<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/4HTONhWozFn1ZblUJpcr9VAjDqX5vdSq5M19O1qT-2719716087.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat (6/6). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat (6/6). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masalah ketimpangan sosial saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat (6/6). Anies mengungkapkan, ibadah Idul Adha bersamaan dengan puncak ibadah haji di Tanah Suci Mekkah. Menurutnya, jutaan manusia berpakaian ihram di Tanah Suci berkumpul dengan penuh kesetaraan. "Tak ada pembesar dan rakyat kecil, tak ada kaya tak ada miskin, hanya semua manusia di hadapan Allah," kata Anies saat menyampaikan khutbah. Anies lantas mengisahkan seorang cendekiawan muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun dalam karya legendarisnya, kitab Muqaddimah yang menuliskan bahwa 'ketidakadilan akan menghancurkan peradaban'. Menurutnya, Ibnu Khaldun mampu menafsirkan fenomena masyarakat dalam membaca perjalanan sejarah. Ia menyatakan, dalam karyanya Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa dinasti-dinasti besar atau kota-kota besar saat itu runtuh, bukan karena serangan musuh, tapi karena ketimpangan sosial. "Ibnu Khaldun mengamati bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh, kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi," papar Anies. Karena itu, ia mengingatkan membangun kota berkeadilan bukan hanya sekadar angan-angan. Tetapi bisa dimulai dengan langkah nyata, dengan memberikan kesetaraan sesama masyarakat. "Mulai dari memberi akses yang sederhana kesetaraan untuk pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga," pungkasnya. &nbsp;

Anies Baswedan mengingatkan pentingnya kesetaraan sosial saat khutbah Idul Adha di Masjid Al-Azhar, Jakarta.

Anies Baswedan Singgung Dinasti Besar Runtuh Akibat Ketimpangan Sosial saat jadi Khotib Sholat Idul Adha di Masjid Al-Azhar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/2151303952-2434121523.jpg" alt="Ilustrasi weton tibo sugih, pemegang dinasti kekayaan menurut Primbon Jawa. (freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi weton tibo sugih, pemegang dinasti kekayaan menurut Primbon Jawa. (freepik)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.Com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton atau kombinasi hari lahir dan pasaran memiliki pengaruh besar terhadap nasib seseorang. Berdasarkan tafsir leluhur Jawa, weton juga diyakini berpengaruh besar dalam hal rezeki dan kekayaan. Bahkan, beberapa weton diyakini memiliki energi khusus yang menarik kemakmuran, sehingga pemiliknya cenderung mudah mendapatkan kekayaan, baik melalui usaha, warisan, maupun keberuntungan yang terus mengalir. Mereka yang lahir di bawah weton-weton ini dipercaya memiliki naluri bisnis yang tajam, kecerdasan finansial, serta keberuntungan yang seakan tidak ada habisnya. Selain itu, sikap pantang menyerah dan ketekunan yang mereka miliki menjadikan mereka layak disebut sebagai "pemegang dinasti kekayaan." Lantas, apa saja sembilan weton yang disebut sebagai 'Weton Tibo Sugih' ini? Benarkah mereka ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang bergelimang rezeki? Yuk, simak penjelasan lengkapnya dan lihat apakah weton Anda termasuk dalam daftar ini! Dikutip dari Youtube Ngaos Jawa, inilah sembilan 'Weton Tibo Sugih', yang disebut sebagai pemegang dinasti kekayaan menurut Primbon Jawa. 1. Selasa Kliwon Orang yang lahir pada Selasa Kliwon dikenal memiliki aura kepemimpinan yang kuat. Mereka mampu mengelola harta dan tanggung jawab dengan bijaksana. Dengan karakter ini, mereka sering mendapatkan kepercayaan besar dari orang lain, baik dalam lingkup profesional maupun personal. Rezeki mereka sering kali datang dari sumber-sumber tak terduga. Misalnya, peluang bisnis yang muncul secara tiba-tiba atau hubungan sosial yang membawa keuntungan besar. Dengan sifat optimistis dan tangguh, pemilik weton ini cenderung menjadikan setiap kesempatan sebagai jalan menuju kemakmuran. 2. Kamis Wage Pemilik weton Kamis Wage dikenal sebagai individu yang memiliki intuisi finansial luar biasa. Mereka mampu membuat keputusan cerdas dalam bisnis, sehingga sering kali berhasil memperoleh keuntungan besar. Selain itu, weton ini membawa energi keberkahan yang tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh keluarganya. Di dunia bisnis, mereka cenderung menjadi inovator, selalu mencari peluang baru yang menguntungkan. Keberhasilan mereka sering kali berasal dari kombinasi kerja keras dan keberuntungan yang seolah selalu berpihak pada mereka. 3. Sabtu Pahing Sabtu Pahing membawa energi besar yang mendukung kesuksesan dalam hal finansial. Orang dengan weton ini biasanya pekerja keras, tidak mudah menyerah, dan selalu fokus pada tujuan mereka. Karena kegigihan dan dedikasi, mereka sering kali meraih hasil luar biasa yang bahkan melampaui ekspektasi mereka sendiri. Weton ini juga dikenal membawa energi kelimpahan dalam bentuk kekayaan yang terus bertambah seiring waktu. 4. Rabu Legi Rabu Legi adalah weton yang identik dengan karisma dan kemampuan membangun hubungan sosial yang luas. Orang-orang yang lahir pada weton ini sering menjadi pusat perhatian, baik di lingkungan kerja maupun kehidupan sosial. Kemampuan mereka dalam menjalin relasi yang baik sering membuka peluang besar dalam bidang finansial. Baik itu melalui kolaborasi bisnis maupun investasi, pemilik weton Rabu Legi cenderung mendapatkan keberuntungan dari jaringan sosial mereka. 5. Minggu Pon Minggu Pon adalah salah satu weton yang dianggap paling istimewa. Orang dengan weton ini memiliki kecerdasan luar biasa dalam mengelola keuangan dan usaha. Keberhasilan finansial mereka sering kali datang dengan cara yang unik, seperti mendapatkan rezeki dalam jumlah besar tanpa usaha yang terlalu berat. Selain itu, Minggu Pon sering dikaitkan dengan keberuntungan yang terus mengalir sepanjang hidupnya. 6. Jumat Kliwon Pemilik weton Jumat Kliwon dikenal memiliki naluri bisnis yang tajam. Mereka mampu melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain dan memanfaatkannya untuk mencapai kesuksesan. Keberhasilan mereka sering datang dari usaha di bidang investasi atau bisnis, di mana mereka mampu membuat keputusan yang strategis dan mendatangkan keuntungan besar. Weton ini juga membawa keberkahan besar dalam bentuk stabilitas keuangan yang terus tumbuh. 7. Selasa Wage Selasa Wage adalah weton yang identik dengan keberuntungan tak terduga. Orang-orang dengan weton ini sering kali mendapatkan rezeki dari sumber-sumber yang tidak mereka sangka sebelumnya, seperti warisan, hadiah, atau hasil kerja keras yang membuahkan hasil besar. Selain itu, weton ini juga dikenal membawa keharmonisan dalam keluarga, yang menjadi faktor penting dalam keberlangsungan rezeki mereka. 8. Kamis Legi Kamis Legi adalah simbol ketekunan dan kecerdasan. Pemilik weton ini sering menjadi individu yang dihormati karena kemampuan mereka dalam mengelola harta dan menciptakan peluang baru. Mereka dikenal cerdas dalam mengambil keputusan finansial, sehingga keberhasilan mereka sering kali bersifat jangka panjang dan terus berkembang. Dukungan dari orang terdekat juga menjadi salah satu faktor keberhasilan mereka. 9. Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon adalah weton dengan energi positif yang kuat. Orang-orang dengan weton ini memiliki visi besar dan keberanian untuk mengambil risiko, yang sering kali menjadi kunci sukses mereka dalam bidang finansial. Selain itu, weton ini membawa berkah besar bagi keluarga dan keturunan mereka, menciptakan siklus keberuntungan yang terus berlanjut dari generasi ke generasi. ***

Simak, inilah sembilan 'Weton Tibo Sugih', yang disebut sebagai pemegang dinasti kekayaan menurut Primbon Jawa.

9 Weton Tibo Sugih: Inilah Hari Pasaran Jawa yang Dinobatkan sebagai Pemegang Dinasti Kekayaan, Menurut Primbon Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ilustrasi-Pilkada-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020, (Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Putusan Mahkamah Agung</div> <div dir="auto">(MA) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghapus syarat batas minimal usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dinilai berpotensi menguntungkan dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui putusan uji materi Nomor 23 P/HUM/2024, usia seorang individu untuk menjabat kepala daerah dihitung pada tahapan pelantikan, bukan pada tahapan pendaftaran pasangan calon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, putusan itu melanjutkan preseden buruk dari Pemilu 2024, yakni mengotak-atik aturan terkait kandidasi yang terlalu berdekatan dengan periode pendaftaran bakal calon peserta pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014716000/harga-bbm-pertamina-non-subsidi-tak-naik-per-juni-2024-ini-daftar-harganya-di-seluruh-indonesia">Harga BBM Pertamina Non Subsidi Tak Naik Per Juni 2024, Ini Daftar Harganya di Seluruh Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perubahan aturan tersebut diterapkan pada periode Pilkada sekarang, sehingga dapat langsung menguntungkan pihak tertentu, dalam hal ini diduga adalah anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang akan berusia genap 30 tahun pada Desember 2024," kata Kurnia dalam keterangannya, Minggu (2/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti Putusan MK No. 90 kemarin yang menjadikan Gibran dapat berkontestasi di Pemilu 2024, kata Kurnia, putusan MA juga sama-sama memberikan karpet merah untuk semakin meluasnya dinasti Presiden Jokowi melalui kandidasi Kaesang Pangarep selaku kepala daerah di akhir masa jabatannya sebagai kepala negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Kurnia, ketentuan mengenai syarat usia minimum merupakan bagian dari persyaratan administratif yang sejatinya memang harus dipenuhi pada masa pendaftaran sebelum pemilihan berlangsung. Tanpa secara eksplisit disebutkan penghitungan pada tahapan pemilihan pun, pembacaan UU Pemilu secara sistematis dan praktik ketatanegaraan Indonesia selama ini menunjukkan bahwa syarat usia merupakan syarat administratif di tahap pendaftaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 yang mengatur batasan usia minimal yang terhitung sejak penetapan pasangan calon adalah hal yang sudah tepat. Keberadaan substansi pasal dalam PKPU ini juga sudah sesuai dengan esensi dari Peraturan KPU yang memang perlu mengatur secara detail ketentuan pencalonan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bila melihat ketentuan lain yang serupa, lanjut Kurnia, seperti syarat dalam pencalonan anggota legislatif, syarat usia minimal juga diatur untuk dipenuhi saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yang artinya sebelum pemilihan dilangsungkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, menjadikan ketentuan mengenai syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak masa pelantikan calon terpilih adalah hal yang tidak berdasar dan mengada-ada," cetus Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai, putusan MA tersebut sangat janggal, sebab memaksakan untuk melakukan judicial activism dalam bentuk mengintervensi kewenangan KPU, serta membentuk regulasi, namun tanpa disertai justifikasi yang memadai.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menduga, putusan MA ini merupakan bentuk perdagangan pengaruh antara Partai Garuda selaku pemohon uji materi sekaligus partai pengusung Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 dengan Presiden Joko Widodo ataupun dengan Prabowo Subianto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, apabila dilihat alur waktunya, tepat sehari sebelum putusan Nomor 23 P/HUM/2024 dibacakan, Sufmi Dasco Ahmad, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, menyatakan dukungannya kepada Budisatrio Djiwandono selaku keponakan Prabowo, dan Kaesang Pangarep untuk turut serta sebagai calon peserta di Pilkada 2024 melalui akun media sosial pribadinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan jangka waktu yang sangat berdekatan tersebut, sulit untuk menampik bahwa besar potensi permohonan uji materi yang diajukan ke MA tersebut memang telah di orkestrasi sedemikian rupa sebelumnya demi kepentingan elektoral dua individu tersebut," pungkas Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Putusan MA yang memerintahkan KPU RI menghapus syarat batas minimal usia calon kepala daerah bisa menguntungkan dinasti Presiden Jokowi.

Putusan MA Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Menguntungkan Dinasti Jokowi

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/Keraton-Jogjakarta-3367364711.jpeg" alt="Bangunan Pagelaran Keraton Jogjakarta. (Instagram @kratonjogja)" width="100%">
<figcaption>Bangunan Pagelaran Keraton Jogjakarta. (Instagram @kratonjogja)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, mengkritik aksi perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Indonesia yang menggelar deklarasi menolak politik dinasti di Yogyakarta, Rabu (29/11). Ade Armando mengunggah video kritik tersebut melalui akun X miliknya, @adearmando61. Dalam video berdurasi 29 detik tersebut ia merasa ironis karena aksi tersebut berada di wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti. "Dan mereka diam saja. Anak-anak BEM itu harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," ucapnya. Seorang yang pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia ini juga mengatakan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) adalah Sultan Hamengku Buwono X yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Hal itu ditetapkan sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. "Pertanyaannya kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini. Apakah mereka takut atau enggak paham arti politik dinasti," katanya di akhir video. Ade Armando pun telah mengetahui akan adanya aksi ini. Ia pun meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengklarifikasinya di akun pribadi X miliknya Minggu (3/12) malam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013337737/kampanye-pemilu-2024-telah-dimulai-sri-sultan-hamengku-buwono-x-berharap-tak-ada-lagi-kampanye-hitam">Kampanye Pemilu 2024 Telah Dimulai, Sri Sultan Hamengku Buwono X Berharap Tak Ada Lagi Kampanye Hitam</a> Menanggapi persoalan ini, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tidak mempermasalahkan pernyataan tersebut. Sultan Keraton Jogjakarta tersebut juga mengatakan konstitusi peralihan terkait keistimewaan diatur dalam UUD 1945. Pasal yang mengatur tentang keistimewaan dalam UUD 1945 ialah Pasal 18 B ayat (1) yang berbunyi, &ldquo;Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.&rdquo; Sehingga DIJ sebagai daerah istimewa dengan UU Keistimewaan hanya menjalankan konstitusi yang ada. Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa DIY secara prinsip diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah yang ada. &ldquo;kalimat dinasti atau nggak di situ (undang- undang) juga nggak ada, yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan UU yang ada. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti UUD-nya," ucapnya. Secara historis sebelum Indonesia Merdeka wilayah Jogjakarta memiliki pemerintahan tersendiri yang disebut Daerah Swapraja, yaitu Kesultanan Jogjakarta dan Kadipaten Pakualaman. Pemerintahan ini juga disebut Zelfbesturende Landschappen pada masa Hindia Belanda. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013336183/sri-sultan-hamengku-buwono-x-sebut-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-pelanggaran-ham-tak-bisa-ditoleransi">Sri Sultan Hamengku Buwono X Sebut Kekerasan pada Anak dan Perempuan Pelanggaran HAM, Tak Bisa Ditoleransi</a> Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan daerah Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Republik Indonesia melalui Maklumat pada 5 September 1945. Pada masa awal-awal kemerdekaan, tepatnya pada 1946, kondisi ibu kota Indonesia yang berada di Jakarta tidak aman. Kondisi tersebut mengakibatkan pemindahan ibu kota ke Jogjakarta. Pemilihan Yogyakarta salah satunya bermula dari maklumat Kesultanan Jogjakarta dan Pakualaman kepada rakyatnya untuk setia kepada Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 pemerintah membentuk UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. UU Nomor 22 Tahun 1948 ditindaklanjuti dengan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta yang ditetapkan pada 3 Maret 1950 dan diundang-undangkan pada 4 Maret 1950. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa DIJ setingkat dengan provinsi yang meliputi wilayah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman. Selain mengatur tentang wilayah dan kedudukannya, undang-undang tersebut juga mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIJ dan urusan rumah tangga DIY. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/art-space/013299104/dubes-inggris-serahkan-naskah-jawa-kuno-digital-ke-sri-sultan-hb-x">Dubes Inggris Serahkan Naskah Jawa Kuno Digital ke Sri Sultan HB X</a> Sementara itu, pengesahan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) pada Sidang Paripurna DPR RI 30 Agustus memiliki berbagai alasan. UU tersebut dirumuskan karena semakin mendesak karena pengisian jabatan gubernur yang masih melahirkan kontroversi karena tidak memiliki kejelasan aturan sehingga membutuhkan instrumen hukum baru yang jelas. Selain itu, pengaturan mengenai substansi keistimewaan masih belum terumuskan secara jelas dan perkembangan politik Indonesia di tingkat nasional masih tersendat-sendatnya proses reformasi. Pengesahan UUK DIY juga didasarkan pada alasan filosofis yang dilihat saat Kesultanan Jogjakarta dan Kadipaten Pakualaman berserta rakyatnya secara keseluruhan menggaungkan kebhinekaan dalam keikaan sebagaimana Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, rumusan keistimewaan Provinsi DIY harus menjadi dasar pengokohan lebih lanjut masyarakat multi-kultural yang mampu membangun keharmonisan dan kohesifitas sosial. Secara kesejarahan-politis, DIY memiliki sejarahnya sendiri yang tak dimiliki wilayah lainnya dan menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan politik sadar yang diambil oleh pemimpin wilayah Jogjakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, bukan pemberian dari entitas politik nasional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013295890/gubernur-dij-sri-sultan-hamengku-buwono-x-terima-120-salinan-naskah-jawa-kuno-dari-inggris">Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X Terima 120 Salinan Naskah Jawa Kuno dari Inggris</a> Hal ini menjadi penting untuk dipahami karena dari sisi keorganisasian keduanya memiliki struktur yang lengkap dan lebih siap untuk membentuk sebuah negara merdeka. Secara yuridis, amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dideskripsikan sebagai bukti hukum yang menyatakan wilayah Jogjakarta mengalami perubahan dari Daerah Swapraja atau Zelfbesturende Landschappen menjadi sebuah daerah bersifat istimewa dalam teritorial Republik Indonesia. Sementara secara sosio-psikologis, Jogjakarta akan terus mengalami perubahan sosial yang sangat dramatis. Perkembangan tersebut tidak secara otomatis meminggirkan sentralitas Kesultanan Jogjakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai rujukan penting mayoritas masyarakat Jogja dan tetap memandang dan mengakui sebagai pusat budaya Jawa dan simbol pengayom. Jika dilihat secara akademik-komparatif, pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Rasionalitas bagi pemberian status keistimewaan bagi Jogjakarta merupakan sebagai wujud konkret dari kebijakan desentralisasi yang bercorak asimetris mendapatkan pembenarannya. ***

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan duduki daerah istimewa dengan UU Keistimewaan untuk menjalankan konstitusi yang ada.

Duduki Keraton Yogyakarta, Gubernur DIY Dinilai Jalankan Politik Dinasti, Begini Sejarah UU Keistimewaan yang Mengaturnya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/umar-sholahudin-1006567084.png" alt="Umar Sholahudin" width="100%">
<figcaption>Umar Sholahudin</figcaption>
</figure> TREN&nbsp;politik kekerabatan atau dinasti menjadi gejala neopatrimonialistik dalam masyarakat politik modern. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial (yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit sistem) dalam menimbang prestasi. Politisi memanfaatkan kultur neopatrimonial ini sebagai strategi politik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan melalui jalur politik prosedural (baca: demokrasi). Anak, keluarga, atau kerabat para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Politik Dinasti Jokowi Salah satu praktik politik dinasti yang saat ini jadi sorotan publik adalah kemunculan Gibran Rakabuming Raka di kontestasi Pilpres 2024. Kemunculan Gibran loncat tangga politik ini tak lepas dari kontribusi pamannya, Anwar Usman, yang ketua Mahkamah Konstitusi dan ayahnya, Joko Widodo, yang presiden RI. Hal lain yang disorot publik adalah naik tangga politiknya melalui cara-cara nir-etika dan demokrasi. Gibran adalah kader dan dibesarkan PDI Perjuangan serta naik tangga politik menjadi wali kota Surakarta. Belum rampung di Surakarta, ditarik secara sepihak oleh Partai Golkar, disulap jadi kader Golkar, dan dikarbit menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Politik dinasti dan loncat pagar politik juga dialami menantu Jokowi, Bobby Nasution yang menjadi wali kota Medan. Dan Kaesang Pangarep, yang disulap dan dikarbit menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Praktik politik telanjang ini mendapat banyak respons negatif dari publik, akademisi, dan aktivis politik. Bahkan, sudah melaporkan ketua MK Anwar Usman ke Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang saat ini sedang diproses. Penyubur Politik Dinasti Maraknya politik dinasti, termasuk dinasti politik Jokowi, tak lepas dari; Pertama, tidak ada regulasi yang mengatur/membatasi orang untuk maju dalam kontestasi politik. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah membatalkan ketentuan yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan kepala daerah petahana. Alasannya, pasal seperti ini melanggar hak asasi manusia dan bersifat diskriminatif. Putusan MK ini menjadi angin segar bagi tumbuh suburnya pelembagaan politik dinasti. Kedua, sistem kelembagaan internal parpol masih sangat lemah, yang ditandai dengan macetnya kaderisasi. Parpol lebih mengandalkan ikatan genealogis daripada merit sistem (prestasi; kecerdasan dan usaha). Ketiga, di tengah macetnya kaderisasi, muncullah tindakan politik pragmatis dan instan, yakni mencari calon yang punya ikatan kekerabatan dengan pejabat yang memiliki peluang menang. Keempat, kuatnya oligarki politik di internal parpol. Pencalonan kandidat oleh partai politik lebih cenderung didasarkan atas keinginan elite partai, bukan berdasar rasionalitas dengan mempertimbangkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas calon. Kelima, masih lemahnya literasi dan pendidikan politik pemilih tentang dampak buruk dari praktik politik dinasti. Dampak Buruk Agar pemilih tidak tertipu, tidak emosional, dan tetap bersikap rasional dan objektif, perlu ditunjukkan data dan fakta tentang dampak buruk dari praktik politik dinasti. Pertama, politik dinasti tentu saja akan menghambat dan bahkan merusak sistem kaderisasi di internal parpol. Rekrutmen kader lebih didasarkan pada popularitas dan politik kekerabatan untuk meraih kemenangan. Muncullah calon instan dari selebriti, pengusaha,&rsquo;&rsquo;darah biru&rdquo; atau politik dinasti, tanpa melalui kaderisasi. Kedua, politik dinasti akan melahirkan oligarki politik. Karena dalam sistem yang &rsquo;&rsquo;eksklusif&rdquo; tersebut, hanya orang-orang &rsquo;&rsquo;eksklusif&rdquo; yang memiliki akses dan meraih estafet kekuasaan. Ketiga, secara faktual, politik dinasti lebih dekat dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan sarat dengan praktik korupsi. Data KPK menunjukkan, daerah-daerah yang ada politik dinastinya sebagian besar berujung pada praktik korupsi. Pelajaran yang paling nyata adalah politik dinasti di Provinsi Banten. Ayah, anak, menantu, keponakan, dan kerabat mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah memegang berbagai lini kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Pendidikan Pemilih Saat ini, kita mungkin tidak dapat melarang munculnya praktik politik dinasti dalam demokrasi elektoral (pemilu atau pilkada), akan tetapi setidaknya dapat dicegah dan dihambat melalui; Pertama, dari sisi negara, dibutuhkan pemikiran yang komprehensif dan regulasi yang kuat. Setidaknya membatasi agar politik dinasti tidak merajalela dan merusak tatanan demokrasi. Kedua, dari sisi parpol, kita dorong parpol agar menerapkan sistem atau model kandidasi bertahap dan bertingkat; tumbuh kembangkan sistem meritokrasi di internal partai yang sehat; sistem seleksi yang terbuka dan transparan; kapasitas, integritas, dan rekam jejak harus menjadi pertimbangan utama calon daripada kedekatan politik kekerabatan. Ketiga, dari sisi pemilih, perlu digencarkan pendidikan pemilih yang lebih rasional dan mencerahkan. Edukasi publik yang kuat untuk membangun budaya literasi politik yang kritis. Pilihlah pemimpin karena visi, misi, dan program kerja yang berkualitas serta rekam jejak, bukan karena faktor dinasti politik. Masih ada waktu cukup panjang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Mencoblos di bilik suara memang lima menit. Tapi, berdampak serius terhadap nasib pemilih, masyarakat, dan bangsa atau daerahnya setidaknya lima tahun ke depan. Dengan begitu, kita bukan lagi memilih yang terbaik di antara yang terjelek. Tapi, memilih untuk mencegah dan menghambat politik dinasti.&nbsp;(*) <hr /> *) UMAR SHOLAHUDIN, Dosen Sosiologi Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Tren politik kekerabatan atau dinasti menjadi gejala neopatrimonialistik dalam masyarakat politik modern. Benihnya sudah lama berakar.

Mencegah Politik Dinasti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/rajapaksa.png" alt="Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa. (Image: Reuters/File) Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa. (Image: Reuters/File)" width="100%">
<figcaption>Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa. (Image: Reuters/File) Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa. (Image: Reuters/File)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga April 2022, dinasti Rajapaksa masih mendominasi politik Sri Lanka sebelum protes jalanan terhadap kelangkaan bahan bakar dan makanan mulai lepas kendali.  Presiden Gotabaya Rajapaksa memutuskan meninggalkan negara itu pada Rabu pagi (13/7), tanpa meninggalkan seorang pun dari anggota keluarga termasyhur itu dalam posisi berkuasa. Rajapaksa bersumpah bulan lalu untuk tetap bertahan sampai akhir masa jabatan lima tahunnya pada 2024, meskipun selama masa jabatannya memicu kemarahan rakyat.  Ribuan warga Sri Lanka menyerbu kediaman resminya pada Sabtu, memaksanya lari tunggang langgang untuk bersembunyi dan setuju untuk mundur. Dia menyatakan akan mundur Rabu ini (13/7).  "Suatu hari ini pasti terjadi," kata Mallawaara Arachchi, pensiunan insinyur berusia 73 tahun, saat dia ikut berkeliaran di sekitar kediaman resmi perdana menteri yang pernah ditempati oleh kakak laki-laki Rajapaksa, Mahinda. Tapi kediaman megah itu sekarang juga telah diduduki oleh para pengunjuk rasa. "Mereka telah merampok segalanya dari rakyat. Tetapi dengan perginya keluarga (Rajapaksa) itu, "kita akan menjadi negara terbaik di dunia dalam waktu dekat,’’ serunya.  Mahinda mengundurkan diri pada Mei, sehingga ikut pula mengakhiri tugas putranya Yoshith sebagai kepala staf. Putranya yang lain, Namal, kakak laki-laki Chamal dan adik laki-laki Basil dan Shasheendra, sudah lebih dulu mengundurkan diri sebagai menteri pada April.  Mantan menteri keuangan Basil, yang juga memegang kewarganegaraan AS, sempat dicegat di bandara ketika akan melarikan diri dari negara itu pada Selasa (12/7) oleh pejabat imigrasi karena khawatir dengan tanggapan warga jika dia diizinkan pergi.  Negara berpenduduk 22 juta itu hampir tidak memiliki sisa dolar untuk mengimpor bahan bakar, gagal membayar miliaran dolar pinjaman luar negeri, inflasi mencapai 54,6 persen bulan lalu dengan prediksi yang lebih mengerikan, sementara sekolah dan kantor terpaksa tutup untuk menghemat bensin dan solar.  Ini adalah krisis politik dan ekonomi yang paling buruk yang melanda negara itu sejak kemerdekaannya pada 1948, termasuk selama perang saudara yang brutal di mana Gotabaya Rajapaksa, waktu itu sebagai menteri pertahanan, mengomandoi penumpasan pemberontak Macan Tamil pada 2009.  Sebagian besar kesalahan atas krisis tersebut ditimpakan pada pandemi Covid-19 yang menekan industri pariwisata dan mengeringkan arus pengiriman uang dari warga Sri Lanka yang bekerja di luar negeri. Kebijakan pemotongan pajak yang diterapkan Rajapaksa justru meninggalkan lubang dalam bagi pendapatan negara dan larangan pupuk kimia merusak tanaman. Kebijakan itu akhirnya dicabut.  Pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket penyelamatan diperkirakan baru akan membuahkan hasil akhir tahun ini atau paling cepat tahun berikutnya, sehingga mendorong Sri Lanka untuk mencari lebih banyak bantuan dari tetangga mereka, India dan Tiongkok.  Parlemen Sri Lanka akan memilih presiden baru pada 20 Juli.  Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe juga telah menawarkan untuk mengundurkan diri, dan jika itu terjadi, ketua parlemen akan menjadi penjabat presiden selama beberapa hari sesuai dengan konstitusi sebelum pemilihan selesai.  ’’Sri Lanka berada di wilayah yang belum bisa dibayangkan, kami belum pernah melihat tingkat volatilitas ini,” kata Bhavani Fonseka, peneliti senior di lembaga think tank Center for Policy Alternatives yang berbasis di Kolombo.  "Kecuali presiden dan perdana menteri mengundurkan diri, kami melihat ketidakstabilan yang berkepanjangan. Apa yang telah kami lihat sejauh ini tidak akan berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang bisa terjadi nanti," kata Fonseka. (*)

Kisah Dinasti Rajapaksa di Sri Lanka yang Berakhir secara Memalukan

dinasti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dinasti