<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/japos-4258794106.jpg" alt="ILUSTRASI: Jenazah korban kecelakaan. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Jenazah korban kecelakaan. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang pegawai honorer Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta bernama Mardiyanto, 46, ditemukan tewas di dalam bak kontrol pompa air mancur Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (12/11) pagi. Korban ditemukan tak bernyawa sekitar pukul 08.00 WIB di area kerja tempatnya sehari-hari melakukan pengecekan sistem air mancur. "Korbannya diketahui petugas honorer operator kontrol air mancur kuda. Korban diduga meninggal karena tersengat listrik," ucap Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir Kompol Dimmas Adhit Putranto, saat dikonfirmasi, Rabu (12/11). <h3>Ditemukan dalam Posisi Terlentang di Bak Pompa</h3> Menurut Dimmas, korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya yang curiga karena tidak ada respons saat dipanggil. Setelah membuka tutup bak kontrol, saksi terkejut melihat Mardiyanto sudah dalam keadaan meninggal dunia. "Jadi saksi melihat ada kabel yang tersambung, kemudian saksi menduga bahwa rekan kerjanya (korban) sudah berada di bawah. Saksi memanggil korban namun tidak merespons kemudian saksi membuka tutup bak kontrol melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, dengan kejadian tersebut saksi meminta bantuan kepada petugas Kepolisian yang berada di sekitar Sapta Pesona Patung Kuda," papar Dimmas. Petugas kepolisian kemudian mengevakuasi jenazah korban dan membawanya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan satu unit pompa air dari lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) Jakarta Pusat Mila Ananda membenarkan adanya insiden tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa korban bukan merupakan tenaga PJLP di bawah Sudin Tamhut Jakarta Pusat. "Yang meninggal itu bukan petugas PJLP Sudin Tamhut Jakarta Pusat. Infonya itu pegawai corporate social responsibility (CSR) air mancur. Nanti saya pastikan dulu ya itu pegawai mana, tapi itu Dinas Tamhut DKI Jakarta," ungkap Mila. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban dan memeriksa kondisi instalasi listrik di sekitar air mancur untuk memastikan keamanan area publik tersebut.

Seorang pegawai honorer Dinas Pertamanan DKI Jakarta ditemukan tewas diduga tersengat listrik di bak kontrol pompa air mancur.

Pegawai Honorer DKI Diduga Tewas Tersengat Listrik di Air Mancur Patung Kuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/penebangan-2347055901.jpg" alt="Kondisi pohon yang ditebang tanpa izin di Jalan Imam Bonjol No 32 Menteng, Jakarta Pusat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kondisi pohon yang ditebang tanpa izin di Jalan Imam Bonjol No 32 Menteng, Jakarta Pusat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI Jakarta menemukan adanya penebangan pohon tanpa izin di depan Kantor KPU RI dilakukan tanpa izin. Informasi tersebut diketahui setelah dua petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota langsung melakukan pengecekan ke lokasi di Jalan Imam Bonjol No 32 Menteng, Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasilnya, didapati pohon jenis beringin karet varigata berdiameter 60 sentimeter ini diduga ditebang akibat proses renovasi bangunan yang berada di dekatnya. Kepala Dinas Pertamanan dan Kehutanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara mengaku tengah mengumpulkan data terkait hal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedang pulbangket (pengumpulan bahan dan keterangan)," ujar Bayu, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara Aria selaku pengelola (renovasi) mengakui penebangan pohon sebelumnya telah melakukan proses permohonan izin, namun ditolak," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Petugas juga mendapatkan informasi bahwa penebangan dilakukan pada pekan lalu. Informasi ini didapatkan setelah dua petugas bersama komandan serta tim patroli Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, mendatangi lokasi dugaan penebangan pohon tanpa izin pada Kamis (14/11/2024) sekitar pukul 15.24 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, laporan dugaan penebangan pohon ini telah selesai divalidasi pihak Biro Pemerintahan. Diketahui, proses renovasi bangunan di Jalan Imam Bonjol No 32 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat diduga melanggar sejumlah aturan. Bangunan tersebut berada tepat di seberang Gedung KPU RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemprov DKI Jakarta diketahui telah mengeluarkan IMB Kelas B terhadap proses renovasi sedang terhadap bangunan. Namun, aktivitas renovasi ternyata diduga melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, aktivitas renovasi juga dilakukan dengan menebang pohon di pinggir jalan. Diduga, penebangan pohon tidak mengantongi Surat Izin Pemotongan Pohon (SIPP). Kondisi ini juga dikeluhkan masyarakat sekitar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pohon jenis beringin karet varigata berdiameter 60 sentimeter ini diduga ditebang akibat proses renovasi bangunan yang berada di dekatnya.

Dinas Pertamanan Temukan Penebangan Pohon di Menteng Tanpa Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/COVID-19-TPU-Srengseng-Sawah-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Sejumlah warga berziarah di pemakaman khusus COVID-19 TPU Srengseng Sawah 2, Jakarta Selatan, Rabu (19/5/2021). Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan persentase angka kematian Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan. Berdasarkan da" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga berziarah di pemakaman khusus COVID-19 TPU Srengseng Sawah 2, Jakarta Selatan, Rabu (19/5/2021). Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan persentase angka kematian Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan. Berdasarkan da</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat DKI Jakarta sempat tidak bisa berziarah menjelang Ramadan. Situasi seperti itu dialami dua tahun belakangan alias selama pandemi covid-19.  Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta membuka kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Masyarakat diperbolehkan melakukan ziarah, terutama menjelang Ramadan tahun ini.  Kabid Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Siti Hasni mengatakan, pembukaan TPU bagi masyarakat umum untuk berziarah berlaku untuk seluruh TPU di DKI Jakarta. “Bisa (dibuka di seluruh TPU),” ujar Siti Hasni kepada JawaPos.com, Jumat (25/3).  Dengan dibukanya TPU tersebut, kata Siti Hasni, kini masyarakat dapat kembali berziarah ke makam keluarganya. Situasi ini sangat berbeda. Pasalnya, dua tahun lalu TPU sempat ditutup untuk ziarah menjelang Ramadan. Penutupan itu untuk mengantisipasi tidak terjadinya kerumunan. Sebab, salah satu bentuk penularan covid-19 adalah kerumunan dan dikhawatirkan tidak taatnya masyarakat terhadap protokol kesehatan.  Menurut Siti Hasni, dibukanya kembali pemakaman untuk kegiatan ziarah menunjukkan Indonesia tengah menjalankan proses transisi dari pandemi menjadi endemi. Masyarakat dapat melakukan mobilitas dan kegiatan keagamaan dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.  Adapun protokol kesehatan Covid-19 yang masih diterapkan di tempat umum di antaranya tetap menggunakan masker.

Dua Kali Ramadan Tutup, Tahun Ini TPU di DKI Dibuka Lagi untuk Ziarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-20-at-20.06.34.jpeg" alt="Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Penggeledahan ini sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022.  "Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan tindakan penggeledahan di Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta untuk mencari dan mengumpulkan bukti," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam dalam keterangan tertulis, Kamis (20/1).  Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap benda-benda guna kepentingan penyidikan. Penggeladahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pembebasan Lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018.  Dalam proses penyidikan didapati fakta bahwa pada 2018 Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp 326.972.478.000 yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.  "Dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan Negara cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp 26.719.343.153," kata Ashari.  "Kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam Metode Perbandingan Data Pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106)," pungkasnya.

Dugaan Korupsi Lahan Cipayung, Kantor Dinas Pertamanan DKI Digeledah