<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/kadisdik-jatim-2945869021.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai. (Juliana Christy/JawaPos.com)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai. (Juliana Christy/JawaPos.com)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para lulusan sekolah swasta di Jawa Timur banyak menunggak uang SPP. Akibatnya, mereka tidak bisa menerima ijazah. Bahkan ijazahnya masih tertahan di sekolah.&nbsp; Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengungkapkan, kondisi itu menjadi perhatian serius Pemprov Jatim, karena berkaitan langsung dengan hak siswa dalam mengakses pendidikan. Kasus terbaru melibatkan seorang alumni SMK Ketintang Surabaya. Ijazah aluminya tertahan sejak lulus tahun 2023. Kasus itu mencuat setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima aduan langsung dari masyarakat dan meneruskannya ke Dinas Pendidikan. &ldquo;Ibu Gubernur forward ke saya. Saya langsung cari data sekolah dan alumninya. Ternyata benar, ijazahnya masih di sekolah karena ada kekurangan pembayaran SPP,&rdquo; jelas Aries, Jumat (30/5). Menurut Aries, permasalahan ini umum terjadi di sekolah swasta karena mereka memiliki kebijakan internal terkait administrasi. Berbeda dengan sekolah negeri yang ijazahnya dipastikan diterima dan tidak boleh tertahan karena alasan biaya.&nbsp;&ldquo;Kalau negeri semua tuntas, tidak ada ijazah yang tertahan. Tapi sekolah swasta punya aturan sendiri karena menyangkut operasional mereka,&rdquo; ujarnya. Pemprov Jatim berusaha mencari jalan tengah untuk alumni yang ijazahnya tertahan. Jika tunggakan siswa tergolong kecil, maka bisa ditutup menggunakan dana bantuan operasional pendidikan (BPOPP) yang memang dialokasikan untuk membantu sekolah swasta. &ldquo;Ada juga sekolah swasta yang bilang, &lsquo;Enggak besar kok Pak, ini kecil&rsquo;, nah itu bisa kami bantu dengan BPOPP,&rdquo; kata Aries. Namun untuk kasus tunggakan besar, penyelesaiannya akan bergantung pada kebijakan sekolah. Bisa dengan skema cicilan atau negosiasi langsung antara sekolah dan wali murid. Pemprov tetap membuka ruang intervensi selektif, khususnya untuk siswa kurang mampu. &ldquo;Kalau kita tangani semua, tentu tidak cukup anggarannya. Maka kita petakan kasus mana saja yang masih bisa dibantu,&rdquo; tambah Aries. Dinas Pendidikan Jatim juga tengah mendata secara spesifik kasus ijazah tertahan di sekolah swasta agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.&nbsp;

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menjelaskan banyak ijazah siswa di sekolah swasta tertahan akibat tunggakan SPP.

Ijazah Alumni Sekolah Swasta Tertahan, Pemprov Jatim Tawarkan Jalan Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/lurah-diduga-pungli-urus-sertifikat-minta-rp-3-juta-padahal-gratis_m_.jpg" alt="Ilustrasi: uang pungli." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: uang pungli.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Salah seorang wali murid, dari salah satu SMK Negeri di Surabaya mengeluhkan iuran yang ditetapkan sekolah. Iuran tersebut mencapai ratusan ribu per bulan. WR, salah seorang wali murid mengungkapkan, iuran tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah hingga pembayaran guru honorer SMK Negeri di Surabaya itu. &rdquo;Iuran ini disampaikan moderator waktu para wali murid dikumpulkan untuk perawatan, perbaikan gedung, dan bayar guru honorer,&rdquo; kata dia. Dia menyebutkan, moderator dari pihak SMK negeri itu memutuskan untuk memberikan patokan minimal pembayaran iuran. Yakni, Rp 100 ribu per bulan. Dalam diskusi penetapan iuran yang berlangsung pada Juli itu, menurut dia, masih ada para wali murid yang keberatan untuk membayar iuran per bulan tersebut. Namun, suara-suara itu tidak menjadi pertimbangan moderator. &rdquo;Ketika anak saya duduk di kelas 10 tidak ada iuran begini. Orang tua hanya bayar Rp 120 ribu untuk seragam,&rdquo; jelas dia. WR berharap ada kebijakan yang mengatur dengan tegas terkait iuran untuk pembangunan, perawatan gedung sekolah, hingga pembayaran guru honorer. Dia merasa keberatan jika gaji guru honorer dibebankan kepada orang tua siswa. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mengatakan, apabila komite meminta sumbangan masih boleh. Yang tidak boleh, sekolah menarik sumbangan atau iuran kepada siswanya. &rdquo;Boleh saja komite menyampaikan kebutuhan sekolah terus dibuka sumbangan yang mau menyumbang tanpa paksaan. Dan tidak boleh ditentukan jumlahnya sumbangan setiap siswa atau orang tua siswa,&rdquo; terang Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai.

Wali murid salah satu SMK Negeri di Surabaya mengeluhkan iuran yang ditetapkan sekolah untuk keperluan sekolah yang mencapai ratusan ribu

Wali Murid SMK Negeri di Surabaya Mengeluh soal Iuran Sekolah, Kepala Dispendik Jatim: Boleh Asal Tak Ditarget

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/dispendik-jatim-739785011.png" alt="DILIMPAHKAN: Petugas mengangkut berkas barang bukti kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman di kantor Kejari Surabaya Rabu (2/8)." width="100%">
<figcaption>DILIMPAHKAN: Petugas mengangkut berkas barang bukti kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman di kantor Kejari Surabaya Rabu (2/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Polda Jatim menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Saiful Rachman sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) 2018. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang kepala sekolah swasta di Jombang, Eny Rhosidah. Mereka diduga ikut terlibat dalam penggunaan dana Rp 16,2 miliar yang tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya, terjadi kerugian negara sebesar Rp 8,2 miliar. Kasipenkum Kejati Jatim Windhu Sugiarto menjelaskan, saat menjabat kepala dispendik, Saiful menerima DAK Rp 16,2 miliar pada 2018. &rdquo;Dana itu diperuntukkan pembangunan ruang praktik siswa, konstruksi atap, dan pengadaan mebel di 60 sekolah,&rdquo; katanya. Namun, penggunaan sebagian dana itu tidak sesuai ketentuan dan peruntukan. Ada pembangunan yang tidak dilaksanakan. &rdquo;Setelah dilakukan audit oleh badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP), ternyata ada potensi kerugian negara Rp 8,2 miliar,&rsquo;&rsquo; jelas Windhu. Sementara itu, Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto mengatakan bahwa DAK digunakan secara swakelola oleh tiap sekolah. &rdquo;Namun, ternyata prosesnya tidak seperti itu,&rdquo; tuturnya. Untuk pengadaan material rangka atap dan mebel, pelaksanaannya diambil alih Eny. &rsquo;&rsquo;Modusnya, setiap sekolah penerima anggaran diminta menyerahkan sebagian uang,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Dalam prosesnya, terjadi kecurangan dalam pembelian berupa penggelembungan harga hingga tiga kali lipat harga asli. Mereka juga tidak menyerahkan bukti pembelian asli. Sekolah hanya diberi bukti invoice kosong yang dikirim melalui pos. Kemarin Saiful dan Eny beserta barang bukti dibawa penyidik Polda Jatim ke kantor Kejari Surabaya sekitar pukul 12.00. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, keduanya ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim. &rsquo;&rsquo;Setelah ini kami segera limpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sementara itu, Saiful menolak berkomentar saat dikonfirmasi ketika dibawa ke rutan. Dia tidak menjawab pertanyaan ketika dibawa petugas menuju mobil tahanan.&nbsp;(gas/edi/c7/ris)

Polda Jatim menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Saiful Rachman sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi DAK.

Saiful Rachman , Eks Kadispendik Jatim Jadi Tersangka Dugaan Korupsi DAK Rp 8,2 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/IMG-20230722-WA0023_copy_1280x854-2755174878.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mencopot Norhadin dari jabatan Plt Kepala SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung. Pencopotan itu buntut adanya penjualan seragam yang dibanderol hingga Rp 2,3 juta oleh sekolah. &rdquo;Keputusan ini diambil setelah tim identifikasi menemukan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dipatuhi sekolah,&rdquo; kata Aries seperti dilansir dari Antara. Dengan adanya kejadian tersebut, Dispendik Jatim akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap tingkat kepatuhan masing-masing satuan pendidikan. Pihaknya juga menginstruksikan satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB negeri, tidak mewajibkan pembelian seragam sekolah yang ditentukan sekolah. &rdquo;Setiap satuan pendidikan dilarang mewajibkan orang tua atau wali murid untuk membeli seragam dari koperasi sekolah. Jadi tidak boleh ada paksaan pembelian seragam melalui koperasi,&rdquo; tutur Aries Agung Paewai. Aries menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan arahan untuk menunjuk seseorang sebagai distribusi pakaian seragam sekolah. Dia meminta jika ada orang tua merasa keberatan dengan biaya baju seragam dari koperasi, bisa mengembalikan seperti saat membeli dalam kondisi semula dalam bentuk kain yang belum dijahit. &rdquo;Kami (dinas pendidikan) membuat surat edaran mempertegas kembali kepada sekolah-sekolah terkait pengadaan pakaian seragam yang tidak menjadi ranah sekolah. Sekolah tidak boleh memberatkan wali murid. Koperasi sekolah bukan sumber utama pengadaan pakaian seragam sekolah,&rdquo; ujar Aries. Dalam surat edaran tersebut cukup jelas bahwa wali murid bisa bebas untuk mendapatkan seragam sekolah bagi putra-putrinya dari pihak manapun. Kebebasan mendapatkan seragam itu berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Sekolah, sebut Aries, juga wajib memberikan toleransi dalam jangka waktu tertentu kepada peserta didik yang tidak mampu, untuk menggunakan seragam sekolah sebelumnya dalam mengikuti proses pembelajaran. &rdquo;Jadi kalau untuk pakaian khas sekolah, agar lembaga mempertimbangkan harga yang tidak memberatkan orang tua peserta didik atau bisa disiapkan sendiri oleh orang tua atau peserta didik sesuai yang telah ditetapkan,&rdquo; ucap Aries Agung Paewai. Jika ditemukan persoalan yang sama, Dinas Pendidikan Jatim tidak segan-segan memberikan sanksi berat kepada pimpinan lembaga dalam hal ini kepala SMA, SMK, dan SLB.

Dispendik Jatim mencopot jabatan Plt Kepala SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung buntut penjualan seragam sekolah hingga Rp 2,3 juta

Dispendik Copot Kepala SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung Buntut Penjualan Seragam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/WhatsApp-Image-2023-05-14-at-141739-3807285618.jpg" alt="Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi kembali digelar Dinas Pendidikan Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi kembali digelar Dinas Pendidikan Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat provinsi kembali digelar Dinas Pendidikan Jawa Timur. Unjuk kompetensi di 54 bidang lomba itu untuk mematangkan kompetensi siswa di tingkat Jatim untuk melaju ke tingkat nasional. Kegiatan yang akan berlangsung pada 23-26 Mei di Jember diikuti 1.659 peserta dari 1.518 SMK negeri dan swasta di Jawa Timur. Melalui ajang itu, Jawa Timur kembali menargetkan juara umum di LKS tingkat nasional. Selain itu, diharapkan delegasi Provinsi Jatim bisa bertanding di 37 bidang lomba di tingkat nasional. Bukan tanpa alasan, target tersebut akan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai tuan rumah penyelenggaraan LKS di tingkat nasional pada Oktober. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memacu siswa agar fokus pada asah kompetensi keahlian. Selain itu mengingatkan untuk selalu menjunjung sportivitas selama LKS berlangsung. &rdquo;Prestasi memang penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah menjunjung sportivitas. Tahun ini, semoga siswa didik kita bisa membawa Jawa Timur di tingkat nasional dengan menjadi juara umum. Tingkatkan terus kompetensi. Mari kita kawal Jatim jadi juara umum tingkat nasional,&rdquo; ucap Khofifah. Menurut Khofifah, prestasi yang diraih para siswa akan menjadi tolok ukur pengembangan dan peningkatan mutu kompetensi bagi para siswa SMK. Tidak hanya bagi para siswa, tetapi juga bagi guru. &rdquo;Melalui kegiatan ini para guru dapat melakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pembelajaran setelah memahami prestasi sekolah lain, bisa menganalisis dan mengembangkan kreativitas serta inovasi. Apa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan akan menjadi catatan untuk mewujudkan mutu pendidikan yang makin lebih baik,&rdquo; jelas Khofifah. Dia menambahkan, LKS menjadi bagian penting dalam meningkatkan serapan lulusan SMK, baik memilih bekerja, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ataupun wirausaha. Hal tersebut dapat memberikan andil terhadap turunnya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) SMK. Gubernur bangga, sebab TPT lulusan SMK di Jatim mengalami penurunan yang signifikan. Berdasar data BPS, TPT SMK Jatim pada Agustus 2020 sebesar 11,89 persen, kemudian 2021 pada Agustus turun di angka 9,54 persen dan per Agustus 2022 TPT menurun di angka 6,70 persen. Khofifah berharap ajang LKS SMK dapat memunculkan jawara-jawara SMK yang dapat membawa Jatim menjadi juara umum LKS Nasional 2023. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi menyebut, LKS SMK digelar untuk memperkuat semangat meningkatkan mutu pendidikan di Jatim. Yakni berbasis sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, berkualitas, unggul, dan kompetitif, pada era revolusi industri 4.0. &rdquo;Lewat LKS para stakeholder bisa memahami pentingnya perkembangan kebutuhan keahlian atau kompetensi yang spesifik untuk memenuhi era digitalisasi dan otomatisasi industri,&rdquo; papar Wahid. Dengan begitu, lanjut dia, akan terjadi link and match antara kompetensi yang diperoleh siswa di SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan DUDI (dunia usaha dan dunia industri). Hal itu adalah tujuan dari pembelajaran yang berorientasi pada demands driven bukan supply driven serta kedapankan project based learning. Wahid merinci setidaknya ada 54 bidang lomba yang akan diperebutkan pada LKS tingkat provinsi. Dari jumlah tersebut, hanya 37 delegasi yang akan bertanding di LKS Nasional 2023. Sedangkan 17 bidang lomba lain yang ditambahkan pada kompetisi itu dimaksudkan untuk menggairahkan jurusan-jurusan yang masih dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri di Jawa Timur. Seperti textile, food technology, livestock, culinary, tourist industry, pharmacy, nautica, dan artificial Intelligent. &rdquo;Pemenang LKS tingkat provinsi akan berlaga ke nasional dan pemenang tingkat nasional akan melaju pada World Skill Competition 2024 di Prancis,&rdquo; tambah Wahid. Tak hanya itu, sebanyak 166 juri yang berasal dari industri, instansi, dan akademik, juga disiapkan dalam ajang bergengsi tahunan ini.

Dinas Pendidikan Jatim gelar Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK di 54 bidang untuk matangkan kompetensi siswa

LKS SMK Jawa Timur Digelar Kembali, Ini Pesan Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/NUNGKI-KEMENDIKBUD.jpg" alt="Ilustrasi seorang guru tengah melakukan aktivitas belaja mengajar di sebuah sekolah tingkat SLTA." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang guru tengah melakukan aktivitas belaja mengajar di sebuah sekolah tingkat SLTA.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jatim bakal kembali digelar tahun ini. Tak jauh berbeda dibandingkan 2022, kuota formasi guru/tenaga pendidik menjadi yang terbanyak direkrut.  Selain itu, formasi lain bakal kembali dibuka. Di antaranya tenaga kesehatan serta teknis. Saat ini badan kepegawaian daerah (BKD) sedang menyusun kuota formasi untuk disesuaikan dengan kemampuan APBD Jatim.  ”Proses penyusunan usulan sedang berlangsung. Dari rumah sakit daerah maupun sekolah-sekolah dan OPD (organisasi perangkat daerah, Red) yang kekurangan tenaga teknis,” kata Kabid Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem BKD Jatim Hasyim Asy’ari.  Saat ini usulan yang sudah muncul dari hasil rapat dengan pusat di antaranya untuk tenaga kesehatan. Yang pagu lowongannya mencapai 70 formasi. Namun, jumlah itu masih berpotensi bertambah. ”Setelah rampung usulan per formasi, akan dihitung mengenai kebutuhan yang menjadi skala prioritas,” katanya.  Tingginya alokasi formasi guru tak terlepas dari beberapa faktor. Salah satunya kebutuhan guru di Jatim masih cukup tinggi. Selain itu, daftar tunggu peserta rekrutmen PPPK guru yang lolos seleksi tahun sebelumnya juga banyak.  Jumlah formasi guru di Jatim memang paling tinggi sejak seleksi PPPK dibuka. Tahun 2021 mencapai 9.145 formasi. Sementara kuota PPPK 2022 yang tahap seleksinya saat ini masih berlangsung, mencapai 2.450 formasi.  Jumlah dominan guru PPPK itu toh masih sering mendapat protes. Banyak guru honorer saat ini yang mengeluh dan meminta agar kuota guru ditambah. ”Padahal, untuk kuota PPPK kami harus menyesuaikan anggaran. Tidak bisa asal memperbanyak kuota,” jelasnya.  Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dispendik Jatim Suhartatik menjabarkan, saat ini pihaknya sudah berdiskusi dan memetakan kebutuhan guru di daerah. ”Dari hasil itu, ada usulan penambahan PPPK guru untuk tahun ini mencapai 2.450 kuota,” katanya.  Paling tinggi usulan tersebut untuk guru produktif di SMK. Juga guru mata pelajaran (mapel) adaptif umum yang memang membutuhkan penambahan pegawai. ”Namun, untuk kepastiannya, akan disampaikan oleh BKD,” ucapnya.  FORMASI YANG DIBUKA PADA REKRUTMEN PPPK TAHUN 2023 JATIM  Formasi Guru:  - Untuk sementara, kuota yang diusulkan sebanyak 2.450 formasi.  - Kuota final menunggu hasil perhitungan.  Formasi Tenaga Kesehatan:  - Usulan sementara yang masuk sebanyak 70 formasi.  - Jumlah itu masih berpotensi bertambah menunggu usulan dari instansi yang mengajukan.  Formasi Tenaga Teknis:  - Kuota masih dalam pengusulan.

Rekrutmen PPPK di Jatim Tahun Ini Masih Didominasi Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/siswa-smk.jpg" alt="TERAMPIL: Wahyu Ardyansyah, siswa jurusan teknik fabrikasi logam dan manufaktur, melakukan praktik di SMKN 5, Jalan Prof Dr Moestopo, Surabaya, Senin (15/8). MKKS mendesak agar pemkot segera merumuskan bantuan untuk siswa SMA/SMK. (Robertus Risky/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>TERAMPIL: Wahyu Ardyansyah, siswa jurusan teknik fabrikasi logam dan manufaktur, melakukan praktik di SMKN 5, Jalan Prof Dr Moestopo, Surabaya, Senin (15/8). MKKS mendesak agar pemkot segera merumuskan bantuan untuk siswa SMA/SMK. (Robertus Risky/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemprov mulai memperketat pendirian SMA baru di Jatim. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program percepatan revitalisasi SMK di provinsi ini.  Sesuai target yang telah dicanangkan, nanti perbandingan jumlah SMK dan SMA di provinsi ini sebesar 70:30. Alias jumlah SMK sebanyak 70 persen dari seluruh sekolah di jenjang pendidikan menengah.  Kebijakan tersebut sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) 46/2022 tentang Percepatan Revitalisasi SMK di Jatim. ’’Ini bukan moratorium. Hanya pembatasan,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Wahid Wahyudi.  Dia menjelaskan, dengan kebijakan tersebut, SMA baru masih diperbolehkan untuk beroperasi. Namun, dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya, sekolah tersebut merupakan boarding school dan memiliki kegiatan belajar-mengajar paling sedikit dua tahun pelajaran atau dua angkatan. Selain itu, jumlah siswanya paling sedikit 60 siswa.  Atau, SMA tersebut memiliki program wajib kewirausahaan atau keterampilan yang diberikan untuk siswa di luar jam pelajaran. ’’Serta, menyediakan sarana dan prasarana belajar sesuai standar pelayanan minimal pendidikan. Juga, ada syarat-syarat lainnya,’’ paparnya.  Dia menjelaskan, ada sejumlah latar belakang diluncurkannya kebijakan itu. Salah satunya adalah perbandingan SMA dan SMK yang belum sesuai target. Saat ini SMK di Jatim baru mencapai 58 persen dari seluruh sekolah di jenjang pendidikan menengah. Sementara itu, untuk SMA, jumlahnya 42 persen.  Selain itu, masih banyak lulusan SMA di Jatim yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi (PT). Di sisi lain, mereka tidak memiliki keahlian sehingga sulit mengakses lapangan kerja. Berbeda dengan siswa lulusan SMK yang sudah siap.  JUMLAH SMA DAN SMK DI JATIM  SMA  Negeri: 423 lembaga  Swasta: 1.101 lembaga  Total: 1.524 lembaga  SMK  Negeri: 293 lembaga  Swasta: 1.861 lembaga  Total: 2.154 lembaga  Sumber: Dapodik Kemendikdbudristek

Targetkan Jumlah SMK di Jatim Capai 70 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja di SMA/SMK di Jatim akhirnya bisa bernapas lega. Mereka segera menerima bantuan insentif yang sempat tersendat selama lima bulan.  Kepastian itu didapat setelah pemprov dan DPRD Jatim sepakat untuk menambah kekurangan anggaran insentif GTT-PTT melalui APBD tahun ini. Sesuai rencana, insentif itu bakal dicairkan November.  Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih menjelaskan, dalam APBDP 2022, eksekutif-legislatif sudah menyepakati penambahan anggaran insentif GTT-PTT untuk delapan bulan. ’’Yang dianggarkan dalam APBDP 2022 mencapai Rp 118 miliar,’’ katanya.  Dia menjelaskan, sempat mandeknya insentif GTT-PTT tahun ini tidak terlepas dari anggaran yang ditetapkan di APBD 2022. Di mana, waktu itu ternyata hanya dialokasikan untuk empat bulan akibat keterbatasan anggaran. ’’Kami sebelumnya memohon maaf pada guru-guru honorer karena masalah ini,’’ ucap Hikmah kemarin.  Politikus PKB itu memastikan, pemberian insentif GTT-PTT di Jatim tetap berlanjut tahun depan. Skemanya juga diperbaiki. ’’Di mana, pada APBD 2023 nanti, anggaran insentif disiapkan penuh. Atau, minimal 10 bulan. Dan sisanya bisa digenapi pada saat APBDP,’’ katanya.  Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Aminatun memaparkan, untuk proses pencairan insentif GTT-PTT, tidak ada kendala. ’’Kekurangan honorarium GTT dan PTT sampai Desember sudah dianggarkan di APBDP 2022,’’ paparnya kemarin.  Dia menjelaskan, insentif GTT-PTT selama lima bulan itu dicairkan pada November dengan sistem rapelan. ’’Langsung dibayarkan melalui mekanisme rapel dari Mei,’’ katanya.  Sebagaimana diketahui, sejak 2019 para tenaga honorer mendapat jatah bantuan insentif yang diambilkan dari APBD Jatim. Besarannya Rp 900 ribu per bulan. Saat ini penerima bantuan itu mencapai sekitar tujuh ribu orang.  Namun, selama 2022 pencairan insentif itu sempat tersendat. Para GTT-PTT baru menerima bantuan itu selama Januari–Mei. Setelah ditelusuri, hal itu dipicu anggaran insentif yang memang tidak dialokasikan penuh selama setahun pada APBD 2022.  SEPUTAR PENCAIRAN INSENTIF GTT-PTT DI JATIM  - Saat pembahasan APBD 2022, pemprov dan DPRD baru mengalokasikan anggaran untuk pencairan selama 4 bulan plus THR.  - Akibat kebijakan tersebut, pencairan insentif GTT-PTT terhenti sejak Mei 2022.  - Pada perubahan APBD 2022, pemprov dan DPRD akhirnya sepakat untuk mengalokasikan kekurangan anggaran insentif GTT-PTT.

Segera Cairkan Kekurangan Jatah Insentif GTT-PTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/hello-kampus.jpg" alt="PAMERAN PENDIDIKAN: Perwakilan dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur berfoto bersama saat opening ceremony di Convention Hall, Tunjungan Plaza, Surabaya, Jumat (14/10). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PAMERAN PENDIDIKAN: Perwakilan dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur berfoto bersama saat opening ceremony di Convention Hall, Tunjungan Plaza, Surabaya, Jumat (14/10). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak pertimbangan dalam menentukan perguruan tinggi yang tepat untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Mulai prodi, fasilitas, administrasi, hingga prospek lulusannya.  Untuk mewadahi hal tersebut, Hello Campus Jawa Pos 2022 menghelat pameran pendidikan perguruan tinggi negeri dan swasta selama tiga hari, mulai kemarin (14/10) sampai Minggu (16/10). Sebanyak 55 universitas dan 40 SMA se-Jawa Timur berpartisipasi dalam Hello Campus yang digelar di Convention Hall Tunjungan Plaza 3 lantai 6.  ”Jawa Pos Hello Campus ini dihelat untuk mengenalkan jurusan-jurusan di perguruan tinggi di Jawa Timur kepada siswa-siswi SMA/SMK yang tahun depan akan mencari kampus,’’ tutur Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran Ibnu Yunianto.  Tak hanya mengenalkan seputar kampus dan perkuliahan, expo pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu diharapkan dapat memberikan referensi pekerjaan yang dibutuhkan di masa mendatang. Dengan begitu, para pelajar yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dapat menyesuaikan jurusan yang tepat.  ”Saya harap pameran ini dapat memberikan pandangan kira-kira 4–5 tahun lagi ketika mereka lulus itu profesi apa yang relate dengan jurusan yang diambil,’’ lanjutnya.  Hari pertama ekshibisi pendidikan itu dibuka dengan kompetisi SMA Awards se-Jawa Timur. Ada 10 besar solo putra, 10 besar solo putri, dan 5 besar vocal group. School campaign yang penuh semangat membawakan chant suporter sekolah menambah kemeriahan acara.

Kenalkan Kampus hingga Profesi Potensial di Masa Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/dispendik-jatim.jpg" alt="INOVASI: Kadispendik Jatim Wahid Wahyudi memberikan materi secara daring kepada siswa di salah satu studio pembelajaran di SMAN 2 Sidoarjo. (Uzi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>INOVASI: Kadispendik Jatim Wahid Wahyudi memberikan materi secara daring kepada siswa di salah satu studio pembelajaran di SMAN 2 Sidoarjo. (Uzi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jawa Timur menargetkan kurikulum merdeka di jenjang SMA/sederajat sudah diberlakukan 100 persen mulai tahun ajaran 2023/2024. Untuk mencapai target tersebut, dinas pendidikan (dispendik) menyusun Buku Pendamping Implementasi Kurikulum Merdeka (BPIKM).  Nantinya, buku tersebut menjadi pegangan bagi seluruh satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum merdeka. ’’Pada dasarnya sekolah sudah tahu ada kurikulum merdeka. Namun, pada implementasinya sekolah masih bervariasi dalam menerapkannya,’’ ucap Kepala Dispendik Jatim Wahid Wahyudi dalam launching BPIKM di kantor dispendik kemarin.  Dia menjelaskan, BPIKM memuat tuntunan sekaligus contoh-contoh perangkat kurikulum merdeka yang dapat diadopsi dan diadaptasikan oleh sekolah. Dengan begitu, dalam penerapannya, sekolah tidak bingung dalam implementasi kurikulum itu.  Hingga kini, di jenjang SMA, sebanyak 1.047 lembaga telah menjadi pelaksana implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Sementara itu, secara keseluruhan, total sebanyak 76 persen satuan pendidikan (baik SMA, SMK, maupun SLB) yang sudah menerapkan kurikulum tersebut.  Kabid Pembinaan SMA Dispendik Jatim Ety Praweti mengatakan, kurikulum merdeka berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Misalnya soal peminatan siswa. Sebelumnya, peminatan ada di kelas X. Sedangkan di kurikulum merdeka tidak ada peminatan. ’’Yang ada memilih mata pelajaran pilihan di kelas XI dilanjutkan di kelas XII dengan mata pelajaran yang difokuskan pada bakat, minat, dan untuk kematangan di perguruan tinggi,’’ jelasnya.  Contohnya siswa yang ingin melanjutkan ke PTN dengan jurusan hubungan international (HI). Pada kelas XI, mereka dapat memilih mapel bahasa Inggris tingkat lanjutan di samping belajar mapel bahasa Inggris di mapel kelompok umum (wajib diikuti semua siswa).

Tahun Depan, Jatim Targetkan 100 Persen Kurikulum Merdeka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinas pendidikan jatim

Berita Terkini