkes, info dari petugas dinkes data ibu saya katanya belum masuk, sama puskesmas belum dilaporkan,&rdquo; katanya. Dinkes meminta Lili balik lagi ke puskesmas untuk mengisi form laporan. &rdquo;Sampai di puskesmas, ternyata harus menunggu lagi. Saya diarahkan mengurus lewat aplikasi. Sama puskesmas juga tidak diminta mengisi form,&rdquo; ujarnya. Hingga Senin (15/5) sore, kepesertaan milik ibu Lili belum aktif. Agenda kontrol ke RS pun harus tertunda dan baru dijadwalkan pada 22 Mei. Dari pantauan Jawa Pos, ada sejumlah warga yang menghadapi persoalan seperti Lili. Warga berharap proses reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan itu dipermudah. Tidak ada yang dilempar dari satu tempat ke tempat lain. Sebab, fasilitas tersebut dibutuhkan orang yang sedang dan akan menjalani perawatan. Kepala Dinkes Surabaya Nanik Sukristina menjamin warga Surabaya yang BPJS Kesehatan-nya nonaktif bisa mengaktifkan lagi di faskes. Mereka tidak perlu datang ke kantor dinkes. Sebab, setiap faskes sudah dilengkapi aplikasi aktivasi. &rdquo;Kami sudah mengimbau faskes untuk mendaftarkan kembali pasien yang BPJS Kesehatan-nya nonaktif. Seperti janji Pemkot Surabaya, masyarakat tidak perlu khawatir biaya ketika berobat, cukup KTP saja sudah bisa dilayani,&rdquo; ujarnya,&nbsp;Senin. Penonaktifan 239.363 peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung Kementerian Sosial (Kemensos) lewat program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) membuat warga khawatir. Banyak yang datang ke faskes untuk memastikan kepesertaannya. &rdquo;Dalam proses ini, kami prioritaskan dulu warga yang membutuhkan layanan BPJS untuk berobat,&rdquo; jelasnya. Nanik menambahkan, data warga yang telah dikeluarkan dari peserta PBI JK tidak bisa langsung diaktifkan. Sebab, pemerintah menilai mereka tidak lagi masuk kategori warga miskin. Ada warga yang sudah mampu membayar BPJS, ada pula yang sudah bekerja sehingga BPJS-nya ditanggung tempat kerjanya. &rdquo;Nah, data ini perlu diverifikasi faktual lagi sehingga mana saja yang butuh bisa terlihat,&rdquo; kata Nanik. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, pengeluaran data peserta PBI JK merupakan hasil sinkronisasi dengan data kemiskinan Pemkot Surabaya. &rdquo;Sebanyak 239.363 jiwa ini tidak serta-merta mengurangi jatah PBI JK dari Kemenkos. Nama yang dikeluarkan kami ganti dengan nama-nama baru yang sesuai dengan kriteria Kemensos. Ada 132.515 nama yang sudah kami setor ke Kemensos sebagai ganti dari nama yang dikeluarkan tadi,&rdquo; kata Anna. <div class="box-header bg-blue-active"> <h3>Buka Loket Layanan hingga Daftarkan Ulang lewat E-Dabu</h3> </div> <div class="box-body"> PENONAKTIFAN&nbsp;kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK pada awal Mei berdampak pada warga yang hendak berobat ke rumah sakit. Beberapa pasien urung berobat. Sebagai solusinya, pihak rumah sakit menyediakan loket informasi. Humas RSUD Husada Prima Elisabet Lidia mengatakan, pihaknya menyediakan loket pelayanan. Pasien yang kepesertaan BPJS Kesehatan-nya nonaktif diarahkan ke loket itu. &rdquo;Oleh petugas loket, warga diarahkan untuk mengaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan di puskesmas atau kelurahan,&rdquo; ujarnya kemarin (15/5). Khusus bagi pasien ber-KTP Surabaya yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan, aktivasinya bisa melalui e-Dabu. Itu dilakukan untuk mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan rawat inap. Direktur Utama RSI Jemursari dr Bangun Trapsila Purwaka menyatakan, perubahan regulasi itu tidak terlalu berimbas pada pelayanan pasien. Namun, cukup menyulitkan saat proses penagihan dan mengakibatkan petugas bekerja ekstra. &rdquo;Mestinya sebulan atau setidaknya seminggu sebelumnya ada pemberitahuan, saya sempat kaget juga,&rsquo;&rsquo; ucap dia kemarin. Terutama pasien yang tengah menjalani rawat inap. Pasien itu tiba-tiba saja kehilangan kepesertaan BPJS PBI JK. Pihaknya sudah menyiapkan dua opsi bagi pasien. Yaitu, beralih status menjadi mandiri atau mendaftar ulang melalui aplikasi e-Dabu. &rdquo;Ada pasien yang mau beralih ke mandiri. Bagi yang tidak bersedia pindah, kami tetap layani,&rdquo; ujarnya. Bangun menjamin, pasien yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBI tidak aktif tetap dilayani. Setelah pasien mendapatkan pelayanan, petugas akan merekap data keseluruhan tanggungan BPJS dan menyetorkannya di akhir bulan. Di Rumah Sakit Wijaya Surabaya, ada beberapa pasien yang mengeluh karena kartu BPJS Kesehatan PBI JK miliknya tidak bisa digunakan. &rdquo;Per hari bisa ada dua pasien yang marah-marah,&rdquo; tutur Anang Muzakky, staf PIPP (Pemberi Informasi, Pengaduan, dan Pelayanan) BPJS RS Wijaya Surabaya. Pihak rumah sakit mengarahkan pasien untuk mengurusnya ke kelurahan atau kecamatan. &rdquo;Ada yang sampai mau lempar kursi karena nggak terima. Tapi, mau gimana lagi, memang tidak bisa digunakan,&rdquo; tutur Anang. Oleh petugas, pasien yang emosinya meletup-letup itu langsung diajak keluar ruangan dan berbicara secara kekeluargaan.&nbsp;(gal/mar/ata/dho/ann/c7/aph) </div> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01643835/pesan-generasi-emas-1991-jangan-takut-thailand-bisa-dikalahkan">Pesan Generasi Emas 1991: Jangan Takut, Thailand Bisa Dikalahkan</a> TENTANG PENONAKTIFAN BPJS KESEHATAN PBI JK 1. Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK dilakukan karena penerima tidak sesuai kriteria Kemensos. 2. Jumlah peserta yang dinonaktifkan hampir separo dari total peserta BPJS Kesehatan PBI JK yang mencapai 530 ribu orang. 3. Pemkot Surabaya menyatakan, aktivasi data tidak bisa langsung dilakukan karena ada proses verifikasi faktual. 4. Prioritas aktivasi diberikan kepada warga yang membutuhkan pengobatan segera. Sumber: Reportase Jawa Pos

Penonaktifan 239.363 peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung Kementerian Sosial (Kemensos) lewat program penerima bantuan iuran.

Warga Surabaya Keluhkan Sulitnya Reaktivasi BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/bpjs-kesehatan.jpg" alt="BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mujib merasa kaget begitu tahu bahwa kartu BPJS Kesehatan miliknya sudah terblokir. Kartu itu tidak bisa lagi dipakai untuk berobat di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes). Padahal, selama ini warga Sawahan itu terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) oleh Pemkot Surabaya. Karena gratis, dia menempati layanan kelas III. Kejadian itu tidak hanya menimpa Mujib. Ternyata, ada ratusan ribu peserta PBI BPJS yang terdampak. Jumlahnya mencapai 239.369 orang. Data penerima PBI itu diblokir oleh BPJS Kesehatan pusat dan sudah disampaikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya. Kebijakan tersebut dikhawatirkan bisa mengganggu layanan kesehatan warga tidak mampu yang selama ini menerima premi PBI dari pemerintah. Saat ini pemkot bekerja keras untuk menyisir data itu. Teknisnya dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. Kemarin Jawa Pos memantau proses validasi data di kantor Dispendukcapil Surabaya. Ada dua pegawai yang ditugaskan untuk menginput data. Data dipantau melalui aplikasi BPJS Kesehatan di laman edabu.bpjs-kesehatan.go.id. Di dalamnya berisi nomor pengaduan, nama entitas, jumlah data, user pengaju, hingga status menuju persetujuan. &rsquo;&rsquo;Harus dicek satu per satu,&rsquo;&rsquo; kata petugas bernama Febilah. Menurut dia, jumlah data yang bisa divalidasi sangat bergantung pada kondisi aplikasi BPJS Kesehatan. Maksimal dia bisa menginput sekitar 500 data. &rsquo;&rsquo;Kendala utama karena aplikasinya sering lemot,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, pihaknya mengkroscek data administrasi kependudukan (adminduk) warga yang diblokir BPJS. Sebab, hanya dispendukcapil yang bisa mengecek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain secara adminduk tercatat sebagai warga Surabaya, juga dicek lagi apakah yang bersangkutan berdomisili di Kota Pahlawan atau di tempat lain. Misalnya, yang bersangkutan masih tercatat sebagai warga Surabaya, tapi domisili secara fisik sudah pindah ke luar kota. Apabila data sesuai, status yang bersangkutan sebagai penerima premi PBI BPJS bisa diaktifkan kembali. &rsquo;&rsquo;Jadi, keberadaannya dicek lagi. Apakah dia ada di Surabaya atau tidak. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka tidak bisa,&rsquo;&rsquo; jelas Sonhaji. &rsquo;&rsquo;Tujuannya supaya APBD tepat sasaran untuk warga Surabaya,&rsquo;&rsquo; ujar Sonhaji. Dispendukcapil sudah berkoordinasi dengan OPD terkait. Termasuk dinas kesehatan (dinkes) yang berwenang langsung terkait PBI warga tidak mampu.&nbsp;(mar/c6/aph) TENTANG PENONAKTIFAN PBI BPJS KESEHATAN - 239.369 penerima PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan pusat. - Yang dinonaktifkan preminya khusus dari APBN. - Dispendukcapil lakukan validasi berdasar SIAK. - Bisa tambah beban APBD jika preminya dialihkan ke pemkot. - Setiap tahun Pemkot Surabaya menganggarkan Rp 480 miliar. - Kini 96,89 persen warga Surabaya telah di-cover JKS. Sumber: Reportase Jawa Pos

Ada ratusan ribu peserta PBI BPJS di Surabaya yang terdampak. Jumlahnya mencapai 239.369 orang. Kartu mereka diblokir oleh BPJS pusat.

239.369 Penerima Premi BPJS Kesehatan di Surabaya Dinonaktifkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Per 28 April, kasus Covid-19 aktif di Surabaya belum juga turun dari angka ratusan. Berdasar laporan lawancovid-19, kasus aktif Covid-19 di Surabaya ada 136 kasus. Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati meminta agar Dinas Kesehatan Surabaya mengoptimalkan layanan vaksinasi di seluruh puskesmas induk. Terutama, masyarakat yang masih berstatus vaksin tahap satu dan dua. &rdquo;Jangan sampai di Puskesmas itu kosong vaksinnya. Ketika kosong, mungkin bisa diambilkan dari puskesmas lain,&rdquo; terang Ajeng kepada JawaPos.com. Ketua Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Surabaya itu meminta agar kesehatan untuk masyarakat lebih diperhatikan lagi. Legislator Gerindra itu mengimbau agar masyarakat juga tetap patuh dalam protokol kesehatan. &rdquo;Updating jumlah vaksin di setiap puskesmas juga tetap dilakukan. Saya melihat di Instagram Dinkes itu beberapa puskesmas tampilkan stoknya itu bagus,&rdquo; jelas Ajeng Wira Wati. Berdasar laman website Kementerian Kesehatan, kasus aktif bertambah 720 kasus terpapar Covid-19 per 28 April. Yang sembuh sejumlah 1.310 kasus dan yang meninggal bertambah 37 orang.

Kasus Covid-19 aktif di Surabaya berdasar laporan lawancovid-19 ada 136 kasus. DPRD Surabaya minta dinkes optimalkan layanan vaksinasi

Legislator Gerindra Surabaya Minta Layanan Vaksinasi Dioptimalkan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/dokter-gigi.jpg" alt="APD LEVEL III: Selama pandemi, dokter gigi melayani pasien dengan alat pelindung diri lengkap. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>APD LEVEL III: Selama pandemi, dokter gigi melayani pasien dengan alat pelindung diri lengkap. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejak 1 April 2021, Surabaya menyandang status universal health coverage (UHC). Dalam program tersebut, 95 persen warga Surabaya sudah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jumlah itu terus bertambah hingga sekarang akumulasi peserta BPJS Kesehatan tersebut mencapai persentase 100 persen.  Pemkot Surabaya pun saban tahun menggelontor anggaran ratusan miliar untuk menanggung iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Yakni, mereka yang berada di luar kategori pekerja penerima upah (PPU). Serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) yang bersumber dari APBN atau pemerintah pusat.  ’’Rata-rata di atas Rp 400 miliar. Untuk 2023 ini, Pemkot Surabaya menganggarkan Rp 480 miliar,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina .  Dia mengatakan bahwa kepesertaan untuk warga Surabaya bisa ditanggung asalkan mau dirujuk ke fasilitas kelas III dan statusnya menjadi peserta PBI APBD. Bahkan, untuk berobat baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), faskes rujukan, atau bahkan saat ke fasilitas IGD, warga cukup menunjukkan KTP. Tidak perlu lagi mengaktifkan karena sudah otomatis terdaftar.  Termasuk saat warga yang sebelumnya berstatus peserta mandiri lalu tidak aktif. Mereka bisa mendapat layanan kesehatan dengan menggunakan kepesertaan yang ditanggung Pemkot Surabaya di kelas pelayanan tingkat III. Namun, hal itu tidak menghapus tunggakan atau piutang yang dimiliki peserta di kategori mandiri sebelumnya.  ’’Bahkan, untuk bayi baru lahir bisa langsung didaftarkan kepesertaannya. BPJS Kesehatan pun sudah membuka kanal pendaftaran faskes. Sehingga yang baru lahir bisa langsung didaftarkan oleh faskesnya,” terang Nanik.  Nanik menyebut pelayanan yang diberikan bagi peserta PBI APBD pun tidak berbeda dengan pasien umum. Di FKTP seperti puskesmas, Nanik memastikan kualitas layanan terus menjadi perhatian dan diperbaiki. Apalagi, 99 persen pasien yang datang ke sana adalah pengguna BPJS Kesehatan.  ’’Evaluasi tempat pelayanan terus menjadi perhatian kami. Juga, soal waktu pendaftaran secara online dan estimasi waktu pelayanan kami koreksi terus agar lebih tepat waktu. Dari sisi tenaga kesehatan terus kami tingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya,” katanya.  Meski begitu, fenomena di masyarakat masih ada saja warga yang enggan memakai kepesertaannya untuk berobat secara gratis. Mereka memilih berobat dengan berbayar. Alasannya beragam, mulai khawatir ada diskriminasi pelayanan hingga dilempar antara satu faskes ke faskes yang lain.  Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Hernina Agustin Arifin meyakinkan agar warga tidak perlu ragu dan takut untuk berobat dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Baik yang ditanggung Pemkot Surabaya maupun mandiri. Tidak akan ada diskriminasi dengan pasien umum.  ’’Itu yang sekarang ini kami ingin yakinkan ke masyarakat bahwa tidak ada diskriminasi. Kami terus melakukan pengawasan dan evaluasi pelayanan di faskes yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Agar pelayanan bisa tetap terjaga sesuai standar yang ditetapkan saat menjalin kerja sama,” terangnya.  Bahkan, untuk memastikan hal tersebut, pihaknya melaksanakan pengawasan langsung ke lokasi pelayanan. Pegawai BPJS Kesehatan akan menjajal langsung pelayanan kesehatan di faskes tanpa menunjukkan identitas kepegawaiannya. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan sudah sesuai standar dan tanpa embel-embel biaya tambahan yang dikenakan kepada peserta.  Begitu juga soal keluhan pasien yang merasa sering dilempar antarfaskes. Ina, sapaan kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, mengatakan bahwa hal itu terjadi karena dokter spesialis yang menjadi rujukan tidak berada di rumah sakit. Untuk itu, pihaknya sudah sering meminta agar faskes selalu meng-update keberadaan nakes mereka.  ’’Kalau dokter tidak ada, di aplikasi seharusnya di-off-kan. Namun, sering kali faskes tidak mematikan fitur itu. Sehingga FKTP memberikan rujukan ke sana dan pasien kecele. Masalah ini yang terus kami selesaikan agar faskes juga bisa tertib,” katanya.  Karena itu, dia meminta agar peserta BPJS Kesehatan selalu memberikan masukan dan melapor bila ada maladministrasi yang dialami. Pihaknya memastikan akan selalu merespons cepat melalui berbagai kanal yang dimiliki BPJS Kesehatan.

Bayi Baru Lahir, Jaminan Kesehatan Ditanggung Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/putus-cinta.png" alt="Ilustrasi. (Bagus/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. (Bagus/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panggilan darurat masuk ke salah satu petugas Command Center 112. Infonya, ada warga yang sedang dalam kondisi darurat medis. Kejang dan tergeletak di dalam kamar.  ’’Kami langsung diinfo CC Room. Berangkat ke lokasi, tidak sampai 7 menit kami sudah tiba. Begitu tiba, kami langsung menuju kamar,’’ ujar Koordinator Tim Gerak Cepat (TGC) Dinas Kesehatan Wilayah Selatan dr Reyner M. Sumbung.  Ternyata benar, seorang laki-laki, Johan, tergeletak di lantai kamar. Tubuhnya membujur kaku sambil terlihat kejang. Pemeriksaan dasar segera dilakukan.  ’’Termasuk, kami pastikan ke keluarga soal riwayat penyakit yang diderita. Ternyata yang bersangkutan tidak punya riwayat penyakit serius. Trauma juga tidak ada,’’ katanya.  Petugas berupaya maksimal membuat Johan sadar. Tak lama berselang, pemuda itu sadar dengan sendirinya. Dia bangun, lalu duduk bersimpuh dan lemas. Napasnya ngos-ngosan.  Johan tampak bingung, menoleh ke kiri dan kanan melihat sekitarnya. Sekelilingnya sudah ramai petugas medis dan keluarganya. Dia mencoba untuk sadar dan menstabilkan diri.  Petugas mengajaknya berkomunikasi. Perlahan, dia tampak tenang. Juga, merespons apa yang diucapkan petugas. Dia mulai bercerita apa yang membuatnya shock dan kejang hebat.  ’’Ternyata dia shock hebat hingga kejang karena habis diputus pacarnya. Saat kami tanya, dia malah curhat panjang lebar,’’ kata kepala Puskesmas Kebonsari itu.  Sambil memandang langit-langit kamar, Johan berusaha menyadari bahwa cinta yang dia bangun sudah kandas. Petugas medis menjadi saksi kepedihan hatinya. Namun, dokter dan perawat di sana ikut galau, harus meresepkan obat apa untuk menyembuhkan luka batinnya.

Gara-gara Putus Cinta, Johan Kaget hingga Kejang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/chiki-ngebul.png" alt="SEBAIKNYA DIHINDARI: Makanan ciki ngebul dinilai mem ba ha yakan kesehatan. Makanan yang mengandung nitrogen cair tersebut hendaknya tidak dikonsumsi. (Derry Ridwansah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEBAIKNYA DIHINDARI: Makanan ciki ngebul dinilai mem ba ha yakan kesehatan. Makanan yang mengandung nitrogen cair tersebut hendaknya tidak dikonsumsi. (Derry Ridwansah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Surabaya memberikan perhatian serius terhadap peredaran chiki ngebul (cibul). Pasalnya, jajanan kekinian itu berbahaya bagi kesehatan dan telah menimbulkan korban. Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya bahkan telah mengerahkan petugas puskesmas di setiap wilayah untuk melakukan pemantauan.  Kepala Puskesmas Sidosermo Arista Agung Santoso mengata kan, pemantauan menyasar seluruh elemen masyarakat, terutama pedagang dan anak-anak. Tujuannya, memberikan imbauan dan edukasi penggunaan nitrogen cair pada makanan siap saji.  Aktivitas tersebut telah berjalan selama sepekan di sejumlah lokasi seperti pasar malam dan sekolah. ’’Memang agak susah mencari yang jualan karena mereka tersebar, tidak hanya di satu titik,’’ kata dia, Selasa (17/1).  Setidaknya, 5 di antara 12 sekolah telah mendapatkan sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan giat skrining rutin. Selain itu, divisi kesehatan lingkungan dan sanitasi memberikan wawasan kepada pedagang kaki lima. Sebab, anak-anak lebih dominan menggemari jajanan tersebut dibandingkan orang dewasa.  ’’Di wilayah kami, hingga saat ini belum ditemukan kasus. Kami terus sosialisasikan hal tersebut,’’ ujarnya.  Pemantauan di sekolah lebih diutamakan di SD. Sebab, siswa SMP dan SMA telah mengetahui informasi itu berbekal dari internet. Sosialisasi pun dilakukan dengan menggunakan flyer, banner, ataupun alat peraga.  Tujuannya, anak-anak lebih tertarik dan mudah memahami. ’’Bahayanya tidak pandang umur, siapa pun bisa terkena,’’ jelasnya.  Arista memaparkan, nitrogen cair memiliki beragam efek buruk bagi kesehatan, terutama pada organ pernapasan dan pencernaan. Di antaranya, peradangan, sesak napas, hingga kerusakan lambung. Sebab, nitrogen memiliki tingkat suhu dingin di atas rata-rata pada umumnya.  Sementara itu, Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Jatim Agus Sri Wardoyo mengapresiasi pemkot yang telah melakukan langkah masif. Selain itu, orang tua turut terlibat untuk meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada anak mereka. Salah satunya, membawakan bekal yang terkontrol dari segi gizi maupun keamanan pangan.  Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya telah melakukan pemeriksaan di sejumlah kota di Jawa Timur terkait ciki ngebul. Hasilnya, di beberapa tempat ditemukan peredaran ciki ngebul. BBPOM pun melarang sementara penggunaan nitrogen cair pada jajanan. (dho/ayu/c7/git)

Petugas Puskesmas Surabaya Blusukan ke Pasar Malam Cari Chiki Ngebul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Nanik-Sukristina.jpg" alt="PENJELASAN: Kadinkes Surabaya Nanik Sukristina memaparkan rencana pembangunan RSUD baru di kawasan Surabaya Timur saat rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Surabaya, Senin (26/12). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENJELASAN: Kadinkes Surabaya Nanik Sukristina memaparkan rencana pembangunan RSUD baru di kawasan Surabaya Timur saat rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Surabaya, Senin (26/12). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembangunan RSUD Surabaya Timur dimulai pada 2023. Jangka waktu pembangunan pun mengalami perubahan. Dari rencana awal tiga tahun menjadi dua tahun. Artinya, proyek multiyear dengan anggaran Rp 507 miliar itu ditarget tuntas pada 2024.  Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina optimistis proyek besar itu bisa tuntas. Apalagi, ini adalah pengalaman pertama pihaknya menangani pekerjaan fisik. ’’Harus optimistis,’’ kata Nanik seusai hearing bersama Komisi D DPRD Kota Surabaya, Senin (26/12).  Saat ini dinkes mulai melakukan berbagai persiapan. Termasuk menyiapkan tim teknis. Sebab, pembangunan rumah sakit itu akan melibatkan sejumlah OPD terkait.  Misalnya, badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan (bappedalitbang); dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP), bagian administrasi pembangunan, hingga bagian hukum pemkot. ’’Persiapan administrasi sedang dilakukan,’’ ujarnya.  Nanik menjelaskan, RSUD Surabaya Timur akan dibangun di atas lahan seluas 17.700 meter persegi. Lokasinya berada di kawasan MERR. Persisnya, bersisian dengan kampus Universitas Terbuka di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut.  Nanik menambahkan, RSUD Surabaya Timur tetap berstatus sebagai rumah sakit umum. ’’Tetap melayani pasien umum. Tapi, konsentrasi pada kesehatan ibu dan anak,’’ paparnya.  Mengapa waktu pekerjaan dua tahun? Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ira Tursilowati menyampaikan, perubahan tersebut berdasar hasil konsultasi dengan Pemprov Jatim. Pemprov meminta penganggaran multiyear itu diubah dari tiga menjadi dua tahun.  ’’Sesuai hasil konsultasi ke provinsi, perubahan ini cukup berdasar kesepakatan pimpinan dewan,’’ ujar Ira yang juga hadir di ruang komisi D.  Diketahui, total anggaran mencapai Rp 507 miliar. Semuanya berasal dari APBD Kota Surabaya. Anggaran dibagi dalam dua tahun. Tahun pertama atau 2023 dianggarkan Rp 201,4 miliar untuk pekerjaan fisik. Juga, ada anggaran Rp 1,4 miliar untuk manajemen konstruksi. Tahun kedua atau 2024 sebesar Rp 304 miliar.  Anggota komisi D Herlina Harsono Njoto mengatakan, pembangunan rumah sakit di Surabaya Timur sangat dinantikan warga setempat. Itu bisa mengurangi penumpukan di RSUD dr M. Soewandhie yang banyak pasiennya dari Surabaya Timur.  ’’Kami menunggu action pemkot agar rumah sakit itu segera dibangun,’’ katanya.  Namun, pihaknya mempertanyakan beberapa hal. Salah satunya terkait jangka waktu pekerjaan. Yang awalnya tiga tahun menjadi dua tahun. Dalam nota kesepakatan terkait anggaran multiyear, pemkot dan DPRD sudah sepakat alokasi anggaran rumah sakit menjadi tiga tahun. Yaitu, 2023 sampai 2025. Tapi, pemprov meminta hanya dua tahun.  Pihaknya pun menyarankan pemkot bersurat secara resmi ke Kemendagri terkait perubahan anggaran multiyear untuk pembangunan RSUD Surabaya Timur. Diharapkan, nanti ada jawaban tertulis yang menjadi dasar mengubah anggaran multiyear dari tiga menjadi dua tahun. ’’Ini dilakukan supaya tidak ada persoalan hukum di kemudian hari,’’ tegasnya.  SEPUTAR PEMBANGUNAN RSUD SURABAYA TIMUR  - Anggaran 2023: Rp 201,4 miliar untuk pekerjaan fisik dan Rp 1,4 miliar untuk manajemen konstruksi. Anggaran 2024 mencapai Rp 304 miliar.  - Luas lahan 17.700 m² di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut.  - Terdiri atas dua tower. Masing-masing 8 lantai.  - Status rumah sakit umum dengan spesifikasi ibu dan anak.  - Waktu pembangunan 2023–2024.  Sumber: Dinkes Kota Surabaya

RSUD Baru Khusus Ibu dan Anak akan Dibangun di Kalirungkut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinas kesehatan surabaya

Berita Terkini