<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/Fan-keluarga-korbanJPG-1174523298-1316700790.jpg" alt="Pj Wali Kota M. Ali Kuncoro mencoba menenangkan keluarga korban yang mendatangi kantor Dikbud Kota Mojokerto. (Sofan/Radar Mojokerto)" width="100%">
<figcaption>Pj Wali Kota M. Ali Kuncoro mencoba menenangkan keluarga korban yang mendatangi kantor Dikbud Kota Mojokerto. (Sofan/Radar Mojokerto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mojokerto diselimuti suasana duka pada Selasa (28/1), saat keluarga siswa SMPN 7 Mojokerto yang menjadi korban tenggelam di Pantai Drini, Gunungkidul, Jogjakarta, datang dengan air mata berderai. Salah satu ibu korban tak kuasa menahan tangis saat tiba di halaman kantor tersebut, sambil bertanya. &rdquo;Sampai di mana,&rdquo; ujar dia dengan penuh kesedihan, dikutip dari Jawa Pos Radar Mojokerto, Rabu (29/1). Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto M. Ali Kuncoro bersama Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, yang berada di lokasi, berusaha menenangkan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban. &rdquo;Ibu, istighfar ya. Pulangnya biar diantar saja,&rdquo; ucap Ali Kuncoro dengan lembut. Sebelumnya, Ali Kuncoro menyampaikan belasungkawa mendalam atas insiden yang menimpa belasan pelajar SMPN 7 Mojokerto tersebut. Dalam konferensi pers di aula Dikbud Kota Mojokerto, dia menjelaskan kronologi kejadian yang terjadi sekitar pukul 07.00 di Pantai Drini, Jogjakarta. Sebanyak 257 siswa dan 16 guru pendamping berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dari 13 siswa yang terseret ombak, sembilan berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Tujuh di antaranya dirawat di RSUD Saptosari, sementara dua lainnya dirawat di RSUP Dr. Sardjito. Namun, tiga siswa kelas 7C, yaitu AAA, BF, dan MYA, dinyatakan meninggal dunia. Satu siswa lainnya, RYP, hingga kini masih dalam proses pencarian tim SAR Gunungkidul. Ali Kuncoro menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan informasi terbaru secara berkala. Selain itu, mereka juga memberikan pendampingan kepada keluarga korban, menyampaikan belasungkawa, dan memberikan santunan sebagai bentuk tanggung jawab. Untuk proses pemulangan jenazah, direncanakan akan dilakukan sekitar pukul 15.00 dari RSUD Saptosari. &rdquo;Kami akan memastikan proses ini berjalan dengan baik sesuai harapan kita semua,&rdquo; tambah Ali Kuncoro. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Kota Mojokerto. Pemerintah kota berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada keluarga yang ditinggalkan dan memastikan proses pemulangan serta penanganan korban berjalan dengan lancar.

Keluarga siswa SMPN 7 Mojokerto korban tenggelam di Pantai Drini, Jogjakarta, datangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

Duka Mendalam: Orang Tua Siswa SMPN 7 Mojokerto yang Tenggelam di Pantai Drini Datangi Kantor Dikbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20140224240214184506_guru-1.jpg" alt="Ilustrasi guru SD honorer menyampaikan orasi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru SD honorer menyampaikan orasi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Medan minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendik) mencairkan dana insentif guru honorer. Hak para guru honorer itu tertahan hampir tiga bulan.  ”Kita menerima aspirasi tenaga guru honorer sekolah negeri di Kota Medan yang hampir tiga bulan belum terima honor insentif,” ujar Anggota DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik seperti dilansir dari Antara di Medan.  Haris berharap Dispendik Kota Medan dapat segera mempercepat pencairan dana bantuan insentif guru non aparatur sipil negara (ASN) pada Bulan Suci Ramadan. Sebab dana insentif akan digunakan guru non ASN beragama Islam untuk membeli berbagai macam kebutuhan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.  ”Tentunya sesuai harapan para guru honorer di Kota Medan, sebelum Idul Fitri dana insentif itu sudah bisa didistribusikan,” ucap Anggota DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik.  Dia meminta kepada para guru non ASN bersabar menunggu. Sebab, berdasar informasi Dispendik Kota Medan sedang memproses pencairan bantuan insentif tersebut.  Data Dinas Pendidikan Kota Medan pada 2021 menyebut jumlah guru honorer sekolah negeri SD dan SMP sebanyak 2.537 orang, dan sekolah swasta TK, SD, dan SMP, tercatat 5.744 orang.  ”Wali kota kita konsentrasi kepada peningkatan mutu pendidikan di Kota Medan, yakin lah hal seperti ini segera disahuti,” sebut Haris.  Kepala Dispendik Kota Medan Laksamana Putra Siregar belum menjawab pesan disampaikan lewat aplikasi pesan WhatsApp. Sedangkan nomor telepon seluler mantan kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan itu ketika dihubungi tidak menjawab.

Anggota DPRD Medan Minta Dispendik Cairkan Insentif Guru Honorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp_Image_2023-02-27_at_18.23.31.jpg" alt="Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton. Humas Kanwil Kemenkumham NTT/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton. Humas Kanwil Kemenkumham NTT/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Ombudsman Nusa Tenggara Timur (NTT) Darius Beda Daton meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengkaji kembali kebijakan penerapan aktivitas sekolah mulai jam 05.00 wita bagi SMA dan SMK di Kupang.  ”Setelah saya mendapatkan potongan video berisi soal kebijakan tersebut yang disampaikan Pak Gubernur, saya meminta agar kebijakan itu mohon didiskusikan kembali dengan komite sekolah dan para orang tua,” kata Darius Beda Daton seperti dilansir dari Antara di Kupang, Selasa (28/2).  Hal itu disampaikannya berkaitan dengan pernyataan Gubernur NTT dalam pertemuan dengan sejumlah guru dan kepala SMA dan SMK di Kota Kupang pada 23 Februari. Potongan video itu viral di Kota Kupang.  Dalam video tersebut, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat ingin agar aktivitas sekolah khusus bagi SMA dan SMK dimulai pukul 05.00 wita. Hal itu untuk meningkatkan etos kerja anak-anak SMA dan SMK.  Orang nomor satu di NTT itu menginginkan agar dengan sekolah mulai pukul 05.00 wita, NTT bisa menciptakan para pelajar dan sekolah yang unggul.  Bahkan Gubernur Laiskodat menginginkan satu atau dua sekolah dari daerahnya masuk 200 sekolah unggul nasional.  Darius menyatakan bertanya-tanya alasan apa sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengalihkan jam masuk sekolah dari mulai 07.15 menjadi 05.00 wita.  ”Tentunya ada urgensinya kenapa sehingga membuat kebijakan itu dari semula jam 07.15 menjadi jam 05.00 wita. Urgensi itu perlu dijelaskan pemerintah provinsi,” ujar Darius Beda Daton.  Darius juga mengatakan, kebijakan tersebut sangat berdampak luas. Sebab, ada korelasi lagi dengan bagaimana aparat keamanan pagi-pagi di jalan.  Dia menambahkan, kebijakan itu akan mulai diujicobakan pada 10 sekolah. Yakni lima SMA yaitu SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 5, dan SMA 6 dan empat SMK terdiri atas SMK 1, SMK 2, SMK 3, dan SMK 4 yang ada di Kota Kupang.  Mulai Selasa (28/2), lanjut Darius Beda Daton, sudah ada sekolah yang menerapkan kebijakan itu. Yakni SMA Negeri 1 Kota Kupang.

Pemprov NTT Terapkan Sekolah Pukul 05.00, Ombudsman Minta Dikaji Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221111_145608.jpg" alt="Kabidhumas Polda Bengkulu Kombespol Sudarno. Anggi Mayasari/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Bengkulu Kombespol Sudarno. Anggi Mayasari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu menangkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendik) Kabupaten Bengkulu Utara, KM. Dia ditangkap terkait operasi tangkap tangan atas kasus fee proyek pembangunan.  ”OTT tersebut dilakukan Ditreskrimsus Subdit Tipikor Polda Bengkulu terkait kasus fee proyek pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara,” kata Kabidhumas Polda Bengkulu Kombespol Sudarno seperti dilansir dari Antara di Kota Bengkulu, Jumat (11/11).  Selain kepala dinas, pihaknya juga menangkap kasi di Dispendik Kabupaten Bengkulu Utara, SG. Hingga saat ini, keduanya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.  Dalam OTT tersebut, dia menjelaskan, terdapat permintaan oknum pejabat kepada rekanan agar memberikan fee proyek jika tidak ingin proses pencairan sisa anggaran dipersulit. Fee proyek yang diminta para pejabat tersebut terkait pekerjaan yang sudah selesai dan telah serah terima sementara pekerjaan (PHO).  ”Lalu ada permintaan memaksa dari oknum pejabat agar rekanan menyetor sejumlah uang agar tahap pencairan dana proyek tidak dipersulit,” terang Sudarno.  Menurut Sudarno, dalam OTT tersebut, pihaknya menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 11,7 juta, enam unit handphone, dokumen kontrak, laptop, buku tabungan atas nama SA dengan saldo Rp 15 juta. Untuk sementara, keduanya akan dikenakan pasal 12 E Undang-Undang Tipikor dengan ancaman minimal empat tahun dan maksimal seumur hidup.  ”Dari tiga orang yang dibawa ke Mapolda Bengkulu, dua di antaranya adalah oknum pejabat di lingkungan dinas pendidikan Bengkulu Utara, sementara seorang lagi dibawa sebagai saksi,” tutur Sudarno.

Polda Bengkulu Tangkap Kadispendik Bengkulu Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Screenshot-980.jpg" alt="Kajari Kota Probolinggo Hartono. Kejari Kota Probolinggo/Antara" width="100%">
<figcaption>Kajari Kota Probolinggo Hartono. Kejari Kota Probolinggo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) MS bersama tiga tersangka lainnya pada Senin (30/5) malam. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah SD-SMP Kota Probolinggo tahun 2020.  Ketiga tersangka lain yang juga ditahan merupakan ASN mantan anak buah MS di Dispendikbud saat itu. Yakni BS, BW, dan satu lagi rekanan dari Direktur CV Mitra Widyatama berinisial ED.  ”Dugaan korupsi atas penyalahgunaan dana BOS daerah di Kota Probolinggo untuk SD-SMP tahun 2020 sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan,” kata Kepala Kejari Kota Probolinggo Hartono seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, penyidik sudah mendapatkan cukup bukti dalam dugaan korupsi pengadaan LKS dan modul tahun 2020 yang menggunakan dana BOS daerah senilai Rp 6 miliar lebih. Sehingga, keempat tersangka dijebloskan di Lapas Klas 2B Probolinggo.  ”Dari tindakan empat tersangka itu, kerugian negara mencapai Rp 974 juta lebih berdasar penghitungan yang sudah dilakukan. Kami juga sudah memeriksa sebanyak 70 saksi,” tutur Hartono.  Dia menjelaskan, keempat tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian subsider pasal 3 jo pasal 18 UU Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  ”Hasil penyidikan keempat tersangka terbukti dan terlibat dugaan korupsi, dalam program penggandaan peningkatan mutu dan akses pendidikan, dan kegiatan belanja barang dan jasa operasional sekolah BOS daerah Kota Probolinggo tahun 2020,” ujar Hartono.

Kejari Kota Probolinggo Tahan Kepala Dispendikbud Terkait Korupsi BOS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Sman09-demo-1.jpg" alt="Aksi unjuk rasa dilakukan Siswa SMA Negeri 09 Kendari di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra terkait dugaan pelanggaran asusuila yang dilakukan kepala SMA Negeri 09 Kendari, Senin (19/10). Azis Senong/Antara" width="100%">
<figcaption>Aksi unjuk rasa dilakukan Siswa SMA Negeri 09 Kendari di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra terkait dugaan pelanggaran asusuila yang dilakukan kepala SMA Negeri 09 Kendari, Senin (19/10). Azis Senong/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ikatan Alumni (IKA) SMA Negeri 09 Kendari, Sulawesi Tenggara, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sultra terkait dugaan pencabulan yang dilakukan oknum kepala sekolah (kasek).  Koordinator lapangan aksi unjuk rasa Riqar Manaba seperti dilansir dari Antara di Kendari menjelaskan, aksi unjuk rasa tersebut menanyakan perihal dilantiknya AS menjadi Kepala SMA Negeri 09 Kendari oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra. Padahal AS terbukti melakukan kejahatan asusila kepada siswanya pada 2017.  ”Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra malah melantiknya menjadi kepala sekolah. Kasus dugaan asusila itu sudah dikuatkan pernyataan AS, melalui beberapa media,” ujar Riqar pada Senin (19/10).  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Asrun Lio didampingi Kabid SMA La Samaun, berjanji mengganti kepala sekolah jika terbukti atas sangkaan yang dilontarkan melalui hukum formal atau pihak yang berwenang. ”Jika ada hasil dari laporan polisi tersebut dinyatakan bersalah, hari itu juga kita ganti,” ujar Asrun Lio.  Kepada massa aksi, Asrun Lio mengaku tidak menutup mata atau berniat membela bawahan yang melakukan kesalahan maupun terbukti melakukan pelanggaran hukum. Namun semua harus melalui proses hukum, agar tidak dianggap sewenang-wenang dalam menyikapi informasi yang berkembang.  ”Bukti-bukti yang diberikan massa aksi ini akan kita pelajari dulu. Tidak ada proses yang tidak terselesaikan. Ini semua bisa diselesaikan,” terang Asrun seraya menambahkan bahwa selama dirinya memimpin, tidak ada proses yang tidak transparan.  Dia mengatakan, bila ada bukti-bukti memenuhi syarat berupa aduan tentu akan pertimbangkan lagi. ”Yang pasti, kami akan sampaikan ke publik. Sebab selama ini kami tidak akan menyembunyikan oknum yang terlibat kejahatan. Pasti akan diberikan sanksi kepada yang bersangkutan,” tegas Asrun yang juga Ketua Ikatan Alumni Bahasa Inggris Universitas Haluoleo (UHO) Kendari itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pZzAfTJCNu4&ab_channel=jawapostvofficial

Lantik Kasek Diduga Cabul, Ika SMAN 09 Kendari Demo Dinas Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kadisdik-muhaimin-22-1.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan Muhaimin. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan Muhaimin. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan meluncurkan gerakan donasi laptop dan telepon seluler cerdas untuk dibagikan kepada anak-anak yang saat ini belum memiliki fasilitas belajar secara daring. Telepon seluler cerdas dan laptop bekas tersebut, akan diberikan kepada siswa SD/madrasah ibtidaiyah maupun SMP/madrasah tsanawiyah yang membutuhkan.  ”Dalam perhitungan kami, di Balikpapan saja ada 1.708 anak yang tidak bisa ikut belajar online karena ketiadaan fasilitas, sementara wabah Covid-19 ini mengancam siapa saja, tak terkecuali anak-anak,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaam Kota Balikpapan Muhaimin seperti dilansir dari Antara di Balikpapan.  Karena itu, kata dia, pihaknya berharap dukungan pribadi maupun lembaga untuk mendukung program donasi itu. Sehingga, bisa membantu anak-anak yang tidak memiliki sarana untuk belajar secara daring.  Dia berharap lembaga, seperti perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan ratusan perusahaan swasta di Balikpapan turut terlibat membantu gerakan tersebut. Target donasi itu adalah memenuhi kebutuhan saat ini, yaitu 1.708 unit, setara dengan jumlah anak-anak yang memerlukan.  ”Kepada ibu dan bapak yang ingin berdonasi dapat menyerahkan langsung laptop atau handphonenya ke Dikbud Balikpapan di Jalan Ruhui Rahayu I, pada 10–15 Agustus pada jam kerja pukul 08.00–15.00 wita,” kata Muhaimin.  Pihaknya akan meneruskan amanah donasi tersebut kepada anak-anak yang berhak pada peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.  Wabah Covid-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia memaksa pemerintah untuk menutup sementara sekolah-sekolah. Anak-anak pun belajar secara daring dengan menggunakan laptop atau handphone. Hanya saja, tidak semua anak memiliki fasilitas tersebut, sementara orang tua mereka juga tidak punya kelebihan harta untuk pengadaan HP cerdas atau laptop.  ”Karena itulah kami adakan gerakan ini,” kata Muhaimin.  Dia juga mengimbau mereka yang memiliki alat-alat belajar daring yang sudah tak terpakai, namun kondisinya masih bagus, untuk menyumbangkannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l7E2vzz5NRQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NN-w4uq1tEA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=k24ZDybq7xQ

Dinas Pendidikan Luncurkan Gerakan Donasi Laptop dan HP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Sekolah-bermasker-haritsah-almudatsir.jpg" alt="Sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri 002 Ranai melakukan aktivitas belajar mengajar di dalam kelas menggunakan masker, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (4/2). Sebelumnya sekolah diliburkan selama 14 hari terkait lokasi observasi WNI dari Wuhan yang" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri 002 Ranai melakukan aktivitas belajar mengajar di dalam kelas menggunakan masker, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (4/2). Sebelumnya sekolah diliburkan selama 14 hari terkait lokasi observasi WNI dari Wuhan yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Jawa Tengah, merencanakan tahun ajaran baru 2020/2021 mulai 13 Juli. Dispendik beberapa kali menerapkan kebijakan belajar di rumah untuk para siswa, sebagai dampak pandemi virus korona jenis baru (Covid-19).  Kepala Dispendik Kota Magelang Agus Sujito seperti dilansir dari Antara mengatakan, libur akhir tahun pelajaran 2019/2020, baik siswa PAUD, TK, SD, maupun SMP, mulai 22 Juni hingga 11 Juli. Kegiatan belajar mengajar secara mandiri di Kota Magelang diperpanjang lagi hingga 19 Juni, setelah beberapa kali perpanjangan terkait dengan dampak virus.  Perpanjangan itu, kata Agus, berlaku untuk PAUD, TK, SD, SMP, dan penyelenggara pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau kursus se-Kota Magelang. ”Keputusan itu tertuang dalam surat pemberitahuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Nomor 420.1/654.a/230 tentang Pemberitahuan Penyelenggaraan Pembelajaran, tertanggal 29 Mei 2020,” terang Agus pada Selasa (2/6).  Perpanjangan tersebut sebagai kesekian kalinya sejak terjadi pandemi virus korona. Kebijakan perpanjangan sebelumnya, mulai 30 April hingga 16 Mei, kemudian dilanjutkan 16–30 Mei. ”Hal ini atas pertimbangan kondisi darurat pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum mereda, sehingga diharapkan bisa memutus mata rantai penularan serta penyebaran virus ini,” ujar Agus.  Penyerahan hasil belajar atau rapor akan dilaksanakan pada 20 Juni. Agus mengatakan, teknis pembagian hasil belajar siswa diserahkan kepada masing-masing sekolah dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan orang. ”Teknis pembagian hasil belajar kami serahkan kepada masing-masing sekolah. Hindari kerumunan dan terapkan protokol kesehatan,” tutur Agus.  Agus juga meminta kepala sekolah mengondisikan keamanan dan kebersihan sekolah selama peserta didik belajar di rumah. ”Termasuk mengoptimalkan peran guru bimbingan konseling dengan koordinasi guru mata pelajaran atau wali kelas bagi siswa yang belum mengumpulkan tugas,” ucap Agus.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DuaTjEJ5u7U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XU6K0gS38vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=__FkQULTeEY

Tahun Ajaran Baru Dimulai 13 Juli di Kota Magelang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinas pendidikan dan kebudayaan

Berita Terkini