<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/guru-sidoarjo.jpg" alt="DISIPLIN: Para guru SMP 10 Nopember sedang mengantre cuci tangan di depan gedung sekolah kemarin. Sekolah mulai menyiapkan protokol kesehatan ketat menjelang pembelajaran tatap muka pada Januari tahun depan. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DISIPLIN: Para guru SMP 10 Nopember sedang mengantre cuci tangan di depan gedung sekolah kemarin. Sekolah mulai menyiapkan protokol kesehatan ketat menjelang pembelajaran tatap muka pada Januari tahun depan. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo mulai mematangkan persiapan pembelajaran tatap muka (PTM). Rencananya, PTM dilakukan di awal semester genap pada awal Januari 2021. Penyelenggaraan PTM tetap mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) empat menteri.  Kepala Dinas Dikbud Asrofi menuturkan, siswa tidak serta-merta masuk sekolah. Ada sejumlah tahap persiapan yang harus dipenuhi sekolah. Salah satunya, sekolah harus mengisi daftar periksa atau checklist yang telah ditentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau Kementerian Agama (Kemenag).  ”Misalnya, jumlah tempat cuci tangannya disampaikan secara detail,” katanya.  Setelah itu, sekolah mengadakan rapat bersama pendidik, komite, dan perwakilan wali murid. Dalam rapat tersebut, ungkap Asrofi, dibuat kesepakatan untuk taat terhadap penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan PTM.  Lantas, sekolah mengajukan izin pembelajaran kepada bupati melalui dinas. Nanti pengajuan itu dipelajari bersama satgas Covid-19 kabupaten. Hasilnya dilaporkan kepada bupati dan bakal diterbitkan izin secara kolektif. ”Pertimbangan izinnya juga melihat kondisi zona kabupaten, kecamatan, dan kelurahan,” terang Asrofi.  Bukan hanya itu, orang tua siswa juga memiliki pilihan untuk memperkenankan anaknya ikut PTM ataupun tidak. Nanti pelaksanaan di sekolah juga diatur. ”Mulai rombongan belajar, sif, jumlah, hingga materi pembelajaran, termasuk protokol kesehatan yang harus ada,” paparnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a class="d-block" title="Gagal Ginjal Pemicu Kematian Pasien Covid-19 di Jawa Timur" href="https://www.jawapos.com/surabaya/01/12/2020/gagal-ginjal-pemicu-kematian-pasien-covid-19-di-jawa-timur/">Gagal Ginjal Pemicu Kematian Pasien Covid-19 di Jawa Timur</a></li> </ul> Asrofi menegaskan, jumlah siswa yang masuk tidak lebih dari 50 persen. Sekolah nanti mengatur sif dan teknis lainnya. Laboratorium, kantin, dan perpus belum boleh digunakan untuk sementara. Nah, dinas dikbud menyatakan bahwa PTM nanti dimulai dengan masa transisi. Yakni, dua bulan pelaksanaan PTM di sekolah-sekolah. ”Kalau pada masa transisi ada kasus, PTM di sekolah itu harus berhenti,” tuturnya.  Namun, hanya PTM di sekolah tersebut yang dihentikan. Jika pelaksanaan PTM berjalan baik, pembukaan kembali perpustakaan, kantin, serta sarana-prasarana di sekolah bakal dikaji lebih lanjut. <h3>Madrasah Tunggu Surat Edaran</h3> Pembelajaran tatap muka untuk para siswa yang rencananya dibuka tahun depan dipersiapkan dari sekarang. Bahkan, sejumlah sekolah madrasah telah menyusun protokol kesehatan (prokes) terkait dengan pembelajaran luring tersebut.  Namun, hingga kemarin (30/11), pihak Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo belum menentukan kebijakan tentang pembelajaran langsung pada masa pandemi.  Mereka masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah daerah. ”Insya Allah, nanti ada surat edaran dari Pj bupati,” kata Kepala Kemenag Sidoarjo M. Amir Sholehuddin.  Pihaknya, lanjut dia, menunggu surat edaran tersebut yang kabarnya bakal ada sekitar seminggu. Tujuannya, kebijakan yang ditentukan Kemenag tidak bertentangan dengan surat edaran.  Dengan demikian, proses belajar tatap muka tidak terkendala dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.  Dalam sekolah tatap muka, hal wajib yang harus dilakukan adalah menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan maksimal. Terutama saat pembelajaran berlangsung di kelas, termasuk saat siswa pulang sekolah.  ”Prokes harus dilakukan dengan ketat,” lanjut Amir.  Terkait dengan kebijakan swab untuk para guru, Amir menyatakan bahwa hal itu merupakan tugas kepala lembaga pendidikan. Sebelumnya pihak dinkes menyampaikan bahwa warga umum dapat melakukan swab gratis, termasuk para guru. Terutama mereka yang bakal berhadapan dengan para siswa saat pembelajaran langsung.   Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gqtqgM6YwMQ

Semester Genap Tatap Muka, Sekolah Harus Izin Bupati Sidoarjo Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/SEKOLAH-RUSAK-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SEJAK 2016, pemkab dan DPRD Sidoarjo berupaya menuntaskan rehabilitasi ruang kelas yang rusak. Anggaran ratusan miliar rupiah digelontorkan. Hingga kini, ratusan sekolah yang rusak belum tertangani.  ---  SAAT membahas APBD 2019, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo mengungkap betapa banyak gedung sekolah yang rusak. Di jenjang SD, ada 229 ruang kelas yang rusak berat dan 264 unit rusak sedang. Di tingkat SMP, jumlah ruang kelas yang rusak berat mencapai 183 unit. Sebanyak 258 unit ruang kelas rusak sedang.  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Asrofi menjelaskan, sebagian besar perbaikan sekolah rusak di Sidoarjo dibiayai dengan dana daerah Kabupaten Sidoarjo sendiri. Dari Kemendikbud, ada dana alokasi khusus (DAK) yang bersifat swakelola.  ’’Sidoarjo dapat, tapi tidak banyak,’’ katanya. Rata-rata per tahun hanya dapat dana untuk perbaikan di lima sekolah. Setiap sekolah untuk dua atau tiga ruang. ’’Daerah lain yang banyak, terutama yang pendapatan asli daerahnya kecil,’’ terangnya. Selain itu tidak ada. Dana dari APBD paling besar. SD yang rusak cukup parah seperti SDN Karangbong tahun ini diperbaiki. Dananya juga dari daerah.  ’’Itu sedang lelang infonya,’’ ujar mantan kepala dishub itu. Sebab, yang membangun dan merencanakan langsung adalah Dinas Perkim, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sidoarjo. ’’Kami yang ajukan. Perkim yang mengerjakan,’’ ucapnya.  Dikbud, lanjut dia, telah melaksanakan semua tanggung jawab. Misalnya, pendataan sekolah yang butuh perbaikan secara detail per kecamatan dan per sekolah. Bahkan, ada tim khusus dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang ikut pendataan. Mereka memerinci apa yang rusak.  Dia mengaku memahami semua dan ingin seluruh bangunan yang rusak segera diperbaiki. ’’Tapi, kami ya menyesuaikan. Bertahap,’’ katanya.  Menurut Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sulaksono, anggaran sekolah rusak memang besar. Setiap tahun bertambah. Namun, penetapan nominal anggaran bukan kewenangannya. ’’Data sekolah rusak dari dikbud. Kewenangan anggaran di tim anggaran pemerintah daerah (TAPD, Red),’’ ucapnya.  Alumnus ITS itu menyatakan, baru dua tahun terakhir, instansinya menangani pembangunan sekolah rusak. Pada 2018, sebagian besar anggaran masih masuk di dikbud. Alokasi dana perbaikan sekolah rusak di dinas perkim CKTR hanya Rp 14 miliar.  Nah, tahun ini, seluruh perbaikan dikerjakan dinas perkim CKTR. Namun, pembangunan tidak bisa dikerjakan sejak awal tahun. Disesuaikan dengan proses belajar-mengajar. ’’Tidak mungkin dikerjakan saat siswa masuk,’’ tuturnya.  <h3>Langit - Langit Runtuh, Untung Pas Libur</h3> Sebagian SDN terpaksa menerapkan sistem sif. Sebab, masih ada kelas yang tidak bisa digunakan. Misalnya, SDN Karangbong, Gedangan. Siswa kelas III dan IV masuk pukul 09.30. Pukul 13.00 mereka baru pulang. Kalau tidak ada sif, pukul 12.00 mereka sudah pulang. Sebab, paginya, kelas ditempati murid kelas I dan II.  Tidak ada pilihan selain sistem sif. Mau dipaksakan digunakan, ruang kelas sudah parah. Atap dan langit-langit jebol. Kerangka atap juga rapuh, bahkan miring. ”Langit-langitnya ambrol Juni. Untung pas Minggu,” kata Evi Rulita, salah seorang guru. Padahal, sehari sebelumnya kelas masih digunakan. ”Sejak itu siswa pindah kelas,” kata Evi.  Saat ini kelas yang rusak ditutup. Takut ada siswa main-main. Masuk kelas, padahal berbahaya. Lebih-lebih saat hujan deras dan angin. Genting maupun kayu-kayu bisa beterbangan. ”Serem kalau pas hujan,” ujar Sunardi, guru lain.  Dinas pendidikan akan memperbaikinya pada 2019 sekaligus ruang UKS dan lab sekolah yang juga rusak parah. ”Satu deret direhab semua karena satu atap,” kata Sunardi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Kondisi-sekolah-rusak-di-sidoarjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Kondisi serupa terjadi di SDN Ngampelsari, Candi. Kepala SDN Ngampelsari Agus Hartono sudah mengajukan perbaikan kelas ke dikbud. Dia mengusulkan dua kelas untuk perbaikan. Pertama, kondisinya sempit. Kedua, bangunan sudah dimakan rayap. ”Hanya yang kena rayap yang diperbaiki. Nanti pada 2020,” kata Agus.  Kepala SDN Mulyodadi Wonoayu Insiyah juga mengajukan perbaikan kelas I, II, dan III di sekolahnya. Namun, belum ada kabar disetujui atau tidak. ”Rusak keramiknya. Kan bahaya kalau kena kaki,” ujarnya.  Sampai-sampai wali murid ingin patungan untuk memperbaiki kerusakan keramik. Namun, keinginan itu ditolak karena menunggu acc dari dikbud.  Kepala Dikbud Sidoarjo Asrofi menyebut timnya selalu menyurvei detail kondisi sekolah-sekolahnya. Kerja sama dengan ITS. Lengkap dengan denah dan kondisi kerusakannya.  Setiap tahun ada survei setelah sekolah mengajukan perbaikan. Harapannya, semua bisa langsung dibangun. ”Namun, kami mengikuti kemampuan anggaran,” katanya. <h3>Pengajuan Dana Selalu Kurang</h3> Kerusakan infrastruktur sekolah berdampak pada kegiatan belajar-mengajar. Anak-anak tidak nyaman dan tidak berfokus menerima pelajaran. Prestasi belajar mereka terancam. Sejatinya sekolah rusak ditangani. Setiap tahun pemkab dan dewan menyiapkan anggaran besar (baca grafis).  Anggota Fraksi PAN Bangun Winarso menilai, perbaikan sekolah yang rusak belum didukung data yang valid. ’’Data milik DPRD dan pemkab berbeda,’’ paparnya kemarin (16/9). Data yang invalid itu jelas memengaruhi perencanaan. Terutama saat pembahasan anggaran. Kebutuhan dana disesuaikan dengan jumlah sekolah yang rusak. ’’Tapi, ternyata jumlahnya terus bertambah,’’ ujarnya.  Yang aneh, lanjut Bangun, pemkab justru mengusulkan anggaran yang masih kurang dari kebutuhan. Misalnya, pada 2017, pemkab semula hanya memasang Rp 27 miliar. Lewat perdebatan panjang, akhirnya DPRD memaksa pemkab menambah anggaran menjadi Rp 62 miliar.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/grafis-anggaran-perbaikan-sekolah-sidoarjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Faktor lain menyangkut kualitas pembangunan. Penyediaan anggaran tidak diikuti peningkatan kualitas bangunan. Menurut legislator PDIP Tarkit Erdianto, pada 2016–2018, rehabilitasi sekolah rusak dikerjakan pihak yang tidak kompeten. ’’Belum setahun, kelas rusak lagi,’’ katanya.  Alhasil, sejak 2019, dewan meminta pembangunan diserahkan ke dinas pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air (DPUBMSDA). DPUBMSDA dinilai memiliki kemampuan merehabilitasi sekolah yang rusak. ’’Sesuai dengan bidangnya,’’ tandasnya.

Perbaikan Gedung Sekolah di Sidoarjo yang Tidak Kunjung Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ppdb-sidoarjo-alfian.jpg" alt="SISTEM BARU: Beberapa orang tua calon murid bertanya tentang penerapan jalur zonasi kepada petugas PPDB di SMAN 1 Sidoarjo kemarin. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SISTEM BARU: Beberapa orang tua calon murid bertanya tentang penerapan jalur zonasi kepada petugas PPDB di SMAN 1 Sidoarjo kemarin. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Data hasil zonasi PPDB SMA negeri berubah. Jarak domisili pendaftar yang diterima dengan sekolah semakin jauh. Pendaftar yang sebelumnya terlempar kembali masuk.  Misalnya, SMAN 4 Sidoarjo. Selasa (18/6), jarak terjauh yang diterima adalah 1.006 meter. Kemarin sore (20/6), jarak terjauh menjadi 1.247 meter. Para siswa yang semula tidak diterima kini sementara tercatat diterima.  Contoh lainnya, SMAN 1 Krembung. Sebelumnya, jarak terjauh yang diterima adalah 2.512 meter. Kini menjadi 4.761 meter. Itu merupakan jarak terjauh siswa yang diterima di SMAN Sidoarjo.  Febiola Alyza Kusuma termasuk siswa yang beruntung. Awalnya, dia dinyatakan tidak diterima. Sebab, jarak dari rumahnya ke SMAN 4 Sidoarjo mencapai 1.120 meter. Nah, kemarin Febiola masuk peringkat ke-209 dari 236 siswa yang diterima lewat jalur zonasi.  ’’Sepertinya ada yang tidak jadi mendaftar atau pindah ke sekolah lain. Karena itu, jarak terjauhnya berubah,” ujar Lailiyah, ibu Febiola.  Lailiyah baru tahu perkembangan itu setelah mengecek kembali. Dia penasaran dengan hasil terakhir PPDB. ”Saya pikir sudah tidak diterima. Wong sejak hari pertama tergeser,” ucapnya.  Setelah membuka website, Lailiyah kaget. Nama anaknya ada. ’’Akhirnya tidak jadi ke swasta. Padahal, sudah daftar,” kata warga Desa Suko tersebut. Sayang, tidak semua pendaftar beruntung seperti Febiola. Terutama siswa yang di dekat tempat tinggalnya tidak ada SMA negeri.  ”Itu masih satu desa dengan SMAN 4 Sidoarjo, jadi wajar. Nah, yang beda desa atau beda kecamatan seperti kami ini bingung,” keluh Putranto Ari, wali murid Sindi Arofah. Pasalnya, tidak ada SMAN yang dekat dengan rumahnya di Sukodono.  SMAN terdekat berjarak 3,5 km dari tempat tinggalnya. ’’Bukan hanya Sukodono. Anak dari Jabon, Tulangan, dan Tanggulangin juga bingung,” ungkap Putra. ”Akhirnya yang Jabon lari ke SMA swasta di Beji (Pasuruan). Kan jauh,” imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMA-Sidoarjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Dia sempat berpikir akan ada harapan. Sebab, pengumuman PPDB SMAN sempat ditangguhkan kemarin. ”Saya pikir aturannya bakal berubah,” tuturnya.  Ternyata, saat Putra mengakses website, hasilnya tidak berubah. Tetap menggunakan zonasi. ”Ya sudah, ke swasta saja, walaupun akhirnya malah lebih jauh,” ujarnya.  Di tempat lain, sudah banyak warga yang protes. Mereka sampai berdemo di Surabaya. Namun, itu tak memengaruhi keputusan tentang sistem PPDB. ”Saya baca mulai dari dewan, banyak yang protes. Tapi, tetap begini. Bagaimana lagi,” tambahnya. <h3>Dikbud Pastikan Semua Tetap Masuk</h3> Verisifikasidan validasi pendaftar PPDB SMP negeri selesai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo menayangkan hasilnya lewat website ppdbsda.net. Hasil final jalur zonasi resmi diumumkan pukul 14.00 besok (22/6).  ”Yang diumumkan 22 Juni ya sama dengan hasil verifikasi itu,” ujar Kepala Dikbud Asrofi.  Pengumuman tersebut tampak tidak banyak berubah sejak data terakhir masuk. Sebab, memang tidak banyak yang tak lolos verifikasi. ’’Sekitar satu atau dua calon siswa di tiap SMPN,’’ katanya. Sebelumnya mereka diumumkan telah diterima lewat website.  Itu terjadi karena data yang dimasukkan wali murid calon siswa tidak valid. Misalnya, koordinat domisili yang dimasukkan website tidak sesuai dengan alamat asli. Karena itu, orang tua diminta memperbaikinya. Hasil perbaikan dimasukkan lagi ke ranking di website. Peringkat di website pun berubah setelah terverifikasi tersebut.  Hasil verifikasi memang sudah diumumkan. Namun, daftar ulang baru bisa dilakukan sesuai jadwal. Yakni, mulai Jumat (21/6) sampai Rabu (26/6). Dikbud masih membuka kesempatan untuk warga yang ingin melapor terkait ppdb online. ’’Misalnya, ada siswa teladan yang seharusnya lolos tapi belum lolos,’’ jelasnya.  Dia menjamin seluruh siswa teladan bisa masuk SMPN terdekat. Dikbud juga berkoordinasi dengan kecamatan dan desa. Mereka diminta menelusuri warganya yang dirasa tidak mampu, tetapi belum mendapat sekolah. Terutama siswa tidak mampu yang rumahnya jauh dari sekolah negeri. Dikbud akan terus mencari dan menunggu laporan. ”Prinsipnya, jangan sampai ada yang tidak sekolah hanya karena tidak mampu,’’ tuturnya.  Asrofi juga memastikan semua siswa inklusi diterima di negeri. Dikbud sudah membentuk tim khusus untuk mengoordinasi pendaftar inklusi. Tim kelompok kerja (pokja) inklusi meninjau penempatan siswa inklusi. Yaitu, sekolah yang paling dekat dengan rumah mereka. Pokja inklusi juga langsung mengidentifikasi setiap calon siswa dan mewawancarai orang tua mereka. ’’Inklusi kami sebar sesuai pagu tiap sekolah,’’ ungkapnya. Wali murid tidak bisa memilih sendiri. Itu harus sesuai pagu di sekolah.

PPDB di Sidoarjo: Bingung, Protes, Pasrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SD-Sidoarjo-boy.jpg" alt="DEKAT RUMAH: Dwi Theisyane (kiri) memasukkan data calon siswa SDN Pucang III atas nama Yofi Syahputra yang didaftarkan orang tuanya, Sofiah. (Boy Slamet/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEKAT RUMAH: Dwi Theisyane (kiri) memasukkan data calon siswa SDN Pucang III atas nama Yofi Syahputra yang didaftarkan orang tuanya, Sofiah. (Boy Slamet/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><div class="content-wrapper"><section class="content"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <div class="box flat box-primary"> <div class="box-body"> <div class="form-group">  JawaPos.com - Dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) secara resmi membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah dasar Senin pagi (17/6). Di SDN yang dulu dianggap favorit, kini tidak begitu banyak pendaftar. Beda dengan tahun lalu yang dalam sehari ada ratusan orang tua dan calon siswa yang mendaftar. Contohnya, SDN Pucang 3 Sidoarjo.  Hari pertama tahun ini tercatat hanya 70 orang. Mereka yang sudah terverifikasi masih 60 calon murid. Kepala SDN Pucang 3 Sidoarjo Eddy Setiawan mengatakan, tahun lalu pada hari pertama pendaftar sudah mencapai ratusan. Bahkan, antreannya panjang. Berdesakan. Kemarin pukul 10.00 saja sudah sepi pendaftar. Hanya hitungan jari yang dilayani. ’’Rata-rata sudah mendaftar pagi,” kata Eddy.  Rumah para calon siswa itu tidak begitu jauh dari SDN Pucang 3. Sekitar Kelurahan Magersari dan Pucang. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang pendaftarnya beragam hampir dari sebagian besar kecamatan di Sidoarjo. ’’Dulu dari Sukodono, Buduran, Gedangan juga banyak,’’ terang mantan kepala SDN Pucang 1 itu.  Para orang tua murid sudah paham bahwa tahun ini, selain usia, jarak rumah dengan sekolah menjadi pertimbangan utama penerimaan. Meski demikian, tetap ada calon siswa yang rumahnya cukup jauh. ’’Ada juga dari Sukodono yang daftar,” kata Dwi Taatu, petugas PPDB SDN Pucang 3. Namun, lanjut dia, anak tersebut menjadikan SDN Pucang 3 sebagai pilihan kedua. Dia memilih sekolah dekat rumah sebagai pilihan pertama.  Terkait teknis pendaftaran, ada calon wali murid yang masih bingung. Dwi mendapati calon wali murid yang mendatangi dua sekolah. ’’Padahal, cukup ke sekolah di pilihan pertama saja karena nanti datanya di-online-kan,’’ terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/grafis-PPDB-SD-Sidoarjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Selain itu, penurunan pendaftar terjadi di SDN Pucang 4. Pada hari pertama baru ada 28 anak yang mendaftar. Padahal, kebutuhan siswa di sekolah tersebut mencapai tiga kelas ’’Tahun sebelumnya hari pertama begini sudah ratusan yang mendaftar,” tutur Dolatip, kepala SDN Pucang 4 Sidoarjo. Meski demikian, Latip, sapaannya, optimistis jumlah pendaftar pada hari kedua dan terakhir meningkat.  Aminah, salah seorang wali murid yang mendaftarkan Nafa Syakira, yakin anaknya bisa diterima di SDN Pucang 4. ’’Karena dengan zonasi saingannya lebih sedikit,’’ terang Aminah. Siswa tidak lagi mendaftar di sekolah yang jauh. Calon murid tersebar. Sebab, dalam satu desa sudah pasti ada SD negeri. Bahkan, bisa ada dua sampai tiga sekolah di satu desa.  </div> </div> </div> </div> </div> </section></div>

Sekolah Dasar Favorit di Sidoarjo Tidak Lagi Membeludak saat PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Siswa-SMP-Muhamad-Ali.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMP. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMP. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo secara resmi menutup pendaftaran siswa SMPN jalur prestasi kemarin (23/5). Tercatat 324 siswa mendaftar. Jumlah tersebut sekitar 50 persen dari 630 siswa, total jumlah pagu jalur prestasi.   Dari pantauan, banyak pendaftar jalur prestasi yang mendaftar pada 20 Mei. Calon wali murid rata-rata ingin segera daftar agar jika ada yang kurang atau bermasalah bisa segera diperbaiki. Karena itu, pada hari kedua pendaftaran, jumlah yang mendaftar tidak jauh berbeda daripada hari sebelumnya. Semua pagu sisa dari jalur prestasi akan dimasukkan ke jalur zonasi. Yakni, untuk siswa teladan dan yang kurang mampu. Sebab, kondisi 44 SMPN tidak sama.   "Jadi, ada yang untuk siswa teladan. Ada yang untuk siswa kurang mampu, bergantung pada kondisi pendaftar di sekolah tersebut," kata Kepala Dikbud Sidoarjo Asrofi kemarin.   Dia lantas mencontohkan SMPN A. Pagu untuk jalur prestasi 10 siswa. Namun, ternyata hanya terisi 5 siswa. Sisa pagu tersebut akan ditambahkan ke jalur zonasi. Bisa untuk siswa teladan yang rumahnya jauh dari SMPN terdekat. Atau untuk siswa yang tidak mampu dan agak jauh rumahnya dari sekolah. "Prinsipnya biar adil," ujarnya. Para kepala SMPN juga sudah diberi pembinaan dan pengertian terkait kebijakan tersebut.   Asrofi menyebut semua SMPN kebagian siswa yang mendaftar jalur prestasi. Hanya, memang tidak semuanya penuh. Kecuali SMPN di tengah kota. Sebab, jumlah pendaftarnya banyak. "Dominan anak-anak yang tinggal di pusat kota yang mendaftar jalur prestasi," terangnya.   <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/grafis-PPDB-Sidoarjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Saat ini, dikbud masih melanjutkan verifikasi para pendaftar jalur prestasi. Verifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan sertifikat dan data diri siswa sudah sesuai dengan aslinya. Data yang di-upload tinggal dicocokkan dengan data yang dimiliki dikbud. "Kami kan punya data prestasi anak-anak," kata Asrofi. Hampir semua data yang masuk sudah cocok dan sesuai. Namun, ada beberapa yang masih meragukan.   "Ya hanya hitungan jarilah, tidak banyak," lanjutnya. Karena itu, panitia kabupaten akan memanggil untuk validasi dan verifikasi secara langsung. "Kalau yang sudah valid, tidak perlu ke dikbud. Kami verifikasi dari data yang sudah masuk melalui website," jelasnya.   Pada Senin (27/5) pukul 14.00, dikbud akan mengumumkan hasil penjaringan PPDB jalur prestasi. Bila keputusan dikbud tidak sesuai dengan keinginan siswa, siswa diperbolehkan untuk tidak daftar ulang. Siswa tersebut tetap bisa mendaftar di jalur zonasi. Namun, jika sudah daftar ulang, data siswa tersebut akan terkunci dan tidak bisa daftar lagi di jalur zonasi. "Misalnya, ingin sekolah di SMPN 2 Sidoarjo. Tapi, ternyata ditempatkan di SMPN 1 Krian karena mungkin lebih dekat dengan sana. Ya tidak apa-apa kalau tidak diambil asal tidak daftar ulang," kata Asrofi. Pagu siswa yang tidak daftar ulang tersebut akan dimasukkan ke jalur zonasi. 
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/grafis-PPDB-Sidoarjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Separo Pagu Jalur Prestasi di Sidoarjo Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/sanksi-untuk-pelajar-berkonvoi-nyanyi-indonesia-raya-menghafal-pancasila_m_127432.jpeg" alt="HORMAT GRAK! : Tiga pelajar SMA yang nekatberkonvoi dan coret-coret baju untuk merayakan kelulusan mendapat hukuman menyanyikan Indonesia Raya dari polisi." width="100%">
<figcaption>HORMAT GRAK! : Tiga pelajar SMA yang nekatberkonvoi dan coret-coret baju untuk merayakan kelulusan mendapat hukuman menyanyikan Indonesia Raya dari polisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Imbauan agar siswa SMA/SMK tidak merayakan kelulusan dengan berkonvoi atau aksi coret-coret baju tidak sepenuhnya digubris. Buktinya, Selasa (2/5) masih terlihat konvoi di sejumlah ruas jalan. Beberapa siswa mengendarai motor secara bergerombol. Mereka juga mengenakan seragam putih abu-abu yang penuh dengan coretan.  Berdasar pantauan, rombongan konvoi sempat terlihat di sejumlah titik. Misalnya, Jalan Raya Kalijaten, Taman; Jalan Raya Jati, Sidoarjo; Jalan Raya Buduran; dan Jalan Jenggolo. Beberapa siswa juga berkumpul di area GOR Delta dan Gading Fajar.  Situasi itu pun membuat jajaran kepolisian bersikap tegas. Satsabhara dan polsek jajaran mengerahkan personel untuk membubarkan konvoi para pelajar tersebut. Karena tidak menggubris imbauan banyak pihak, polisi pun menghukum beberapa siswa yang tertangkap. Namun, hukuman itu bertujuan mendidik.  Beberapa hukuman untuk mereka, antara lain, menyanyikan Indonesia Raya dan menghafal Pancasila. Selain itu, para pelajar bersangkutan harus hormat ke arah pengendara yang tengah melintas. Siswa yang seragamnya terlihat acak-acakan mendapat hukuman tambahan berupa push-up. &rsquo;&rsquo;Hukuman harus mengandung unsur mendidik,&rsquo;&rsquo; ujar Kasubnit 2 Satsabhara Polresta Sidoarjo Aiptu Agus Siswanto.  Agus dan personelnya juga menciduk tiga siswa di kawasan Jalan Raya Jenggolo. Pelajar yang sempat mendapat hukuman adalah Edit Pratama dan Muhammad Ismail. Mereka berasal dari SMA Antartika. Selain itu, ada nama Tegar Bagas dari SMAN 1 Wonoayu. &rsquo;&rsquo;Sudah mau pulang, Pak,&rsquo;&rsquo; kata Ismail berupaya mengiba kepada petugas.  Warga Banjarpoh, Banjarbendo, Sidoarjo, itu mengatakan bahwa dirinya berkumpul di area GOR Delta sejak pagi bersama teman-temannya. Sejumlah siswa di tempat itu lantas mencoret-coret seragam sekolah. Karena dihalau petugas, mereka kemudian berpindah tempat ke kawasan Perumahan Gading Fajar. Menginjak siang, rombongan konvoi itu membubarkan diri. &rsquo;&rsquo;Ini buat kenang-kenangan,&rsquo;&rsquo; ucapnya.     Rerata SMK Unggul dari Surabaya   Sementara itu, Kepala Seksi SMA, SMK dan PKLK UPT Cabang Dinas Pendidikan Sidoarjo Evi Dwi Widayanti mengatakan, pengumuman kelulusan sudah disampaikan oleh masing-masing sekolah. Dari laporan yang diterima, seluruh siswa kelas XII SMA/SMK sederajat di Sidoarjo 100 persen lulus. &ldquo;Tidak ada yang tidak lulus,&rdquo; katanya.  Evi mengaku, tahun ini hasil ujian nasional berbasis komputer (UNBK) SMA/SMK di Sidoarjo cukup baik. Untuk jenjang SMK, Sidoarjo meraih peringkat keempat dengan nilai total 229,40. Nilai itu jauh lebih tinggi dibandingkan Surabaya, yakni 220,53. &ldquo;Sidoarjo masuk peringkat empat se-Jatim,&rdquo; katanya.  Dibanding dengan tahun lalu, nilai unas pada tahun ini mengalami penurunan. Tahun lalu, nilai rerata kabupaten untuk SMK 68,66. Bahkan, tahun lalu Sidoarjo meraih peringkat tiga se-Jawa Timur. Adapun untuk SMA, Sidoarjo tahun ini meraih peringkat kelima se-Jatim. Yakni, dengan rerata kabupaten 65,32. Pada tahun lalu, Sidoarjo berada di peringkat kedelapan se-Jatim. (edi/ayu/c15/hud/sep/JPG)

Sanksi untuk Pelajar Berkonvoi, Nyanyi Indonesia Raya-Menghafal Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68895_88090_Sda-samb-difabel.jpg" alt="SEMANGAT: Chusnul Kotimah mendorong kursi roda yang diduduki siswa SLB Aisyah Porong dalam Parade Disabilitas di area kantor Pemkab Sidoarjo, Minggu (4/12). Sebanyak 23 sekolah Luar Biasa TK sampai SMA Se-Sidoarjo mengikuti Hari Disabilitas Internasional" width="100%">
<figcaption>SEMANGAT: Chusnul Kotimah mendorong kursi roda yang diduduki siswa SLB Aisyah Porong dalam Parade Disabilitas di area kantor Pemkab Sidoarjo, Minggu (4/12). Sebanyak 23 sekolah Luar Biasa TK sampai SMA Se-Sidoarjo mengikuti Hari Disabilitas Internasional</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Farrel terlihat begitu bahagia Minggu (4/12) pagi.&nbsp;Siswa kelas III Sekolah Luar Biasa (SLB) Aisyiyah Krian itu menarik-narik tangan kiri Haryana Agustin, gurunya. Dia meminta Agustin mempercepat langkah dengan wajah penuh senyum. Farrel begitu menggebu-gebu mengejar ketertinggalan langkah dari kelompok karnaval. Dia tak mau berada di barisan paling belakang. Dengan pakaian ala kerajaan tempo dulu, lengkap dengan replika mahkota emas, Farrel begitu leluasa melangkah. Bukan hanya dia yang berpakaian unik pagi itu. Sekumpulan siswa di depannya mengenakan pakaian yang tak biasa. Maklum, segenap pihak SLB menggelar karnaval dengan mengelilingi alun-alun. Mereka memperingati Hari Disabilitas Internasional 2016. Agustin menjelaskan, pagi itu dia bertugas mengawasi Farrel. Sebab, keluarga Farrel berhalangan dan hendak menjemput setelah urusan mereka selesai. &rsquo;&rsquo;Kami dan puluhan siswa lain berangkat bersama,&rsquo;&rsquo; ucapnya.&nbsp; Ratusan siswa, mulai taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA), yang mengikuti perayaan tersebut berasal dari 23 yayasan dan SLB. Sejak pukul 06.30, mereka berkumpul di halaman kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo. Jalur pawai dimulai dari kantor bappeda. Mereka kemudian mengitari alun-alun dan kembali ke halaman kantor bappeda.&nbsp;Kepala Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sidoarjo Suprapto mengaku menggelar beberapa acara sekaligus. Yakni, HUT Ke-71 PGRI pada 25 November lalu sekaligus Hari Disabilitas Internasional yang jatuh kemarin. &rsquo;&rsquo;Acaranya sengaja kami padukan supaya lebih meriah dan efisien,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dia menambahkan, rangkaian kegiatan HUT PGRI telah dilakukan. Misalnya, lomba senam dan seminar kanker serviks pada 24 November di kantor sekretariat daerah. Pria yang juga menjabat pengawas UPTD Cabang Dinas Pendidikan Sidoarjo tersebut menuturkan, keadaan siswa penyandang disabilitas tak kalah penting. Karena itu, PGRI rutin menggelar kegiatan yang dapat mengasah keterampilan siswa. Misalnya, pawai keliling kota. &rsquo;&rsquo;Karnaval itu mengasah keterampilan pelajar penyandang cacat dalam beraktivitas,&rsquo;&rsquo; ujarnya. (jos/c18/dio/sep/JPG)

Asah Keterampilan Siswa Difabel