<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/100_pendi-1222979217.jpg" alt="BAHAS PROGRAM UNGGULAN: Prabowo dan Gibran menghadiri penyerahan DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) 2025 serta peluncuran e-katalog veris 6.0 di Istana Negara, Selasa (10/12). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>BAHAS PROGRAM UNGGULAN: Prabowo dan Gibran menghadiri penyerahan DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) 2025 serta peluncuran e-katalog veris 6.0 di Istana Negara, Selasa (10/12). (SETPRES)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025. Meski disusun pada masa pemerintahan Joko Widodo, DIPA dan TKD itu telah mengakomodasi program-program Prabowo.</p> <p>Dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penyusunan APBN 2025 telah melalui tahap konsultasi dengan berbagai pihak. "Pemerintah bersama DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan presiden terpilih agar program pembangunan prioritas dapat diakomodasi secara optimal dalam APBN 2025," ujar perempuan yang akrab disapa Ani itu.</p> <p>Sementara itu, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran 2025. "Di Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah, jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,&rdquo; jelas Prabowo.</p> <p>Dia mengungkapkan, perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan. &rsquo;&rsquo;Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, dan ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Prabowo menegaskan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Saat ini pemerintah merumuskan langkah-langkah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat dirasakan secara adil dan merata. <strong>(lyn/c7/oni)</strong></p>

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran 2025.

Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama Alokasi APBN 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/perumahan-ilustrasi-2963319461.jpg" alt="Ilustrasi Perumahan. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Perumahan. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara resmi telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 senilai Rp 5,274 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri PKP Maruar Sirait menyampaikan penyerahan DIPA tersebut merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025 sehingga diharapkan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat bisa segera berjalan di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, dirinya juga akan terus mendorong semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk membangun rumah rakyat. Salah satunya dengan menggandeng sejumlah pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015401864/cara-klaim-asuransi-korban-tertimpa-pohon-di-jakarta">Cara Klaim Asuransi Korban Tertimpa Pohon di Jakarta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman - teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis," kata Menteri Ara usai menghadiri penyerahan DIPA tahun 2025 di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan seluruh program prioritas Prabowo telah tertampung dalam anggaran belanja 2025 yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR sebesar Rp3.621,3 triliun atau meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun. Ditujukkan untuk mendorong program prioritas pemerintah. Di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan," kata Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih rinci, bendahara negara ini mengungkapkan sejumlah program unggulan 2025 telah ditampung di APBN 2025. Seperti, program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Arahan Bapak Presiden mengenai prioritas dan fokus program pemerintah akan terus menjadi pegangan bagi alokasi dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah untuk tahun 2025," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu juga mengatakan, dalam APBN 2025 sudah menampung dana transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sejalan dengan instruksi presiden mengenai pentingnya keselarasan belanja pusat dan daerah. Selain itu dalam hal penataan anggaran dan review, kata Menkeu, penerapannya masih melibatkan dengan menggandeng para menteri koordinator untuk dapat dilaporkan dan diputuskan oleh Presiden Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terutama di bidang anggaran pendidikan dan anggaran infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan termasuk program pemberian makanan bergizi dan ketahanan energi harus dilakukan bersama-sama dengan menteri koordinator untuk dapat dilaporkan dan diputuskan oleh Presiden," pungkasnya.</div>

Kementerian PKP secara resmi telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 senilai Rp 5,274 triliun.

Kementerian PKP Terima DIPA Tahun 2025 Senilai Rp 5,2 Triliun, Salah Satunya untuk Implementasi Program 3 Juta Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/prabowo-indonesia-emas-2763483022.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju sebelum 2045. (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju sebelum 2045. (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kepada seluruh Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (Pemda).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada momen itu, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat, kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,&rdquo; kata Prabowo saat Penyerahan Secara Digital DIPA dan Buku Alokasi TKD serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015408908/kerja-kerasnya-terbayar-5-shio-ini-akan-diterjang-badai-rezeki-hingga-tagihannya-terbayar-lunas-dan-hidup-kaya">Kerja Kerasnya Terbayar: 5 Shio ini akan Diterjang Badai Rezeki Hingga Tagihannya Terbayar Lunas dan Hidup Kaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia juga mengimbau seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien dan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif demi kepentingan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,&rdquo; imbaunya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas utama pemerintah. Ia menekankan pentingnya negara menjamin kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya berkeyakinan tidak ada negara yang aman kalau negara itu tidak bisa menjamin makan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, masalah ketahanan pangan ini menjadi prioritas utama,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015408347/ada-dino-dokar-hingga-rainbow-slide-ini-ragam-wahana-baru-thp-kenjeran-surabaya-yang-wajib-dicoba-saat-libur-nataru">Ada Dino Dokar hingga Rainbow Slide, Ini Ragam Wahana Baru THP Kenjeran Surabaya yang Wajib Dicoba saat Libur Nataru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, mantan Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo ini juga mendorong pengembangan lumbung pangan nasional hingga tingkat desa sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan. Ia menilai, lumbung pangan merupakan tradisi kearifan lokal yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita ribuan tahun. Kita belajar tiap desa punya lumbung desa, semua suku, semua daerah di nusantara ini. Lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain swasembada pangan, Presiden juga menyoroti pentingnya swasembada energi. Ia menyebutkan, hanya sedikit negara yang berpotensi mencapai swasembada energi, termasuk Indonesia, bersama Brazil dan Kongo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita harus pandai manfaatkan karunia ini. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh malas, dan kita tidak boleh mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak produktif,&rdquo; pungkasnya.</div>

Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan APBN kepada seluruh kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Tekankan Efisiensi Penggunaan APBN, Prabowo Resmi Serahkan DIPA Tahun 2025 ke Seluruh Kementerian dan Lembaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/IMG_20240124_174857-4179232142.jpg" alt="Sidang kasus dugaan korupsi dana DIPA Akpol Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (24/1)." width="100%">
<figcaption>Sidang kasus dugaan korupsi dana DIPA Akpol Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (24/1).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Saksi kasus dugaan korupsi dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Akademi Kepolisian Semarang mengungkap adanya kebiasaan turun-temurun meminjam bendera penyedia barang dan jasa yang dibayar dengan <em>fee</em> sebesar 3 persen.</p> <p>Direktur CV Usaha Mandiri Nur Hidayat saat diperiksa sebagai saksi pada sidang lanjutan dengan terdakwa Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang Mardiyono membenarkan nama perusahaannya dipinjam satuan kerja di Akpol untuk pencairan anggaran.</p> <p>&rdquo;Setelah ada pengajuan kegiatan, kemudian dana ditransfer langsung oleh KPPN&nbsp;(Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) kepada kami,&rdquo; kata Nur Hidayat dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Judi Prasetya di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (24/1).</p> <p>Setelah dana tersebut cair, jelas&nbsp;dia, selanjutnya diserahkan kembali dalam bentuk tunai ke satuan kerja yang mengajukan dengan dipotong 3 persen. &rdquo;Uang dikembalikan, pekerjaan selanjutnya mereka yang melaksanakan sendiri,&rdquo; tambah Nur Hidayat seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Nur Hidayat mengaku perusahaan penyedia barang dan jasa miliknya itu sudah menjalankan praktik pinjam bendera dengan imbalan <em>fee</em> 3 persen sejak 2015 hingga 2018. Atas <em>fee</em> yang diterima tersebut, saksi mengaku telah diminta penyidik Polri untuk mengembalikan uang Rp 223 juta.</p> <p>Keterangan serupa disampaikan Pembantu Bendahara Bidang Hukum Akpol Suparni yang mengakui penyedia barang dan jasa dipinjam bendera perusahaannya dengan imbalan <em>fee</em> sebesar 3 persen.</p> <p>&rdquo;Dana dari KPPN turun ke rekanan, kemudian satker&nbsp;(satuan&nbsp;kerja) memperoleh uang dari rekanan,&rdquo; kata Suparni.</p> <p>Saksi juga mengaku membawa CV Krida Jaya Sejahtera milik anaknya sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa di Akpol sejak 2016 hingga 2018.</p> <p>Selain itu, saksi Suparni&nbsp;juga menyebut perusahaan tersebut sudah diminta mengembalikan uang oleh penyidik yang disebut sebagai <em>fee</em> yang pernah diterima selama benderanya dipinjam Akpol Semarang.</p> <p>Sebelumnya, Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akpol Semarang Mardiyono didakwa melakukan korupsi dana DIPA untuk lembaga pendidikan calon polisi tersebut. Besaran dana yang diduga dikorupsi dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 mencapai Rp 615 juta.</p>

Saksi kasus dugaan korupsi dana DIPA Akpol Semarang ungkap kebiasaan pinjam bendera penyedia barang dan jasa yang dibayar fee 3 persen

Saksi Sebut Praktik Fee 3 Persen untuk Rekanan di Akpol Sudah Turun-temurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tahun-depan-kppn-malang-salurkan-dipa-rp-1438-triliun_m_176327.jpeg" alt="Wali Kota Malang Moch Anton (dua dari kanan) menerima penyerahan DIPA 2018 di Kantor KPPN Malang, Rabu (20/12)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Malang Moch Anton (dua dari kanan) menerima penyerahan DIPA 2018 di Kantor KPPN Malang, Rabu (20/12).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mendapat jatah menyalurkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 14,38 triliun pada 2018. Rinciannya, DIPA untuk belanja kementrian/lembaga sebesar Rp 7,13 Triliun. Kemudian DIPA Dana Transfer ke Daerah termasuk Dana Desa sebesar Rp 7,25 triliun.</p><br /> <p>Di wilayah kerja KPPN Malang, ada lima daerah yang mendapat 172 DIPA pada tahun depan. Kota Malang 55 DIPA sebesar Rp 4,42 triliun, Kabupaten Malang sebesar Rp 1,62 triliun, Kota Batu sebesar Rp 284 miliar, Kota Pasuruan sebesar Rp 287 miliar, dan Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 503 Miliar.</p><br /> <p>Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur (Jatim) R Wiwin Istanti mengimbau, 132 satuan kerja (satker) yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di wilayah KPPN Malang agar menggunakan anggaran dengan efektif dan efisien. Sehingga program kerja perbaikan pelayanan pada masyarakat semakin prima.</p><br /> <p>DIPA untuk 2018 sengaja diberikan lebih cepat. Harapannya seluruh satker bisa segera menyusun kegiatan untuk tahun depan. "Kami tidak hanya mengejar tingginya penyerapan anggaran. Tetapi penggunaan anggarannya harus sesuai. Sudah saatnya melakukan belanja lebih berkualitas," kata Wiwin usai penyerahan DIPA tahun 2018 di Kantor KPPN Malang, Rabu (20/12).</p><br /> <p>Selama ini, salah satu kendala penyerapan anggaran karena waktu yang kurang efisien. "Perilaku belanja satker selama lima tahun terakhir biasanya landai di awal tahun. Namun meningkat di pertengahan tahun. Hal itu harus diperbaiki bersama. Supaya penyerapan anggaran lebih proporsional," imbau Wiwin.</p><br /> <p>Hingga pertengahan Desember 2017, penyerapan DIPA di Jatim masih sekitar 83 persen. "Di akhir tahun ini, diprediksi penyerapannya bisa mencapai 90 persen," lanjut Wiwin.</p><br /> <p>Selanjutnya, Kepala KPPN Malang Susanto mengimbau pada satker pengguna anggaran untuk segera mengembalikan sisa uang yang sudah tidak digunakan pada kas negara. Paling lambat pada 29 Desember 2017. "Kasatker juga harus mendorong operatornya untuk melakukan rekonsiliasi dengan e-Rekon untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik," tegas Susanto.</p><br /> <p>Sementara itu, Wali Kota Malang Moch Anton menyatakan, pemerintah daerah berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dan memperkuat sinkronisasi dalam hal penyerapan anggaran. "Selain peningkatan kualitas APBD, penyerapan anggaran juga harus tepat waktu. Sehingga pelaksanaan kegiatan bisa selesai tepat waktu," tutur Anton.</p><br /> <p>Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga bertekad untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. "Saat ini harus fokus menggunakan anggaran pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata pada masyarakat," pungkas Anton.</p>

Tahun Depan, KPPN Malang Salurkan DIPA Rp 14,38 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/gubernur-sumsel-tahan-dipa-tujuh-daerah_m_176115.jpeg" alt="Gubernur Sumsel Alex Noerdin saat menerima DIPA dari Kanwil Perbendaharaan." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Alex Noerdin saat menerima DIPA dari Kanwil Perbendaharaan.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin geram dengan ketidakhadiran sejumlah kepala daerah saat penyerahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA). Sebagai bentuk pembelajaran, Alex Noerdin pun menahan sebagian DIPA dari total penerima 17 kabupaten/kota. "Ada tujuh daerah yang kami tahan sementara. Karena kepala daerahnya tidak hadir," kata Alex Noerdin saat ditemui usai penyerahan DIPA di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (19/12).</p><br /> <p>Ketujuh daerah adalah Prabumulih, Muara Enim, PALI, Musirawas Utara (Muratara), OKU Selatan, Empat Lawang, dan OKI. DIPA baru diberikan jika kepala daerah mengambil langsung. Jika tidak hadir , pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel akan terus menahan DIPA tersebut. Seorang kepala daerah harus tahu mana yang menjadi prioritas. "Di dalam undangan juga wajib dihadiri (kepala daerah), bukan diwakilkan baik wakil bupati maupun sekda," tandas Alex Noerdin.</p><br /> <p>Peristiwa ini sama halnya dengan penyerahan DIPA di Istana Presiden. Beberapa gubernur tidak hadir. Sehingga DIPA terpaksa ditahan sampai gubernur tersebut mengambilnya langsung. "Kami berharap ini menjadi pelajaran bagi kepala daerah agar lebih memprioritaskan yang penting," ujarnya.</p><br /> <p>DIPA yang telah diserahkan antara lain untuk Kabupaten OKU Induk, Kota Palembang, Pagaralam, Muba, Lahat, Musirawas, Ogan Ilir, OKUT, dan Banyuasin. Penyerahan DIPA lebih awal ini agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah dapat lebih baik lagi dari tahun 2017.</p><br /> <p>Selain itu, Alex Noerdin berharap agar anggaran yang diterima dapat difokuskan untuk memperbaiki mutu pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan daerah. "Kami juga berharap agar pemda dapat mengedepankan efisiensi dalam penggunaan anggaran," harapnya.</p><br /> <p>Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel Sudarso menambahkan, pihaknya menyerahkan alokasi DIPA untuk lembaga di Sumsel sebesar Rp 13,51 triliun. Dana tersebut meningkat dari sebelumnya yang hanya Rp 12,38 triliun.</p><br /> <p>Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 4,43 triliun atau 32,81 persen. Kemudian belanja barang sebesar Rp 5,43 triliun atau 40,21 persen, dan belanja modal sebesar Rp 3,63 triliun atau 26,87 persen. Sedangkan untuk belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 13,56 triliun atau sebesar 0,10 persen.</p><br /> <p>Selain itu, pihaknya juga menyerahkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 62 miliar kepada Pemprov Sumsel dan 14 kabupaten/kota se-Sumsel. Lantaran memenuhi beberapa kriteria seperti mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebelum 31 Desember.</p><br /> <p>Kemudian menyerahkan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 28,57 triliun. "Kami berharap pemda segera melakukan peningkatan lelang pekerjaan sehingga dana yang ditransfer segera tersalurkan," tutup Sudarso.</p>

Gubernur Sumsel Tahan DIPA Tujuh Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/gubernur-minta-proses-lelang-dipercepat_m_174880.jpeg" alt="Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyerahkan secara simbolis DIPA pada 20 Satuan Kerja di Provinsi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (14/12)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyerahkan secara simbolis DIPA pada 20 Satuan Kerja di Provinsi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (14/12).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong>- Provinsi Sumatera Barat mendapat jatah alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 10,84 triliun yang akan disalurkan melalui 725 Satuan Kerja dari 47 Kementerian/Lembaga pada tahun 2018. Angka tersebut naik sebesar Rp 370 miliar dibandingkan tahun 2017.</p><br /> <p>Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meminta, seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi vertikal di Sumatera Barat yang telah menerima DIPA dan daftar alokasi dana transfer ke daerah, agar segera menindaklanjutinya dengan menyusun program kegiatan. Sehingga proses pembangunan cepat berlangsung.</p><br /> <p>"DIPA sudah diterima, yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa cepat programkan. Sehingga, lelang bisa dilakukan cepat di awal tahun," katanya usai menyerahkan DIPA dan daftar alokasi dana transfer ke daerah pada Bupati/Wali Kota serta perwakilan Instansi vertikal wilayah Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (14/12).</p><br /> <p>"Jika ada perubahan struktur di satuan kerja perangkat daerahnya, segera buat surat baru siapa Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggarannya. Agar ketiadaan KPA dan PA tidak jadi alasan keterlambatan," sambung Irwan lagi.</p><br /> <p>Jika lelang kegiatan dilakukan dengan cepat otomatis realisasi kegiatan terlaksana cepat pula. Hal ini juga menjadi harapan Presiden Joko Widodo. Sehingga, anggaran yang digelontorkan ke daerah mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan cepat.</p><br /> <p>"Khususnya infrastruktur, harus cepat tendernya. Jangan sampai selesai tender bulan Mei, pengerjaan di bulan Juni, akhirnya tidak tuntas," tegas Irwan.</p><br /> <p>Disamping itu, Irwan juga berpesan pada Bupati/Wali Kota, agar tidak menerima apapun alasan keterlambatan pengadaan barang dan jasa dari bawahannya. Sebab, pekerjaan pengadaan sudah menjadi kerja rutin setiap tahun anggaran.</p><br /> <p>"Kalau dicari alasan, seribu bisa didapat. Saya di lingkungan Provinsi tidak menerima alasan keterlambatan. Ini kerja rutin sudah puluhan tahun, bisa diantisipasi kendalanya sejak awal," tegasnya.</p>

Gubernur Minta Proses Lelang Dipercepat

dipa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dipa

Berita Terkini