<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-RAMP-CEK-GMF-AEROASIA-FED-4.jpg" alt="Pihak Garuda Indonesia melakukan self ramp cheking terhadap armadanya dalam melayani pemudik pada Lebaran 2019. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pihak Garuda Indonesia melakukan self ramp cheking terhadap armadanya dalam melayani pemudik pada Lebaran 2019. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Garuda Indonesia (Persero) menyiapkan sejumlah kebijakan baru setelah terungkapnya skandal penyelundupan Harley-Davidson. Di bawah komando Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Fuad Rizal, maskapai pelat merah tersebut berusaha menjaga operasional perusahaan hingga pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 22 Januari 2020.  Kemarin (12/12) Fuad bersama lima pelaksana harian (Plh) direktur Garuda Indonesia menghadap Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, direksi sementara diminta menjaga operasional perusahaan agar tetap berjalan baik. Erick juga berpesan untuk tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).  ”Untuk operasional, kami sudah lakukan koordinasi dengan Kemenhub dan pihak terkait. Dengan dukungan karyawan dan rekan di Garuda, insya Allah untuk peak season Natal dan tahun baru, kami bisa lewati,” jelas Fuad di Kementerian BUMN.  Fuad menuturkan, jajaran direksi berjanji mengkaji ulang beberapa kebijakan perusahaan yang dinilai merugikan karyawan Garuda. Salah satunya, mutasi dan rotasi karyawan. Sebagai informasi, di bawah kepemimpinan Ari Askhara (Dirut sebelumnya), beberapa karyawan –termasuk pramugari Garuda– kerap dimutasi dan dirotasi tanpa alasan yang jelas.  Ke depan dilakukan pemulihan ketentuan yang selama ini berpotensi melanggar aturan undang-undang dan peraturan kerja bersama di Garuda. ”Untuk rotasi karyawan, kami akan tinjau ulang dan kami kembalikan sesuai kebutuhan operasional,” imbuh Plh Direktur Human Capital Garuda Aryaperwira Adileksana.  Selain persoalan rotasi dan mutasi, Plh Direktur Operasi Garuda Tumpal Manumpak Hutapea mengungkapkan, kebijakan yang mengharuskan awak kabin terbang pp untuk rute luar negeri secara bertahap akan dihapus. Dengan demikian, seperti kebijakan sebelumnya, mereka akan kembali mendapat fasilitas penginapan. ”Jadi, kami kembalikan lagi mereka (awak kabin, Red) untuk menginap di stasiun di luar negeri. Kami akan tetap menjaga safety di penerbangan dan kualitas penerbangan,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/plt-dirut-garuda-600x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Plt Dirut Garuda Indonesia Fuad Rizal. (Haritsah Almudatsir/Jawa Pos)  Sejumlah rute penerbangan yang dinilai tidak menguntungkan juga akan dikaji untuk ditutup. Misalnya, rute penerbangan ke Eropa. Salah satu rute yang sudah pasti distop adalah Jakarta–London. Sementara itu, rute Jakarta–Amsterdam masih beroperasi. ”Business model kami evaluasi. Kami hanya akan terbang sesuai kompetensi, yang terkuat di mana. Kami tinjau Eropa karena long haul itu banyak player-nya. Jadi, kami evaluasi bersama,” kata Plh Direktur Niaga Garuda Pikri Ilham Kurniansyah.  Untuk itu, lanjut Pikri, pihaknya akan melakukan restrukturisasi. Fokus bisnis Garuda akan diperkuat di rute domestik. Kemudian, menyasar rute-rute ke Timur Tengah, Asia, dan Asia Tenggara. ”Domestik itu backbone kami. Jadi, itu akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Indonesia dengan pesawat-pesawat terbaru kami juga. Juga bagaimana membuat perusahaan ini lebih sehat,” paparnya.  Di bagian lain, karyawan Garuda Indonesia dari berbagai divisi yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) mengajak untuk bersama-sama menyelamatkan Garuda Indonesia sebagai maskapai paling penting di Indonesia. ”Garuda Indonesia adalah flag carrier-nya Indonesia. Jadi, tugas menyelamatkan Garuda Indonesia bukan cuma tanggung jawab karyawan, tetapi juga tanggung jawab kita semua,” kata Ketua Sekarga Tommy Tampatty kemarin.  Saat ini, kata Tommy, serikat pekerja yang terdiri atas Asosiasi Pilot Garuda (APG), Serikat Pekerja Garuda Indonesia (Sekarga), dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia tengah meningkatkan kerja sama untuk memastikan pengoperasian dan pelayanan penerbangan tetap berjalan dengan baik di tengah terpaan isu miring terhadap Garuda.

Setelah Pencopotan Dirut, Garuda Benahi Aturan Terbang Awak Kabin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/pesawat-garuda-indonesia-frizal.jpg" alt="TEKANAN FINANSIAL: Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEKANAN FINANSIAL: Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelundupan motor Harley-Davidson dan sepeda Brompton dipastikan tidak hanya berujung pada pencopotan Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara). Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia menegaskan bakal memberhentikan semua direktur yang terlibat.  Kesepakatan tersebut dicapai setelah pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia kemarin (7/12). Pencopotan dilakukan setelah komite audit selesai melakukan pendalaman.  Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol menjelaskan, pihaknya telah menetapkan dan mengeluarkan keputusan pemberhentian Ari Askhara selaku Dirut Garuda Indonesia yang berlaku sejak 5 Desember 2019. Pada saat yang sama, dewan komisaris juga mengambil keputusan mengangkat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia Fuad Rizal sebagai Plt Dirut PT Garuda Indonesia.  Nah, beberapa hal lain disepakati Dewan Komisaris Garuda Indonesia bersama menteri BUMN kemarin. ”Pertama, akan memberhentikan sementara semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Brompton,” tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Penyelundupan-Harley-Davidson-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="BARANG BUKTI: Harley-Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan yang menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Harley-Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan yang menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> BARANG BUKTI: Harley-Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan yang menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).(Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Selanjutnya, disepakati bahwa akan ditunjuk pelaksana tugas untuk jabatan direksi yang diberhentikan. ”Komite audit PT Garuda Indonesia tetap melakukan investigasi lanjutan terhadap kasus yang dimaksud,” katanya.  Sahala meminta seluruh karyawan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/07/12/2019/pesawat-angkut-mobil-ferrari-ini-penjelasan-garuda/">Garuda Indonesia</a> tetap menjalankan tugas seperti biasa. Dewan komisaris tidak ingin para karyawan terganggu dengan adanya restrukturisasi tersebut dan tetap memberikan pelayanan terbaik untuk para penumpang pesawat Garuda.  Namun, Sahala masih menyimpan nama-nama direktur yang akan diberhentikan. Dia hanya kembali menegaskan bahwa keputusan dijatuhkan kepada direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung. ”Nanti kita sampaikan jika sudah ada keputusan dewan komisaris,” ujarnya berkelit.  Pun saat awak media menyinggung tiga direktur yang tercatat dalam manifes penumpang penerbangan Garuda Indonesia GA9721 dari Toulouse, Prancis, yang membawa spare part <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/12/2019/nasib-barang-bawaan-garuda-dilelang-dihibahkan-atau-dimusnahkan/">Harley-Davidson</a> dan sepeda Brompton tersebut, Sahala enggan menjawab. Dia menyatakan, penyelidikan masih berlangsung. ”Nanti itu (investigasi, Red) dilakukan komite audit. Tentu ada dilakukan pendalaman. Kita tidak mau terburu-buru,” ucapnya.  Selain Ari Ashkara, dalam manifes penumpang pesawat tersebut memang ada nama direksi Garuda. Yakni, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Bisnis Mohammad Iqbal, serta Direktur Human Capital Heri Akhyar. Ada juga Aircraft Maintenance Planner Garuda Indonesia Nova Wijayanti P.  Dugaan yang mengarah kepada <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/12/2019/usut-semua-direktur-garuda/">tiga direktur</a> yang terbang bersama Ari Askhara itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga membeberkan, sebenarnya direksi Garuda Indonesia tersebut terbang ke Prancis untuk menjemput pesawat belum seizin Kementerian BUMN. ”Keempat direktur ini kalau menurut komite audit yang ditandatangani komisaris Garuda, tidak mendapat izin dinas dari Kementerian BUMN. Jadi, belum ada izin dari Kementerian BUMN,” ungkap Arya.  Sementara itu, Fuad Rizal irit bicara perihal pengangkatan dirinya sebagai Plt Dirut Garuda Indonesia. ”Saya menjalankan mandat dari Pak Menteri (BUMN) melalui komisaris untuk menjalankan perusahaan sampai dilaksanakannya RUPSLB. Mohon dukungan dari masyarakat, biar adem kita kerjanya,” tutur Fuad menjawab pertanyaan Jawa Pos kemarin.  Fuad duduk di jajaran direksi Garuda Indonesia sejak 2015. Dia menjabat direktur keuangan dan perbendaharaan Garuda Indonesia hingga September 2018. Kemudian, Fuad ditunjuk sebagai direktur keuangan dan manajemen risiko hingga saat ini didapuk sebagai Plt Dirut.  Garuda Indonesia sudah menyatakan bahwa penetapan resmi atau definitif direktur utama PT Garuda Indonesia akan dilaksanakan melalui RUPSLB. Sebab, Garuda Indonesia adalah perusahaan terbuka. Menurut Sahala, RUPSLB akan dilaksanakan sekitar 45 hari setelah Garuda Indonesia meminta izin atau pengajuan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ”Itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengajuannya hari Senin (9 Desember, Red). Jadi, 45 hari dari Senin,” kata Sahala.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/dilelang-750x409.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Karangan bunga untuk Menteri BUMN Erick Thohir di halaman Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (6/12/2019). Karangan bunga tersebut sebagai bentuk apresiasi publik kepada kementerian yang dipimpin Erick Thohir yang sudah bersikap tegas terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia Ary Ashkara. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  KPK-Polri  Pada bagian lain, Polri dan KPK turut memantau kasus penyelundupan motor Harley-Davidson dan sepeda Brompton dalam pesawat Garuda. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menuturkan, Polri bisa menangani kasus itu. Namun, Ditjen Bea Cukai juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). ”PPNS ini juga bisa menanganinya,” tutur dia.  Polri, kata dia, bisa memberikan asistensi melalui Korwas PPNS Mabes Polri. ”Kita kemungkinan kedepankan PPNS,” terangnya. Yang pasti, Polri siap bila diminta bantuan untuk menangani kasus tersebut.  Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya menunggu perkembangan penanganan kasus penyelundupan di pesawat Garuda. Bila ditemukan indikasi korupsi, KPK hanya akan melakukan supervisi atas penyidikan yang dilakukan. ”Kalau hanya melanggar Undang-Undang Pajak dan Bea Cukai, itu masih kewajiban mereka (penyidik PNS di lingkungan pajak dan bea cukai, Red),” ujarnya.  KPK terbuka bila petugas Bea Cukai meminta bantuan untuk menelusuri indikasi korupsi dalam penyelundupan tersebut. ”(KPK) tidak harus turun sendiri,” papar komisioner asal Magetan itu.

Kasus Penyelundupan Harley: 3 Direktur Garuda Menyusul Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilot-garuda-jangan-mogok-apalagi-saat-mudik_m_217069.jpeg" alt="Pesawat Garuda Indonesia ketika diparkir di hanggar Bandara Soekarno Hatta." width="100%">
<figcaption>Pesawat Garuda Indonesia ketika diparkir di hanggar Bandara Soekarno Hatta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungan pada pencopotan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) terus mengalir. Dukungan tersebut datang dari para karyawan Garuda yang tergabung dalam Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi).  Bukan itu saja. Dukungan serupa bahkan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Jokowi menyebut langkah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari sudah tepat. ”Sudah diputuskan oleh menteri BUMN. Udah, itu tegas sekali,” ujarnya setelah meresmikan tol JORR 2 ruas Kunciran–Serpong di Gerbang Tol Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemarin (6/12).  Jokowi menambahkan, pemecatan tersebut memberi pesan yang sangat kuat agar perbuatan tersebut tidak terulang. Bukan hanya di tubuh Garuda, melainkan juga di semua BUMN. ”Sudah tegas banget. Menteri BUMN sudah tegas sekali. Sudah itu pesan untuk semuanya. Jangan main-main,” tuturnya.  Terkait Dirut definitif garuda yang baru, mantan wali kota Solo itu enggan berkomentar. Dia menyerahkan kepada menteri BUMN. ”Tanyakan ke menteri BUMN. Ini ada,” kata Jokowi seraya menunjuk Erick Thohir.  Di tempat terpisah, Ikagi menyambut positif keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Ari Askhara. Mereka menilai, kepemimpinan Ari cenderung kontroversial serta merugikan perusahaan dan pegawai. ”Kami sangat mendukung respons cepat Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus penyelundupan di pesawat Garuda,” ujar Ketua Ikagi Zaenal Muttaqin saat konferensi pers di Jakarta kemarin (6/12). Sebagaimana diketahui, Erick Thohir menuding Ari memanfaatkan jabatannya untuk menyelundupkan Harley-Davidson di pesawat baru Garuda. Dengan alasan itu pula, Erick mencopot Ari dari jabatannya.  Lebih lanjut Zaenal membeberkan, ada sejumlah kebijakan kontroversial Ari selama memimpin Garuda. Antara lain, Ari diduga memalsukan laporan keuangan perusahaan pada 2018.  Kebijakan kontroversial lain yang merugikan awak kabin secara langsung, antara lain, mempersulit terjadinya perjanjian kerja bersama (PKB) antara manajemen dan pekerja, menjatuhkan larangan terbang atau grounded kepada para pengurus serikat pekerja, mem-PHK beberapa awak kabin tanpa alasan yang jelas, hingga membentuk serikat pekerja tandingan yang membela kepentingannya. ”Cukup banyak kebijakan aneh selama Pak Ari menjabat Dirut Garuda yang merugikan awak kabin. Maka dari itu, kami bersyukur Pak Erick memecatnya,” tegas Zaenal.  Pihaknya juga meminta Kementerian BUMN mengusut tuntas keterlibatan jajaran direksi lain yang berupaya melakukan hal serupa dengan Ari Askhara. ”Masih banyak jajaran direksi yang berupaya melakukan langkah-langkah merugikan awak kabin dan juga terhadap perusahaan, anak perusahaan, karyawan, hingga secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat sebagai penumpang,” urainya.  Sementara itu, Kementerian BUMN masih menunggu hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan oknum lain yang tersangkut kasus tersebut. Menurut dia, kasus itu tidak hanya masuk ke ranah perdata, tapi juga pidana mengingat adanya kerugian.  Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunggu rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk memecat Ari Askhara. Sebab, Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang keputusan akhirnya berada di tangan pemegang saham. ”Mau tidak mau, lewat RUPS. Nanti kami lihat juga bagaimana Dirut Garuda yang sekarang, apakah dia langsung mundur atau menunggu RUPS,” ujarnya.  Kementerian BUMN memastikan pelaksana tugas (Plt) direktur utama Garuda Indonesia diserahkan kepada Fuad Rizal yang saat ini menjabat direktur keuangan dan manajemen risiko. Arya menegaskan, Fuad Rizal ditunjuk karena tidak terlibat dengan skandal penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Brompton. ”Yang pasti, Pak Fuad nggak ada ikut kemarin, sementara kan kita mau operasional jalan juga,” terang Arya.  Arya hanya kembali menegaskan bahwa pencopotan Dirut Garuda merupakan bukti bahwa Menteri Erick sedang membuktikan komitmennya untuk ”bersih-bersih” BUMN. Sebab, yang jadi fokus ke depan, menurut Arya, tak boleh lagi adanya penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat BUMN.  ”Di era Erick Thohir, figur komisaris akan jadi peran sentral pengembangan BUMN. Komisaris bakal punya wewenang mewah dengan mengaudit seluruh sendi BUMN tempat mereka ditugaskan. Merekalah yang jadi perpanjangan tangan kementerian untuk audit,” ungkap Arya.  Hingga tadi malam, Ari Askhara belum bisa dimintai konfirmasi. Jawa Pos beberapa kali menghubungi Ari untuk mendapatkan tanggapan langsung mengenai tuduhan penyelundupan Harley-Davidson dan pemecatan dirinya. Nomor teleponnya aktif, tapi dia tidak menjawab telepon Jawa Pos. Pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas.  Sementara itu, VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan menegaskan bahwa Dewan Komisaris Garuda Indonesia kemarin menyampaikan SK Dewan Komisaris No DEKOM/SKEP/ 011/2019 tanggal 5 Desember 2019. Secara garis besar, SK itu menetapkan Fuad Rizal sebagai Plt Dirut Garuda Indonesia.  Menurut Ikhsan, penetapan Fuad sebagai Plt Dirut Garuda Indonesia berlaku hingga dilaksanakannya RUPSLB. Fuad bertugas memastikan kegiatan bisnis dan operasional tetap berjalan sesuai rencana kerja perseroan.

Usut Semua Direktur Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/erick-thohir-MYS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak segan-segan akan mencopot direksi PT Garuda Indonesia Tbk (Persero). Hal ini dilakukan jika, direksi terbukti bersalah dalam kasus penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.  “Ya bisa saja. Tentu itu dengan bukti. Setiap individu itu punya keluarga, punya sanak saudara. Tapi prosesnya mesti benar,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/12).  Saat ini pemerintah tengah menunggu keputusan bea cukai. Namun, kata Erick, jika direksi tersebut merasa bersalah lebih baik mengaku dan mengundurkan diri. ”Sebelum dicopot lebih baik mengundurkan diri kalau memang sudah merasa ya salah," tegas dia.  "Kita harus berjiwa samurai, mesti berani. Seorang pemimpin itu harus mempunyai posisi yang jelas. Tidak bisa mohon maaf, kalau salah justru mengorbankan orang lain. Kalau salah, ya ngaku salah. Itu menjadi bagian dari leadership,” jelasnya.  Proses keputusan Bea Cukai, kata Erick, tidak akan memakan waktu lama karena Menteri Keuangan Sri Mulyani memantau langsung progres penelusuran Bea Cukai. “Sesegera mungkin. Kalau bisa hari ini, ya hari ini,” tandasnya.

Ancam Copot Direksi Garuda, Erick Thohir: Lebih Baik Mengundurkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-7.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan penyelundupan spare part Harley-Davidson dan sepeda Brompton yang diangkut dengan pesawat Garuda Indonesia sampai ke telinga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dia menegaskan bakal mencopot direksi Garuda apabila terbukti bersalah dalam kasus tersebut.  Erick mempersilakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk menelusuri temuan tersebut. Untuk saat ini, pihaknya tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. ’’Kalau memang benar (bersalah, Red), ya kita copot lah. Tapi, ya kita lihat saja proses yang berjalan sekarang ini. Kita tunggu saja,’’ ujar Erick di Jakarta kemarin (4/12).  Dia menegaskan, temuan hasil pengecekan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu tersebut harus ditindaklanjuti secara transparan. ’’Tunggu saja. Sri Mulyani (menteri keuangan, Red) sudah menginstruksikan Bea Cukai setransparan mungkin,’’ katanya.  Sebagaimana diberitakan, Garuda Indonesia membawa pesawat Airbus A330-900 Neo yang baru saja diserahterimakan dari pabriknya di Toulouse, Prancis. Pesawat baru itu mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, dan langsung menuju hanggar PT GMF AeroAsia Tbk, anak usaha Garuda, Minggu (17/11).  Di hanggar dilakukan pengecekan oleh pihak imigrasi dan bea cukai sesuai dengan aturan bagi penerbangan internasional. Hasilnya, pesawat diketahui membawa bagasi 18 kotak yang seluruhnya memiliki claim tag sebagai bagasi penumpang.  Sebanyak 15 koli bagasi tersebut berisi Harley-Davidson bekas dengan kondisi terurai atas nama penumpang SAW. Tiga koli lainnya berisi sepeda Brompton baru beserta aksesori sepeda.  Kasubdit Humas Bea dan Cukai Deni Surjantoro pada kesempatan sebelumnya menuturkan, berdasar hasil pemeriksaan terhadap pesawat tersebut, di bagian kabin kokpit dan penumpang tidak ditemukan pelanggaran kepabeanan.  ’’Namun, pemeriksaan pada lambung pesawat, ditemukan beberapa koper bagasi penumpang dan 18 boks warna cokelat yang keseluruhannya memiliki claim tag sebagai bagasi penumpang,’’ jelasnya. Dalam manifes penumpang pesawat saat itu memang ada direksi Garuda.  Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan sudah memberikan konfirmasi bahwa suku cadang motor dan sepeda tersebut adalah milik karyawan yang bertugas menjemput pesawat dari negara asalnya. ’’Karyawan sudah men-declare barang-barang itu ke Bea dan Cukai,’’ tegasnya.  Garuda, lanjut dia, akan mengikuti aturan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Bea Cukai. ’’Jika perlu membayar pajak, kami siap. Jika memang harus dikirim kembali atau re-ekspor, kami akan mengikuti sepenuhnya,’’ tandasnya.  Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta publik tidak cepat berspekulasi. Misalnya dengan menduga bahwa onderdil sepeda motor gede tersebut adalah barang ilegal. Namun, jika hasil investigasi membuktikan ada kesalahan, pihak terkait harus bertanggung jawab.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/investigasi-harley.jpg" alt="DALAM PEMERIKSAAN: Bagasi berisi onderdil Harley-Davidson (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>DALAM PEMERIKSAAN: Bagasi berisi onderdil Harley-Davidson (Istimewa)</figcaption>
</figure> DALAM PEMERIKSAAN: Bagasi berisi onderdil Harley-Davidson (Istimewa)

Erick Thohir Ancam Copot Direksi Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sekarga-dan-apg-ancam-mogok-kerja-ini-respons-ylki_m_217164.jpeg" alt="Pesawat Garuda Indonesia menjadi salah satu maskpai yang bakal sangat sibuk saat arus mudik lebaran mulai berjalan." width="100%">
<figcaption>Pesawat Garuda Indonesia menjadi salah satu maskpai yang bakal sangat sibuk saat arus mudik lebaran mulai berjalan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana mogok kerja yang dilontarkan oleh Serikat Pekerja Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) semakin santer terdengar. Rencanya aksi itu bakal digelar saat puncak arus mudik Lebaran. Menaggapi hal itu, Ketua Pengurus Harian Yayasn Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menegaskan, pihaknya menolak rencana mogok Sekarga dan APG, jika berdimensi mengganggu pelayanan pada konsumen. Pasalnya, kata Tulus, sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Konsumen, dan juga UU tentang Penerbangan, konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat meggunakan jasa penerbangan. "YLKI bisa menghargai rencana mogok tersebut, jika tidak berimbas pada aspek pelayanan pada konsumen. Khawatirnya ini bisa menjadi pelanggaran hak-hak konsumen. Dan hal tersebut bisa menimbulkan sikap antipati konsumen kepada Sekarga dan APG,'' ujar Tulus dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (1/6) YLKI mengingatkan, agar Sekarga dan APG untuk tidak mogok total kapanpun momennya, apalagi saat puncak arus mudik. Bernegosiasilah secara intensif dengan pihak managemen GA dan pemerintah secara elegan, tanpa mengorbankan hak-hak konsumen. Terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempertanyakan motif Sekarga dan APG, mengancam melakukan aksi mogok saat musim mudik Lebaran 2018. "Aksi mogok tentu dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran arus mudik melalui transportasi udara. Jadi jangan melakukan mogok," ujar Budi. Budi mengatakan, pilot sejatinya adalah profesi yang membanggakan karena memiliki tanggung jawab mulia memastikan keselamatan ratusan penumpang. Mereka diharapkan tidak mengkhianati kepercayaan para calon penumpang yang hendak mudik melalui jalur udara. "Saya pikir kalau itu dilakukan, mencederai komitmen kita sebagai anak bangsa," ujar Budi. Lebih lanjut, Budi menyampaikan, sebagai BUMN, Garuda juga diharapkan senantiasa bisa menjaga kualitas pelayanan kepada para calon penumpangnya. Budi mengajak para karyawan Garuda untuk berunding dengan pemerintah alih-alih mogok.&nbsp; "Kita harus bangga dengan Garuda, kita harus jaga bersama. Kalau ada masalah, silakan bicarakan," ujar Budi.&nbsp;

Sekarga dan APG Ancam Mogok Kerja, Ini Respons YLKI

direksi garuda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#direksi garuda